Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 211

Program PKG Sudah Dimanfaatkan oleh 67 Ribu Warga

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Hamzi Fikri(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan oleh lebih dari 67 ribu warga NTB. Berdasarkan data pada Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), jumlah pendaftar PKG di NTB sejak pencanangan pada 10 Feburari hingga 26 Juli 2025 telah mencapai 77.317 pendaftar dengan jumlah kehadiran sebanyak 67.834 peserta atau 87.73% dari total pendaftar.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.H. Lalu Hamzi Fikri mengatakan pihaknya terus berkomitmen agar pelaksanaan PKG berjalan optimal dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pemeriksaan yang sesuai.

“Saat ini sudah ada 67 ribu lebih masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang memanfaatkan program MCU (Medical Check Up),” ujarnya, Senin, 4 Agustus 2025.

Dinas Kesehatan juga terus menggencarkan informasi mengenai PKG kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial maupun sosialisasi kepada kabupaten/kota.

Upaya promosi kesehatan juga dilakukan di kab/kota dan puskesmas melalui sosialisasi pada event-event dan kegiatan lain di Posyandu secara rutin.

Meski telah menyasar puluhan ribu warga, Dinas Kesehatan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan program pemerintah pusat itu. Salah satunya adalah banyak masyarakat yang melakukan pendaftaran PKG baik melalui aplikasi SatuSehat Mobile maupun Whatsapp Chatbot Kemenkes RI, namun tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan.

“Banyak yang daftar tapi tidak datang, itu terus kita gencarkan sosialisasi,” katanya.

Mantan Direktur RSUP NTB ini membenerkan, tujuan utama PKG yakni untuk mengidentifikasi jenis penyakit melalui skrining, mengetahui penyakitnya lebih dini sehingga dapat segera diobati dan penyakitnya tidak berkembang lebih parah.

Serta untuk mengurangi risiko komplikasi penyakit, PKG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah.

Melansir dari laman Ayo Sehat Kemenkes RI, pemeriksaan yang dilakukan mencakup banyak hal, seperti pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir, deteksi penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, kanker), hingga pemeriksaan kesehatan indera (mata, telinga, gigi).

Selain itu, masyarakat juga akan diberi penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika ditemukan masalah kesehatan. (era)

KPM Bansos di Mataram Diminta Pahami Mekanisme Baru

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Samsul Adnan(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada triwulan pertama tahun 2025, sebanyak 22 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mataram telah mencairkan bantuan sosial (bansos). Sementara itu, pencairan untuk triwulan kedua masih berlangsung. Keterlambatan ini terjadi karena adanya transisi mekanisme penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia ke sistem perbankan Himbara.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menjelaskan bahwa proses pencairan bansos masih berjalan karena sebagian warga belum memahami perubahan sistem tersebut. “Memang ada perubahan konsep penyaluran. Dulu ada dua tempat, lewat pos dan lewat bank. Sekarang sudah tidak lewat PT. Pos lagi, tapi langsung ke bank Himbara,” jelasnya saat diwawancarai pada Senin, 4 Agustus 2025.

Sejak perubahan ini diberlakukan, tidak sedikit warga yang masih menunggu undangan dari PT Pos. Mereka belum menyadari bahwa jalur pencairan kini hanya melalui bank Himbara. “Ada beberapa warga kita (di Mataram) yang tidak paham kalau sudah berubah. Mereka tunggu-tunggu undangan dari Pos, tapi tidak datang-datang. Padahal kami sudah sampaikan bahwa penerima yang dulu lewat Pos, sekarang dialihkan ke bank Himbara,” lanjutnya.

Sistem pencairan melalui bank Himbaran berbeda dengan sistem PT Pos. Jika sebelumnya warga menerima undangan untuk mencairkan bansos, kini mereka bisa langsung menarik bantuan melalui ATM tanpa perlu menunggu pemberitahuan resmi.

“Kalau lewat bank kan tidak ada undangan. Mereka buka buku tabungan saja, langsung bisa ambil (melalui kartu ATM kalau sudah waktunya pencairan),” tambahnya.

Terkait pembukaan rekening tersebut, Samsul menegaskan bahwa prosesnya tetap mengikuti prosedur resmi perbankan. Warga diminta datang langsung ke bank dan membawa identitas diri untuk diverifikasi. “Kalau buka rekening, tetap harus datang ke bank. Tidak bisa diwakilkan, karena harus verifikasi identitas,” tegasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram pun tidak tinggal diam. Mereka telah menugaskan para pendamping untuk turun ke lapangan, mengecek dan menelusuri nama-nama KPM yang belum mencairkan bansos, khususnya mereka yang terdampak perubahan mekanisme.

“Sudah dicek semua oleh teman-teman pendamping. Masih dalam proses penelusuran data,” ujarnya.

Selain itu, pihak Dinas Sosial juga melakukan rapat koordinasi bersama Bank Indonesia dan bank-bank Himbara. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan warga tidak kebingungan dengan sistem baru.

“Kami juga bersama BI dan beberapa bank Himbara rapat koordinasi. Kita antisipasi supaya warga tidak bingung karena perubahan ini,” katanya.

Pemkot Mataram, mengimbau warga untuk lebih proaktif mencari informasi, baik melalui kelurahan maupun pendamping bansos, khususnya bagi mereka yang belum mengetahui adanya perubahan jalur pencairan bantuan. (hir)

BGTK Latih Ratusan Guru Lotim Kuasai “Coding dan AI”

By
ekbisntb.com
-
0
Jumadil(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) saat ini tengah melatih  ratusan guru SD dan SMP/sederajat di Lombok Timur (Lotim) tentang penerapan Coding dan Kecerdasan Artifisial (AI) dalam pembelajaran. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen mempersiapkan pembelajaran kepada siswa menyongsong generasi emas Indonesia 2045 yang kompetitif di era digital.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Jumadil, menegaskan pentingnya adaptasi teknologi bagi pendidik. “Sekarang ini tahap bimtek guru. Tantangan ke depan tidak lepas dari digital. Guru adalah agen perubahan, mau tua atau muda, hukumnya wajib melek teknologi. Tidak ada alasan guru tidak bisa komputer,” tegasnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin 4 Agustus 2025.

Bimtek menyasar 100 sekolah negeri/swasta, dengan satu guru per sekolah sebagai perintis.  Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai pelatih, didukung program pusat.  Guru diharapkan menularkan pengetahuan ke rekan sejawat melalui komunitas, gugus, atau metode kolaboratif lain.

Jumadil menjelaskan, Coding dan AI akan diimplementasikan dalam mata pelajaran tertentu untuk meningkatkan relevansi pendidikan. “Guru harus berbasis data mengajar. Lotim sudah memulai observasi peserta didik untuk mengetahui kebutuhan siswa, seperti diagnosa dokter. Tujuannya, guru bisa menyelesaikan masalah anak secara komprehensif,” ujarnya.

Data observasi siswa telah dimasukkan dalam kalender pendidikan, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan solutif.

Jumadil mengakui kendala fasilitas. Fasilitas di banyak sekolah masih terbatas karena anggaran belum memadai. Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh menghambat inovasi.

Program akan dievaluasi secara berkala. Jika dinilai kurang sesuai, Dikbud Lotim akan memberikan masukan perbaikan.  Dukungan pelatihan lanjutan, termasuk hingga tingkat nasional, terus difasilitasi untuk guru.

“Berat tanggung jawab guru, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sisi negatif-positif teknologi selalu ada, tapi kita harus hadapi dengan kesiapan,” pungkas Jumadil.

Ia berharap, kolaborasi guru dan adaptasi teknologi dapat mempercepat terwujudnya generasi emas 2045 yang siap bersaing global.  Pelatihan ini memperkuat visi Lotim sebagai pionir pendidikan berbasis data dan teknologi di tingkat daerah, sejalan dengan percepatan transformasi digital nasional. (rus)

Pemkab Lotim Gencarkan Sosialisasi Tingkatkan Kepatuhan Bayar Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lotim H. Muhammad Edwin Hadiwijaya menghadiri sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Sikur Senin 4 Agustus 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, menggelar acara sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Acara yang digelar di Aula Kantor Camat Sikur pada Senin 4 Agustus 2025 ini juga menjadi platform untuk menyampaikan pentingnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

 Wakil Bupati menyoroti tantangan pembaruan data pajak yang masih rendah, dengan lebih dari 400 ribu potensi objek pajak di Lotim yang membutuhkan validasi data yang lebih baik. Dia juga menekankan integrasi data pajak dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan keakuratan dan keadilan dalam penarikan pajak.

Camat Sikur, Saharuddin, menyambut baik kehadiran tim operasi penarikan pajak (opjar), meskipun masih ada tantangan terkait ketidaksesuaian data. Kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Samsat, desa, dan BPN diharapkan dapat mengoptimalkan sistem pemungutan pajak di wilayah ini.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Bappenda, Kades PMD, Kepala Samsat Selong, dan para Kades se-kecamatan Sikur, menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dialokasikan kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik di Lotim.

Dengan kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat, serta terciptanya sistem pemungutan pajak yang lebih akuntabel dan berkeadilan bagi semua pihak terkait. (rus)

Bupati Lotim Dorong Petani Tanam Porang

By
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mendorong para petani segera beralih dan mengembangkan komoditas porang. Tanaman umbi tersebut dinilai  bernilai ekonomi tinggi dan pangsa pasarnya sudah tersedia jelas.

“Lombok Timur memiliki kondisi iklim, kesuburan tanah, dan curah hujan yang sangat mendukung untuk budidaya porang. Apalagi jika ditunjang dengan penerapan teknologi pertanian modern,” ujar Bupati saat memimpin rapat koordinasi, Senin 4 Agustus 2025.

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan pentingnya sosialisasi intensif kepada petani dan menekankan besarnya potensi pengembangan porang di Lotim yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Bupati menargetkan agar 80 persen kebutuhan bahan baku pabrik porang yang akan beroperasi nanti dapat dipenuhi dari hasil produksi petani lokal Lotim. Untuk mencapai target itu, ia memerintahkan Dinas Pertanian dan para penyuluh lapangan untuk meningkatkan pembinaan kepada kelompok tani, mendorong peralihan ke porang.

Menurut H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini, keberhasilan budidaya porang tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga langsung pada peningkatan kesejahteraan petanim.

Bupati juga  meminta Dinas Pertanian segera melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta. Tujuannya jelas, memastikan pasokan bibit porang yang mencukupi dan berkelanjutan bagi petani.

Keberadaan Sentra Industri Pengelolaan yang berada di Pringgabaya itu merupakan aset penting bagi daerah. Pabrik porang itu harus dikelola dengan optimal agar manfaatnya bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Kapasitas produksi pabrik yang besar, yakni 50 hingga 80 ton per hari, Bupati juga mengingatkan agar seluruh hasil panen porang petani Lotim tidak lagi dibawa keluar daerah. Ia menegaskan pabrik daerah ini siap menyerap hasil panen lokal.

Tak hanya fokus pada petani lokal, Bupati Warisin juga membuka peluang bagi kabupaten lain di Pulau Sumbawa dan wilayah sekitar untuk turut menjadi pemasok bahan baku ke Pabrik Porang Lotim.

Pemkab Lotim berkomitmen memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung. Keberadaan pabrik porang ini diharapkan benar-benar menjadi lokomotif penggerak ekonomi baru, khususnya di sektor pertanian Lotim. Peralihan petani ke porang menjadi kunci utama kesuksesannya. (rus)

Pelaku Tambang MBLB Ilegal Disinyalir Sengaja Tidak Mau Urus Izin

By
ekbisntb.com
-
0
H. Maidy (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Asosiasi Tambang Galian C Lotim, H. Maidy menilai niat Bupati Lotim H. Haerul Warisin cukup bagus untuk membantu tambang untuk membuat perizinan. Akan tetapi pada pelaku tambang Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) ini disinyalir justru sengaja tidak mau mengurus izin.

Menjawab Ekbis NTB di Selong, Senin kemarin dia menjelaskan penambang ini kerap main kucing-kucingan dengan aparat. Dia menilai, pada pemain tambang pasir dan tanah urug  ini lebih nyaman dengan statusnya yang ilegal.

Sampai sekarang katanya tidak ada itikad baik dari pemilik tambang tak prosedural tersebut. Bupati dan Gubernur siap fasilitasi. “Saya dengar langsung dari pak Gubernur dan pak Bupati akan siap bantu lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan, tapi uang mau dibantu ini yang tak mau,” ungkapnya.

Menurut Maidy, kalau ada itikad baik dari penambang ilegal ini maka akan banyak yang mengajukan permohonan perizinan. Nyatanya, sampai sekarang belum ada satupun ada yang mau. “Saya malu dengan penambang yang sudah punya izin,  mereka sudah keluarkan biaya besar tapi perlakuannya sama dengan yang ilegal,” paparnya.

Penambang ilegal ini pastinya menjual lebih murah. Hal ini yang membuat penambang legal cemburu. Jumlah yang legal di Lotim hanya 21 unit. Sedangkan yang ilegal ini diketahui jumlahnya ratusan.

Kata Maidy, solusi yang paling tepat untuk menertibkan yang ilegal ini adalah dengan menegakkan regulasi. Tindak tegas dengan melakukan penutupan paksa. “Ibarat orang kalau mau sah sholatnya, maka harus wudhu dulu,” demikian.

Sebelumnya Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sebelumnya telah siap memfasilitasi semua penambang ilegal ini untuk mengurus perizinannya secara kolektif. “Ini sekarang sedang kita upayakan,” imbuhnya.

Semua penambang diminta secara aktif untuk datang mengurus perizinanmya. Semua persyaratan diminta segera serahkan kepada perizinan kabupaten, baru nantinya akan dibawa ke Provinsi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin tambang. (rus)

Sambut MotoGP 2025, MGPA Ubah Media Center Jadi Garuda Lounge

By
ekbisntb.com
-
0
Menpora Dito mengecek kesiapan Sirkuit Mandalika jelang gelaran MotoGP, akhir pekan kemarin(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jelang perhelatan MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025 mendatang, pembenahan dilakukan Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) dibeberapa area di Sirkuit Internasional Mandalika. Termasuk area paddock yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan bagi para pembalap serta kru selama balapan. Salah satunya saat ini MGPA tengan melakukan renovasi ruang media center yang rencananya akan diubah menjadi Garuda Lounge.

Fasilitas tersebut nantinya akan diperuntukan bagi para tamu-tamu yang datang untuk menonton balap MotGP. Dan, diharapkan tuntas sebelum ajang MotoGP digelar. “Fasilitas Garuda Lounge ini sebuah fasilitas representatif untuk mendukung kenyamanan tamu undangan selama event MotoGP berlangsung nantinya,” sebut Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keteranganya, Senin 4 Agustus 2025 kemarin.

Dari sisi kesiapan sirkiut lanjut Priandhi, secara umum sirkuit Mandalika sudah sangat siap menggelar ajang balap roda dua palin bergengsi didunia tersebut. Dengan kata lain, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan pihaknya menjelang MotoGP. Secara berkala pihaknya terus mengecek kondisi sirkuit Mandalika dan fasilitas penunjangnya.

Kehadiran berbagai kegiatan di sirkuit Mandalika juga sangat membantu pihaknya dalam proses pengujian kesiapan sirkuit. Jadi setiap kegiatan motorsport yang berlangsung di sirkuit Mandalika menjadi bagian dari sistem pengecekan berkala yang dijalankan oleh MGPA.

“Disetiap ada event motorsport seperti track day itu kami jadikan sebagai ajang pemeriksaan berbagai peralatan dan prosedur. Mulai dari kesiapan marshal, peralatan bendera, digital flag system  hingga sistem keselamatan lainnya. Dengan kata lain, kami senantiasa dalam kondisi siap,” tegasnya.

Dicek Menpora

Sebelumnya pada Sabtu 2 Agustus 2025 kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sempat datang untuk mengecek dan meninjau secara langsung kondisi kesiapan Sirkuit Mandalika jelang ajang MotoGP Mandalika 2025. Beberapa area yang diperiksa mulai area paddock sirkuit sampai kondisi aspal track balapan Sirkuit Mandalika.

Menpora pada juga berkesempatan mencoba secara langsung mulusnya lintasan sirkuit. Dengan mengendari sendiri safety car yang tersedia. Dan, mengajak seluruh pecinta MotoGP dan masyarakat Indonesia untuk hadir langsung menyaksikan ajang bergengsi tersebut di Sirkuit Mandalika awal bulan Oktober 2025 mendatang.

Jajaran pejabat di ITDC dan MGPA serta The Mandalika selaku pengelola kawasan The Mandalika turut mendampingi Menpora pada kesempatan itu. Kehadiran Menpora di sirkuit Mandalika sebagai sinyal positif dan bentuk komitmen dukungan yang kuat pemerintah terhadap kelangsungan dan kesuksesan gelaran MotoGP Mandalika tahun ini.

Sekaligus menjadi tambahan semangat bagi pihak ITDC dan MGPA untuk bisa bekerja lebih optimal lagi. Demi suksesnya gelaran MotoGP Mandalika 2025 kali ini. “Kami berharap penyelenggaraan MotoGP 2025 ini berjalan dengan baik dan juga berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar,” ujar Direktur Komersial dan Marketing ITDC Febrina Mediana.

Pihaknya berkomitmen untuk menyajikan MotoGP kelas dunia terbaik dan siap menyambut para tamu yang datang dari mana saja untuk menyaksikan ajang MotoGP Mandalika. Baik tamu local, domestic maupun tamu internasional. (kir)

Revitalisasi Pasar Tanah Mira Taliwang Dipastikan Tahun Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Suryaman (ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Sempat ditunda sebelumnya, revitalisasi bangunan pasar Tanah Mira akan dilaksanakan tahun ini. Kepastian perbaikan bangunan pasar induk di kota Taliwang itu terkonfirmasi dengan telah disiapkannya anggaran pada APBD Perubahan tahun 2025 ini.

Biaya perbaikan pasar Tanah Mira, Taliwang ditempatkan pada program Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) setempat. Informasi yang diperoleh media ini dari total tambahan anggaran yang diperoleh Dinas Koperindag di APBD Perubahan sebesar Rp49,764 miliar, sebesar Rp16 miliar untuk biaya revitalisasi pasar Taliwang.

“Untuk (revitalisasi) pasar Taliwang kita laksanakan tahun ini. Dan anggaran yang kita siapkan untuk itu sekitar Rp16 miliar,” terang Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman, Senin 4 Agustus 2025.

Dengan anggaran sebesar Rp16 miliar itu, pekerjaan terhadap pasar Taliwang nantinya tidak sekedar memperbaiki seluruh bagian bangunan los pasar yang sudah ada. Akan tetapi, kata Suryaman, pihaknya juga akan membangun los pasar baru pada bagian belakang bangunan lama. “Lantai 2 los pasar lama akan kita hilangkan dan menggantinya dengan bangunan baru,” paparnya.

Guna memastikan pengerjaan revitalisasi pasar Taliwang itu dapat selesai tepat waktu, Dinas Koperindag KSB pun akan segera menyiapkan segala sesuatunya. Suryaman menyebut, meski APBD Perubahan saat ini masih dalam proses pembahasan, namun target dimulainya proyek pekerjaan pasar Taliwang itu sudah ditetapkan.

“Kami targetkan awal bulan Oktober sudah mulai pekerjaannya sehingga tidak lewat akhir tahun 2025,” sebutnya seraya menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian UPBJ Setda KSB perihal kesiapan pelaksanaan lelang programnya. “Pihak UPBJ siap melaksanakan lelangnya kapan pun,” sambung Suryaman.

Selanjutnya ditanya mengenai penempatan para pedagang selama proses pembangunan nantinya? Suryaman mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah stategis sehingga pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas nantinya. “Memindahkan mereka (relokasi) sementara itu pasti. Dan kita akan segera sosialisasikan bahwa tempat sementara mereka akan representatif selama pembangunan pasar dilaksanakan,” janji mantan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda KSB ini. (bug)

Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Minta Digunakan untuk Hal Produktif

By
ekbisntb.com
-
0
Wapres Gibran saat meninjau penyaluran BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Mataram baru-baru ini(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pos Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin 4 Agustus 2025.

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan serta pemanfaatan dana secara bijak oleh penerima. “Realisasinya harus 100 persen. Tantangan mungkin terjadi di daerah terpencil. Saya minta bantuan dari pak gubernur dan para direktur agar masyarakat benar-benar menerima haknya,” ujar Gibran.

Wapres juga mengimbau agar dana BSU digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembelian kebutuhan pokok dan keperluan pendidikan anak. “Tolong uangnya jangan digunakan untuk hal konsumtif. Gunakan untuk beli sembako, buku, tas sekolah—hal-hal produktif yang bermanfaat jangka panjang,” tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyampaikan bahwa bantuan sebesar Rp600.000 hanya disalurkan satu kali pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dana ini diberikan tanpa potongan biaya apapun, baik melalui bank Himbara maupun PT Pos. “Proses penyaluran BSU sudah hampir 100 persen melalui bank Himbara. Sisanya yang gagal salur akan kita selesaikan lewat PT Pos,” ujar Yassierli.

Asep Rahmat Suwandha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas dan integritas data pekerja sebagai dasar penyaluran BSU. “Kami siap jika kembali dipercaya menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan data. Kami jaga agar bantuan tepat sasaran,” tegas Asep.

Ia juga mengajak para pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi dari risiko kerja dan memiliki peluang mendapat manfaat lainnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya sebatas bantuan sementara seperti BSU. Ada lima program utama yang penting dimiliki oleh pekerja: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Program-program ini penting untuk melindungi pekerja dari risiko jangka panjang, baik di sektor formal maupun informal,” ungkap Nasrullah. (bul)

PLTU Jeranjang Gunakan 50 Ton Sampah Per Bulan Jadi Energi Bersih

By
ekbisntb.com
-
0
PLTU Jeranjang(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejak 2019, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang di Lombok Barat telah menjalankan inisiatif ramah lingkungan dengan memanfaatkan sampah organik dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok sebagai sumber energi terbarukan berbasis biomassa. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional co-firing untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi karbon.

Setiap bulan, sekitar 50 ton sampah organik seperti ranting dan dahan pohon diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau lebih spesifik, Solid Recovered Fuel (SRF). Proses pengolahannya meliputi pemilahan, pengeringan, dan pencacahan sebelum digunakan sebagai bahan bakar alternatif di PLTU Jeranjang.

“Sejak uji coba pada 2019, kami terus memanfaatkan SRF dari TPA Kebon Kongok untuk mengurangi konsumsi batu bara,’’ ujar Yunistia Ariwibawa, Manager Unit Bisnis Pembangkit Jeranjang.

Saat ini, PLTU Jeranjang menggunakan rata-rata 50 ton biomassa per bulan dari TPA Kebon Kongok. Namun secara total, penggunaan berbagai jenis biomassa dari berbagai sumber telah mencapai 200–240 ton per hari, tergantung pada kondisi operasional dan pasokan.

“Penggunaan biomassa ini terus kami evaluasi dan tingkatkan secara bertahap,” imbuh Yunistia.

Pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU terbukti menurunkan berbagai jenis emisi gas buang. Data dari PLN Indonesia Power menunjukkan penurunan emisi sebagai berikut: NOx (Oksida Nitrogen): turun 3,95%. SOx (Oksida Sulfur): turun 3,19%. CO2 (Karbon Dioksida): turun 1,1%. H2S (Hidrogen Sulfida): turun 14,1%. CO (Karbon Monoksida): turun hingga 50%.

Selain ramah lingkungan, program co-firing ini juga mematuhi regulasi emisi sesuai Peraturan Menteri LHK No. 15/2019.

Selain manfaat lingkungan, co-firing biomassa di PLTU Jeranjang juga berkontribusi terhadap efisiensi biaya produksi listrik. Dengan menggantikan sebagian batu bara, pembangkit dapat menekan beban operasional. “Substitusi biomassa ini membantu menurunkan biaya karena kita tidak sepenuhnya bergantung pada batu bara,” jelas Yunistia.

Meski menjanjikan, penggunaan biomassa tidak bebas dari tantangan. Nilai kalori biomassa lebih rendah dibanding batu bara, sehingga diperlukan penyesuaian teknis dalam pengoperasian. Proses pengeringan dan pencacahan juga penting agar biomassa siap digunakan secara efisien.

“Biomassa tidak bisa langsung menggantikan batu bara secara 1:1 karena perbedaan nilai kalorinya,” tutur Yunistia. Dengan program co-firing berbasis biomassa, PLTU Jeranjang menjadi salah satu pionir transisi energi bersih di Indonesia, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sampah berkelanjutan. (bul)

1...210211212...815Page 211 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami