Beranda blog Halaman 217

Scoot Operasikan Sepuluh Kali Penerbangan Per Minggu di BIZAM

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Praya (ekbisntb.com) – Maskapai Scoot menambah frekuensi penerbangan rute Singapura (SIN) – Lombok (LOP) pulang-pergi dari sebelumnya 4 kali per minggu menjadi 10 kali per minggu mulai Juni 2026.

Penambahan frekuensi ini memberikan lebih banyak pilihan jadwal bagi masyarakat, wisatawan, maupun pelaku bisnis yang melakukan perjalanan antara Lombok dan Singapura.
Penerbangan Scoot kini tersedia setiap hari dengan beberapa hari tertentu memiliki lebih dari satu frekuensi penerbangan.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Aidhil Philip Julian, menyambut baik penambahan frekuensi tersebut sebagai bentuk meningkatnya kepercayaan maskapai terhadap potensi pasar penerbangan internasional di Lombok.

“Penambahan frekuensi penerbangan Scoot ini merupakan kabar baik bagi masyarakat dan sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Selain memberikan lebih banyak alternatif jadwal perjalanan bagi pengguna jasa, peningkatan frekuensi ini juga menjadi indikator positif terhadap permintaan perjalanan internasional dari dan menuju Lombok,” ujar Aidhil.

Scoot mengoperasikan layanan penerbangan Singapura–Lombok (PP) dengan total 10 frekuensi per minggu dengan jadwal sebagai berikut:
Lombok – Singapura Schedule Time of Departure (STD)

  • 09.35 WITA = Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat & Minggu;
  • 17.25 WITA = Selasa & Sabtu;
  • 18.55 WITA = Rabu & Jumat.
    Singapura – Lombok Schedule Time of Arrival (STA)
  • 09.00 WITA = Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat & Minggu;
  • 16.50 WITA = Selasa & Sabtu;
  • 18.20 WITA = Rabu & Jumat.

Penambahan frekuensi penerbangan ini diharapkan semakin memperkuat aksesibilitas Lombok sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya di NTB.(bul)

Masyarakat Adat Dukung Pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 Melalui Pelepasan Hak Lahan Akses Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Manggarai (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) berhasil menyelesaikan proses pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi terhadap 16 bidang tanah milik 11 pemilik lahan untuk pembangunan akses jalan menuju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kamis (4/6).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan akses jalan menuju Wellpad G, tikungan jalan akses di Desa Wewo, serta ruas jalan STA 0+000 hingga STA 7+200 yang melintasi Desa Ponggeok dan Desa Wewo. Penyelesaian pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Eduward Meteo Yamasita Tuka, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat adat serta pihak terkait yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat adat sebagai pemilik lahan telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Eduward menjelaskan bahwa BPN Manggarai telah merampungkan penyelesaian administrasi dan pembayaran untuk 11 subjek atau pemilik lahan yang mencakup total 16 bidang tanah.

Jumlah tersebut terdiri dari 14 bidang tanah utama dan 2 bidang tambahan untuk nilai ganti rugi tanaman.

“Seluruh proses validasi hingga pelepasan hak telah diselesaikan. Keberhasilan mengeksekusi pembayaran ganti kerugian pada awal Juni ini adalah buah dari kerja keras tim Satgas di lapangan serta tingginya semangat kolaborasi dari masyarakat Wewo,” tegas Eduward.

Salah satu pemilik lahan masyarakat adat setempat, Tadeus Jetat, mengaku mendukung pengembangan PLTP Ulumbu yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, kehadiran PLN telah mulai dirasakan melalui berbagai pekerjaan infrastruktur di wilayah Desa Wewo.

“Kita lihat sendiri sekarang, PLN sudah mulai memperbaiki jalan yang rusak di beberapa titik di Desa Wewo. Ini tanda bahwa PLN hadir di tengah masyarakat,” ungkap Tadeus.

Perwakilan PT PLN (Persero) UPP Nusra 2, Jack Jansenem, menjelaskan bahwa pembangunan akses jalan saat ini terus menunjukkan progres positif, khususnya pada ruas STA 0+300 hingga STA 7+200 yang menjadi bagian penting dari infrastruktur pendukung pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5.

“Saat ini respons masyarakat sangat positif dan antusias terhadap proses pelepasan hak tanah. Karena itu, kami berharap dukungan masyarakat dapat terus terjaga sehingga pembangunan akses jalan dan seluruh tahapan proyek dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Jack menambahkan, PLN terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemilik lahan yang masih berada dalam area pekerjaan guna memastikan seluruh proses berjalan secara baik, transparan, dan mengedepankan musyawarah.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa proses pengadaan tanah merupakan tahapan penting dalam pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

“Penyelesaian pembayaran ganti rugi ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur akses menuju PLTP Ulumbu Unit 5 yang nantinya akan memperkuat pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Timur,” ujar Rizki.

Rizki menambahkan bahwa dukungan masyarakat khususnya masyarakat adat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan PLTP Ulumbu.

“Melalui kolaborasi yang baik antara PLN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, dan warga setempat, kami optimistis pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun ketahanan energi nasional,” tutup Rizki.(bul)

CFD KSB Jadi Ruang Layanan Publik dan Penggerak UMKM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
CFD KSB Jadi Ruang Layanan Publik dan Penggerak UMKM
Wabup Hj. Hanipah saat memberikan sambutan pada CFD yang diadakan oleh Dishub KSB di komplek KTC pada, Minggu (7/6)


Taliwang (ekbisntb.com) – Kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Kemutar Telu Center (KTC) atau berlokasi di pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tidak hanya dimanfaatkan warga untuk berolahraga, tetapi juga menjadi ruang pelayanan publik dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Kegiatan yang rutin diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersebut, diisi dengan senam sehat, pelayanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta stand UMKM yang menawarkan berbagai produk lokal.


Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah mengatakan car free day diharapkan menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi sarana berkumpul pada akhir pekan, tetapi juga wahana mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.


Sejumlah instansi turut membuka layanan pada kegiatan tersebut. Diantaranya, pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan. Kehadiran layanan itu memudahkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor pada hari kerja. Selain itu, CFD juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat yang berkunjung ke lokasi kegiatan.


Wabup mengajak masyarakat menjadikan CFD sebagai budaya hidup sehat yang dilakukan secara rutin setiap Minggu.


“Jadikan tradisi dan budaya kita CFD setiap hari Minggu. Jangan karena tidak ada doorprize lalu kita tidak hadir. Karena di sini kita mendapatkan sehatnya, silaturahminya dan pada saat yang sama juga mendukung UMKM yang berjualan di sekitar lokasi kegiatan,” katanya pada, Minggu (7/6).


Menurut Wabup, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan tersebut, agar tidak hanya ramai pada momen tertentu, tetapi berkembang menjadi kebiasaan positif yang berkelanjutan.


Wabup juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan CFD tetap bebas dari kendaraan bermotor, sehingga fungsi ruang publik dapat berjalan optimal. Selain itu, Pemerintah KSB tengah mempertimbangkan pengembangan kegiatan serupa pada malam hari melalui konsep Car Free Night di Alun-Alun Kota Taliwang.


Melalui kegiatan CFD, pemerintah daerah berharap budaya hidup sehat semakin tumbuh di tengah masyarakat, akses pelayanan publik semakin mudah, serta aktivitas ekonomi pelaku UMKM lokal terus berkembang.(bug)

Mori Hanafi Pastikan Revitalisasi Terminal Sumer Payung akan Terealisasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mori Hanafi Pastikan Revitalisasi Terminal Sumer Payung akan Terealisasi
Nampak kondisi terkini Terminal Sumer payung yang sudah berumur dan fasilitasnya rusak. Terminal ini akan direvitalisasi secara total dengan kebutuhan anggaran ditaksir mencapai Rp2 miliar.(Suara NTB/ils)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, memastikan akan terus mendorong revitalisasi menyeluruh Terminal Sumer Payung. Terminal ini dinilai sudah cukup lama tidak diperbaiki fasilitas bagi pengunjung.


“Terminal Tipe A Sumer Payung ini akan kita revitalisasi, karena terakhir kali tersentuh pembangunan pada tahun 1996. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan transportasi yang lebih modern,” kata Mori Hanafi pekan kemarin.


Ia menjelaskan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis revitalisasi terminal ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Percepatan penyusunan DED dilakukan, agar proses pembangunan terminal dapat segera direalisasikan dan kawasan terminal menjadi lebih tertata.


“Setelah DED selesai, revitalisasi akan dimulai pada tahun 2028 dan konsep pembangunannya akan dibuat seperti Terminal Mandalika di Mataram,” jelasnya.


Mori menambahkan, ke depan Terminal Sumer Payung akan tampil lebih lengkap, modern, dan representatif dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai standar terminal masa kini. Sehingga diharapkan masyarakat dan penumpang lebih nyaman, aktivitas ekonomi di kawasan terminal meningkat.


“Kalau terminal nyaman, penumpang juga nyaman. Pedagang akan banyak berjualan dan terminal akan kembali ramai,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk melakukan revitalisasi Terminal Sumer Payung yang sudah berada dalam kondisi cukup memperihatinkan terutama banyaknya atap yang bocor.


“Kondisi saat ini memang cukup memprihatinkan terutama ketika terjadi hujan. Sehingga kenyamanan para penumpang sangat terganggu,” kata Kepala Terminal Sumer Payung, Tughirin.


Ia melanjutkan, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dan belum ada perbaikan secara maksimal yang dilakukan pemerintah selama ini. Apalagi saat musim penghujan, maka tempat berteduh penumpang akan tergenang air yang membuat penumpang tidak nyaman.


“Kalau musim kemarau masih aman yang tidak aman ketika musim hujan karena pasti akan banjir sehingga penumpang tidak nyaman berada di terminal,” ujarnya.


Pada tahun 2019, pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan Detai Engineering Design (DED) revitalisasi terminal tersebut. Bahkan terminal ini memiliki tiga lantai, tetapi di tahun tersebut terjadi pandemi dan efisiensi anggaran sehingga belum bisa terealisasi.


“Tahun ini mudahan bisa terealisasi karena beberapa waktu lalu sudah mulai dilakukan pengukuran oleh konsultan. Terutama talang-talang yang bocor bisa diperbaiki demi kenyamanan penumpang,” tambahnya.


Berdasarkan hasil rapat terakhir, pemerintah berencana akan melakukan revitalisasi total terhadap Terminal Sumer Payung di tahun 2028 mendatang. Untuk merevitalisasi secara keseluruhan kebutuhan anggarannya ditaksir mencapai Rp2 miliar lebih.

“Total kebutuhannya sekitar Rp2 miliar karena konsultannya paling dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kami pun berharap anggaran tersebut bisa disetujui demi kenyamanan para penumpang,” tukasnya. (ils)


Selama Libur Sekolah, PELNI Berikan Potongan Harga Tiket

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budiarto. (Suara NTB/ist)


Kota Bima (ekbisntb.com) – PT PELNI (Persero) menerapkan potongan tarif tiket kapal penumpang kelas ekonomi hingga 30 persen selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2026, dengan jadwal keberangkatan 5 Juni sampai 31 Juli 2026, sesuai ketentuan program stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah.


Kepala PT PELNI Cabang Bima, Budiarto mengatakan kebijakan itu diberlakukan pada seluruh trayek kapal penumpang PELNI dan dapat dimanfaatkan masyarakat selama kuota yang disediakan masih tersedia. Program tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah.


Menurut Budiarto, potongan tarif diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi. Masyarakat yang merencanakan perjalanan selama libur sekolah diimbau membeli tiket lebih awal, agar dapat memanfaatkan program tersebut.


“Momentum libur sekolah selalu menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Melalui program ini, PELNI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang terhubung oleh layanan PELNI,” katanya, Sabtu (6/6).


Ia menjelaskan, secara nasional program diskon diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 693 ribu pelanggan. Namun, tarif khusus hanya berlaku selama kuota yang disiapkan masih tersedia. Setelah kuota terpenuhi, tarif normal akan kembali diberlakukan.


Budiarto menambahkan, potongan tarif tidak berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan di luar periode program. Tiket yang telah dibeli sebelum kebijakan diterapkan, juga tidak dapat dilakukan pengembalian selisih biaya akibat pemberlakuan diskon.


Selain itu, calon penumpang diminta melakukan perjalanan sesuai identitas yang tercantum pada tiket dan membeli tiket melalui kanal resmi PELNI untuk menghindari penyalahgunaan maupun penipuan.


“Seluruh calon penumpang juga diwajibkan melakukan perjalanan sesuai identitas yang tertera pada tiket. PELNI terus mengimbau masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari potensi penyalahgunaan maupun penipuan,” katanya.


Tiket kapal PELNI dapat diperoleh melalui berbagai kanal penjualan resmi. Diantaranya aplikasi PELNI Mobile, laman resmi PELNI, contact center 162, loket cabang, serta sejumlah mitra perbankan dan gerai ritel yang bekerja sama dengan perusahaan.


Saat ini kata Budiarto,PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dan menyinggahi 75 pelabuhan di Indonesia. Selain melayani angkutan penumpang, PELNI juga mengoperasikan kapal perintis dan layanan logistik untuk mendukung konektivitas antardaerah. (hir)

Pemkab Sumbawa Beri Pendampingan Pengurus KDKMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
A. Adi Nusantara(Ekbis NTB/ils)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Dis KUKMindag) Sumbawa, memastikan akan segera melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap para pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menjalankan bisnis yang akan dilakukan.


“Pendampingan yang kita lakukan nantinya terkait tata kelola koperasi secara umum, tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban termasuk bermitra dengan sektor lain seperti para off taker,” kata Kadis KUKMindag Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Adi melanjutkan, terkait penyiapan jaringan kerjasama dengan KDKMP, pemerintah memastikan akan membangun kerjasama dengan pihak perbankan terlebih dahulu. Tetapi biasanya pemerintah melalui PT Agrinas akan meminta kepada pihak perbankan untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi yang berada di wilayah masing-masing.

Bahkan jika ada pengajuan pinjaman ke perbankan sebagai modal usaha, maka pihaknya tetap akan memfasilitasi. Tentu dengan catatan hasil verifikasi dari perbankan layak dari segi bisnis.


“Memang belum semua KDKMP mengajukan pinjaman baru beberapa saja, tetapi sifatnya kemitraan seperti Brilink (produk dari BRI) yang bisa dimanfaatkan oleh KDKMP,” ujarnya.


Disinggung apakah para pengurus KDKMP sudah mengajukan pinjaman modal, Adi memastikan sampai dengan saat ini belum dilakukan. Karena pengurus KDKMP masih menunggu manager definitif untuk membahas bisnis yang akan dilakukan nantinya.


“Kalau untuk pinjaman modal sesuai plafon yang disiapkan pemerintah, (Rp3 miliar, red) masih belum. Karena mereka masih menunggu manager definitif untuk memastikan arah usaha yang dilakukan nantinya,” jelasnya.

Ia meminta kepada pengurus KDKMP untuk segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT),meskipun KDKMP ini belum beroperasi. Apalagi pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap 350 orang pengurus di akhir tahun 2025, sehingga tinggal menunggu manager koperasi yang saat ini masih proses di Agrinas.


“Meski belum beroperasi harus tetap melaksanakan RAT, karena di regulasinya menyebutkan bahwa ciri dari Koperasi aktif harus melaksanakan RAT meskipun belum menyajikan keuntungan untuk sementara ini,” ujarnya.

Menurutnya, RAT merupakan indikator utama bahwa koperasi masih beroperasi, sehingga ketika gerainya tuntas di bangun pemerintah mereka bisa langsung melakukan aktivitas usaha yang dipilih untuk dilaksanakan oleh pengurus Koperasi.

“Saat ini kita masih menunggu penetapan manager Koperasinya yang saat ini masih dalam tahap seleksi untuk menentukan tata kelola untuk pelaksanaan operasional Koperasi,” ujarnya. (ils)

Bupati Iron Imbau Masyarakat Jujur Saat Didatangi BPS

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin yang akrab disapa H. Iron mengimbau seluruh masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur dan apa adanya ketika didatangi petugas BPS. Imbauan ini disampaikan langsung Bupati saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Yayasan Shirotul Khair Ambung di Masbagik Timur, Sabtu (6/6/2026).


Bupati menegaskan, data yang dikumpulkan petugas BPS sangat krusial karena akan digunakan untuk mengukur dan menilai peta perekonomian masyarakat, termasuk menentukan persentase warga miskin ekstrem, miskin, dan tidak miskin.
“Jangan memberikan data yang tidak akurat, karena data tersebut akan digunakan pemerintah untuk mengukur serta menentukan prioritas kebijakan ke depan agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Haerul Warisin.

Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Lombok

Meskipun tekanan ekonomi nasional dan situasi global sedang sulit, Kabupaten Lombok Timur justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Berdasarkan data resmi BPS, pertumbuhan ekonomi di wilayah Lombok Timur mencapai 7 persen di luar sektor tambang—menjadikannya yang tertinggi di Pulau Lombok.


Bupati menjelaskan bahwa capaian ini berbeda dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang mencatat pertumbuhan hingga 30 persen, tetapi dipicu oleh sektor industri atau smelter emas milik PT Amman Mineral. “Penggerak utama ekonomi kita adalah sektor pertanian,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyoroti sektor pendidikan. Lombok Timur tercatat memiliki banyak sekolah swasta, baik berbasis pondok pesantren maupun sekolah umum. Ia mengakui peran vital tokoh agama dan ulama dalam kemajuan pendidikan di daerah tersebut.


“Tanpa semangat para ulama untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, kondisi masa depan masyarakat Lombok Timur akan sangat memprihatinkan,” ujarnya.


Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Jumlah sekolah di Lombok Timur mencapai ribuan, baik negeri maupun swasta. “Untuk tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat saja jumlahnya sudah mencapai ratusan,” tambah bupati.


Bupati memastikan bahwa dari sekian banyak pondok pesantren yang mengajukan proposal, seluruhnya telah diberikan bantuan. “Insyaallah, termasuk Yayasan Al-Khair yang anggarannya sudah siap,” ungkapnya.


Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati yang hadir langsung di lokasi berjanji akan menyalurkan bantuan semen pada hari Senin bagi Yayasan Shirotul Khair Ambung. Di akhir sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada semua Tuan Guru yang tidak pernah surut semangatnya dalam membina pendidikan di Lombok Timur.


Acara peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Timur, Pengurus Yayasan Shirotul Khair Ambung, para Tuan Guru, kepala desa, dan masyarakat setempat. (rus)

Jaga Stabilitas Harga Beras, Bulog Gelontorkan Beras SPHP dan Percepat Penyaluran Bantuan Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog menggelontorkan beras SPHP ke berbagai wilayah di NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kanwil NTB terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Mara Kamin Siregar, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.


Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ribu Ton. Jumlah ini menurutnya sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.


Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.053.900 kg Beras dan 2.075.304 liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.


Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.


Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ribu Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.


“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Regar.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.


Bulog NTB juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional. (bul)

Harga HP Meroket

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah sales di sebuah toko HP di Mataram sedang menunggu pembeli. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga telepon genggam (HP) Android dalam dua bulan terakhir mengalami kenaikan signifikan, mencapai 40 hingga 50 persen. Hal ini membuat penjualan di sejumlah toko ponsel menurun drastic. Kondisi ini bahkan disebut kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.


Salah satu pemilik toko handphone besar di Mataram, Ricky Hartono Putra, mengatakan kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak pertengahan April 2026. Akibatnya, banyak calon pembeli yang sebelumnya memiliki anggaran terbatas kini terpaksa menunda pembelian atau beralih ke sistem kredit.


“Dari sisi jumlah penjualan pasti berkurang. Orang yang dulu cari HP di bawah Rp1,5 juta sekarang harus nabung lagi karena harga paling murah sudah Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta,” ujarnya, pekan kemarin.


Menurut Ricky, lonjakan harga dipicu oleh dua faktor utama, yakni kenaikan harga komponen elektronik, terutama RAM, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.


“Awal Mei kemarin harga naik karena komponen HP, terutama RAM. Kenaikannya sekitar 20 sampai 30 persen. Lalu akhir Mei ada kenaikan lagi karena pengaruh dolar dan melemahnya rupiah, sekitar 10 sampai 20 persen. Kalau dihitung rata-rata, HP Android sekarang naik 40 sampai 50 persen dibanding harga sebelumnya,” jelasnya.


Ia mengungkapkan, sebelum kenaikan terjadi, konsumen masih bisa memperoleh ponsel baru dengan harga Rp1,1 juta hingga Rp1,2 juta. Namun kini, harga perangkat paling murah di pasaran sudah berada di kisaran Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta.


“Kalau dirupiahkan, kenaikannya sekitar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per unit. Bahkan Senin kemarin ada penyesuaian harga lagi,” katanya.


Ricky menuturkan harga perangkat Android telah mengalami tiga kali penyesuaian sejak April lalu, yakni pada pertengahan April, awal Mei, dan akhir Mei. Salah satu merek yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah Oppo. Produk yang sebelumnya dijual sekitar Rp1,5 juta kini telah mencapai Rp2,3 juta untuk varian termurah.


Menurutnya, kondisi saat ini merupakan yang terburuk sejak dirinya menjalankan usaha penjualan ponsel.


“Ini mungkin rekor sepanjang sejarah saya buka toko HP. Belum pernah ada kenaikan sampai 40 sampai 50 persen seperti sekarang,” ujarnya.


Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap volume penjualan yang disebut turun antara 30 hingga 40 persen.
Tidak hanya ponsel, sejumlah produk elektronik pendukung juga mengalami kenaikan harga. Memori, flashdisk, hingga berbagai aksesori ikut terdampak oleh kenaikan biaya impor dan komponen.


“Semua yang berhubungan dengan elektronik naik. Bahkan beberapa barang penunjang seperti tas HP yang biasanya Rp1.300 sampai Rp1.400 per unit sekarang hampir Rp2.000,” ungkap Ricky.


Menghadapi situasi tersebut, para pelaku usaha mulai menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan penjualan. Program bundling aksesori, promosi, hingga penawaran kredit menjadi alternatif agar konsumen tetap dapat membeli perangkat yang dibutuhkan.
“Sekarang banyak konsumen yang dialihkan ke kredit karena uang tunainya tidak cukup. Jadi kami harus mencari strategi baru agar tetap bisa bertahan,” katanya.


Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya nilai tukar rupiah, agar tekanan terhadap sektor usaha tidak semakin berat. (bul)

Rupiah Melemah, Kunjungan Wisatawan Domestik ke NTB Merosot

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tekanan besar terhadap sektor pariwisata di NTB. Dampak paling terasa terjadi pada penurunan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di daerah ini.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan domestik saat ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dengan periode yang sama, kita mengalami penurunan sekitar 40 sampai 60 persen untuk kunjungan wisatawan domestik,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah kunjungan wisatawan tidak terlepas dari melonjaknya biaya perjalanan, terutama harga tiket pesawat yang semakin mahal akibat dampak pelemahan rupiah terhadap berbagai komponen industri transportasi.

Sahlan menjelaskan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada tiket penerbangan. Biaya transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi juga ikut mengalami penyesuaian harga yang pada akhirnya membebani masyarakat yang ingin berwisata.

“Melemahnya rupiah ini memang dampaknya cukup berat ketika kita berhadapan dengan wisatawan domestik. Harga tiket pesawat sangat tinggi, kemudian diikuti kenaikan komponen lainnya,” katanya.

Kondisi ini membuat daya beli masyarakat untuk berwisata menurun. Banyak calon wisatawan memilih menunda perjalanan atau mengurangi frekuensi liburan karena anggaran yang dibutuhkan semakin besar.

Di sisi lain, kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB justru masih menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan tersebut belum mampu menutupi penurunan wisatawan domestik yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama industri pariwisata daerah.

Sahlan menyebut jumlah wisatawan asing mengalami peningkatan sekitar 5 hingga 10 persen. Meski demikian, pertumbuhan tersebut belum tergolong signifikan karena sebagian besar perjalanan wisatawan internasional telah direncanakan jauh hari sebelum mereka datang ke Indonesia.

“Wisatawan asing kita mengalami peningkatan sekitar 5 sampai 10 persen. Tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan karena perjalanan mereka sudah dirancang jauh hari sebelumnya,” jelasnya.

Saat ini, BPPD NTB bersama pelaku industri pariwisata terus berupaya memperluas pasar wisatawan mancanegara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pasar domestik tetap menjadi perhatian utama karena memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi pariwisata di NTB.

Untuk mengatasi kondisi ini, Sahlan berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong kembali minat masyarakat untuk berwisata. Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah pemberian insentif berupa subsidi tiket pesawat.

“Tentu yang kita harapkan adalah penguatan ekonomi nasional. Selain itu, perlu ada insentif dari pemerintah untuk wisatawan, salah satunya melalui subsidi tiket pesawat agar dapat mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan ke daerah,” katanya. (bul)

1...216217218...1,079Halaman 217 dari 1,079