Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 216

NTB Siapkan Insentif Bagi Investor yang Melakukan Hilirisasi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muslim(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan ekspor komoditas non tambang dengan percepatan hilirisasi sektor kemaritiman. Untuk mewujudkan itu, Pemprov tengah menyiapkan sejumlah insentif strategis bagi investor yang bersedia membangun industri pengolahan di daerah, terutama di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H. Muslim, ST., M.Si di Mataram, Jumat, 1 Agustus 2025 menegaskan bahwa hilirisasi adalah jalan utama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk laut NTB. Salah satu langkah nyata adalah mendorong hadirnya industri pengolahan langsung di wilayah NTB, tanpa lagi mengandalkan proses pengolahan di luar daerah.

“Kami sudah memasukkan klausul hilirisasi ini dalam Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan. Produk strategis seperti tuna, udang vaname, cakalang, rumput laut, dan garam hampir wajib diolah langsung di NTB,” kata Muslim.

Muslim menjelaskan, hilirisasi udang vaname menjadi prioritas karena NTB kini menjadi produsen udang vaname terbesar di Indonesia selama dua tahun terakhir, dengan produksi mencapai 197.000 ton. Untuk mendukung ini, pihaknya tengah menyusun feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pembangunan industri pengolahan udang.

“Kenapa udang vaname? Karena potensinya luar biasa. Sayang kalau dikirim mentah ke luar tanpa nilai tambah. Dengan hilirisasi, kita ingin menciptakan industri lokal yang kuat sekaligus membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Hal ini juga sejalan dengan semangat Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhammad Iqbal dalam visi misi besarnya membangun daerah NTB Makmur Mendunia bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Damayanti Putri.

Ditambahkannya, pemerintah provinsi menyiapkan tiga bentuk insentif utama bagi investor yang tertarik berinvestasi dalam hilirisasi. Diantaranya.

Penyediaan Lahan Industri: Investor akan difasilitasi lahan seluas 2–3 hektare di lokasi strategis, seperti di Lombok Timur, Lombok Tengah, atau bahkan Pulau Sumbawa.

Kemudahan Perizinan: Pemprov NTB akan membantu percepatan dan penyederhanaan proses perizinan, agar industri bisa segera beroperasi.

Insentif Produksi Awal: Investor yang mulai produksi akan diberikan insentif khusus, misalnya pembebasan pajak atau subsidi tertentu selama masa awal produksi satu hingga dua siklus.

Namun, kata Muslim, ada syarat penting yang tidak bisa ditawar agar investor mendapatkan insentif tersebut, yaitu, harus menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

“Daerah ingin dampak sosial ekonomi dirasakan langsung masyarakat NTB. Jadi ini bukan sekadar proyek industri, tapi upaya membangun ekonomi rakyat,” tegasnya.

Muslim menambahkan, insentif yang diberikan sebenarnya telah diatur sejak Pergub 2016, namun kini sedang diperluas cakupannya agar lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika industri terkini. Dinas Kelautan dan Perikanan tengah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov NTB untuk menyempurnakan aspek legal formal dan SOP pelaksanaan.

“Kami ingin perangkat regulasinya lengkap. Tidak cukup hanya promosi, tapi harus didukung sistem kelembagaan, prosedur operasional, dan kejelasan hukum yang pasti bagi investor,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, inisiatif hilirisasi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, di mana Presiden RI mendorong setiap daerah untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya agar memiliki nilai tambah dan memberi manfaat langsung bagi daerah penghasil.

“Produk kita seperti rumput laut dan udang selama ini langsung keluar NTB dalam bentuk mentah. Kita ingin ubah itu. Kami sudah siapkan infrastrukturnya, tinggal komitmen bersama,” pungkas Muslim.

Dengan potensi laut yang sangat besar dan dukungan penuh dari pemerintah, NTB kini membuka lebar pintu bagi para investor. Hilirisasi bukan hanya soal bisnis, tapi soal masa depan ekonomi daerah.(bul)

BSU Jadi Pembelajaran, Rugi Kalau Tak Terdaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar. usai mendapingi Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau penyaluran BSU di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 menjadi momentum penting bagi pekerja di Indonesia untuk memahami pentingnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha menegaskan, banyak pekerja yang seharusnya berhak menerima BSU namun terpaksa tidak mendapatkan karena tidak terdaftar sebagai peserta aktif.

“Kami sangat mengapresiasi peran pemerintah yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia awal data. Kami sudah menyerahkan sekitar 15 juta data peserta aktif yang memenuhi kriteria penerima BSU. Ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap peran kami,” ujar Asep, usai mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penyaluran BSU di Kantor POS Mataram, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurutnya, penyaluran BSU tahun ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya perusahaan dan pekerja. Ia menyayangkan masih banyak data pekerja yang belum diperbarui atau belum terdaftar, sehingga tak bisa dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan.

“Data yang tidak akurat menjadi salah satu kendala. Karena itu, kami mendorong perusahaan untuk secara rutin meng-update database pekerjanya. Dan bagi pekerja informal maupun pekerja rentan yang belum jadi peserta, sangat rugi karena mereka kehilangan kesempatan untuk dapat bantuan seperti BSU,” imbuhnya.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat cakupan kepesertaan aktif sekitar 39,5 juta orang. Angka tersebut baru mencakup sekitar 40 persen dari total angkatan kerja nasional. Artinya, masih lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita tidak menghitung TNI, Polri, dan ASN karena mereka bukan peserta wajib. Tapi dari total pekerja lainnya yang eligible, masih banyak yang belum masuk sistem,” jelas Asep didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar.

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.

“Perlu penguatan deregulasi, serta kolaborasi lintas sektor agar bisa meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya. Itu kunci agar perlindungan tenaga kerja semakin merata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan BSU yang berbasis data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi insentif positif bagi para pekerja. Pasalnya, hanya pekerja aktif yang terdaftar dan memenuhi kriteria yang bisa menerima bantuan.

“Banyak yang rugi karena tidak mendaftar. Seharusnya berhak, tapi karena tidak tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya tidak dapat BSU. Ini jadi pembelajaran besar bagi semuanya,” pungkasnya.

Ke depan, Pramudya berharap kebijakan bantuan dari pemerintah seperti BSU bisa terus hadir dan menjangkau lebih banyak pekerja. Namun untuk itu, kuncinya tetap pada kelengkapan dan validitas data yang bersumber dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.(bul)

Sebanyak 126.298 Penerima BSU di NTB Sudah Cair, Sisa Penyaluran Diperpanjang 5 Hari

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Presiden RI, Girban Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Mataram menekankan agar BSU dimanfaatkan sebaik baiknya, jang dibelanjakan untuk judi online(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 126.298 orang pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Angka ini setara dengan 93,8 persen dari total 134.639 penerima BSU di NTB. Sisa sekitar 8 persen lagi ditargetkan rampung dalam lima hari ke depan menyusul perpanjangan waktu penyaluran hingga 6 Agustus 2025.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Jumat, 1 Agustus 2025 kemarin melakukan kunjungan kerja ke Mataram, salah satu agendanya memantau penyaluran BSU di Kantor POS Mataram.

Wapres didampingin Menteri Tenega Karja (Menaker) RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhammad Iqbal. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro. Dan Plt. Dirut PT. POS, Endy Pattia Rahmadi.

Endy mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya maksimal agar seluruh bantuan bisa tersalurkan tepat waktu. Perpanjangan waktu selama lima hari diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar seluruh penerima manfaat dapat segera mencairkan haknya.

“Target kami tetap 100 persen. Kami sudah umumkan melalui radio dan media sosial. Kami juga menghubungi langsung penerima lewat nomor handphone yang tersedia. Ini bentuk komitmen kami,” ujar Endy.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam proses penyaluran adalah keterbatasan data penerima. Sebagian data hanya mencantumkan nama desa tanpa alamat lengkap. Selain itu, ada penerima yang tinggal di daerah terpencil, bekerja paruh waktu, atau telah berpindah tempat kerja. Hal ini menyulitkan proses distribusi langsung.

“Khusus pekerja di sektor seperti perkebunan dan nelayan yang bekerja di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kami lakukan pendekatan jemput bola. Kami datangi langsung titik-titik tempat mereka biasa beraktivitas,” jelasnya.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa penyaluran BSU di NTB termasuk yang tertinggi secara nasional.

“Rata-rata nasional saat ini baru mencapai 92 persen. Tapi NTB dan khususnya Kota Mataram sudah menembus angka 94 persen. Di Mataram, dari total 46.713 penerima, sudah 44.064 orang atau sekitar 94,3 persen yang menerima,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia yang membuka layanan sejak pagi hingga malam, termasuk akhir pekan, demi mempercepat proses pencairan BSU.

Kepada para pekerja yang merasa berhak namun belum mengambil bantuannya, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau agar segera melakukan pengecekan melalui kanal resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos.

“Silakan cek di kanal resmi, lalu segera datangi kantor pos terdekat. Tak harus di domisili sesuai KTP, karena seluruh kantor pos sudah online dan terintegrasi. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja,” tegas Indah.

Pemerintah berharap dengan berbagai langkah ini, penyaluran BSU di NTB bisa mencapai 100 persen paling lambat tanggal 6 Agustus 2025.(bul)

Disperindag Lobar Diduga Kecolongan, Terduga Pengoplos Beras Berstatus ASN Asal Loteng Dikenal Tertutup

By
ekbisntb.com
-
0
Suasana di lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan beras di Perumahan Pemda Lobar di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung yang digerebek polisi beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Terduga pelaku pengoplosan beras di Perumahan Pemda Lombok Barat, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, inisial NA digerebek Polda NTB pada Selasa siang 28 Juli 2025. Pelaku adalah ASN asal Lombok Tengah yang bertugas di Lapas Anak Loteng.

Namun aktivitas pengoplosan ini diduga baru-baru, sejak beberapa bulan terakhir. NA dikenal tertutup, jarang bergaul di lingkungan perumahan. Penggerebekan yang dilakukan kepolisian itu terjadi Selasa 29 Juli 2025. Pasca penggerebekan itu rumah nomor EC-07 RT 03 Perumda Utara itu terpantau sepi, Rabu 30 Juli 2025.

Pantauan media, bagian belakang rumah itu disulap menjadi gudang beras lengkap dengan alat produksi beras. Tumpukan karung beras yang diduga di Oplos masih berada di gudang itu. Garis polisi sudah terpasang. Ketua RT 03 Perumda Utara, Kamarudin menerangkan sepengetahuannya terduga pelaku dikenal baik. Namun memang agak tertutup.

“Iya jarang bergaul, seperlunya aja dia,” kata Ketua RT 03 Perumda Utara Gerung Kamaruddin Saat di konfirmasi, Rabu 30 Juli 2025.

Warga setempat  baru mengetahui jika beras yang dijual oknum ASN diduga beras oplosan.  Selama ini aktivitas gudang itu terbilang sunyi. Warga juga tidak menaruh curiga. Sebab alat pengolah beras itu baru diketahui saat penggerebekan itu  Sebab ia tidak penah menerima keluhan warga lain atas aktivitas gudang itu.“Apakah alatnya tidak bersuara atau kecil itu yang kita tidak tahu. Soalnya tidak ada komplain warga, kalau ada pasti dilaporkan ke saya,” jelasnya.

Oknum ASN itu diketahui warga sudah setahun lebih mengontrak rumah itu. Selama itu dia melakukan jual beli beras.d Namun oknum NN itu terbilang tertutup atau kurang bergaul dengan warga lain.

“Mungkin kita pikir karena dia pegawai mungkin sibuk. Karena kalau tidak salah di pegawai di Lapas anak Lombok Tengah (Loteng),” ucapnya. Kasus yang terjadi ini diharapkan tidak terulang kembali.  Pihaknya akan lebih gencar mendatangi warga. Disamping meminta melakukan lapor untuk warga baru.

Sementara itu, Dinas Perindag Lobar membantah jika dinilai kecolongan atas pengoplosan beras di daerah ibu kota Gerung itu. “Susahnya dikita ini, kalau ada ditemukan begitu kita juga diinformasikan sebab kalau pengawasan itu kita juga terbatas (jumlah SDM),”kata Sekdis Perindag Lobar Lalu Wira Kencana, Kamis 31 Juli 2025. Diakui Pihaknya tidak tahu adx aktivitas Pengoplosan itu, sehingga pihaknya butuh peran aktif masyarakat untuk menginformasikan terkait adanya aktivitas semacam ini.

Sebab bicara jumlah SDM di OPD terkait yang kurang, sehingga tidak mampu mengawasi hingga ke level bawah. Pihaknya sejauh ini mengawasi peredaran beras di pasar, belum bisa mengawasi pengusaha di tingkat masyarakat. Terkait beras SPHP ini juga jadi perhatian pihaknya, karena plastik beras SPHP ini ada yang menjual. (her)

Jaksa Somasi 102 Badan Usaha Terkait Tunggakan BPJS

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Heri Permana(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Sumbawa, melayangkan surat somasi kepada 102 badan usaha yang masih menunggak pembayaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp509 juta.

“Somasi kami layangkan setelah kita menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi 102 badan usaha itu tidak mengindahkan surat peringatan dari BPJS,” kata Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) I Made Heri Permana,  kepada wartawan, Kamis 31 Juli 2025.

Dikatakannya, somasi tersebut dilakukan dengan harapan mereka bisa segera melakukan pelunasan atas tunggakan pembayaran itu. Pihaknya pun sempat menawarkan ruang negosiasi antara BPJS dan pihak perusahaan tetapi BPJS Ketenagakerjaan tidak membuka ruang tersebut.

“Sempat kita berencana membuka ruang negosiasi tetapi BPJS meminta untuk tidak ada lagi, melainkan langsung disomasi karena dianggap tidak ada itikad baik dari perusahaan,” ucapnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya telah menjalankan prosedur peringatan administratif melalui tiga kali surat peringatan. Namun, karena badan usaha tersebut masuk kategori “macet” dan tidak menunjukkan adanya itikad baik akhirnya mereka meminta pendampingan hukum dari JPN.

“Jadi, kita terima SKK tersebut dari BPJS setelah BPJS menempuh upaya penagihan terhadap ratusan badan usaha dimaksud tetapi mereka tidak kunjung melakukan pembayaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika somasi itu tetap tidak diindahkan, maka JPN akan melakukan pendekatan persuasif dengan pemanggilan langsung. Apabila pendekatan itu juga gagal, maka pihaknya akan mengembalikan SKK tersebut ke BPJS untuk dilakukan upaya hukum lebih lanjut (litigasi).

“Kita masih upayakan skema non litigasi (di luar persidangan) dulu, tetapi jika BPJS tetap melanjutkan ke tahap litigasi (persidangan) maka pihaknya siap membantu tentu dengan SKK baru,” tambahnya.

Heri menegaskan langkah hukum selanjutnya tergantung keputusan pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemohon bantuan hukum. Apabila disepakati untuk dibawa ke ranah litigasi, maka Kejari akan mengajukan gugatan sederhana terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

“Langkah itu diambil sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak para pekerja sekaligus penegakan kewajiban perusahaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan,” tandasnya. (Ils)

Si Gadis, Bantu Pemkab Tingkatkan PAD, UMKM dan Tangani Sampah Lewat

By
ekbisntb.com
-
0
Camat Kediri H. Iswarta Mahmuluddin bersama tim turun melakukan penilaian Si Gadis Award ke Desa Kediri Selatan, Kamis 31 Juli 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) konsisten melaksanakan salah satu program inovasi yakni Si Gadis atau Sinergi Jaga Desa dari Semerawut. Inovasi camat Kediri ini tidak saja membantu desa dari berbagai aspek, namun Si Gadis juga fokus mendukung program Pemkab Lobar  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), UMKM dan penanganan persoalan sampah.

Camat Kediri H. Iswarta Mahmuluddin, M.Pd., mengatakan saat ini pihaknya sedang turun ke desa-desa untuk melakukan penilaian sejauh mana pelaksanaan program inovasi Si Gadis Award. Kamis 31 Juli 2025, timnya turun ke Desa Kediri Selatan yang merupakan desa keempat yang telah dinilai. Dikatakan dalam penilaian Si Gadis Award tahun ini, diambil dua bidang yakni Bidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

Khusus Ketahanan Ekonomi, ada beberapa item indikator penilaiannya. Di antaranya persentase realisasi warga membayar PBB. Kenapa ini masuk item penilaian?  Karena pihaknya ingin membantu Pemkab Lobar meningkatkan PAD. “Kami yakin Pak Bupati akan senang sekali, jadi kami langsung aplikasikan di lapangan. Tidak ngomong-ngomong saja. Bagaimana caranya, kami lombakan setiap desa ini,” imbuhnya.

Untuk itu, setiap desa maupun kepala dusun ikut berperan aktif, karena mereka bagian dari Pemkab Lobar. Mereka mendorong dan mengimbau masyarakat untuk melaksanakan kewajiban bayar pajak, lebih-lebih pada musim panen.

Item penilaian kedua, dilihat dari sisi produk unggulan UMKM di desa. Ketika turun ke masyarakat, pihaknya banyak menemukan dan mengangkat potensi desa yang belum terangkat. “Ada kadang-kadang potensi-potensi di desa lupa dimunculkan, luput dari pantauan pemerintah. Karena tidak dilaporkan, atau dimunculkan desa. Salah satunya, potensi UMKM Abon dan Aneka Sambal di Desa Kediri Selatan. Bahkan produk Abon ini sudah merambah pasar ekspor ke luar negeri.

Nantinya produk unggulan masing-masing desa diadu dengan penilaian beberapa parameter, sertifikasi halal, bermerk, NIB dan BPOM. “Dan jangkauan pemasarannya,”sebutnya.

Untuk penilaian ketahanan lingkungan, ujarnya, sesuai dengan fokus pemerintah pusat dan Pemkab Lobar, yakni penangan stunting, sehingga pihaknya pun memasukkan pada item penilaian. Dilihat jumlah keluarga berisiko stunting, kemudian dilihat lagi apa penyebab stunting yakni ketersediaan MCK. “Persentase jumlah MCK di masing-masing desa, berapa yang tidak punya MCK,itu kami nilai, semakin tinggi yang tidak punya MCK, maka semakin rendah nilainya,” ujarnya.

Kemudian, layanan air bersih. Berapa warga di masing-masing desa yang bisa mengakses dan tidak bisa mengakses air bersih. “Lalu terkait tata kelola sampah, ini paling menarik,”imbuhnya.

Dengan inovasi Si Gadis Award ini, semua desa berlomba-lomba untuk bisa memenuhi semua target penilaian ini, sehingga, secara langsung desa meningkatkan tata kelola di desanya sekaligus berkontribusi pada program Pemkab. “Semua program yang kami laksanakan muaranya mendukung program Pak Bupati dan Bu Wabup,” imbuhnya.  (her)

Produk Abon Kediri Selatan Diekspot ke Sejumlah Negara

By
ekbisntb.com
-
0
Pelaku UMKM produksi abon di Desa Kediri Selatan mengekspor ke sejumlah negara(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Produk Abon yang dihasilkan pelaku UMKM di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Lombok Barat telah merambah pasar luar negeri. Mulai dari Arab Saudi, Jepang dan Taiwan. Produk ini baru diidentifikasi oleh tim Kecamatan Kediri pada saat turun penilaian Si Gadis Award. Produk inipun akan diangkat sebagai produk unggulan desa.

Dikatakan, Camat Kediri H Iswarta bahwa tujuan inovasi Si Gadis ini adalah salah satunya meningkatkan ketahanan Ekonomi dengan mendorong pengembangan pelaku UMKM di desa-desa. Banyak potensi di desa yang sebelumnya belum terangkat atau muncul bisa diangkat. “Salah satunya produk Abon di Desa Kediri Selatan, itu sudah eksport ke Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. Itu langsung dipesan dari negara-negara itu,”kata Camat Kediri, kemarin.

Ia telah turun ke lokasi usaha dari Pelaku UMKM produk Abon ini. Pelaku UMKM bernama Hj Hasanah, telah memenuhi syarat produksi dan edar hingga eksport. Mulai dari label halal yang dikantongi bahkan Halal Internasional dan BPOM serta syarat-syarat lainnya. Pelaku UMKM ini mampu memproduksi mencapai 150-200 kilogram perharinya. Bahkan sebelum Covid, produksinya mencapai 5 timbang atau 500 kilogram. “Sekarang produksinya 1,5 timbang sampai 2 timbang per hari,”imbuhnya.

Produk Abonnya ini dipasarkan ke sejumlah negara secara rutin mendapatkan pesanan atau order dari pelaku usaha di luar negeri. Namun produk ini belum banyak dikenal luas, karena belum terangkat. Sehingga melalui penilaian si Gadis Award ini, produk ini akan diangkat sebagai produk unggulan. Selain itu, Pihaknya membantu pelaku UMKM bagiamana mengurus NIB dan permodalan dari program Pemkab pinjaman modal tanpa bunga. Pihaknya memfasilitasi mereka ke OPD terkait. (Her)

Potensi Penjualan Air PDAM di Pelabuhan Kayangan Bisa Mencapai Rp1,2 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas di dermaga Pelabuhan Kayangan(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, Sopyan Hakim mengatakan, pihaknya siap akan bekerjasama dengan PT ASDP Cabang Kayangan. Dikalkulasikan, nilai penjualan air pertahun ini di Pelabuhan Kayangan ini bisa tembus Rp 1,2 miliar.

Demikian dikemukakan Sopyan Hakim menjawab media di Selong, kemarin. Dia menjelaskan air dari PDAM ini akan dijual Rp 13 ribu perkubik. Sementara kebutuhan air di di Pelabuhan Kayangan cukup besar. Kabarnya bisa 97 ribu kubik kebutuhan perbulan. Sehingga dalam setahun cukup besar yang harus disediakan.

Sopyan Hakim menjelaskan, Bupati Lotim H. Haerul Warisin memberikan atensi agar PDAM segera menjalin kerjasama dengan pihak ASDP. Kerjasama suply air bersih ini menjadi salah satu potensi pendapatan uang cukup besar.

Diketahui selama ini pihak ASDP melakukan pengadaan air secara mandiri. Dulu katanya pernah air PDAM masuk ke Pelabuhan Kayangan. Akan tetapi, karena keterbatasan infrastruktur sehingga tidak bisa maksimal.

Saat ini, Sopyan meyakinkan sudah memiliki jaringan perpipaan yang memadai untuk memasukkan air ke pelabuhan penyeberangan tersebutm “Sekarang Infrastruktur kita (PDAMred) sudah siap dan awal Agustus bisa dilaksanakan kerjasama,” ucapnya.

General Manajer (GM) ASDP Elisetya Wahyudi saat dikonfirmasi mengakui sudah bertemu dengan pihak PDAM untuk membahas rencana kerjasama. Diakui, air yang akan diadakan dari PDAM ini akan dijual ke armada kapal-kapal motor dan penumpang (KMP) yang melakukan layanan penyebrangan Lombok-Sumbawa.

GM yang baru sebulan menjabat ini menegaskan soal teknis penyaluran seperti apa masih belum dibahas. Ada beberapa hal yang harus dipelajari. Intinya saling sinergi dengan pihak PDAM. Seperti apa konsennya PDAM dengan ASPD sehingga ada titik temu. (rus)

Pemdes Minta Data Dibenahi, Penerima Bantuan Beras di Desa Dasan Tereng Berkurang 309 KK

By
ekbisntb.com
-
0
Purwanto (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengurangan jumlah penerima bantuan beras hampir terjadi merata di semua desa di Lombok Barat. Termasuk di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat mengalami pengurangan signifikan. Tahun ini jumlah penerima mencapai 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK. Selain itu, masih banyak ditemukan data penerima yang tidak tepat sasaran.

Pemdes pun meminta agar pemerintah melakukan pembenahan data secara menyeluruh agar meminimalisir penerima yang bermasalah. “Tahun ini penerima bantuan beras sebanyak 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK “sebut Kades Dasan Tereng, Purwanto ditemui di kantornya, Kamis 31 Juli 2025. Kendati berkurang, Pihaknya terpaksa tetap menerima bantuan tersebut.

Dampak pengurangan ini, warga yang tidak mendapatkan bantuan protes ke desa. Belum lagi dari penerima bantuan beras ini yang fokusnya pada penerima PKH dan BPNT. Justru yang terjadi banyak diantara mereka juga tidak mendapatkan bantuan beras. Namun pihaknya menjelaskan apa adanya, bahwa data penerima dari pusat bukan ditentukan desa. Acuan data ini adalah DTSN yang merupakan gabungan dari data P3KE, Resosek, DTKS.

Persoalan lainnya, banyak warga tidak layak dan meninggal masih terdata menerima bantuan beras. Sebaliknya warga yang layak tidak mendapatkan bantuan, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Sehingga kaitan dengan persoalan ini, dipertanyakan dalam rapat koordinasi dengan pihak dinsos. Bantuan ini menumpuk pada satu orang, karena selain mendapatkan beras, diberikan juga PKH dan BPNT.

“Warga yang sudah dapat uang, lagi diberikan beras, ini kan pasti dilihat sama yang tidak mendapatkan bantuan,”imbuhnya. Dikatakan, kaitan dengan persoalan bantuan beras dan bansos lainnya, Pihaknya bersama kades lain telah diundang Rakor oleh Kadis Sosial dan Asisten I. Dalam pertemuan itu, sejumlah kades menyampaikan perihal yang sama yakni data.

Beberapa hal yang disepakati dalam penemuan itu, Kades diminta menyisir warga yang mendapatkan PKH dan BPNT. Namun perlu dipastikan, apakah yang tak layak ini bisa diganti dan seperti apa mekanismenya. Menurutnya, mekanisme yang dilakukan adalah pendataan melibatkan desa. Dimana di desa, data penerima itu ditentukan melalui Musyawah Dusun guna meminimalisir gejolak. Sebab belajar dari BLT DD untuk warga Miskin, itu dilakukan mekanisme itu. Selanjutnya data dari desa itu diverifikasi bersama melihatkan SDM PKH, OPD dan pihak terkait. Barulah, disepakati untuk diajukan ke pusat melalui OPD terkait.(her)

Realisasi Investasi di Mataram NTB Capai Rp1,1 Triliun Lebih

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas di MPP milik DPMPTSP Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan, realisasi investasi di wilayah Mataram hingga triwulan kedua mencapai sekitar Rp1,1 triliun lebih atau 69,44 persen dari target Rp1,7 triliun.

“Dari 69,44 persen realisasi investasi tersebut terdapat lima sektor dominan pendongkrak investasi dengan realisasi terbesar dari sektor transportasi, gudang, dan komunikasi,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram H Amiruddin di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, lima sektor yang mendongkrak investasi di Kota Mataram yaitu pertama sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi sebesar 39,12 persen atau Rp684 miliar lebih.

Untuk sektor pertama itu penyumbang paling besar dari XL Axiata dengan nilai investasi mencapai hingga Rp600 miliar.

Kemudian sektor penyumbang kedua dari konstruksi dengan capaian sebesar 8,50 persen atau Rp148 miliar lebih. Kondisi itu didukung karena ada perumahan yang paling banyak.

Bahkan sampai saat ini masih ada empat perumahan yang belum masuk dan sudah mengajukan izin karena masih belum memenuhi syarat.

Sektor ketiga penyumbang investasi terbesar selanjutnya perdagangan reparasi dengan capaian sebesar 6,94 persen atau Rp121 miliar lebih.

Selanjutnya, sektor keempat investasi lainnya bersumber dari treatment air, treatment limbah, treatmen dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi dengan capaian investasi sebesar 6,36 persen atau Rp111 miliar lebih.

“Terakhir sektor kelima dengan nilai investasi yang cukup tinggi yaitu 5,33 persen atau Rp93 miliar,” katanya.

Amir mengatakan, untuk target investasi di Kota Mataram tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun sampai akhir tahun 2025.

Dengan melihat realisasi itu, target tersebut diprediksi bisa tercapai. Apalagi dengan melihat geliat investasi terus meningkat di Kota Mataram.

“Sekarang ada juga yang masuk di industri makanan. Termasuk Kacang Garuda akan berinvestasi di Kota Mataram,” katanya.

Sementara untuk investasi di sektor perhotelan, lanjutnya, sejauh ini belum ada.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan untuk investasi hotel, tapi yang banyak masuk sekarang untuk sektor perdagangan dan jasa,” katanya. (ant)

1...215216217...815Page 216 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami