Beranda blog Halaman 213

BBM Naik, Hotel di NTB Pilih Promo daripada Naikkan Tarif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BBM Naik, Hotel di NTB Pilih Promo daripada Naikkan Tarif
Ni Ketut Wolini (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 dipastikan akan menambah beban operasional berbagai sektor usaha, termasuk industri perhotelan.


Namun, pelaku usaha hotel di Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih untuk menahan kenaikan tarif kamar di tengah lesunya tingkat kunjungan wisatawan dan menurunnya daya beli masyarakat.


Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, di Mataram, Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan, kenaikan BBM secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi biaya operasional hotel. Mulai dari biaya distribusi barang dan bahan kebutuhan hotel, transportasi, hingga berbagai komponen pendukung lainnya.


Meski demikian, kondisi pasar saat ini belum memungkinkan hotel-hotel di NTB untuk menaikkan harga kamar.


“Kalau situasi sekarang, saya kira harga kamar hotel belum akan naik. Memang kenaikan BBM berpengaruh terhadap semua sektor usaha, termasuk perhotelan. Tetapi kondisi pasar saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan tarif,” ujarnya.


Menurut Wolini, industri perhotelan saat ini justru sedang menghadapi tekanan akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan daya beli masyarakat serta berkurangnya kegiatan pemerintah sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi tingkat hunian hotel.


“Kalau dibandingkan tahun lalu, okupansi hotel memang menurun. Ini yang menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha perhotelan saat ini,” katanya.


Ia menjelaskan, dalam situasi ini, strategi yang lebih banyak ditempuh pengelola hotel bukan menaikkan tarif, melainkan menawarkan berbagai program promosi untuk menarik wisatawan datang ke NTB.


“Justru sekarang hotel-hotel banyak melakukan promosi. Harapannya wisatawan tetap tertarik datang dan tingkat hunian bisa terjaga,” ujarnya.


Wolini mengakui kenaikan BBM tetap menjadi tantangan serius bagi industri perhotelan. Sebab, seluruh rantai pasok yang mendukung operasional hotel ikut terdampak sehingga berpotensi meningkatkan biaya usaha.


Namun, pelaku usaha memilih melakukan penyesuaian internal dan efisiensi operasional dibanding membebankan kenaikan biaya kepada konsumen melalui kenaikan harga kamar.


“Kenaikan BBM tentu sangat berpengaruh terhadap biaya operasional hotel. Tetapi untuk saat ini kami masih berusaha menata dan menjaga agar harga kamar tidak naik,” tegasnya.


Selain faktor kenaikan BBM, industri perhotelan NTB juga masih menghadapi dampak kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang mengurangi pelaksanaan berbagai kegiatan, rapat, maupun pertemuan di hotel. Padahal, segmen kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber pasar penting bagi hotel-hotel, khususnya hotel kota (city hotel).


Meski demikian, Wolini menilai baik hotel resort maupun hotel kota tetap berupaya agresif mencari pasar baru dan mempertahankan tingkat hunian di tengah kondisi yang menantang.


“Semua pelaku usaha perhotelan tetap bersemangat. Baik resort maupun hotel kota sama-sama berupaya bertahan dan mencari peluang pasar. Hanya saja memang kondisi saat ini cukup berat karena berbagai faktor yang memengaruhi sektor pariwisata,” katanya. (bul)

Pergantian Kepala BGN, Anggaran Sejumlah SPPG di Lobar Disetop

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Persoalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Barat (Lobar) semakin mengemuka. Selain, sejumlah SPPG di-suspend atau dihentikan sementara, ada juga beberapa SPPG yang disetop sementara penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena adanya perubahan akun virtual di Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.


Akun virtual SPPG adalah rekening khusus yang digunakan untuk menerima dan mengelola dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari kas negara. Hal ini dampak dari pergantian kepala BGN, dari Dadan Hindayana ke Nanik Sudaryati Deyang.


Camat Gunungsari, Zulkifli yang dikonfirmasi media menerangkan, ada sekitar tujuh SPPG di wilayahnya yang tidak bisa menyalurkan MBG karena perubahan akun. “Selama tidak disalurkan anggarannya (oleh BGN), SPPG diminta untuk setop dulu (penyaluran MBG), tidak boleh gutang, karena tidak ada pembayaran utang,” terang Zulfikli, Rabu (10/6/2026).


Di satu sisi, SPPG tidak diperbolehkan untuk berutang untuk pengadaan MBG. Anggaran SPPG ini dihentikan sementara karena ada pergantian pimpinan BGN yang mengubah virtual akun di semua tempat, termasuk di bank-bank. “Kan pimpinan berubah jadi virtual akun juga diubah, tanda tangan juga,” imbuhnya.


Langkah pihak kecamatan sendiri menyikapi hal ini, pihaknya menjaga stabilitas daerah agar jangan sampai berdampak keresahan masyarakat. Pihaknya juga meminta pada Koordiator Kecamatan untuk turun ke masing-masing dapur MBG untuk turun menjelaskan memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal kebijakan ini.


Ia menambahkan, terkait beberapa SPPG yang dihentikan sementara, sudah dilaporkan progres perbaikan ke BGN, tinggal menunggu persetujuan. Di daerah itu ada dua SPPG yang dihentikan sementara yakni di Desa Jatisela dan Dopang karena belum memenuhi standar dari sisi IPAL. Pihak satgas MBG pun sudah turun ke masing-masing SPPG untuk menindaklanjuti persoalan itu. (her)

Pemkab Lobar Siapkan Hadiah bagi Desa yang Capai 95 Persen PBB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Siapkan Hadiah bagi Desa yang Capai 95 Persen PBB
Aria Damarwulan (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Berbagai cara dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya dengan memberlakukan kebijakan penghargaan atau reward bagi desa-desa yang mampu merealisasikan atau mencapai 95 persen dari target PBB pada tahun ini.


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar melalui Sekretaris Bapenda, Aria Damarwulan mengatakan, untuk merangsang desa lebih berinovasi dalam membantu Pemkab mencapai target PBB. “Desa yang dapat mencapai hingga 95 persen realisasi (dari target) PBB, maka akan kami berikan reward berupa 50 persen dari insentif pungutan,” kata Aria Damarwulan, Selasa (9/6/2026).


Penghargaan 50 persen diberikan ke desa ini dari insentif pungutan sebesar 5 persen. Jika realisasinya Rp100 juta maka insentifnya Rp5 juta, dari Rp5 juta diberikan 50 persen atau Rp2,5 juta ke desa. Insentif ini, kata dia, di luar 10 persen DBH yang diberikan ke desa.
Pemberian reward ini diberlakukan tahun ini. Kebijakan ini selain menggenjot PAD, juga sejalan dengan program Bupati, yaitu Sejahtera dari Desa.


Terlebih jika capaian PBB bisa 100 persen, maka DBH ke desa juga bisa lebih meningkat. Saat ini, realisasi PBB masing-masing desa bervariasi, ada yang tinggi dan rendah. “Sehingga dengan adanya reward ini diharapkan desa memacu agar bisa mencapai 95 persen, di samping DBH 10 persen ke desa itu bisa bertambah (meningkat),” jelasnya


Pihaknya mendorong desa yang capaian PBB-nya masih di bawah 70 persen, lebih menggenjot lagi capaiannya agar bersaing dengan desa-desa lainnya. Sehingga diharapkan dengan capaian PBB di masing-masing desa meningkat secara otomatis berdampak capaian PAD lebih tinggi, bisa melampaui realisasi tahun lalu mencapai 100 pesen dari target Rp33 miliar. Terlebih tahun ini target PBB ini ada kenaikan hingga Rp35 miliar.


Jika melihat per kecamatan, Batulayar menjadi daerah yang memiliki potensi PBB paling besar. Capaian masing-masing kecamatan pun lumayan tinggi, tetapi jika dilihat per desa terjadi gap. Diharapkan melalui reward ini tidak lagi capaian PBB ini terlalu jomplang antar desa. Dan desa-desa bisa memperoleh reward dan BHP merata, tidak jauh perbandingannya. “Kalau sudah merata kan, sejahtera dari desa pun terwujud,” ujarnya.


Peranan Kades pun dituntut untuk meningkatkan capaian PBB ini, karena manfaatnya kembali ke desanya. “Ini menjadi angin segar, sehingga desa harus aktif,” imbuhnya. Terlebih lagi, PAD dari PBB ini kembali ke desa dalam bentuk program, sehingga muara manfaat diperoleh kembali ke desa. (her)

Elpiji Subsidi di Pangkalan Oi Mbo Diduga Tak Tepat Sasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Elpiji Subsidi di Pangkalan Oi Mbo Diduga Tak Tepat Sasaran
Tim Diskoperindag Kota Bima berdialog dengan pemilik pangkalan dan warga saat melakukan sidak penyaluran LPG 3 kilogram di Kelurahan Oi Mbo, Rabu (10/6/2026). (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima menemukan dugaan penyaluran elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak tepat sasaran saat inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pangkalan di Kelurahan Oi Mbo, Rabu (10/6/2026). Temuan itu merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait distribusi Elpiji bersubsidi di wilayah tersebut.


Sidak dipimpin Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag Kota Bima, H. Sodik, S.Sos., bersama Bagian Ekonomi Setda Kota Bima yang diwakili Firman Hidayat, S.E., serta didampingi lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas setempat.


Hasil pengawasan menunjukkan elpiji bersubsidi dari pangkalan tersebut diduga disalurkan ke luar wilayah prioritas. Menurut Sodik, sesuai ketentuan, alokasi elpiji 3 kilogram diprioritaskan untuk warga RW 01, khususnya RT 01, RT 02, dan RT 03.


“Penyaluran ke wilayah lain hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan masyarakat di kawasan prioritas telah terpenuhi dan masih tersedia sisa kuota,” jelasnya.


Ia mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi Elpiji bersubsidi sesuai ketentuan di tengah pasokan yang masih terbatas. Dalam sidak itu, tim juga mengingatkan pangkalan agar tidak melayani pembelian oleh pengecer. Penyaluran kepada pelaku usaha mikro dibatasi maksimal satu tabung dalam setiap distribusi.


Menurut Sodik, pembatasan tersebut diberlakukan karena pasokan elpiji bersubsidi di Kota Bima belum kembali normal. Dalam kondisi normal, kebutuhan rumah tangga mencapai sekitar enam tabung per bulan, sedangkan pelaku usaha mikro dan kecil sekitar 16 tabung per bulan.


“Namun akibat keterbatasan pasokan yang terjadi saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan distribusi, di mana setiap rumah tangga maupun pelaku UMKM hanya diperbolehkan memperoleh satu tabung elpiji bersubsidi pada setiap penyaluran di pangkalan,” tuturnya.


Berdasarkan hasil pemantauan, pangkalan yang disidak hanya menerima alokasi 60 tabung elpiji bersubsidi. Tim pengawas merekomendasikan pembagian kuota secara merata kepada tiga RT prioritas, masing-masing 20 tabung untuk RT 01, RT 02, dan RT 03. Masyarakat di luar wilayah prioritas diminta menunggu distribusi berikutnya sesuai ketersediaan kuota.


“Apabila kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut telah terpenuhi dan masih terdapat sisa kuota, barulah pendistribusian dapat dilakukan ke wilayah lainnya di Kelurahan Oi Mbo,” katanya.


Sidak dilakukan setelah pangkalan tersebut menerima teguran kedua. Dalam waktu dekat, Diskoperindag Kota Bima akan menerbitkan surat teguran resmi sebagai bentuk pembinaan.


Sodik menegaskan, pengawasan terhadap pangkalan elpiji bersubsidi akan terus diperketat. “Kami mengimbau seluruh pangkalan agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka Diskoperindag tidak akan segan mengusulkan kepada agen untuk melakukan pembekuan sementara terhadap pangkalan yang bersangkutan,” tegasnya.


Ia menambahkan, sanksi akan diberikan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.


“Apabila teguran kedua tersebut tidak diindahkan, maka akan diberikan teguran ketiga sebagai peringatan terakhir. Jika setelah tiga kali teguran pangkalan masih melakukan pelanggaran yang sama, Diskoperindag Kota Bima akan merekomendasikan kepada pihak agen untuk melakukan pembekuan sementara terhadap pangkalan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (hir)

Bemo Kuning dan Hijau Kian Langka di Kota Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sebuah bemo kuning melintas di Kota Bima. Keberadaan angkutan kota tersebut kini semakin berkurang akibat minimnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. (Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Bemo kuning dan bemo hijau yang pernah menjadi transportasi andalan warga Kota Bima kini nyaris tak terlihat di jalanan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima menyebut perubahan pola mobilitas masyarakat yang beralih ke kendaraan pribadi menjadi penyebab utama meredupnya angkutan kota tersebut.


Aktivitas bemo kuning dan bemo hijau masih cukup ramai hingga sekitar 2017. Namun, seiring meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, jumlah angkutan kota terus berkurang. Memasuki 2026, keberadaannya hampir tak lagi terasa.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Drs. Is Fahmin, M.A.P., mengatakan perkembangan sektor transportasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memilih moda perjalanan.


“Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan yang begitu luar biasa, sehingga berimbas juga ke transportasi. Dengan munculnya banyaknya motor dan hampir semua menggunakan kendaraan bermotor, masyarakat sekarang ini tidak lagi menggunakan angkutan umum,” ujarnya, Senin (10/6).


Menurut Fahmi, perubahan tersebut berdampak langsung terhadap usaha angkutan kota. Banyak pengusaha memilih menghentikan operasional karena pendapatan tidak lagi menutupi biaya operasional.


“Kami sudah bertanya juga, ‘Kenapa tidak jalan?’ Mereka bilang, ‘Aduh rugi, Pak.’ Minat masyarakatnya yang sudah turun,” katanya.
Ia mengakui masih ada beberapa armada yang bertahan, tetapi jumlahnya sangat terbatas.


“Identitas terhadap suatu kota itu hilang. Angkot masih ada, tapi sekarang ini hanya tinggal satu, dua, tiga unit saja yang aktif,” ujarnya.
Fahmi menilai kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Bima. Sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami penurunan aktivitas angkutan kota akibat perubahan kebutuhan dan pilihan transportasi masyarakat.


Dampak lain yang turut dirasakan adalah menurunnya aktivitas di terminal. Terminal Tipe C Kumbe dan Jati Baru kini jauh lebih lengang dibanding beberapa tahun lalu.


“Terminal kita ada, petugas kita ada, tidak ada masalah dengan itu. Semua kelengkapan sudah siap melayani. Permasalahannya kembali lagi, penumpangnya yang tidak ada,” katanya.


Ia menjelaskan, angkutan umum yang melayani rute Kumbe-Sape maupun Jati Baru-Wera kini beroperasi dalam jumlah terbatas. Dalam sehari, armada yang beroperasi hanya beberapa unit karena minim penumpang.


Meski demikian, Dishub Kota Bima tetap membuka peluang bagi pengusaha yang ingin menghidupkan kembali angkutan umum dengan menyediakan trayek dan pelayanan perizinan.


Menurut Fahmi, pengembangan transportasi umum tetap harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelayakan usaha. “Yang bisa kami lakukan adalah tetap menjaga sistemnya. Trayek tetap kami siapkan. Kalau ada pengusaha yang ingin menghidupkan kembali angkutan umum, kami sangat terbuka. Silakan mengurus izin trayek, kami siap melayani,” terangnya.


Di sisi lain, ia mengingatkan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dapat menjadi tantangan baru bagi Kota Bima. Kepadatan lalu lintas mulai terlihat di sejumlah ruas jalan.


Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dishub Kota Bima terus melakukan penataan lalu lintas, mulai dari pengaturan parkir hingga penerapan jalur satu arah di sejumlah ruas jalan guna menjaga kelancaran arus kendaraan di dalam kota. (hir)

5.000 Stiker Disiapkan bagi Penerima Bansos di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syarifah (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa menyiapkan sebanyak 5.000 stiker untuk dipasang di rumah-rumah masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos). Baik di keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.
“5.000 stiker untuk tahap pertama ini kita pasang di empat kecamatan dengan enam desa dan di proses pemasangan kita juga akan libatkan TNI/Polri, perangkat desa dan tim dari Disos,” kata Kadisos melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah, kepada Suara NTB, Rabu (10/6).


Ia melanjutkan, pemasangan stiker tersebut dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data pasti para penerima bantuan tersebut layak atau tidaknya. Bahkan untuk pelaksanaannya dijadwalkan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni mendatang.
“Jadi, untuk pemasangan stiker itu kita sudah diberikan anggaran sekitar Rp200 juta dan tim akan mulai turun ke lapangan pada minggu ketiga bulan Juni mendatang,” ucapnya.


Empat kecamatan yang menjadi sasaran tersebut yakni, Kecamatan Utan, Moyo Hulu, Labuhan Badas, dan Lopok. Di kecamatan Labuhan Badas berada di Desa Karang Dima, Kecamatan Utan di Desa Pukat, Desa Leseng dan Lito di Kecamatan Moyo Hulu. Kemuidian, Desa Berora dan Pungkit di Kecamatan Lopok.


“Yang akan kita pasangi stiker ini merupakan rumah warga yang berada di desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem. Kami juga akan terus mendorong pemasangan stiker bagi masyarakat yang berada di desil 3 hingga 7,” ujarnya.


Opsi pemasangan stiker itu dilakukan setelah banyak menerima laporan dari kepala desa. Sebab hasil laporan dari beberapa kades tersebut banyak data-data para penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak dan berhak dalam desil 1 sampai 4 Kemiskinan ekstrem.
“Banyak laporan yang kita terkait penerima program tersebut, bahkan ada yang punya traktor 2 dan sepeda motor banyak tetapi mereka masih menerima bantuan sosial,” ucapnya.


Ia pun memastikan, pemerintah tidak “kejam” terkait pemasangan stiker tersebut, tetapi lebih kepada penyadaran kepada penerima yang dianggap tidak layak. Sehingga bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem bisa terbantu.


“Kita juga akan membawa berita acara, ketika ada yang keberatan ditempeli stiker tersebut bisa langsung kita buat berita acara bahwa dia mundur sebagai penerima bantuan,” terangnya.


Pemerintah pun tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang baik sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi gejolak di masyarakat.


“Kami tetap membuka ruang untuk opsi lain, kalau tidak dengan pemasangan stiker atau lainnya. Kami juga akan tetap mengambil langkah lebih lanjut dengan tetap melibatkan instansi lain,” tukasnya. (ils)

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok BBM Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antrean di salah satu SPBU di Kota Mataram. Pemerintah dan Pertamina menjamin stok BBM bersubsidi tetap tersedia di SPBU. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah menjamin ketersediaan stok BBM subsidi imbas kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250. Kenaikan harga ini dipastikan tidak akan mempengaruhi stok BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Ia menjamin Pertamina akan menambah stok kedua jenis BBM tersebut di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di NTB.


Demikian disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samsudin pada Rabu, 10 Juni 2026.


Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk jangan sampai terjadi kekosongan stok BBM bersubsidi guna menghindari gejolak di tingkat masyarakat.


“Karena kalau yang bersubsidi naik, maka implikasinya besar lagi. Itu yang dijaga sama-sama oleh kita. Menjaga jangan sampai ada gejolak. Oleh karena itu Pertamina sudah menyampaikan kepada saya hasil koordinasinya. Insya Allah untuk Pertalite dan Biosolar akan ditambah pasokannya,” ujarnya.


Dia mengaku, kenaikan harga Pertamax dan produk BBM nonsubsidi lainnya merupakan imbas dari gejolak pasar global yang tidak menentu. Meski demikian, Pemprov NTB dan Pertamina berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.
“Ini kan terjadi kondisi yang tidak menentu di geopolitik global. Makanya mau tidak mau pemerintah menyesuaikan harganya,” katanya.


Menurutnya, meski mengalami kenaikan, ia menekankan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara harga dan ketersediaan pasokan BBM di lapangan. Untuk itu pihaknya meminta Pertamina memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang dapat memicu keresahan masyarakat.


“Oleh karena itu, saya minta ke teman-teman Pertamina akan tolong dipastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak ada kelangkaan. Dan jangan sampai ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan, harus betul-betul dari awal kita mitigasi. Harus koordinasi dengan kami di Pemprov, koordinasi dengan APH, agar supaya gejolak itu bisa kita antisipasi,” tegasnya.


Terkait jaminan stok Pertalite, ia menyatakan Pertamina telah memahami pola konsumsi masyarakat melalui sistem barcode yang diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi. Dia mengatakan, sistem barcode membantu memastikan subsidi BBM tepat sasaran, meskipun di beberapa SPBU masih menimbulkan antrean yang cukup panjang.


“Karena kalau beli Pertalite itu kan harus memakai barcode kan, jadi dia memastikan bahwa subsidi itu tetap sesuai sasaran. Kalau BBM memakai barcode memang nanti agak panjang sih antreannya,” pungkasnya.


Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.


“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.


Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar, Harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter. Maka harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. (era)

“Ground Breaking” Tertunda, Pembangunan Pelabuhan Kilo Dompu Diyakini Tidak Terhambat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, saat meninjau lapangan di lokasi pembangunan Pelabuhan Laut Kilo pada awal Mei 2026. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo Kabupaten Dompu senilai Rp85,111 miliar oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Inti Nusa Sentosa asal Surabaya Jawa Timur diyakini akan rampung sesuai jadwal pada 30 Desember 2026.


Kendati ground breaking direncanakan pertengahan Juli 2026, tidak menghambat pelaksanaan proyek di lapangan. Pembangunan fasilitas darat sesuai rencana proyek terus berjalan dan telah mencapai 18 persen.


“Pekerjaan masih terkejar apabila tiang pancang sudah datang, proses akan naik dan optimis tanggal 30 Desember 2026 selesai,” ungkap kepala UPP Kelas III Calabai Dompu, Prayitno, SH., selaku penanggung jawab proyek Pelabuhan laut Kilo Dompu saat dihubungi, Rabu (10/6).


Ground breaking pembangunan Pelabuhan Laut Kilo ini awalnya direncanakan pada 18 Mei 2026 sambil menunggu dokumen UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, juga menunggu kapal tongkang dan tugas boat yang membawa tiang pancang dari Surabaya.


Dokumen UKL/UPL itu sendiri telah didapat sejak 8 Mei, namun kapal yang membawa tiang pancang dan alat pancang masih dalam proses mendatangkan ke Dompu. Sehingga pelaksanaan ground breaking direncanakan pertengahan Juli 2026.


Kegiatan ground breaking tidak menghambat rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan untuk fasilitas daratnya. Proyek pembangunan Pelabuhan Laut Kilo tahun 2026 ini dilaksanakan sekaligus antara fasilitas darat dan fasilitas lautnya dengan nilai Rp85,111 miliar.


Untuk pekerjaan fasilitas darat berupa pos jaga, pembangunan ruang genset, konstruksi gapura pintu masuk, konstruksi pagar BRC, konstruksi signpost Pelabuhan, konstruski lapangan penumpukan, konstruksi lapangan parkir penumpang, jalan lingkungan Pelabuhan, jalan penghubung Pelabuhan, konstruksi bak sampah, konstruksi Gudang Pelabuhan, konstruksi terminal penumpang, konstruksi kantor Pelabuhan, dan mushallah. Sementara untuk fasilitas laut yang akan dikerjakan berupa pembangunan dermaga segmen 1 dan 2, pembangunan trestile 1 dan 2, dan causeway ELV. (ula)

Tiga Koperasi Tambang Rakyat di NTB Kantongi Izin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiga Koperasi Tambang Rakyat di NTB Kantongi Izin
Samsudin (Suara NTB/era)

TIGA koperasi tambang di NTB mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketiga koperasi tersebut yaitu Koperasi Produsen Selonong Bukit Lestari, berlokasi di Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan luas wilayah tambang mencapai 10 hektare dengan komoditas emas serta perak. IPR diterbitkan pada 22 September 2025 lalu.


Kedua yaitu Koperasi Produsen Lantung Mandiri Bersatu berlokasi di Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan luas wilayah tambang 10 hektare dengan komoditas yang sama, yaitu emas serta perak. IPR diterbitkan pada 2 April 2026 lalu. Dan, Koperasi Bhara Santonda Prima, berlokasi di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengar luas wilayah tambang 4,27 hektare dengan komoditas emas serta perak. IPR diterbitkan pada 29 Mei 2026.


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan masih ada sekitar 15 koperasi yang belum terpenuhi izinnya untuk mengelola IPR. Hingga kini mereka masih terkendala pada izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL dan UKL).


“Totalnya ada 18 koperasi yang mendaftar untuk mengelola, tapi sampai sekarang mereka masih terkendala izin,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.


Sementara, tiga koperasi yang sudah mengantongi izin kini sudah bisa memulai eksploitasi di blok yang sudah ditetapkan tersebut. Meski begitu, Pemprov NTB belum bisa menarik retribusi dari pengelolaan itu, karena Perda Pajak dan Retribusi (PDRB) selaku payung hukum penarikan retribusi belum disahkan.


Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM NTB, Rahmadin mengaku saat ini pihaknya juga mulai membahas perkembangan koperasi tambang di NTB, termasuk percepatan legalitas dan penguatan tata kelola usaha pertambangan rakyat yang dikelola melalui badan hukum koperasi.


Ia menilai, terbitnya IPR bagi koperasi-koperasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan koperasi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sebagai informasi, Pemerintah pusat telah menetapkan 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) di NTB yang tersebar di Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Bima. Sesuai ketentuan, koperasi pertambangan rakyat wajib berada di dalam kawasan WPR yang telah ditetapkan pemerintah. Luas satu WPR maksimal 25 hektare, sedangkan setiap koperasi hanya diperbolehkan mengelola paling luas 10 hektare.


Dari 18 koperasi yang mengajukan izin sejak akhir 2025, 15 di antaranya masih terkendala izin lingkungan dan rekomendasi IPPKH. Sedikitnya terdapat lima lokasi koperasi tambang rakyat yang masuk kawasan hutan, yakni empat lokasi di Pulau Lombok dan satu lokasi di Kabupaten Dompu.


Sebagai bagian dari syarat penerbitan IPR, pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Reklamasi Pasca Tambang (RPT). Pada APBD Perubahan 2025, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RPT bagi 16 blok WPR di NTB. Dokumen tersebut akan terintegrasi dengan izin lingkungan dan kajian teknis pengelolaan limbah pertambangan. (era)

Pemprov NTB-ASITA Bangun Sinergi Wujudkan Pariwisata Mendunia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri pose bersama dengan pengurus DPD ASITA NTB yang baru dilantik di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/6/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB periode 2026-2031 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/6/2026).


Pemerintah Provinsi NTB berharap kepengurusan baru tersebut mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, terutama dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.


Dalam sambutannya, Wagub Indah Dhamayanti Putri menyampaikan salam dan harapan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, agar ASITA dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata daerah melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah provinsi maupun 10 kabupaten/kota di Bumi Gora.


“Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur. Beliau menaruh harapan besar agar kepengurusan ASITA yang baru dapat memberikan kontribusi nyata dan bersinergi bersama pemerintah provinsi maupun 10 kabupaten/kota dalam memajukan pariwisata NTB,” ujarnya.


Menurut Dinda sapaan akrab Wagub NTB itu, pergantian kepengurusan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata. Kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas organisasi sebagai wadah bagi pelaku industri perjalanan wisata.


Ia menegaskan, pariwisata mendunia merupakan salah satu dari tiga agenda prioritas yang diusung kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan dirinya, selain pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan.


“Nusa Tenggara Barat memiliki potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa. Kami berharap seluruh pelaku pariwisata, khususnya ASITA, dapat terus bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan destinasi NTB yang semakin dikenal dunia dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun,” katanya.


Dinda juga menilai posisi NTB yang berdekatan dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur menjadi keuntungan tersendiri dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh destinasi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat.


“Kita menyadari bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya soal destinasi. Kesiapan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta keramahan yang menjadi ciri khas NTB juga harus terus diperkuat,” jelasnya.


Sementara itu, Ketua DPD ASITA NTB periode 2026-2031, Sellywati, mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan program-program yang telah dirintis sebelumnya sembari menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pariwisata.

Menurutnya, sektor perjalanan wisata saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya tingginya harga tiket transportasi yang berpengaruh terhadap minat wisatawan berkunjung ke NTB.


“Kami akan melanjutkan apa yang belum dikerjakan oleh pengurus sebelumnya. Tantangan yang kami hadapi cukup kompleks, mulai dari harga tiket hingga perubahan pola perjalanan wisata. Karena itu saya mengajak seluruh anggota untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah agar pariwisata NTB semakin maju,” kata Sellywati.


Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, ASITA NTB juga menyiapkan agenda promosi berskala nasional dan internasional. Salah satunya melalui penyelenggaraan Travel Mart yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026, setelah gelaran MotoGP Mandalika.


Dalam momentum tersebut, ASITA akan mengundang agen perjalanan dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri untuk melihat langsung potensi wisata NTB dan menjajaki kerja sama paket perjalanan.


Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Asita, N. Rusmiati menekankan kepada anggotanya untuk membangun sinergi dengan Pemprov NTB, terlebih dapat memberikan dukungan terhadap agenda-agenda terkait pariwisata.


“Pemerintah dan pebisnis harus bersinergi dan dapat dapat mengambil bagian dalam menpromosikan NTB didunia dengan destinasi wisatanya,” ujarnya saat melantik pengurus DPD ASITA NTB.


Ia pun berharap dengan sinergi yang dibangun itu, dapat meningkatkan pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke NTB. “Mari kita kawal program NTB khususnya bidang pariwisata. Mari kita ajak wisatawan sebanyak banyaknya datang ke NTB,” tegasnya.


Saat ini, ASITA NTB memiliki lebih dari 100 anggota yang seluruhnya bergerak di bidang usaha perjalanan wisata dan jasa travel. Pemerintah daerah berharap keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas pasar wisata NTB sekaligus mendukung target menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata berkelas dunia. (r/ham)

1...212213214...1,079Halaman 213 dari 1,079