Beranda blog Halaman 216

Sekda Minta Penarikan Retribusi Gunakan Non-Tunai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H.Lalu Alwan Basri (ekbis NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menyoroti minimnya kontribusi sektor retribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Sistem penarikan retribusi perlu diubah secara menyeluruh menggunakan digitalisasi atau non tunai. Pola ini dipastikan lebih efektif meningkatkan keuangan daerah. “Saya ingin penarikan retribusi semuanya menggunakan digitalisasi,” terang Sekda ditemui di ruang kerjanya pada, Senin (8/6).

Selama ini penarikan retribusi parkir, pasar, dan persampahan menggunakan sistem manual atau konvensional. Hal ini dinilai belum efektif meskipun sebagian retribusi parkir menggunakan pembayaran non tunai.


Alwan mengatakan, permasalahan lain yang sering ditemukan adalah sumber daya manusia. Juru parkir terkadang enggan mengarahkan pelanggan membayar dengan sistem non tunai.


Jika dibandingkan di kota besar kata Sekda, pengelolaan parkir dilakukan secara profesional. “Kalau kota-kota besar jukirnya sudah dikontrak atau dengan sistem apalah,” ujarnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, mengapresiasi inovasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Zulkarwin dalam pengelolaan parkir. Akan tetapi, peningkatan PAD belum terlalu signifikan dari yang diharapkan pemerintah daerah. Meskipun banyak terjadi perubahan serta transaksi pembayaran dari Quick Respon Indonesian Standard (Qris).

Menurutnya, faktor eksternal juga mempengaruhi terutama partisipasi masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai. “Iya, kembali pada SDM kita lagi. Banyak masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai,” jelasnya.

Khusus retribusi pasar dinilai tidak terlalu sulit dibandingkan retribusi parkir. Artinya, pelanggan di pasar telah jelas sasarannya, sehingga membutuhkan konsistensi dan kemauan dari pedagang menggunakan transaksi non tunai. Demikian pula, sistem pembayaran retribusi sampah.

Sekda mengakui pedagang mengeluhkan tidak memiliki telepon pintar atau smartphone. Kendala ini bisa dicarikan solusi oleh petugas pasar. “Kalau di pasar sudah jelas pelanggannya. Tinggal petugas pasar mau saja menerapkan pembayaran digital ini,” ujarnya.

Pihaknya berharap secara bertahap sistem pembayaran retribusi bertransformasi menggunakan transaksi digital. Pola ini menutup ruang terjadinya kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengakui, capaian retribusi parkir sampai bulan Mei masih rendah dari target Rp18 miliar, terealisasi sekitar Rp4,2 miliar.


Salah satu faktor memicu rendahnya capaian, karena tingkat kepatuhan jukir menyetor pendapatan mereka ke kas daerah.
Ia mencontohkan, satu koordinator lapangan (korlap) jukir saja tercatat tujuh jukir kurang setor dan 32 jukir belum menyetor. “Jadi, kita bisa mengecek secara langsung di dasbor. Ini terlihat korlap di Jalan Pemuda,” terangnya.

Pihaknya membangun sistem untuk memantau kinerja korlap. Artinya, korlap yang tidak mampu menagih kurang atau belum bayar jukir akan menjadi bahan evaluasi. Zulkarwin mengakui, tunggakan retribusi masih banyak tercatat dalam sistem, tetapi tunggakan itu pada jukir yang telah diberhentikan.

Pihaknya serba dilematis menghadapi jukir yang kurang dan tidak menyetor retribusi. Mereka terkadang beralasan kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. “Kita sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, humanis, dan tegas. Kadang-kadang ada saja alasan jukir,” ujarnya. (cem)

Dapat Insentif Rp3 Miliar, Mataram Perkuat Layanan Publik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang pengendara melintas di depan TPU Harum di Jalan Bunga Hatta, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang yang dipotret beberapa waktu lalu. TPU tersebut salah satu yang akan ditata dari dana insentif Rp3 miliar yang didapatkan dari Kemendagri. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program pelayanan publik, di antaranya penanganan sampah, penataan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks Bandara Selaparang, penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Harum, serta sejumlah program prioritas lainnya.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan dana insentif fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Mataram telah menyampaikan rencana penggunaan dana tersebut kepada Kemendagri agar dapat segera direalisasikan. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat penanganan sampah melalui pengadaan armada operasional.

“Alokasinya untuk peningkatan penanganan sampah, termasuk pengadaan armada kendaraan,” ujarnya, Senin (8/6).

Selain sektor persampahan, sebagian anggaran juga akan digunakan untuk penataan lapak PKL di kawasan eks Bandara Selaparang. Pemkot Mataram menyiapkan sekitar Rp200 juta untuk menyeragamkan bentuk lapak pedagang agar kawasan tersebut lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Mohan menjelaskan, meskipun kawasan tersebut dikelola Koperasi Angkasa Pura (Kokapura) Bandara Selaparang, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan dukungan penataan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi para pedagang.

“Kami tetap intervensi agar masyarakat nyaman berkunjung dan pedagang lebih layak berjualan,” katanya.

Selain itu, dana insentif fiskal juga akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program prioritas melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Program tersebut meliputi pembangunan pagar TPU Harum di Jalan Bung Hatta, pembangunan gudang obat di kawasan Jalan Lingkar Selatan, peningkatan kualitas drainase melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pembenahan ruang terbuka hijau (RTH).

Pembenahan RTH mencakup penyediaan taman bermain anak dan peningkatan fasilitas penerangan taman guna menambah kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTB itu menegaskan bahwa dana insentif fiskal tersebut harus direalisasikan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan Kemendagri. Karena itu, anggaran tersebut tidak akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, melainkan langsung digunakan untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan.

“Kami bersyukur mendapat Rp3 miliar ini. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, anggaran ini sangat membantu pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” pungkasnya. (pan)

Jangan Asal Naik Bus, Masyarakat Harus Pahami Haknya sebagai Konsumen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jangan Asal Naik Bus, Masyarakat Harus Pahami Haknya sebagai Konsumen
Zuryani (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Masyarakat diingatkan untuk menjadi konsumen yang cerdas dan selektif saat memilih moda transportasi bus. Jangan hanya tergiur tarif murah, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas kendaraan, keselamatan, kenyamanan, hingga jaminan asuransi selama perjalanan.


General Manager DAMRI Cabang Mataram, Zuryani, mengatakan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terlindungi. Karena itu, calon penumpang perlu memastikan perusahaan otobus (PO) yang dipilih memiliki izin operasional yang jelas dan memenuhi standar pelayanan.


“Masyarakat harus diedukasi menjadi konsumen cerdas. Jangan hanya melihat murahnya tarif. Keselamatan dan kenyamanan itu memiliki nilai. Pelayanan yang baik memang membutuhkan biaya,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 8 Juni 2026.


Menurutnya, masih ada kecenderungan masyarakat yang memilih transportasi semata-mata berdasarkan tarif, tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen kendaraan maupun jaminan perlindungan bagi penumpang. Padahal, hal tersebut berpotensi merugikan konsumen apabila terjadi kecelakaan atau masalah selama perjalanan.


Zuryani menegaskan bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon penumpang adalah kepastian perlindungan asuransi. Penumpang perlu memastikan kendaraan yang digunakan beroperasi secara resmi sehingga hak-haknya tetap terlindungi.
“Jangan sampai masyarakat sudah naik bus, tetapi ternyata tidak dijamin asuransinya, surat-surat kendaraannya tidak lengkap, atau izin operasionalnya bermasalah. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.


Selain aspek keselamatan, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perusahaan transportasi yang digunakan. Identitas operator harus mudah diketahui, termasuk alamat dan saluran pengaduan apabila terjadi keluhan selama perjalanan.


“Bus yang melayani masyarakat harus jelas identitas perusahaannya. Kalau ada komplain, masyarakat harus tahu ke mana harus menyampaikan pengaduan. Jangan sampai konsumen kehilangan arah ketika ingin menyampaikan keluhan,” ujarnya.


Ia menjelaskan, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup keselamatan penumpang, tetapi juga kenyamanan, keamanan barang bawaan, transparansi informasi layanan, hingga hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi kelalaian dari penyedia jasa transportasi.


“Sebagai pelaku usaha transportasi, kami tentu berbisnis. Tetapi hak-hak konsumen harus tetap menjadi perhatian utama. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan, informasi yang jujur, serta mekanisme ganti rugi apabila terjadi kelalaian,” jelasnya.


Zuryani menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat mengingat masih banyak pengguna jasa transportasi yang belum memahami hak-haknya sebagai konsumen. Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna jasa, tetapi juga mampu memilih layanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan.


“Kalau masyarakat semakin cerdas memilih transportasi, maka kualitas layanan juga akan semakin baik. Karena operator akan terdorong untuk memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang layak,” katanya.


Ia berharap masyarakat mulai menjadikan aspek keselamatan, kenyamanan, legalitas kendaraan, dan perlindungan asuransi sebagai pertimbangan utama sebelum membeli tiket perjalanan.


“Jangan hanya mencari yang paling murah. Pastikan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan selama perjalanan benar-benar tersedia. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (bul)

Investor Kanada Bawa Kabar Baik untuk NTB: Mewujudkan “Seaplane” dan Industri Eceng Gondok di Bandungan Batujai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Disperindag NTB Lalu Wiranata, S.IP., MA., dan jajaran, menerima kunjungan manajemen PT AMAN bersama ODISI Wilderness North Group Company dalam rangka membahas perkembangan rencana pengembangan Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai hub dan waterbase seaplane pertama di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang pemanfaatan eceng gondok menjadi produk bernilai ekspor

Mataram (ekbisntb.com) – Investor asal Kanada yang akan menghadirkan layanan pesawat amfibi (seaplane) untuk mendukung konektivitas pariwisata dari Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah akan turut melakukan pemberdayaan potensi bendungan, dengan memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata, S.IP., MA., didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN), Dr. Hj. Aryanti Dwiyani, S.Pt., M.Pd., dan Analis Perdagangan Ahli Muda, Rachmat Wira Putra, menerima kunjungan manajemen PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) bersama ODISI Wilderness North Group Company dalam rangka membahas perkembangan rencana pengembangan Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai hub dan waterbase seaplane pertama di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang pemanfaatan eceng gondok menjadi produk bernilai ekspor.


Dalam paparannya, Senin, 8 Juni 2026 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, pihak PT AMAN menyampaikan progres pengembangan Bendungan Batujai yang telah ditetapkan sebagai lokasi strategis pengoperasian seaplane.


Rencana tersebut telah diperkuat melalui penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, investor menargetkan pengoperasian dua unit seaplane yang akan didukung pembangunan hanggar dan fasilitas pendukung lainnya dengan nilai investasi mencapai Rp450 miliar.


Presiden Direktur PT AMAN, Michael Nicholas, menjelaskan bahwa pengembangan konektivitas berbasis seaplane di NTB diharapkan dapat mempercepat akses menuju berbagai destinasi wisata unggulan, meningkatkan mobilitas wisatawan premium, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.


PT AMAN sendiri merupakan perusahaan penerbangan Indonesia yang beroperasi sebagai AmanAir dan didukung pengalaman operasional penerbangan dari Wilderness North Group of Companies yang berbasis di Kanada.


Kepala Disperindag NTB menyambut baik perkembangan proyek tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Selain membahas pengembangan hub seaplane, pertemuan juga menyoroti persoalan eceng gondok yang selama ini menjadi salah satu tantangan lingkungan di kawasan Bendungan Batujai. Tanaman air yang pertumbuhannya cukup masif tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dan diolah secara tepat menjadi berbagai produk bernilai tambah.


Dalam diskusi tersebut, Disperindag NTB mendorong pengembangan rantai industri berbasis eceng gondok, mulai dari bahan baku kerajinan, furnitur, produk dekorasi, material ramah lingkungan, hingga produk serat alami yang memiliki peluang menembus pasar ekspor. Pemanfaatan eceng gondok tidak hanya akan membantu menjaga fungsi dan estetika bendungan, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.


“Permasalahan lingkungan dapat diubah menjadi peluang ekonomi. Dengan inovasi dan kolaborasi yang tepat, eceng gondok yang selama ini dianggap hama dapat menjadi bahan baku produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan berorientasi ekspor,” ungkapnya.
Menurut Wiranata, kawasan Batujai memiliki banyak pelaku UMKM yang dapat dilibatkan dalam pengembangan industri berbasis eceng gondok.


“Di kawasan Bendungan Batujai terdapat banyak pelaku UMKM. Salah satu potensi yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan eceng gondok yang selama ini menjadi salah satu persoalan di bendungan. Nantinya tanaman ini akan diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi,” jelasnya.


Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Disperindag akan memberikan pendampingan kepada masyarakat mulai dari pelatihan, penguatan kapasitas produksi, hingga pemasaran produk.


“Kami menawarkan pendampingan mulai dari proses pembinaan, pelatihan hingga produknya siap dipasarkan,” katanya.
Wiranata menambahkan, investor dimaksud menunjukkan komitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar Bendungan Batujai. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga setempat.


Jika seluruh rencana berjalan sesuai jadwal, NTB tidak hanya akan memiliki layanan seaplane pertama yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Bali-Nusra, tetapi juga memperoleh solusi berkelanjutan untuk penanganan eceng gondok sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM di sekitar Bendungan Batujai. (bul)

Dana Belum Cair, Ratusan SPPG di NTB Tidak Beroperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi SPPG di NTB tidak beroperasi, karena dana bantuan pemerintah belum cair. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak beroperasi lantaran dana bantuan pemerintah (banper) untuk kebutuhan operasional untuk pekan ini tak kunjung cair.


Dari 800 lebih SPPG di NTB, sekitar 195 yang mengalami masalah pencairan dana, seluruhnya tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB. Dengan rincian, Kota Mataram 8 SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Timur 44 SPPG, Lombok Tengah 42 SPPG, Lombok Utara 14, SPPG Kota Bima 6 SPPG, Kabupaten Bima 40 SPPG, 4 SPPG di Dompu, 2 SPPG di Sumbawa, dan 5 SPPG di Kabupaten Sumbawa Barat.


Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melaporkan semua masalah keterlambatan pencairan banper SPPG tersebut. “Minggu lalu penarikan data dari sistem, kemudian dicairkan di hari Jumat, kemudian kami monitoring lagi, karena memang ada yang belum pencairan, kita sudah laporkan semua. Jadi memang tidak beroperasional itu karena menunggu pencairan dana,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.


Dia memastikan, kemacetan pencairan ini tidak berhubungan dengan adanya pergantian Kepala BGN, hingga kisruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Kepala BGN. Ia menilai keterlambatan ini murni karena kendala teknis. Bahkan, per hari ini dikatakan beberapa SPPG sudah ada yang menerima dana tersebut.


“Tapi ini kendala teknis saja, biasa. Hari ini ada pencairan lagi, makanya kemarin kita lakukan pendataan terus-menerus ya,“ sambungnya.
Menurutnya, SPPG yang belum menerima dana tidak diperkenankan beroperasi dan juga tidak boleh menggunakan sistem talangan maupun pembayaran tempo untuk menjalankan program. “Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Aturannya memang tidak diperkenankan,” tegasnya.


Akibat penghentian sementara operasional tersebut, sejumlah siswa tidak menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari itu. Namun, Eko memastikan proses pencairan dana terus diupayakan agar layanan dapat kembali berjalan normal secepatnya. Adapun menyinggung soal kemungkinan pemberian MBG dirapel setelah dana cair, ia menyebut hal tersebut tidak dapat dilakukan. “Kalau sudah lewat, tidak bisa dirapel untuk menutupi kebutuhan sebelumnya,” katanya.


Selain persoalan pencairan dana, pihak SPPG juga masih melakukan pendataan terkait sejumlah laporan kejadian nonmenonjol di lapangan. Sementara itu, permasalahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya dilaporkan disebut telah selesai ditangani.


Hingga kini, total ada 31 Dapur MBG yang masih ditutup sementara karena temuan kejadian tidak terduga. “Nanti kita tunggu report SLHS lagi, kita lagi melakukan pendataan lagi. Karena kan kewajiban SPPG kan 30 hari sejak operasional harus mendaftarkan SLH. Siap, terima kasih Pak Korwil.

Di lain sisi, Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan saat ini BGN mulai memproses pencairan dana operasional untuk SPPG tersebut. Pencairan dilakukan secara bertahap setelah sempat terjadi penghentian operasional sementara di sejumlah titik layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Menurutnya, penghentian operasional tersebut terjadi karena beberapa SPPG kehabisan dana operasional dan tidak diperkenankan menggunakan dana talangan maupun sistem utang untuk menjalankan layanan.


“Dalam masa transisi ini sesuatu yang wajar terjadi, apalagi setelah adanya persoalan yang melibatkan pimpinan dan masuk dalam ranah aparat penegak hukum. Karena itu BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.


Ia menilai, evaluasi yang dilakukan BGN diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu pekan. Seiring dengan proses tersebut, pencairan dana ke rekening masing-masing SPPG mulai dilakukan secara bertahap. “Insya Allah pendanaan sudah mulai terisi atau cair di masing-masing SPPG. Sejak Jumat kemarin sudah ada laporan pencairan dan prosesnya terus kami monitor hingga hari ini,” tambah Asisten I Setda NTB ini.


Ia menjelaskan, kebijakan BGN melarang pengelola SPPG menggunakan dana talangan untuk membiayai operasional sementara. Akibatnya, sejumlah dapur terpaksa menghentikan layanan sambil menunggu dana masuk ke kas operasional masing-masing.
“Mereka tidak diperkenankan menggunakan talangan, baik dengan berutang maupun cara lainnya. Konsekuensinya ada yang secara mandiri menghentikan operasional sementara,” tutupnya. (era)

Anggaran Segera Dicairkan, Pemprov NTB Minta Desa Berdaya Persiapkan Proposal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB segera menganggarkan Rp300-500 juta anggaran Desa Berdaya kepada 257 desa. Pencairan ini akan dilakukan bertahap mulai bulan ini, setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tuntas melakukan verifikasi sesuai dengan tema Berdaya masing-masing desa.


Di samping verifikasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti juga meminta kepala desa yang belum masuk dalam daftar penerima Program Desa Berdaya tahun 2026 untuk mulai menyiapkan proposal dan konsep program agar bisa mendapat bantuan keuangan pada tahun 2027.


“Kami berharap kepala desa yang belum teralokasi pada 2026 bisa mempersiapkan proposal dan konsepnya untuk 2027. Jadi begitu nama desanya keluar, konsep programnya sudah siap,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.


Menurutnya, bantuan keuangan Desa Berdaya diperuntukkan kepada desa yang siap dalam mengelola keuangan senilai ratusan juta tersebut. Setiap desa, kata Nelly harus memiliki gagasan yang jelas mengenai pemanfaatan dana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, maupun lingkungan.


“Pertanyaannya adalah mau digunakan untuk apa bantuan keuangan ini dalam rangka memberdayakan desa. Konsepnya harus jelas dan terukur,” katanya.


Pun saat ini, untuk anggaran Desa Berdaya tahap pertama yang menyasar 257 desa, saat ini beberapa OPD masih memverifikasi proposal setiap desa tersebut. Setelah verifikasi tuntas, baru OPD sesuai dengan tema Desa Berdaya merekomendasikan pencairan dana tersebut.
“Kalau proposalnya soal pertanian, maka Kadis Pertanian harus memverifikasi. Maka itulah yang kita tunggu. Setelah pencairan ini, Desa juga sedang melakukan Musdes untuk melakukan pencocokan,” jelasnya.


Proposal 257 desa sudah diserahkan kepada OPD pengampu. Selain verifikasi oleh OPD, desa juga diminta mulai melakukan pencocokan pendapatan lewat Musyawarah Desa (Musdes) guna pencairan anggaran.


“Targetnya di Juni. Tergantung kecepatan Dinas Desa dan OPD-OPD kami untuk segera mengumpulkan pengajuan pembayaran. Karena ini kan anggaran sudah ada di APBD murni, tinggal pencairan saja,” ungkapnya.


Selain melakukan verifikasi, OPD teknis juga akan bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, desa penerima bantuan tidak dibiarkan menjalankan program tanpa pendampingan.


Meski seluruh desa menerima nilai bantuan yang sama, Pemprov menekankan bahwa pemanfaatannya harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya sejumlah sumber pendanaan desa, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.


Salah satu contoh yang didorong adalah penguatan ketahanan pangan melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memasok kebutuhan bahan pangan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).


“Harapan kami uangnya bisa berputar di desa. Misalnya BUMDes menyuplai komoditas pertanian yang dibutuhkan dapur MBG, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” pungkasnya. (era)

Bupati Lotim Tegaskan Jadikan Pertanian Fondasi Utama Pembangunan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Tegaskan Jadikan Pertanian Fondasi Utama Pembangunan
H. Haerul Warisin (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Haerul Warisin, M.Si., menegaskan komitmennya menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Penegasan ini disampaikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Lombok Timur sebesar 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026—tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus tertinggi di Pulau Lombok.

Bupati menyatakan, keberhasilan ekonomi daerah justru diraih tanpa ketergantungan pada tambang besar, kawasan ekonomi khusus, atau pusat industri berskala nasional. “Lombok Timur tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa,” ujarnya di Selong, baru-baru ini.

“Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat, dan ekonomi daerah ikut berkembang,” tegas Bupati.

Capaian pertumbuhan 7,83 persen, menurut Bupati, merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. “Petani yang tetap berproduksi, nelayan yang terus melaut, pedagang yang menggerakkan pasar, pelaku UMKM yang terus tumbuh, dunia usaha dan seluruh OPD yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Juaini Taufik, menambahkan, arah kepemimpinan Bupati telah diterjemahkan ke dalam program terintegrasi. Salah satu indikator keberhasilan adalah pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen—tertinggi di antara seluruh lapangan usaha—menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan masyarakat.

Pemerintah daerah optimistis dengan tetap menjadikan pertanian sebagai pondasi ekonomi, memperkuat UMKM, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai akan menjadi pijakan menuju Lombok Timur yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,” tutup Bupati Haerul Warisin. (rus)

Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur Tembus 7,83 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur Tembus 7,83 Persen
Sri Endah Wardanti (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat kinerja ekonomi yang impresif dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada triwulan I 2026 mencapai 7,83 persen (year-on-year). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan produksi barang dan jasa dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Hal ini dikemukakan Kepala BPS Lotim, Sri Endah Wardanti menjawab Suara NTB, Senin (8/6/2026). Di balik capaian positif tersebut, BPS Lombok Timur tengah mempersiapkan agenda besar berupa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus yang berlangsung satu dekade sekali ini diamanatkan oleh Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar, menengah, hingga usaha mikro kecil di seluruh Indonesia, termasuk Lombok Timur.

Sektor yang Berkontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur

Berdasarkan data terbaru BPS, terdapat lima sektor dengan kontribusi terbesar (share lebih dari 10%) terhadap perekonomian Lombok Timur pada Triwulan I 2026. Pertama, jasa Keuangan dan Asuransi (27,54%). Kedua, penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (13,50%). Ketiga, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang (12,71%).  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,19%). Berikutnya, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Motor (11,85%)

Kehadiran Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) di Lombok Timur dinilai menjadi salah satu pendorong meningkatnya laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor perdagangan. Kedua sektor tersebut masuk dalam lima besar penyumbang tertinggi.

BPS juga merilis angka PDRB Lombok Timur tahun 2025 yang mencapai Rp28.234,56 miliar. Tiga sektor terbesar saat itu adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,28%) Kedua, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Motor (18,03%). Ketiga, Konstruksi (11,17%)

“Data menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Lombok Timur. Ke depan, penguatan produktivitas, hilirisasi hasil pertanian, serta perluasan akses pasar bagi petani dapat menjadi fokus bersama,” ujar perwakilan BPS.

Ia menambahkan bahwa dengan dukungan berbagai program yang berjalan dan pemanfaatan data yang tepat sasaran, kontribusi besar sektor pertanian diharapkan semakin diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat Lombok Timur.

Meski pertumbuhan ekonomi mencapai angka impresif, BPS mengingatkan bahwa indikator tersebut bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan.

“Kami juga melihat indikator lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Sebuah program boleh jadi berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Namun manfaatnya bagi masyarakat luas perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan kesejahteraan secara keseluruhan,” tegasnya.

Metode Baru Berbasis CAPI

Kepala BPS Lombok Timur dalam keterangannya belum lama ini menjelaskan bahwa SE2026 berbeda dengan sensus sebelumnya. Petugas tidak lagi menggunakan kuesioner kertas, tetapi berbasis Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) agar data yang dihasilkan lebih cepat, hemat, dan akurat.

ahapan SE2026 telah dimulai sejak persiapan, sosialisasi, rekrutmen, hingga pelatihan petugas yang berlangsung 29 Mei–13 Juni 2026. Di Lombok Timur, telah direkrut 1.336 petugas lapangan yang terdiri dari Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Pemeriksa Lapangan (PML). Mereka akan melakukan pendataan door to door dengan pengawasan intensif dari BPS untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Sensus ekonomi bukan hanya milik BPS. Kami butuh dukungan pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat untuk menerima petugas serta memberikan jawaban sebenar-benarnya,” imbuhnya. Dengan sinergi antara pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan data PDRB yang akurat, diharapkan kebijakan pembangunan di Lombok Timur semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Masyarakat pun diimbau untuk menyambut baik petugas sensus yang akan datang ke rumah dan tempat usaha pada Juni–Agustus 2026. (rus)

Pemda KLU Butuh Rp1,5 Miliar untuk Siapkan Lahan Kampung Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Tanjung (ekbisntb.com) – Hadirnya kampung nelayan modern di masa depan, bukan hal yang mustahil bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun untuk memperoleh alokasi fisik program tersebut, Pemda Lombok Utara memerlukan anggaran mencapai Rp1,5 miliar untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi program.


Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, S.Pt., melalui Plt. Kepala Bidang Perikanan pada DKP3 KLU, I Putu Hery Suditha, pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Lombok Utara sudah masuk dalam proses verifikasi dari tim yang diutus pemerintah pusat. Kendati lolos seleksi, program tersebut tersendat akibat perubahan kebijakan di tingkat pusat.


Pemerintah daerah Lombok Utara sendiri, kata Putu Hery, mengusulkan lokasi kampung nelayan modern berada di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan. Alasannya, produktivitas kelompok nelayan di desa ini lebih tinggi. Sumber daya nelayan lokal Desa Sukadana juga didukung oleh ketersediaan armada kelompok nelayan yang memungkinkan aktivitas transaksi perikanan tangkap dapat melibatkan kapal-kapal luar daerah datang ke Lombok Utara.


“Sekali melaut, satu kapal nelayan dapat membawa hasil tangkapan bisa 3 ton ikan, sampai 7 ton pada musim tertentu. Produksi di sana paling tinggi dan jumlah nelayannya juga paling banyak,” ungkap Hery.


Ia mengungkapkan, hasil verifikasi sebelumnya menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk mengajukan kembali program kampung nelayan modern di Lombok Utara. Usulan tersebut tentu memiliki konsekuensi yakni kesiapan lahan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.


Langkah ini dikedepankan lebih strategis untuk memastikan program berjalan secara optimal dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat di subsektor perikanan.


Saat ini, kata dia, kendala utama pemerintah daerah terletak pada ketersediaan lahan sebagai lokasi program kampung nelayan modern. Ia menyebut, anggaran untuk pembebasan lahan tidaklah sedikit.


“Perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk proses pembebasan lahan, termasuk biaya apraisal dan tahapan administrasi yang dibutuhkan,” imbuhnya.


Ia melanjutkan, dengan lahan yang sudah dibebaskan, maka usulan lanjutan dapat diproses kembali. Tim verifikasi pemerintah pusat akan melakukan verifikasi teknis lanjutan sebagai tahap awal pembangunan fisik.


“Kalau lahannya sudah clear, proses berikutnya akan lebih mudah. Pembangunan fisik seluruhnya direncanakan menggunakan anggaran pusat. Kabupaten hanya menyiapkan lahannya,” ujarnya.


Hery juga mengisyaratkan, bahwa Pemda KLU juga akan mengusulkan kajian pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di kawasan Muara Kali Segara, Dusun Lekok, Desa Gondang, kecamatan Gangga. Lokasi tersebut dinilai strategis karena memiliki area yang luas, serta berpeluang berkembang di masa depan. (ari)

Ekspor Puluhan Ton Madu Trigona Lombok ke Timur Tengah Tertunda Karena Perang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sahlan menunjukkan madu trigona hasil budidayanya, yang seyogyanya akan di ekspor ke Timur Tengah. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Rencana pengiriman (ekspor) puluhan ton madu trigona dari Lombok, untuk menembus pasar internasional harus tertunda. Penyebabnya, perang Timur Tengah.


Rencananya, sebanyak 50 ton madu trigona dari Lombok akan dikirim ke Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, konflik Amerika Serikat, Israel, memerangi Iran memicu gangguan jalur perdagangan di kawasan Timur Tengah hingga saat ini.


Salah satu peternak madu trigona asal Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Sahlan, kepada Suara NTB, Senin, 8 Juni 2026 mengatakan, ia adalah salah satu peternak madu trigona yang seyogyanya akan memasok produksi madu trigona untuk di ekspor oleh salah satu buyer dari Lombok.


Menurutnya, proses ekspor sebenarnya sudah memasuki tahap akhir setelah seluruh perizinan berhasil diselesaikan. Namun, situasi keamanan di Timur Tengah membuat pengiriman tidak dapat dilakukan sesuai rencana.


“Setelah selesai urus izin dari Indonesia dan Dubai, tinggal kirim saja. Tapi akhirnya terjadi perang, sehingga ekspor tertunda,” ujarnya.
Menurut dia, peluang ekspor tersebut bermula ketika pengusaha asal Dubai berkunjung ke Lombok dan mencoba sampel madu trigona produksi peternak lokal. Setelah melalui proses komunikasi dan pengurusan dokumen yang memakan waktu hampir satu tahun, kontrak pembelian akhirnya berhasil disepakati.


Dalam proses pendataan produksi, Sahlan ditugaskan menghimpun kapasitas peternak madu trigona di Lombok Utara. Hasilnya, produksi gabungan peternak di daerah tersebut mencapai sekitar 15 ton setiap tiga bulan.


“Di Lombok Utara saja hasilnya sekitar 15 ton per tiga bulan. Kami sepuluh orang peternak mengambil kontrak hingga 50 ton. Ada peternak madu trigona dari Lombok Barat, Lombok Tengah, ada juga dari Lombok Timur,” katanya.


Tertundanya ekspor membuat ribuan botol madu yang telah dipersiapkan untuk pasar luar negeri masih tersimpan di gudang peternak maupun kantor penampungan di Mataram. Sahlan mengaku dirinya sendiri masih memiliki sekitar 2.000 botol madu yang belum dipasarkan.


“Madu masih kami simpan. Di rumah masih ada, di kantor juga ada. Saya sendiri punya sekitar 2.000 botol, belum termasuk milik peternak lain,” ujarnya.


Meski ekspor ke Dubai belum berjalan, peluang pasar baru mulai terbuka. Mitra dagang mereka saat ini disebut tengah melakukan penjajakan pasar ke Singapura sebagai alternatif tujuan ekspor.


“Kami berharap bisa segera terealisasi sambil menunggu kondisi Timur Tengah kembali aman,” kata Sahlan.


Selain kendala ekspor, peternak madu trigona di Lombok Utara juga menghadapi tekanan harga di pasar domestik. Sahlan mengungkapkan harga madu trigona lokal mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat maraknya produk dari luar daerah yang dipasarkan menggunakan label madu Lombok Utara.


Menurutnya, beberapa tahun lalu madu trigona kemasan 500 mililiter mampu dijual hingga Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per botol. Kini harga jual turun menjadi sekitar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per botol.


“Dulu sangat terkenal madu trigona Lombok Utara. Sekarang banyak madu dari luar yang dijual mengatasnamakan madu Lombok Utara sehingga harga ikut turun,” katanya.


Di tengah tantangan saat ini, mereka berharap stabilitas kawasan Timur Tengah segera pulih sehingga kontrak ekspor yang telah disiapkan dapat berjalan dan membuka pasar yang lebih luas bagi madu trigona asal NTB.


“Kami hanya berharap situasi segera aman sehingga madu hasil peternak bisa kembali dipasarkan ke luar negeri dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Sahlan. (bul)

1...215216217...1,079Halaman 216 dari 1,079