Beranda blog Halaman 210

Pembelian Minyakita Dibatasi Dua Liter, Disdag Mataram Awasi Ketat Penyaluran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembelian Minyakita Dibatasi Dua Liter, Disdag Mataram Awasi Ketat Penyaluran
Sri Wahyunida (Suara NTB/pan)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram memperketat pengawasan penjualan Minyakita dan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui mitra Perum Bulog yang tersebar di sejumlah pasar tradisional.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh komoditas bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan membatasi pemebelian.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan Bulog secara rutin menyalurkan pasokan Minyakita kepada mitra yang beroperasi di pasar-pasar tradisional.

Ia menjelaskan, setiap pasar yang bermitra dengan Bulog menerima pasokan masing-masing 30 dus Minyakita setiap pekan. Penyaluran dilakukan setiap Selasa atau Jumat dengan harga yang masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

“Setiap pasar yang bermitra Bulog dikirim 30 dus dalam sepekan sekali. Harga Minyakita masih sesuai HET Rp15.700,” ujarnya, Rabu (11/6).

Menurut Nida, Kota Mataram saat ini memiliki sekitar 21 mitra Bulog yang tersebar di belasan pasar tradisional. Sebagian besar pasar telah memiliki mitra resmi untuk menyalurkan Beras SPHP dan Minyakita kepada masyarakat.

Sebagai contoh, Pasar ACC Ampenan memiliki empat mitra, sedangkan Pasar Dasan Agung sekitar delapan mitra.

Untuk memastikan kepatuhan para mitra, Dinas Perdagangan bersama Bulog rutin melakukan pemantauan lapangan. Petugas juga menggelar inspeksi mendadak (sidak) guna mencegah praktik penjualan Minyakita di atas HET.

“Hari Minggu kami juga sidak untuk melihat apakah ada mitra yang menjual Minyakita di atas HET. Itu yang terus kami pantau,” katanya.

Nida menegaskan, mitra Bulog merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran pangan bersubsidi. Karena itu, mereka wajib mematuhi aturan harga dan mekanisme penjualan yang berlaku.

“Kami tekankan supaya jangan menjual di atas HET. Pembelian juga kami batasi maksimal dua liter per konsumen,” tegasnya.

Selain mengawasi harga, Dinas Perdagangan juga mendorong seluruh mitra memasang identitas khusus agar masyarakat mudah mengenali kios resmi penjual Beras SPHP.

Ia pun meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran komoditas bersubsidi tersebut. Warga dapat melaporkan temuan pelanggaran harga dengan menyertakan foto dan lokasi penjualan.

“Kalau ada yang menjual di atas HET, tolong difotokan mitranya siapa dan lokasinya di mana. Nanti kami tindak lanjuti bersama Bulog. Itu menjadi bagian pengawasan terhadap Minyakita dan Beras SPHP,” pungkasnya. (pan)

Pemprov NTB Percepat Pengurusan Dokumen Kapal Nelayan agar Dapat BBM Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kadislutkan NTB, Muslim(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB menjadikan legalisasi perahu nelayan kecil sebagai salah satu program prioritas tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.


Kepala DKP NTB, H. Muslim, ST., M.Si, mengatakan masih banyak nelayan di NTB yang mengoperasikan perahu berukuran kecil, terutama di bawah 5 Gross Tonnage (GT), namun belum memiliki dokumen kapal yang lengkap, termasuk pas kecil yang menjadi salah satu syarat legalitas kapal.


Menurutnya, berdasarkan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pembinaan nelayan kecil sebagian besar berada di tingkat kabupaten/kota. Namun karena pelaksanaannya masih berjalan secara parsial, Pemprov NTB mengambil inisiatif untuk mengoordinasikan percepatan pengurusan dokumen kapal nelayan kecil.


“Karena pendekatan pembinaan di kabupaten/kota masih parsial, kami mengambil inisiatif memfasilitasi pengurusan pas kecil bagi nelayan. Nantinya kami ingin ada kontribusi bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan mitra pembangunan,” ujar Muslim.


Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen kapal menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kemudahan nelayan memperoleh BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPDN). Selama ini, banyak nelayan mengalami kendala karena belum memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan.


“Kalau dokumennya sudah lengkap, akses mereka untuk membeli BBM tidak lagi rumit. Salah satu persoalan utama nelayan selama ini adalah legalitas kapal yang belum lengkap,” katanya.


Muslim menyebutkan, program serupa sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah lembaga mitra seperti Wildlife Conservation Society (WCS) dan organisasi pendamping masyarakat pesisir lainnya. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 1.500 nelayan telah difasilitasi untuk memperoleh dokumen kapal.


Namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. DKP NTB memperkirakan jumlah perahu nelayan kecil yang membutuhkan legalisasi mencapai lebih dari 20 ribu unit di seluruh NTB.


“Yang sudah terfasilitasi belum sampai lima ribu. Padahal jumlah perahu nelayan kecil di NTB lebih dari 20 ribu unit. Karena itu kami ingin menjadikannya program prioritas yang terkoordinasi dengan kabupaten/kota dan KSOP,” jelasnya.


Menurut Muslim, proses pengurusan izin dan dokumen kapal pada dasarnya tidak dipungut biaya. Kendala yang sering muncul justru berada pada aspek operasional, seperti mobilisasi nelayan, pendataan, pengukuran kapal, hingga kehadiran petugas di lokasi-lokasi pesisir yang tersebar.


Karena itu, Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota mendorong agar proses legalisasi kapal nelayan dapat dilakukan secara lebih masif.


“Kami berharap tidak ada lagi kendala biaya operasional untuk memobilisasi masyarakat maupun petugas. Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah kesulitan nelayan,” ujarnya.


Selain persoalan legalitas kapal, DKP NTB juga menyoroti tingginya biaya operasional yang dihadapi nelayan, terutama bagi kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang kini diwajibkan menggunakan solar industri.


Menurut Muslim, kenaikan biaya BBM membuat pemilik kapal semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan melaut. Mereka harus memastikan lokasi penangkapan ikan memiliki potensi hasil yang memadai agar biaya operasional dapat tertutupi.


“Sekarang kapal-kapal di atas 30 GT menggunakan solar industri. Dengan harga BBM yang tinggi, mereka tentu menghitung secara matang sebelum berangkat melaut,” katanya.


Kondisi tersebut mendorong nelayan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk memanfaatkan teknologi pendeteksi keberadaan ikan dan alat bantu penangkapan lainnya agar aktivitas penangkapan lebih efektif dan produktif.


Muslim menilai keberadaan daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang teridentifikasi dengan baik menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor perikanan tangkap NTB, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang terus berkembang.


Meski nilai tukar dolar AS yang menguat berpotensi memberikan keuntungan bagi eksportir perikanan, ia menegaskan bahwa peningkatan ekspor tetap sangat bergantung pada kemampuan nelayan menghasilkan tangkapan yang optimal.


“Kalau hasil tangkapan bagus, ekspor juga akan meningkat. Tetapi ada persoalan mendasar yang harus diperhatikan, yaitu biaya BBM industri yang saat ini cukup membebani pelaku usaha perikanan. Ini perlu dikaji kembali agar lebih berpihak pada kondisi riil di lapangan,” tegas Muslim. (bul)

Pemkab Lobar Mulati Terapkan E-Ticketing di Pelabuhan Senggigi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Mulati Terapkan E-Ticketing di Pelabuhan Senggigi
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan jajaran bersama pihak penyedia jasa meluncurkan penerapan e-ticketing di Pelabuhan Senggigi, Kamis (11/6/2026). (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pelabuhan Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) mulai menerapkan e-ticketing, menindaklanjuti MoU dengan penyedia jasa PT Easybook Indonesia, perusahaan platform pemesanan tiket transportasi daring terbesar di Asia Tenggara. Dengan penetapan e-ticketing ini, pihak Pemkab menargetkan kenaikan PAD dari pelabuhan hingga dua kali lipat.


Dimulainya penerapan e-ticketing di pelabuhan Senggigi diresmikan oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini bersama Direktur PT Easybook Azam Bin Mansor pada Kamis (11/6/2026) dihadiri oleh Kadis Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, Anggota DPRD NTB Hasbullah Muiz, Pj Sekda Lobar, H. Akhmad Saikhu, para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan M. Hendrayadi, pengusaha hotel dan sejumlah pihak lainnya.

Bupati dan jajaran bersama pihak penyedia jasa pun langsung uji coba mesin e-ticketing yang disiapkan di jalur keluar masuk pelabuhan.
Bupati LAZ dalam kesempatan itu mengatakan bahwa peluncuran ini menandai dimulainya penetapan e-ticketing di Pelabuhan Senggigi. “Sudah langsung dimulai (penerapan e tiketing), tidak bisa pakai tiket manual,” tegas LAZ.


Ia menegaskan, penerapan e-ticketing di Pelabuhan Senggigi ini sebagai ikhtiar Pemkab untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pelabuhan, yang dimulai dari Pelabuhan Senggigi. Dengan pemakaian sistem e-ticketing itu mempermudah OPD dalam memastikan jumlah penumpang yang keluar masuk yang menyeberang pelabuhan itu secara riil, sehingga mencegah kebocoran penerimaan.


Ia membuktikan pada saat uji coba mesin e-ticketing itu, ketika tiket sudah dipakai maka tidak berlaku lagi sehingga tiketnya tidak bisa dipakai lagi. Melakukan sistem on-line ini, tidak ada celah penumpang tak tercatat. Dalam pembayaran e-ticketing ini, pihak Pemkab dan penyedia jasa kerja sama dengan bank NTB. Setelah masuk ke bank NTB, pembayarannya langsung terpisah ke daerah.


Dari penerapan e-ticketing ini, LAZ menargetkan PAD dari Pelabuhan Senggigi bisa meningkat. Ia juga berkomitmen terus menata Senggigi jauh lebih baik lagi. Ke depan e-ticketing ini akan diterapkan di pelabuhan lain di Lobar, seperti di Taun dan Tembowong.


Direktur PT Easybook Azam Bin Mansor mengatakan sesuai komitmennya setelah tanda tangan MoU dengan Bupati, pihaknya mempercepat penerapan e-ticketing di Pelabuhan Senggigi.


Pelabuhan Senggigi merupakan pelabuhan ke enam di Pulau Lombok yang sudah menerapkan e-ticketing ini. Konsep di Pelabuhan Senggigi ini sendiri sama dengan diterapkan di pelabuhan Bangsal, Gili Trawangan, Gili Air, dan Meno melalui pelayanan digital. Melalui sistem ini pihaknya membantu daerah memaksimalkan PAD, dengan memastikan penerimaan ke daerah akurat.


Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Lobar M Hendrayadi mengatakan sejauh ini capaian PAD dari pelabuhan saja hingga pertengahan tahun ini sudah bisa mencapai 90 persen dari target Rp700 juta. Sehingga pihaknya pun berencana akan menaikkan target pada APBD perubahan menjadi Rp1,2 miliar.


Dengan kondisi dermaga saat ini bisa menampung tiga kapal yang sandar sekaligus dengan kapasitas kapal 499 GT. Dengan penambahan jumlah trip ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang, diperkirakan hingga 10 kali lipat dibanding dengan tahun lalu. (her)

Desa di Sumbawa Mulai Merasakan Manfaat Program Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
I Made Patrya(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Beberapa desa dari total 31 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang mendapatkan program desa berdaya mulai merasakan manfaat. Bahkan desa-desa di wilayah Sumbawa langsung melaksanakan programnya di tengah keterbatasan anggaran dari Dana Desa (DD).


“Desa Labuhan Burung baru mencairkan anggaran tersebut dan mereka sangat bersyukur untuk pelaksanaan program yang ada di desa setelah dana desa mereka dipangkas,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Made Patrya, kepada Suara NTB, Kamis (11/6).


Ia melanjutkan, sudah ada beberapa desa yang sudah mulai mencairkan anggaran tersebut dengan menyerahkan proposal sebelumnya. Karena itu, pihaknya meminta kepada desa lainnya untuk bisa segera agar program pemberdayaan di desa bisa segera berjalan.
“Pelaksanaan program ini sebenarnya sesuai dengan janji Politik pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri sehingga masing-masing desa akan mendapatkan alokasi anggaran Rp300 juta,” jelasnya.


Ia pun meyakinkan, meskipun sudah ada tema yakni desa wisata, ketahanan pangan, dan lingkungan bersih tetapi ketika anggarannya masih tersisa bisa dipergunakan untuk program lain. Namun, pada prinsipnya pelaksanaan desa tematik ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan.


“Secara keseluruhan untuk pelaksanaan program, tersebut Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,3 miliar dengan masing-masing desa mendapatkan anggaran Rp300 juta,” terangnya.


Penyaluran bantuan tersebut nantinya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa untuk kegiatan produktif sesuai tema. Misalnya di bidang ketahanan pangan, wisata, dan lingkungan termasuk pengembangan untuk potensi lain.


“Kami berharap program ini bisa berjalan maksimal dan pelaksanaannya tepat sasaran, supaya desa sasaran bisa lebih mandiri dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tambahnya.


Ia menegaskan, pemerintah pun nantinya akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.


“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram, Dompu Ajukan Penambahan “Extra Dropping” ke Pertamina

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Armansyah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kuota gas elpiji 3 kilogram untuk Kabupaten Dompu tahun 2026 hanya 5.495 MT atau berkurang 1.095 MT dibandingkan tahun 2025. Memasuki musim kemarau, permintaan gas elpiji semakin tinggi akibat ada pemanfaatan lain oleh warga seperti sebagai bahan bakar menyedot air irigasi dan lainnya.


Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menjualnya di atas Harga Ecerah Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah sebesar Rp18 ribu hingga Rp19.500 per tabung. Kenaikan harga yang dimulai dari pangkalan resmi hingga Rp25 ribu per tabung ini menyababkan harga di tingkat pengecer tidak resmi melambung antara Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per tabung.


Menyikapi ini, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mengajukan penambahan extra dropping elpiji 3 kilogram ke Sales Area Manager PT Pertamina NTB di Mataram melalui suratnya bernomor: 500.10.7.6/101/EKONSDA/2026 tanggal 9 Juni 2026.


Dalam surat yang ditandatangani Plh Sekda Dompu, H. Khairul Insyan, SE., MM., ini menyebutkan, elpiji subsidi sebagai barang penting dan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ketersediaannya harus tetap terjaga dalam jumlah cukup dan harga terjangkau sesual HET.


Kondisi ini disebutkan akibat terbatasnya distribusi elpiji 3 kilogram. Berdasarkan data distribusi Mei hanya 393,24 MT, yang mana jumlah tersebut lebih rendah 21, 15 persen dibanding penyaluran bulan April atau lebih rendah 26,39 persen dibandingkan bulan Maret.


Karenanya, Pertamina diminta dukungan dan kerjasamanya agar kuota penyaluran Juni ini dilakukan penyaluran extra dropping atau fakultatif untuk mengantisipasi potensi meluasnya masalah distribusi elpiji 3 kilogram di Kabupaten Dompu. “Menambah hari penyaluran untuk setiap pangkalan, terutama yang hanya satu hari per minggu menjadi dua-tiga hari per minggu,” harapnya.


Pada Februari 2026 lalu, Pemda Dompu juga pernah mengajukan surat ke Pertamina terkait berkurangnya kuota elpiji subsidi 3 kilogram dan meminta untuk memastikan pasokan selama Ramadhan dan musim panen tetap tersedia agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. (ula)

Sayangkan Kenaikan Harga Pertamax

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Evi Apita Maya (Suara NTB/ist)

ANGGOTA Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menyayangkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang mencapai Rp16.250. Kenaikan ini dinilai memberikan efek domino, khususnya kepada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Menurutnya, meski Pertamax tidak pernah disubsidi pemerintah, banyak dari kalangan menengah menjadi pengguna BBM ini. Karena itu, kenaikan harga hingga Rp4 ribu dinilai sangat membebani masyarakat. Fenomena kenaikan ini juga bisa berdampak pada perekonomian di daerah, bahkan meningkatkan inflasi NTB yang sudah melebihi rata-rata nasional.


“Dampak kenaikan ini pasti akan kena seluruhnya. Biarpun katanya Pertamax itu penggunanya adalah orang-orang kalangan atas. Apapun itu yang namanya kenaikan BBM Pasti berdampak pada semua sektor,” ujarnya di Mataram, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, selama ini pemerintah pusat selalu mengatakan pasokan energi dalam negeri masih aman. Namun, tiba-tiba tanpa pemberitahuan Pertamina menaikkan harga Pertamax yang banyak digunakan masyarakat.


“Tiba-tiba kita saat sedang tidur naik. Jadi ini juga merupakan evaluasi kita yang nanti mungkin kita sampaikan. Tentunya ini akan berpengaruh juga ke produk-produk UKM kita nanti ya,” lanjut senator Daerah Pemilihan NTB ini.


Selain itu, ia juga menyoroti potensi meningkatnya inflasi daerah sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah dinilai perlu menjaga agar kenaikan harga tidak memicu lonjakan biaya hidup masyarakat.


Meski menyayangkan kenaikan harga Pertamax, tambahnya, kenaikan harga BBM ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Meski begitu, proses transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik masih membutuhkan waktu. Infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya dinilai belum tersedia secara merata, sementara sebagian besar pembangkit listrik juga masih bergantung pada energi berbasis fosil.


“Peralihan ke kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara instan. Infrastruktur dan kesiapan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses transisi berjalan efektif,” ungkapnya.


Di samping itu, ia juga menanggapi program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah menampung hasil pertanian dan produk UMKM di tingkat desa sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan.


Meski demikian, ia menilai dampak langsung kenaikan harga BBM terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih masih belum dapat diukur secara pasti karena program tersebut belum berjalan sepenuhnya di seluruh wilayah.


“Saat ini implementasinya masih bertahap, sehingga belum bisa dilihat secara jelas pengaruhnya. Namun jika dijalankan sesuai tujuan awal untuk membantu masyarakat dan memperkuat ekonomi desa, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar,” pungkasnya. (era)

Bantuan Pemerintah untuk Operasional 195 SPPG Belum Cair

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bantuan Pemerintah untuk Operasional 195 SPPG Belum Cair
Ilustrasi belum cairnya bantuan pemerintah untuk operasional SPPG belum cair, sehingga membuat SPPG untuk sementara berhenti beroperasi. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum cair. Akibatnya, 195 SPPG yang tidak bisa beroperasi sejak Senin, 8 Juni lalu hingga kini tak kunjung beroperasional.


Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan tidak operasionalnya ratusan SPPG di NTB ini akan terjadi hingga Jumat, 12 Juni 2026.


“Insyaallah sampai dengan Jumat besok (hari ini, red),” ujarnya singkat pada Suara NTB, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, pencairan Banper untuk operasional SPPG dilakukan secara bertahap. Penghentian operasional tersebut, lanjutnya terjadi karena beberapa SPPG kehabisan dana operasional dan tidak diperkenankan menggunakan dana talangan maupun sistem utang untuk menjalankan layanan.


“Dalam masa transisi ini sesuatu yang wajar terjadi, apalagi setelah adanya persoalan yang melibatkan pimpinan dan masuk dalam ranah aparat penegak hukum. Karena itu BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.


Ia menilai, evaluasi yang dilakukan BGN diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu pekan. Seiring dengan proses tersebut, pencairan dana ke rekening masing-masing SPPG mulai dilakukan secara bertahap. “Insyaallah pendanaan sudah mulai terisi atau cair di masing-masing SPPG. Sejak Jumat (5/6) kemarin sudah ada laporan pencairan dan prosesnya terus kami monitor hingga hari ini,” sambungnya.


Menyinggung soal penalangan dana menggunakan anggaran SPPG terlebih dahulu sembari menunggu cairnya anggaran pusat. Asisten I Setda NTB itu menjelaskan, kebijakan BGN melarang pengelola SPPG menggunakan dana talangan untuk membiayai operasional sementara. Akibatnya, sejumlah dapur terpaksa menghentikan layanan sambil menunggu dana masuk ke kas operasional masing-masing.
‘’Mereka tidak diperkenankan menggunakan talangan, baik dengan berutang maupun cara lainnya. Konsekuensinya ada yang secara mandiri menghentikan operasional sementara,” tutupnya.


Sebelumnya, Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melaporkan semua masalah keterlambatan pencairan Banper SPPG tersebut.


“Minggu lalu penarikan data dari sistem, kemudian dicairkan di hari Jumat (5/6, red), kemudian kami monitoring lagi, karena memang ada yang belum pencairan, kita sudah laporkan semua. Jadi memang tidak beroperasional itu karena menunggu pencairan dana,” katanya.


Ia merincikan, 195 SPPG yang mengalami masalah pencairan dana yaitu Kota Mataram delapan SPPG, Lombok Barat 30, Lombok Timur 44, Lombok Tengah 42, Lombok Utara 14, Kota Bima enam SPPG, Kabupaten Bima 40, empat di Dompu, dua di Sumbawa, dan lima di Kabupaten Sumbawa Barat.


Dia memastikan, kemacetan pencairan ini tidak berhubungan dengan adanya pergantian Kepala BGN, hingga penahanan mantan Kepala BGN. Ia menilai keterlambatan ini murni karena kendala teknis.

Menurutnya, SPPG yang belum menerima dana tidak diperkenankan beroperasi dan juga tidak boleh menggunakan sistem talangan maupun pembayaran tempo untuk menjalankan program.


Akibat penghentian sementara operasional tersebut, sejumlah siswa tidak menerima layanan MBG. Namun, Eko memastikan proses pencairan dana terus diupayakan agar layanan dapat kembali berjalan normal secepatnya. Adapun menyinggung soal kemungkinan pemberian MBG dirapel setelah dana cair, ia menyebut hal tersebut tidak dapat dilakukan. (era)

PKH Daerah Cair, Pemkot Bima Bidik 2.000 KPM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PKH Daerah Cair, Pemkot Bima Bidik 2.000 KPM
Ratusan warga penerima manfaat mengikuti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah di Kota Bima, Kamis (11/6/2026). Pemkot Bima menyalurkan bantuan kepada 1.200 KPM sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan. (Suara NTB/ist)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai mencairkan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026 kepada 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah juga menargetkan perluasan jumlah penerima menjadi sekitar 2.000 KPM pada 2027 apabila kemampuan keuangan daerah mendukung.


Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S. E., mengatakan, PKH Daerah merupakan salah satu program prioritas Pemkot Bima yang dihadirkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang belum terakomodasi dalam berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.


“Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini, Pemerintah Kota Bima tetap berupaya menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. PKH Daerah ini adalah wujud kepedulian pemerintah kepada warga yang belum terakomodasi dalam berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (11/6).


Ia menjelaskan, penerima PKH Daerah ditetapkan melalui proses yang berjenjang dan transparan, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kelurahan, verifikasi lapangan, hingga validasi oleh Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku. “Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 sampai desil 5 yang belum menerima bantuan sosial lainnya, khususnya lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan,” jelasnya.


Pada 2026, sebanyak 1.200 keluarga menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang dicairkan setiap triwulan selama satu tahun. Penyaluran dilakukan melalui sistem perbankan untuk mendukung ketepatan sasaran dan transparansi program.


Menurut Wali Kota Rahman, bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, kesehatan, maupun kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.


“Saya berpesan agar bantuan ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadikan bantuan ini sebagai penyangga ekonomi keluarga dan langkah awal menuju kehidupan yang lebih mandiri,” tegasnya.


Wali Kota menilai bantuan sosial tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi jembatan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas jangkauan program agar semakin banyak warga yang memperoleh perlindungan sosial.


Ia mengungkapkan, Pemkot Bima berencana meningkatkan jumlah penerima PKH Daerah pada 2027 menjadi sekitar 2.000 keluarga apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. (hir)

Fitra NTB Latih Kelompok Perempuan Disabilitas NTB Kawal Layanan Publik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fitra NTB Latih Kelompok Perempuan Disabilitas NTB Kawal Layanan Publik
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda saat memberikan pemaparan dihadapan puluhan persen pelatihan perempuan disabilitas kawal kebijakan publik (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB terus mendorong partisipasi publik dalam mengawal pelayanan publik. Kali ini Fitra NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Koalisi PRIMA dalam Program SPARK memberikan pelatihan kepada kelompok perempuan.

Pelatihan kawal layanan publik tersebut diikuti oleh puluhan perempuan penyandang disabilitas di NTB yang berlangsung selama dua hari, 9–10 Juni 2026. Pelatihan mekanisme pelaporan melalui SP4N-LAPOR tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi pengaduan pelayanan publik milik pemerintah.

“Pelatihan ini juga menguji secara langsung sejauh mana SP4N-LAPOR! benar-benar aksesibel bagi ragam disabilitas,” ujar Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda.

Pelatihan yang juga menghadirkan narasumber dari Kemen PAN-RB dan Ombudsman RI Perwakilan NTB tersebut memberikan praktik penyusunan laporan pengaduan berbasis bukti, memahami fitur “Anonim” dan “Rahasia”, serta mengidentifikasi hambatan aksesibilitas. Mulai dari kompatibilitas screen reader bagi disabilitas netra hingga kemudahan penggunaan bagi kelompok disabilitas lainnya.

“Melalui pelatihan ini, pengalaman nyata penyandang disabilitas diharapkan menjadi data penting untuk mendorong perbaikan sistem pengaduan publik yang lebih inklusif,” tegas Ramli.

Selain itu temuan dan rekomendasi peserta pelatihan itu juga akan menjadi bagian dari upaya advokasi kebijakan dan penganggaran layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas, baik di tingkat daerah maupun nasional. (ndi).

BI dan DPPKB Dompu Bersinergi Tingkatkan Kecintaan Rupiah dan Kesehatan Reproduksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BI dan DPPKB Dompu Bersinergi Tingkatkan Kecintaan Rupiah dan Kesehatan Reproduksi
Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTB, Ignasius Adhi Nugroho menyerahkan cendera mata kepada Wakil Bupati Dompu pada kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dan Kesehatan Reproduksi bagi generasi muda Dompu di Aula Pendopo Bupati Dompu, Kamis (11/6/2026).

Dompu (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu meningkatkan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dan Kesehatan Reproduksi bagi generasi muda Dompu.

Kegiatan yang diikuti siswa dari 11 SMA sederajat dan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se Kabupaten Dompu ini berlangsung di aula pendopo Bupati Dompu, Kamis (11/6/2026). Kegiatan dengan tema Remaja Sehat, Cerdas Finansial, dan Berkarakter ini menghadirkan narasumber dari perwakilan BI, Dinas PPKB Dompu, dan dokter spesialis kandungan RSUD Dompu.

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH dalam sambutannya menyampaikan, rupiah dalam bentuk kertas dan logam merupakan alat transaksi resmi negara dan menjadi symbol kedaulatan negara dan kemandirian bangsa, juga menjadi identitas sebagai warga negara Indonesia. Edukasi ini diharapkan semakin memahamkan dan semakin peduli warga negara akan rupiah. “Mari kita jadikan rupiah sebagai kebanggaan kita, dan gunakan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab,” ajaknya.

Kegiatan CBP Rupiah yang disertai kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi, kata Syirajuddin, untuk memberi pemahaman yang utuh bagi generasi muda tentang pentingnya Kesehatan dalam mewujudkan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Dengan adanya pemahaman, generasi muda akan terhindar dari pernikahan dini, kehamilan yang tidak terencana dan Kesehatan lainnya.

“Kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kesehatan pribadi, tapi masalah masa depan keluarga dan masa depan daerah kita. Keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas akan melahirkan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing,” ungkap Syirajuddin.

Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTB, Ignasius Adhi Nugroho sebelumnya menyampaikan, CBP Rupiah sebagai kampanye edukasi dari Bank Indonesia untuk menanamkan nilai Rupiah di masyarakat. Rupiah sebagai simbol kedaulatan dan identitas negara. Ini diwujudkan dengan selalu menggunakan Rupiah di setiap transaksi dalam negeri.

“Mari menggunakan Rupiah secara bijak dalam bertransaksi, berhemat mengelola keuangan pribadi, serta memahami kestabilan nilai tukar Rupiah,” ajaknya

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Dompu, Hj Daryati Kustilawati, SE., M.Si., juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan sinergitas BI dengan DPPKB Dompu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan pengelolaan keuangan yang bijak. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dapat mencegah perilaku berisiko, juga menumbuhkan rasa bangga terhadap Rupiah. Remaja juga diajarkan pengelolaan uang saku secara bijak dengan mendorong gaya hidup sehat dan bertanggung jawab. (ula)

1...209210211...1,077Halaman 210 dari 1,077