Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., memastikan pelaksanaan program MBG tetap berjalan di tengah masa transisi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sempat menghentikan operasional secara mandiri akibat kendala penyaluran anggaran.
Asisten I Setda NTB ini di ruang kerjanya, Rabu, 10 Juni 2026 menegaskan, tidak ada kebijakan penghentian program dari BGN. Isu yang berkembang di masyarakat dan media sosial terkait penutupan dapur MBG disebut tidak sepenuhnya tepat.
“Sesuai arahan dan penjelasan pimpinan BGN, program MBG tetap berjalan. Kalau ada beberapa SPPG yang berhenti beroperasi, itu bukan karena ditutup, tetapi lebih karena ada kendala dalam penyaluran anggaran pada masa transisi ini,” ujarnya.
Menurutnya, masa transisi kepemimpinan di BGN turut diiringi evaluasi terhadap sejumlah aspek pelaksanaan program, termasuk tata kelola keuangan dan operasional SPPG. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa dapur MBG mengalami keterlambatan menerima transfer dana operasional.
Akibatnya, sejumlah pengelola SPPG memilih menghentikan sementara layanan hingga dana operasional kembali tersedia.
“Karena transfer anggaran dalam beberapa periode belum terlaksana, ada SPPG yang memutuskan berhenti sementara. Namun yang kami pantau, sebagian besar yang sempat berhenti kini sudah kembali beroperasi setelah persoalannya ditangani,” jelasnya.
Penghentian sementara operasional SPPG tersebut berdampak langsung terhadap layanan kepada penerima manfaat, terutama siswa yang menjadi sasaran program MBG. Sebab, hingga saat ini belum ada mekanisme pemindahan penerima manfaat ke dapur lain yang masih beroperasi.
“Konsekuensinya memang ada penerima manfaat yang sementara waktu tidak terlayani. Karena kita belum menerapkan skema pemindahan layanan ke SPPG lain,” katanya.
Di tengah masa transisi, Satgas MBG NTB juga mendorong seluruh pengelola SPPG memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan.
Ia mengatakan, tahun kedua pelaksanaan program MBG difokuskan pada peningkatan standar pelayanan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek pendukung lainnya.
“Arahan pimpinan BGN, tahun kedua ini menjadi tahun peningkatan kualitas. Kalau masih ada kekurangan pada fasilitas dapur, sistem sirkulasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun standar operasional lainnya, silakan disempurnakan. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Fathul Gani juga meluruskan informasi soal moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur MBG baru, hingga saat ini, belum ada menurutnya keputusan resmi dari BGN.
Karena itu, masyarakat maupun calon investor diminta berhati-hati terhadap berbagai informasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami masih menunggu petunjuk resmi secara tertulis dari BGN. Jangan sampai ada pihak yang langsung melakukan investasi besar hanya berdasarkan informasi yang belum jelas sumbernya,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri terlebih dahulu hingga ada kebijakan resmi terkait pembukaan titik-titik SPPG baru.
“Harapan kami, jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas. Saat ini fokus kita memastikan SPPG yang sudah ada bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Data Satgas MBG NTB menunjukkan jumlah SPPG yang berhenti beroperasi hingga saat ini mencapai sekitar 169 unit, dari total jumlah 826 SPPG untuk melayani seluruh sasaran program di NTB.
Selain itu, Satgas MBG NTB saat ini juga tengah melakukan pemetaan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau program MBG. Wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa menjadi prioritas karena masih banyak daerah dengan akses transportasi terbatas yang belum mendapatkan layanan secara optimal.
“Kami sudah meminta kabupaten/kota melakukan pemetaan wilayah terpencil yang belum terlayani. Banyak usulan datang dari Bima, Dompu, dan Sumbawa. Di Lombok juga ada beberapa wilayah kepulauan dan daerah dengan akses sulit yang perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Menurut Fathul Gani, tantangan utama distribusi MBG di wilayah 3T bukan hanya ketersediaan dapur, tetapi juga akses pengiriman makanan yang harus menempuh jalur sulit, termasuk jalan setapak dan kawasan perbukitan.
“Beberapa daerah memang membutuhkan penanganan khusus karena aksesnya cukup berat. Ini yang sedang kami petakan agar nantinya bisa disesuaikan dengan kebijakan BGN,” pungkasnya. (bul)
