Beranda blog Halaman 215

Harga ‘’Spare Part’’ Motor Naik, Oli dan Ban Paling Tinggi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga ‘’Spare Part’’ Motor Naik, Oli dan Ban Paling Tinggi
Seorang montir sedang memperbaiki roda sepeda motor. Belakangan ini, harga spare part kendaraan mengalami kenaikan imbas perang di Timur Tengah. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga suku cadang (spare part) kendaraan, khususnya sepeda motor mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan harga ini tidak lepas dari dampak perang di Timur Tengah, dan makin lemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS.

Tidak hanya harga yang terus merangkak naik, pasokan sejumlah komponen juga dilaporkan berkurang sehingga berpotensi memicu kenaikan harga lanjutan dalam waktu dekat.

Salah seorang pemilik bengkel resmi di Mataram mengungkapkan, kenaikan harga spare part terjadi secara bertahap dan bahkan tercatat sudah tiga kali mengalami penyesuaian harga dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

“Sudah sekitar sebulan ini naik. Bahkan dalam satu bulan bisa sampai tiga kali naik harga. Yang paling terasa itu oli dan ban. Komponen lain juga ikut naik,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga terjadi hampir setiap pekan dengan besaran sekitar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu untuk sejumlah produk. Oli mesin yang sebelumnya dijual sekitar Rp60 ribu kini telah mencapai Rp80 ribu per botol.

Sementara paket oli mesin dan oli gardan yang sebelumnya dijual sekitar Rp80 ribu kini sudah menyentuh Rp100 ribu.

Selain kenaikan harga, pelaku usaha bengkel juga menghadapi persoalan keterbatasan pasokan barang dari distributor. Jumlah pengiriman yang diterima jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Barangnya ada, tetapi dikirim sedikit. Biasanya saya menerima sekitar 50 dus, sekarang hanya dikirim 20 dus. Jadi stok di lapangan semakin terbatas,” katanya.

Ia menilai kondisi, ini berpotensi kembali mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak segera membaik. Apalagi permintaan servis dan penggantian komponen kendaraan tetap berjalan normal.

Sebagai bengkel resmi yang berada di bawah jaringan main dealer, pihaknya mengaku tidak bisa menaikkan harga secara bebas karena margin keuntungan telah ditentukan oleh perusahaan. Kondisi berbeda justru bisa terjadi di bengkel umum yang tidak terikat dengan ketentuan harga dari distributor resmi.

“Kalau kami bengkel resmi ada ketentuan harga dan keuntungan dari perusahaan. Tidak boleh melebihi itu. Tetapi kalau bengkel yang tidak terikat dengan main dealer, kemungkinan harga jualnya bisa lebih tinggi,” ujarnya.

Diketahui, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap industri otomotif nasional. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu blokade Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 menjadi salah satu faktor utama yang memicu situasi seperti saat ini. Gangguan pada jalur logistik energi global dapat menimbulkan efek berantai pada berbagai sektor industri, termasuk otomotif di Indonesia.

Pelaku usaha berharap distribusi barang dari distributor dan pabrikan dapat kembali normal sehingga lonjakan harga tidak semakin membebani pengguna kendaraan bermotor. (bul)

Wafat di Tanah Suci, Ahli Waris Jemaah Haji NTB Terima Asuransi Rp54,1 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Pemerintah memastikan asuransi bagi jemaah haji yang wafat pada ahli waris. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi NTB memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Arab Saudi akan dipenuhi, termasuk klaim asuransi bagi ahli waris.


Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, Lalu Muhamad Amin, mengatakan ahli waris akan menerima santunan asuransi senilai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan jemaah sesuai embarkasi masing-masing, yakni sebesar Rp54.193.807.


“Salah satunya adalah proses klaim asuransi yang akan diterima ahli waris. Nilainya setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jemaah pada tahun ini sesuai embarkasi masing-masing,” ujarnya, Selasa (9/6).


Selain asuransi, Kemenhaj juga akan menyerahkan seluruh barang milik jemaah yang wafat kepada keluarga, seperti koper, air zamzam, dan barang bawaan lainnya.


“Semua barang milik jemaah akan kami kembalikan kepada keluarga sesuai jadwal kedatangan kloter masing-masing,” katanya.


Lalu Amin menjelaskan, pihaknya turut membantu proses administrasi yang dibutuhkan keluarga, termasuk penyerahan sertifikat kematian yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan klaim asuransi.


“Sertifikat kematian menjadi bukti yang kami gunakan untuk mengajukan proses klaim asuransi,” jelasnya.


Ia menegaskan, pemenuhan hak jemaah dan keluarga merupakan bagian dari komitmen pelayanan Kementerian Haji dan Umrah kepada masyarakat.


“Pelayanan tidak hanya diberikan kepada jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan,” tandasnya. (bul)

Gubernur Iqbal Sambut Baik Frekuensi Penerbangan Singapura-Lombok Melonjak Jadi 10 Kali Seminggu

Penulis
ekbisntb.com
-
0


Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik penambahan konektivitas internasional menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepastian penambahan frekuensi penerbangan rute Singapura–Lombok secara signifikan, dari yang semula 4 kali kini melonjak menjadi 10 kali seminggu merupakan angin segar bagi dunia pariwisata di Bumi Gora.

Iqbal memastikan lonjakan jadwal ini akan dilayani oleh Scoot, maskapai berbiaya rendah (low-cost carrier) yang merupakan anak perusahaan dari maskapai prestisius Singapore Airlines.

“Dengan penambahan ini, Lombok resmi mengukuhkan posisinya sebagai destinasi dengan frekuensi penerbangan tertinggi dari Singapura di luar Pulau Jawa dan Bali,” ujar Iqbal, dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (10/6/2026).

Dia pun menyambut baik penambahan rute penerbangan ini. Menurutnya, hasil manis ini merupakan buah dari diplomasi dan kerja keras yang panjang demi mendongkrak pariwisata dan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, setelah upaya panjang, frekuensi penerbangan internasional kita bertambah 6 penerbangan seminggu. Jadi yang semula hanya 14 penerbangan internasional per minggu, mulai Juni ini menjadi 20 penerbangan seminggu,” ujar Iqbal.

Eks Dubes Indonesia untuk Turki ini menambahkan bahwa Pemprov NTB tidak akan cepat puas. Pihaknya tengah mengawal interkoneksi ke kawasan pasifik.

“Kita masih menunggu proses perizinan untuk jalur Lombok–Darwin dan Lombok–Perth,” imbuhnya.

Menurut Iqbal, akselerasi penambahan rute internasional ini sengaja digenjot untuk menyambut rentetan event olahraga berskala besar yang akan digelar di NTB dalam waktu dekat. Dua di antaranya adalah ajang Pocari Sweat Run pada Juli mendatang dan gelaran balap motor paling bergengsi di dunia MotoGP, pada Oktober 2026.

Menariknya, beber Iqbal, keberhasilan NTB dalam menambah jatah penerbangan asing ini terjadi di tengah tren penurunan rute internasional di beberapa wilayah lain di Indonesia.

“Saat penerbangan asing mengurangi jadwal ke destinasi-destinasi di Indonesia, Lombok justru berhasil menambah jadwal secara signifikan,” tegas Iqbal.

Agresivitas Pemprov NTB dalam membuka akses udara ini berbuah manis. Dalam catatan setahun terakhir, pemerintah daerah telah sukses mendorong pembukaan 5 destinasi penerbangan baru.

Jika perizinan untuk rute Darwin dan Perth (Australia) rampung, tutur Iqbal maka NTB akan segera mengantongi 7 destinasi internasional baru. Tidak hanya membuka rute baru, lanjut dia, pemerintah juga sukses menambah 12 jadwal penerbangan pada jalur-jalur eksisting yang sudah ada saat ini.

“Dengan akses penerbangan yang makin terbuka lebar, NTB kini siap memanjakan para wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat posisinya sebagai magnet utama pariwisata Indonesia masa depan,” tandasnya. (r/ham)

Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik

Mataram (ekbisntb.com)– Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.

Pertalite dan Biosolar Tidak Berubah (Tetap)

Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar, Harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp. 10.000/liter dan Biosolar Rp. 6.800/liter.
Maka harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan.

Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026:

Pertamax Series

  • Pertamax (RON 92): dari Rp. 12.300/liter menjadi Rp. 16.250/liter
  • Pertamax Green 95 (RON 95): dari Rp. 12.900/liter menjadi Rp. 17.000/liter.
  • Pertamax Turbo (RON 98): Rp. 20.750/liter (tetap).

Dex Series
*Dexlite (CN 51): Rp. 23.000/liter. (tetap)

  • Pertamina Dex (CN 53): Rp. 24.800/liter. (tetap).(bul)

PIM NTB Bangun Kolaborasi dengan Bank Indonesia,  Geber Penggunaan QRIS di Pasar dan UMKM

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Nusa Tenggara Barat membangun sinergi dengan Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pelaku UMKM dan pedagang pasar tradisional.

Salah satu komitmen kerja sama antar pihak yang adalah mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran guna meminimalisir risiko peredaran uang palsu serta meningkatkan keamanan transaksi.

Komitmen kerjasama para pihak ini mengemuka dalam kunjungan jajaran DPD PIM NTB ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Selasa (9/6/2026). Rombongan yang dipimpin Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH., diterima langsung dan disambut hangat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, termasuk tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PIM yang digelar bulan lalu di Jakarta. Pada kegiatan nasional tersebut, Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber yang memberikan pemaparan mengenai penguatan sistem pembayaran digital dan inklusi keuangan.

Ketua PIM NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, mengatakan hasil Rakernas menjadi pijakan bagi organisasi yang dipimpinnya untuk memperluas edukasi penggunaan transaksi digital kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya perempuan pelaku usaha dan pedagang pasar.

Menurutnya, potensi peredaran uang palsu di sejumlah pasar tradisional menjadi salah satu alasan penting untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS.

“Dalam Rakernas DPP PIM di Jakarta, Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Karena itu kami berharap dapat di Nusa Tenggara Barat juga terjalin kerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada UMKM dan pedagang pasar agar memanfaatkan QRIS dalam bertransaksi,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan QRIS tidak hanya dapat menekan risiko penipuan melalui uang palsu, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

“Kalau pedagang mendapatkan omzet sampai Rp5 juta dalam sehari, tentu cukup berisiko membawa uang tunai dalam jumlah besar saat pulang. Ada risiko kehilangan, pencurian, dan sebagainya. Kalau menggunakan QRIS, hasil transaksi langsung masuk ke rekening sehingga lebih aman,” tambahnya.

Ratu Ganefi mengaku, masih terdapat tantangan dalam mendorong adopsi transaksi digital di kalangan pedagang pasar, terutama bagi mereka yang belum terbiasa mengakses layanan perbankan. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat diatasi melalui edukasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, generasi muda di lingkungan keluarga pedagang dapat menjadi penghubung dalam proses adaptasi teknologi keuangan digital.

“Dengan edukasi yang masif kepada UMKM dan pedagang pasar, lambat laun mereka akan terbiasa. Bisa saja anak-anak atau anggota keluarganya yang sudah memiliki rekening membantu mengakses layanan QRIS untuk mendukung transaksi usaha mereka,” jelasnya.

Selain membahas penguatan literasi keuangan digital, PIM NTB juga menyampaikan sejumlah agenda organisasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah kegiatan Perempuan Berkebaya Nasional yang menjadi program tahunan organisasi tersebut dan akan disiarkan secara nasional.

Menurut Ratu Ganefi, kegiatan dimaksud memiliki nilai strategis dalam upaya pelestarian budaya bangsa, terlebih setelah kebaya resmi diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.

“Kami juga menyampaikan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia, bahwa PIM memiliki sejumlah agenda nasional, termasuk Perempuan Berkebaya Nasional. Program ini sangat penting karena kebaya kini telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia,” ujarnya.

Melalui pertemuan dengan Bank Indonesia di NTB, PIM NTB berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan sistem pembayaran digital dan pemberdayaan UMKM perempuan, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya yang menjadi fokus organisasi.(bul)

Strategi Lapas Lombok Barat Cetak SDM Konveksi: 28 Warga Binaan Dilatih hingga Siap Produksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (Ekbis NTB) — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengambil langkah strategis dalam menyiapkan kemandirian warga binaan. Bekerja sama dengan PT Segara Mitra Utama, Lapas Lombok Barat menggelar pelatihan menjahit intensif berbasis kompetensi industri bagi 28 warga binaan.

Program ini dirancang bukan sekadar sebagai pengisi waktu luang, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap menjawab kebutuhan sektor garmen dan konveksi di tingkat lokal.

Kepala Lapas Lombok Barat, M. Fadli, menegaskan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta ini merupakan model pembinaan yang efektif dan efisien karena turut mengoptimalkan peran dunia usaha dalam proses rehabilitasi.

“Kami ingin memastikan setiap warga binaan yang keluar dari sini membawa bekal yang nyata. Pelatihan menjahit ini adalah investasi untuk masa depan mereka agar bisa hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat,” ujar M. Fadli, Selasa (9/6/2026).

M. Fadli menambahkan, jika program ini berjalan sukses, para peserta tidak hanya berpotensi menjadi tenaga produktif di industri tekstil, tetapi juga membuka peluang pengembangan unit usaha baru berbasis lapas yang dapat berkontribusi pada perekonomian daerah.

Sementara itu, Kusnadi selaku instruktur dari PT Segara Mitra Utama menjelaskan bahwa standar materi yang diterapkan setara dengan kebutuhan industri nyata, mulai dari penguasaan teknis mesin jahit hingga target produksi yang berkelanjutan.

“Kami tidak ingin peserta hanya tahu separuhnya saja. Target kami, mereka harus benar-benar mahir, sehingga ketika bebas nanti sudah siap terjun langsung ke dunia kerja atau bahkan membuka usaha sendiri,” kata Kusnadi di sela-sela memandu pelatihan.

Tahapan praktik menjahit dijadwalkan bakal dimulai dalam kurang dari sepekan ke depan, setelah seluruh perangkat mesin konveksi rampung dipersiapkan secara matang di area bengkel kerja lapas. (r/fan)

Kemenhaj NTB Pastikan Hak Asuransi Jemaah Haji Wafat Dipenuhi Secara Utuh

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok secara resmi menyerahkan 393 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 2 asal Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Mataram (Ekbis NTB) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat di Tanah Suci akan dipenuhi. Salah satu hak utama yang dijamin adalah pencairan klaim asuransi bagi pihak ahli waris.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, Lalu Muhamad Amin, menjelaskan bahwa ahli waris akan menerima santunan asuransi dengan nilai yang setara dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan jemaah pada tahun ini sesuai embarkasi masing-masing, yakni sebesar Rp54.193.807.

“Salah satunya adalah proses klaim asuransi yang akan diterima ahli waris. Nilainya setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jemaah pada tahun ini sesuai embarkasi masing-masing,” ujar Lalu Amin.

Selain santunan berupa uang, Kemenhaj NTB juga menjamin seluruh barang bawaan milik almarhum jemaah akan dikembalikan secara utuh kepada pihak keluarga. Barang-barang tersebut meliputi koper, air zamzam, hingga barang pribadi lainnya.

“Semua barang milik jemaah akan kami kembalikan kepada keluarga sesuai dengan jadwal kedatangan kelompok terbang (kloter) masing-masing,” katanya.

Guna mempercepat proses pencairan, Kanwil Kemenhaj NTB berkomitmen membantu dan mendampingi pihak keluarga dalam menyelesaikan seluruh berkas administrasi. Salah satu dokumen vital yang diprioritaskan adalah pengurusan sertifikat kematian.

“Sertifikat kematian menjadi bukti yang kami gunakan untuk mengajukan proses klaim asuransi,” jelas Lalu Amin.

Ia menegaskan, pemenuhan hak jemaah yang wafat serta pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan bagian dari komitmen pelayanan total Kementerian Haji dan Umrah kepada masyarakat.

“Pelayanan tidak hanya diberikan kepada jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan,” pungkas Lalu Amin. (r/fan)

PLN UIP Nusra Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Lewat Aksi Korve di Sepanjang Bypass Tembolak

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) turut berpartisipasi dalam aksi kerja bakti bersih lingkungan (korve) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sepanjang ruas Bypass Tembolak–Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Lombok Tengah, Sabtu (6/6).

Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tersebut diikuti oleh unsur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, BUMN, dunia usaha, serta perguruan tinggi sebagai bentuk kolaborasi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan ini, PLN UIP Nusra bergabung bersama berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan secara serentak. Dari jajaran manajemen PLN UIP Nusra turut hadir Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum Maftuhin Arif, Senior Manager Perencanaan Sugeng Santoso, serta Manager K3L dan Keamanan Harbangan W. Damanik.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Korve Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari hingga Juni 2026, kegiatan tersebut telah melibatkan 2.589 relawan dengan total sampah yang berhasil dikelola mencapai 43.039 kilogram. Capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung gerakan NTB Bersih dan Lestari, termasuk pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut kami wujudkan tidak hanya melalui pengelolaan lingkungan pada proyek-proyek PLN, tetapi juga melalui keterlibatan aktif insan PLN dalam berbagai aksi nyata bersama masyarakat,” ujar Rizki.

Menurutnya, upaya sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, melakukan penghijauan, dan menerapkan gaya hidup rendah emisi akan memberikan kontribusi besar apabila dilakukan secara konsisten dan kolaboratif.

Sementara itu, Manager K3L dan Keamanan PLN UIP Nusra, Harbangan W. Damanik, mengatakan bahwa keterlibatan pegawai dalam kegiatan korve merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang peduli terhadap aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Keterlibatan aktif insan PLN dalam aksi nyata di lapangan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih sehat,” ujar Harbangan.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 mengusung tema global “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future” dengan kampanye #NowForClimate, sementara tema nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia adalah “Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

Melalui peringatan ini, berbagai pihak diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang menjadi tantangan bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Rizki menegaskan bahwa PLN UIP Nusra akan terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

“PLN UIP Nusra akan terus mendukung berbagai program lingkungan, baik melalui keterlibatan pegawai maupun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Rizki.(bul)

Sambut Operasional Bandara Kiantar, Pemkab KSB Siapkan Kawasan Kuliner dan Selter di Poto Tano

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sambut Operasional Bandara Kiantar, Pemkab KSB Siapkan Kawasan Kuliner dan Selter di Poto Tano
Eks BLK Poto Tano yang akan disulap menjadi selter serta sentra kuliner oleh Pemkab KSB. Kawasan itu diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Barat Pulau Sumbawa.(Suara NTB/bug)


Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang untuk menangkap peluang ekonomi dari rencana operasional Bandara Kiantar di Kecamatan Poto Tano. Salah satu langkah adalah membangun kawasan kuliner di sekitar bandara serta selter terpadu bagi pengguna jasa penyeberangan di kawasan Simpang Tiga Tugu KPKSB.


Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, mengatakan pembangunan kawasan kuliner menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, agar keberadaan bandara nantinya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.


Saat ini proses pengurusan izin pemanfaatan bandara untuk kebutuhan umum masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan bandara tersebut. “Sesuai dengan kesepakatan kita dengan pemanfaatan bandara khusus PT AMNT, bisa difungsikan juga untuk kebutuhan umum atau komersial. Ini sedang berproses, kita sudah ada MoU dengan AMNT untuk fungsi itu,” ujarnya.


Dijelaskan Bupati, izin operasional bandara untuk kebutuhan khusus perusahaan telah tersedia. Sementara, izin untuk penggunaan umum saat ini sedang diproses di Kementerian Perhubungan dan ditargetkan selesai dalam tiga hingga empat bulan mendatang.


Dikatakan,melihat potensi pergerakan orang dan aktivitas ekonomi yang akan muncul setelah bandara beroperasi, pemerintah daerah mulai menyiapkan lokasi khusus bagi pelaku usaha lokal. Bahkan, lahan yang dibutuhkan untuk kawasan kuliner tersebut telah disurvei.


“Ketika Bandara Kiantar Poto Tano beroperasi pasti ada dampaknya buat masyarakat setempat. Makanya, saya minta dinas teknis mencari lahan sekitar bandara untuk penempatan spot lokasi kuliner. Kemarin sudah disurvei, kita butuh lahan sekitar satu hektare untuk spot itu,” ungkap Bupati.


Pemerintah daerah lanjutnya, telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD Perubahan tahun ini. Setelah proses tersebut selesai, pembangunan lapak kuliner ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2027.


Selain kawasan kuliner, Pemkab KSB juga akan menata kawasan eks Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano menjadi selter terpadu bagi masyarakat dan pengguna jasa transportasi penyeberangan.


Di lokasi yang berada tidak jauh dari Simpang Tiga Tugu KPKSB itu, pemerintah berencana membangun area istirahat, lapak pedagang, pusat kuliner, area parkir, hingga loket penjualan tiket kapal yang selama ini tersebar di sepanjang jalan.


“Termasuk juga di eks BLK Poto Tano tahun ini akan kita tata. Kita akan jadikan selter tempat mampir kendaraan. Kita sudah punya desainnya, kita akan tempatkan lapak dagangan dan kuliner termasuk pos penjualan karcis kapal yang ada di pinggir jalan kita masukkan ke dalam komplek selter itu supaya tertib,” beber Bupati.


Lanjut Bupati menyatakan, penataan tersebut bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan representatif bagi para pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat yang beraktivitas di wilayah Poto Tano.


Pembangunan selter terpadu itu telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2026 dan direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Pemerintah berharap keberadaan bandara, kawasan kuliner, dan selter terpadu nantinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah gerbang barat Pulau Sumbawa tersebut.(bug)

Dispar Cari Investor Selamatkan Aset Wisata Kota Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dispar Cari Investor Selamatkan Aset Wisata Kota Bima
Sukarno. (Suara NTB/hir)


Kota Bima (ekbisntb.com) – Sejumlah aset wisata milik Pemerintah Kota Bima belum berfungsi optimal akibat kerusakan dan keterbatasan anggaran. Dinas Pariwisata (Dispar) membuka peluang kerja sama dengan investor untuk menghidupkan kembali aset-aset tersebut, terutama di kawasan Pantai Lawata.


Kepala Dispar Kota Bima, Sukarno, S.H., mengatakan berbagai aset wisata yang ada menjadi perhatian untuk dibenahi, agar kembali memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan sektor pariwisata dan pendapatan daerah.


“Dispar juga tidak diam. Kami melakukan berbagai upaya solusi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal saya mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi pegawai, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneur yang bisa mendatangkan investor,” ujarnya, Senin (8/6).


Menurutnya, langkah tersebut mulai mendapat respons. Sejumlah investor telah berdiskusi terkait peluang pengelolaan aset di Pantai Lawata, termasuk restoran di bagian atas kawasan wisata, tiga pondok wisata, dua guest house, dan area di sekitarnya.


“Mereka berminat mengontrak area restoran di atas Lawata, tiga pondok wisata, dua guest house, termasuk area di atasnya. Namun sampai saat ini belum masuk pada pembahasan nilai kerja samanya,karena kami masih menghitung nilai aset, potensi pendapatan, dan membandingkannya dengan target PAD. Nilai aset pondok wisata, guest house, dan resto itu sekitar Rp500 juta lebih per tahun. Tetapi kami juga terbuka untuk berdiskusi dengan investor,” tuturnya.


Di sisi lain, sejumlah wahana dan fasilitas penunjang di Lawata membutuhkan perbaikan. Banana boat sudah tidak tersedia, jet ski rusak, sementara speedboat masih layak digunakan tetapi memerlukan biaya operasional tinggi.


Dispar juga telah mencari alternatif perbaikan, termasuk ke Mataram, namun prosesnya terkendala biaya dan kebutuhan tenaga ahli. “Kami tidak tinggal diam. Kami sudah datang ke Mataram mencari tempat perbaikan, tetapi disarankan agar unit dibawa utuh ke Sumbawa dan itu membutuhkan biaya serta tenaga ahli. Kami juga terkendala anggaran di tengah efisiensi,” jelasnya.

Selain wahana, pagar kawasan wisata, garasi banana boat, dan shelter juga mengalami kerusakan.


Sementara itu, Dispar Kota Bima juga mengkaji penanganan Kapal Banawa yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sukarno menjelaskan, Kapal Banawa menjadi salah satu aset wisata yang memerlukan perhatian serius. Sebelum mengalami kerusakan, kapal tersebut sempat menjalani docking dan pembersihan karena dipenuhi tumbuhan laut.


“Kapal itu sebelumnya penuh dengan tumbuhan laut sehingga kami lakukan docking dan pembersihan. Dalam proses tersebut terjadi kebocoran dan saat ini kondisinya memang memprihatinkan,” katanya.


Kapal tersebut merupakan aset hibah pemerintah pusat sehingga penanganannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.Penanganan Kapal Banawa menjadi bagian dari upaya Dispar Kota Bima membenahi aset wisata daerah. Bersamaan dengan langkah menggandeng investor dan memperbaiki fasilitas di Pantai Lawata, pemerintah berharap aset-aset yang belum termanfaatkan secara optimal dapat kembali berfungsi dan mendukung pengembangan pariwisata serta peningkatan pendapatan asli daerah. (hir)

1...214215216...1,079Halaman 215 dari 1,079