Beranda blog Halaman 208

Harga Pertamax Naik, Warga Beralih BBM Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antrean kendaraan pada lajur pengisian BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Taliwang panjang pada, Jumat (12/6). Pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax, masyarakat beralih ke BBM subsidi.(Suara NTB/bug)


Taliwang (ekbisntb.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pengguna bahan bakar non subsidi terutama dari kalangan ekonomi menengah, kini terpaksa beralih ke BBM subsidi, karena tidak sanggup menanggung biaya pengisian bahan bakar yang semakin mahal.
Peralihan tersebut membuat antrean kendaraan di sejumlah SPBU terlihat semakin panjang sejak pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax pada Selasa (9/6).


Salah seorang warga Taliwang, Rudi mengaku selama ini selalu menggunakan Pertamax untuk sepeda motornya. Namun kenaikan harga yang cukup tinggi membuatnya harus mengubah pilihan.


“Kemarin saya masih bisa isi Pertamax. Tapi sekarang sudah Rp16.250 per liter sudah tidak berani beli lagi,” ujarnya saat ditemui di salah satu SPBU di Taliwang, Jumat (11/6).


Hal serupa diungkapkan Andi, seorang pegawai swasta. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini memaksanya lebih berhitung dalam mengelola pengeluaran rumah tangga. “Bukan karena tidak mau pakai Pertamax lagi, tapi memang harus menyesuaikan kemampuan. Selisih harga lumayan kalau dihitung dalam sebulan,” katanya.


Ia mengaku mulai merasakan perubahan suasana di SPBU sejak kenaikan harga Pertamax. Antrean kendaraan yang mengisi Pertalite terlihat lebih ramai dibandingkan biasanya. “Sekarang kalau isi Pertalite antreannya lebih panjang. Banyak yang mungkin sama seperti saya, pindah dari Pertamax,” tukasnya.


Fenomena tersebut juga diakui petugas SPBU. Salah seorang operator SPBU di Kecamatan Taliwang yang enggan disebutkan namanya mengatakan jumlah pembeli Pertamax mengalami penurunan cukup signifikan sejak naiknya harga BBM non subsidi tersebut. “Yang paling terasa itu pengguna sepeda motor. Dulu banyak yang isi Pertamax, sekarang sebagian besar beralih ke Pertalite,” ujarnya.


Menurutnya, sejak kenaikan harga diberlakukan, volume penjualan Pertalite meningkat, sementara pembelian Pertamax justru menurun.
Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengeluaran masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi. Padahal selama ini sebagian pengguna Pertamax berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih mampu membeli BBM nonsubsidi.


Kini warga berharap pemerintah dapat kembali mengevaluasi kebijakan harga BBM, agar tidak semakin membebani masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, warga mengaku harus semakin cermat mengatur pengeluaran, termasuk urusan bahan bakar kendaraan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. (bug)

Direncanakan Mulai 2027, Museum Tematik Diperkirakan Butuh Anggaran Rp30 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Direncanakan Mulai 2027, Museum Tematik Diperkirakan Butuh Anggaran Rp30 Miliar
Dua orang pengunjung tengah melihat koleksi Museum NTB, baru-baru ini. Museum NTB akan dijadikan museum tematik dengan kebutuhan anggaran diprediksi mencapai Rp30 miliar.(Suara NTB/sib)


Mataram (ekbisntb.com) – Transformasi Museum Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi museum tematik direncanakan mulai terealisasi pada tahun 2027. Proyek ini didanai kolaboratif menggunakan anggaran revitalisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek strategis ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp30 miliar.


Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa anggaran pembangunan museum tematik tersebut, akan dibagi untuk dua fokus utama. Pendanaan dari pusat melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan dialokasikan untuk penataan ruang pameran (tata pamer).


Sementara itu, anggaran daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, akan digunakan untuk memugar tampilan depan museum.


Sebagai langkah awal, pihak Dinas PUPR dilaporkan telah melakukan survei lapangan untuk merancang perubahan wajah depan museum tersebut.


“Nah, untuk pembangunan museum tematik, informasinya tahun depan itu akan dianggarkan karena akan dimasukkan dalam Renstra kita di tahun 2027,” ujar Nuralam.

Nuralam memaparkan, konsep tematik ini, Museum NTB tidak hanya sekedar memajang benda atau artefak kuno, melainkan juga mengangkat sejarah literatur melalui naskah kuno.


Ia mencontohkan, koleksi manuskrip tentang wayang nantinya akan disandingkan langsung dengan fisik wayang yang diceritakan di dalam naskah tersebut.


“Jadi, antara narasi arsip itu dengan bendanya itu akan terkoneksi,” terang Nuralam.


Rancangan museum tematik ini, dipastikan mengacu pada standar nasional. Dengan demikian, kualitas bangunan serta tata ruang pamerannya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan edukasi publik sekaligus pelestarian budaya secara optimal.


Transformasi ini juga menegaskan posisi penting Museum NTB, dalam program pemerintah, sebab proyek tersebut telah tercantum sebagai Kegiatan Strategis (KS) ke-56 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB periode 2025–2029. (sib)

Dana Tersendat, 18 Dapur MBG di Bima Hentikan Layanan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petugas SPPG menaikan menu MBG ke atas mobil pada, Jumat (12/6). Sejumlah 14 SPPG di Kabupaten Bima menghentikan operasional sementara, karena belum mendapatkan pembayaran dari Badan Gizi Nasional.(Suara NTB/hir)


Bima (ekbisntb.com) – Persoalan pencairan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bima. Dari sekitar 40 dapur yang belum menerima pencairan anggaran, 18 diantaranya terpaksa menghentikan pelayanan sejak 8 Juni 2026, karena tidak lagi memiliki biaya operasional.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bima, Bohri menjelaskan penghentian layanan tersebut bukan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, dapur-dapur itu berhenti atas keputusan pengelola karena dana operasional belum diterima dari pemerintah pusat.


Ia mengatakan, jumlah SPPG yang belum menerima pencairan dana sebenarnya lebih banyak dari 18 unit. Namun, sebagian pengelola masih mampu menjalankan pelayanan dengan menggunakan dana cadangan yang tersedia.


“Kalau yang belum terima uangnya banyak, lebih dari 18. Hanya saja mereka masih menggunakan kasnya sendiri barangkali untuk operasional itu. Jadi yang tidak punya kas sama sekali sehingga memberhentikan pelayanan itu 18 dapur,” ujarnya, Jumat (12/6).


Ia menjelaskan, informasi mengenai jumlah SPPG yang terdampak merupakan hasil koordinasi Satgas MBG Kabupaten Bima dengan BGN. Satgas daerah tidak memiliki akses langsung terhadap sistem pencairan anggaran sehingga perkembangan terbaru diperoleh dari pihak BGN.


Berdasarkan informasi yang diterima Satgas, proses pencairan dana saat ini sedang diselesaikan. Dapur SPPG yang menghentikan pelayanan diperkirakan dapat kembali beroperasi setelah dana operasional diterima.


“K atanya sehari dua hari ini sudah selesai proses itu dan menunggu uang. Kemungkinan minggu depan ini mulai beroperasi. Nanti akan di-update lagi informasinya sama teman-teman dari BGN,” kata Bohri.


Sebanyak 18 SPPG yang menghentikan pelayanan tersebar di Palibelo Bre, Wawo Maria, Sape Bugis 2, Lambu Rato, Monta Tangga 2, Lambu Sumi, Bolo Rasabou, Bolo Sondosia 2, Langgudu Rupe, Langgudu Laju, Parado Paradowane, Sape Sangia, Woha Risa, Langgudu Doro O’o, Monta Sakuru, Wawarada, Woha Rabakodo 1, dan Ambalawi Nipa.


Sebelumnya, Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menyebutkan sebanyak 195 SPPG di NTB, belum dapat beroperasi sejak 8 Juni 2026 akibat persoalan pencairan dana. Jumlah itu terdiri atas delapan SPPG di Kota Mataram, 30 di Lombok Barat, 44 di Lombok Timur, 42 di Lombok Tengah, 14 di Lombok Utara, enam di Kota Bima, 40 di Kabupaten Bima, empat di Dompu, dua di Sumbawa, dan lima di Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi di Kabupaten Bima menjadi bagian dari persoalan serupa yang terjadi di sejumlah daerah di NTB sambil menunggu penyelesaian pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. (hir)

Harga Kebutuhan Pokok Diklaim Masih Terkendali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tampak ibu–ibu mengantre untuk membeli gas elpiki 3 kilogram di Desa Matua, Kecamatan Woja, Jumat (12/6). Harga kebutuhan pokok di Dompu, diklaim masih stabil meskipun terjadi kenaikan BBM.


Dompu (ekbisntb.com) – Kondisi ekonomi nasional dan global pasca perang di Iran secara perlahan mulai dirasakan dampaknya di Kabupaten Dompu. Beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan, tetapi masih dapat dikendalikan.


Kenaikan sejumlah barang tertentu ini sebagai dampak dari menguatnya nilai tukar dolar, sehingga menyebabkan biaya impor bahan baku tertentu meningkat. Begitu juga dengan kenaikan biaya energi dan distribusi disebabkan oleh harga di tingkat konsumen.


“Tidak semua komoditas mengalami kenaikan karena faktor tersebut, sebab ada juga yang dipengaruhi oleh musim panen, ketersediaan stok, dan mekanisme permintaan serta penawaran,” jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, Ir. H. Armansyah, M.Si, Jumat (12/6).


Disperindag Kabupaten Dompu, kata H Armansyah, terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok. Pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait, untuk mendorong kelancaran distribusi. “Sehingga pasokan tetap terjaga dan kenaikan harga tidak membebani masyarakat secara berlebihan,” ungkapnya.


Armansyah menyampaikan, bahan sembako di Dompu sejauh ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari stok di tingkat distributor seperti minyak goreng, beras, gula, dan telur masih aman.


Meskipun harga barang pokok belum berpengaruh signifikan, tetapi harga material bangunan mengalami kenaikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan stok semen kosong, sehingga harus didatangkan dari Kabupaten Sumbawa. “Tidak ada kapal pengangkut semen di Bima, karena sedang sibuk angkut jagung, makanya kita datangkan dari Sumbawa. Sehingga naik biaya angkut dari Sumbawa ke Dompu. Makanya harga semen juga naik,” kata H. Mansyur, salah seorang pedagang bahan bangunan di Dompu. (ula)

Pasca-Kenaikan BBM, Pemkot Mataram akan Lakukan Penyesuaian Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pasca-Kenaikan BBM, Pemkot Mataram akan Lakukan Penyesuaian Anggaran
H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini, BBM jenis Pertamax melonjak drastis dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah Kota Mataram akan melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi operasional kendaraan.


Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri ditemui pada, Jumat (12/6/2026) mengatakan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax belum terlihat dampaknya di instansi pemerintah. Akan tetapi, pihaknya berkomitmen melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.


Secara langsung dampak kenaikan BBM berpengaruh terhadap operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran. “Kalau dampaknya sekarang ini belum dirasakan. Tetapi operasional kendaraan di beberapa instansi jelas akan terganggu,” katanya.


Ia mengakui bahwa pimpinan organisasi perangkat daerah menggunakan kendaraan dinas untuk operasional. Dengan efisiensi anggaran diharapkan kepala dinas menggunakan kendaraan pribadi. Pertimbangannya adalah mobilitas tidak terlalu padat dan jarak tempuh terjangkau.


Untuk kenaikan BBM jenis Pertamax lanjutnya, pihaknya akan melakukan penyesuaian anggaran. Penyesuaian anggaran dinilai tidak terlalu signifikan karena Pertamax naik pada pertengahan tahun. “Saya kira tidak mengganggu postur anggaran karena kenaikan BBM di pertengahan tahun,” jelasnya.


Sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran khususnya pembelian BBM. Sekda mengatakan, kendaraan dinas yang rusak ringan dan rusak berat di kelurahan, kecamatan sampai di organisasi perangkat daerah ditarik. Tujuannya agar biaya pemeliharaan maupun bahan bakar tidak membengkak. “Kendaraan dinas yang rusak ringan dan berat sudah ditarik semua,” ujarnya.


Sekda mengharapkan kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM jenis Pertamax tidak mengganggu postur anggaran pemerintah daerah, sehingga operasional kendaraan dengan baik. “Iya, mudah-mudahan tidak ada dampak yang terlalu signifikan,” demikian kata Sekda. (cem)

Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, Dinas PUPR Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinas PUPR Kota Mataram akan melanjutkan pembangunan Kantor Wali Kota di Jalan Gajahmadha, Kelurahan Jempong Baru. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan mempengaruhi harga material, sehingga perlu menghitung ulang kebutuhan anggaran. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, perlu menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk pembangunan kantor wali kota. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat menaikan harga bahan bakar minyak dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga material bangunan.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning ditemui pada, Jumat (12/6/2026) mengatakan, pihaknya masih tarik ulur dengan penyusunan anggaran untuk pembangunan kantor wali kota. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dikhawatirkan mempengaruhi harga material bangunan. “BBM ini sudah dua kali naik. Jangan sampai harga barang yang lain juga naik,” kata Lale.


Ia mengkhawatirkan apabila telah mematok harga material tetapi terjadi kenaikan signifikan, justru berpengaruh terhadap rencana anggaran belanja. Oleh karena itu, pihaknya harus menghitung ulang kebutuhan anggaran selama tiga tahun penganggaran.


Lale menyebutkan kebutuhan anggaran pembangunan kantor wali kota sekitar Rp180 miliar. Anggaran pembangunan kantor ini menggunakan tahun anggaran jamaq (multi years). “Kita perlu hitung ulang lagi. Jangan sampai sudah divonis harga segini justru harga material naik,” ujarnya.


Dikatakan, kemungkinan meningkatkanya anggaran pembangunan sangat berpeluang. Tetapi tergantung dari amandemen perjanjian kerja sama (MoU), apakah memungkinkan ditambah anggaran atau sebaliknya. Apabila tidak memungkinkan anggaran ditambah, maka solusinya adalah menunda atau penyesuaian terhadap pekerjaan.


Misalnya sebut Lale, pekerjaan yang tidak berpengaruh terhadap konstruksi fisik seperti pembangunan landscape di bagian belakang kantor. Seandainya kebutuhan anggarannya menggunakan aspal bisa diubah menggunakan pavin blok. “Kalau tidak memungkinkan anggaran ditambah. Kita bisa menunda pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu konstruksi lainnya,” pungkasnya.


Di satu sisi, Lale mengatakan review dokumen perencanaan anggaran belum bisa diekspose di Kejaksaan maupun Inspektorat. Pihaknya harus memastikan harga perkiraan sementara sehingga bisa diserahkan untuk direview. HPS belum dikeluarkan karena volume masih dihitung oleh managemen konstruksi.


Kendati demikian, Lale menargetkan tender proyek strategis Kota Mataram bisa segera dilaksanakan pasca memastikan harga material tidak naik signifikan, agar tidak terjadi gejolak pada saat pengerjaan fisik. (cem)

Bank Indonesia: Uang Mainan Bisa Berisiko Hukum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, dari pedagang pasar, tukang parkir, hingga lingkup pemerintahan oleh tim dari Bank Indonesia NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas mengungkapkan risiko hukum bagi penyalahgunaan uang kertas mainan.


Uang mainan seharusnya tidak dibuat dengan gambar, ukuran, maupun karakteristik yang menyerupai uang rupiah asli. Menurutnya, perbedaan yang jelas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.


“Uang mainan seharusnya jangan memiliki gambar atau ukuran yang sama dengan uang rupiah. Karena itu menjadi rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat,” ujar Hario.


Karater uang mainan yang beredar di pasaran pada umumnya memiliki ciri yang berbeda dengan uang rupiah. Selain terdapat tulisan “uang mainan”, gambar yang digunakan biasanya tidak menyerupai tokoh pahlawan maupun desain resmi rupiah.


“Setahu saya, uang mainan itu ada tulisan uang mainan dan gambarnya juga tidak sama. Biasanya menggunakan gambar tokoh kartun atau gambar lain yang berbeda dengan uang rupiah,” katanya.


Namun persoalan muncul ketika uang mainan yang menyerupai rupiah digunakan dalam transaksi untuk membeli barang atau jasa. Dalam kondisi tersebut, penggunaan uang mainan tidak lagi dianggap sekadar permainan, melainkan dapat masuk dalam kategori tindak pidana penipuan.


“Kalau uang mainan digunakan sebagai mainan, tentu berbeda. Tetapi ketika digunakan untuk bertransaksi membeli barang dengan seolah-olah itu uang asli, di situ sudah muncul unsur penipuan dan bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.


Hario mengatakan, langkah utama yang terus dilakukan Bank Indonesia adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali keaslian uang rupiah. Menurutnya, BI tidak mengajarkan masyarakat mengenali uang palsu, melainkan mengenali ciri-ciri uang rupiah yang asli.


“Yang kami sosialisasikan adalah ciri-ciri keaslian rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu. Kalau masyarakat memahami ciri-ciri uang asli, maka mereka akan lebih mudah mengetahui apabila ada uang yang diragukan keasliannya,” jelasnya.


BI selama ini mengampanyekan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk mengenali keaslian rupiah.


Melalui metode itu, masyarakat dapat memeriksa berbagai unsur pengaman yang terdapat pada uang rupiah, mulai dari hasil cetak yang terasa kasar pada bagian tertentu, tanda air (watermark), benang pengaman, hingga gambar saling isi yang terlihat saat diterawang.
“Kalau ciri-ciri yang harus dilihat, diraba, dan diterawang itu ada semua, maka uang tersebut asli. Sebaliknya, jika unsur-unsur itu tidak ditemukan, maka patut diragukan keasliannya, termasuk jika yang ditemukan ternyata uang mainan,” ujarnya.


Ia menegaskan, uang mainan umumnya tidak memiliki fitur keamanan sebagaimana uang rupiah asli.


“Kalau uang mainan mungkin sekilas gambarnya mirip. Tapi apakah ada tanda air? Apakah ada unsur pengaman? Apakah kualitas cetaknya sama? Saya yakin tidak ada,” katanya.


Hario menilai produsen uang mainan sebaiknya menghindari penggunaan desain yang terlalu menyerupai uang rupiah. Perbedaan yang jelas, baik dari sisi gambar, warna, ukuran, maupun tulisan, diperlukan agar masyarakat tidak mudah terkecoh.


Menurutnya, uang mainan idealnya tidak mencantumkan elemen-elemen yang identik dengan rupiah, termasuk nama Bank Indonesia maupun desain yang menyerupai uang resmi negara.


“Paling tidak gambarnya dibedakan, ukurannya dibedakan, dan tidak menggunakan elemen-elemen yang identik dengan uang rupiah. Dengan begitu tidak mudah disalahgunakan,” ujarnya.


Ia mengakui bahwa selama uang tersebut memang diproduksi dan digunakan sebagai mainan, ruang penindakannya menjadi terbatas. Namun apabila digunakan untuk menipu atau mengelabui masyarakat dalam transaksi, maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.


Dalam upaya mencegah peredaran uang palsu maupun penyalahgunaan uang yang menyerupai rupiah, BI terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. (bul)

Harga BBM Naik, Perputaran Ekonomi Bisa Melambat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
M. Firmansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Keputusan pemerintah untuk menaikkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan daya beli, memperlambat perputaran ekonomi daerah, hingga meningkatkan kerentanan ekonomi kelompok masyarakat kelas menengah.


Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, mengatakan dampak kenaikan BBM non-subsidi akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menggunakan jenis BBM tersebut, terutama kelompok menengah yang memilih Pertamax atau produk sejenis dengan pertimbangan kualitas bahan bakar yang lebih baik bagi kendaraan mereka.


Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM non-subsidi yang sebenarnya masih memenuhi syarat menggunakan BBM jenis itu, kemungkinan akan beralih untuk mengurangi beban pengeluaran.
“Ketika banyak kalangan menengah menggunakan Pertamax karena pertimbangan mesin kendaraan yang lebih baik, sementara sebenarnya mereka masih berhak menggunakan Pertalite, maka ada kemungkinan mereka beralih menggunakan Pertalite. Ini yang perlu diantisipasi karena penggunaan Pertalite bisa meningkat,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 12 Juni 2026.


Selain mendorong perpindahan konsumsi BBM, kenaikan harga energi juga akan memengaruhi pola belanja rumah tangga. Sebagian pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli barang dan jasa akan dialihkan untuk menutupi kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan energi.


Akibatnya, konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan akan menurun.


“Ketika harga BBM naik, maka ruang belanja masyarakat untuk barang dan jasa lainnya akan berkurang. Pada akhirnya perputaran ekonomi menjadi lebih lambat,” jelasnya.


Dampak tersebut dinilai semakin berat karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan. Selain kenaikan harga BBM, masyarakat juga harus menghadapi potensi kenaikan harga berbagai komoditas akibat meningkatnya biaya distribusi. Di saat yang sama, Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate yang berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan menahan laju konsumsi.


Dalam situasi seperti ini, Firmansyah menilai kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak.


Pasalnya, selama ini berbagai program perlindungan sosial pemerintah lebih banyak menyasar kelompok miskin dan rentan miskin, sementara kelas menengah belum memiliki mekanisme perlindungan yang memadai ketika menghadapi tekanan ekonomi.


“Biasanya kelompok miskin masih memiliki bantalan berupa bantuan sosial dan berbagai program subsidi. Sementara kelas menengah belum memiliki mekanisme perlindungan seperti itu. Karena itu mereka juga memiliki risiko ekonomi yang cukup besar ketika pengeluaran rutin terus meningkat,” katanya.


Menurutnya, apabila tekanan ekonomi tersebut membuat kelas menengah mengurangi konsumsi sehari-hari, maka dampaknya akan terasa langsung terhadap perekonomian daerah. Sebab, kelompok ini merupakan salah satu motor utama konsumsi domestik yang selama ini menggerakkan aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional maupun usaha mikro dan kecil.


“Kalau belanja rutin mereka berkurang, tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi daerah. Karena kelas menengah inilah yang banyak berbelanja di pasar, warung-warung, dan berbagai sektor usaha lainnya,” ujarnya.


Meski demikian, Firmansyah menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Pertalite setidaknya dapat mengurangi tekanan terhadap kelompok masyarakat bawah. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan konsumsi Pertalite akibat perpindahan pengguna BBM non-subsidi.


“Pertalite tidak naik, itu cukup membantu. Hanya saja pemerintah perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan penggunaan Pertalite sebagai dampak kenaikan BBM non-subsidi,” katanya.


Apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah, Firmansyah menekankan pentingnya menjaga agar beban masyarakat tidak semakin bertambah, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini.


Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya menghindari kebijakan yang dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat, seperti menaikkan pajak daerah atau retribusi.


Selain itu, daerah perlu memperkuat kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.


“Sebisa mungkin pemerintah daerah jangan menambah beban pengeluaran masyarakat. Misalnya dengan tidak menaikkan pajak atau retribusi daerah. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat produksi kebutuhan masyarakat di daerah agar harga-harga tetap terkendali,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini penting untuk mencegah lonjakan harga yang dapat memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat.


“Pastikan pasokan kebutuhan pokok aman. Karena jika kenaikan BBM diikuti gangguan pasokan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, maka tekanan terhadap masyarakat akan semakin besar,” kata Firmansyah.


Di tengah berbagai tekanan tersebut, menjaga daya beli masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi NTB tetap bergerak. Sebab, konsumsi rumah tangga selama ini masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah. Jika daya beli terus melemah, maka target pertumbuhan ekonomi maupun upaya pengurangan kemiskinan berpotensi menghadapi tantangan yang semakin berat. (bul)

Dolar AS Menguat, Pengusaha Kapal Penyeberangan Minta Pemerintah Segera Sesuaikan Tarif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Firman Dandy (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kondisi usaha angkutan penyeberangan saat ini semakin berat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan tekanan besar terhadap biaya operasional perusahaan angkutan penyeberangan.


Berdasarkan nilai kurs per 12 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada pada kisaran jual Rp 17.937,0 per dolar Amerika Serikat.


Bagi pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Gapasdap, situasi ini semakin menyulitkan.


Ketua DPC Gapasdap Lembar, Firman Dandy menilai, kondisi ini berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya yang sangat bergantung pada mata uang asing.


Karena pada saat yang sama, harga minyak dunia juga masih berada pada level tinggi, yaitu sekitar US$94 per barel.


“Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat,” ungkap Kepala Cabang Dharma Lautan Utama (DLU) Lembar ini, Jumat, 12 Juni 2026.


Lebih lanjut ia menjelaskan, biaya operasional kapal terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan perusahaan relatif tidak berubah karena tarif angkutan penyeberangan hingga saat ini belum disesuaikan.


“Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” terangnya.


Firman merinci, harga suku cadang kapal naik sekitar 30% hingga 40%, oli naik hingga 60%, sementara biaya pengedokan kapal juga meningkat sekitar 20%, sebagaimana disampaikan oleh IPERINDO sebagai asosiasi galangan kapal. Kondisi tersebut secara otomatis semakin memperbesar tekanan terhadap perusahaan angkutan penyeberangan.


“Saat ini, tarif yang berlaku sudah tertinggal jauh dari perhitungan Harga Pokok Produksi atau HPP,” tandasnya.


Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019 yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP sebagai fasilitator pelabuhan, pihak asuransi, dan asosiasi angkutan penyeberangan, tarif angkutan penyeberangan saat ini masih kurang sebesar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya.


Apabila dihitung dengan kondisi nilai tukar rupiah saat ini, berbagai komponen biaya otomatis mengalami kenaikan, maka selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

“Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya,” jelasnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan angkutan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran.


Namun di sisi lain, Khoiri menegaskan bahwa tarif sebagai sumber pendapatan utama perusahaan belum mencerminkan biaya operasional yang sesungguhnya. Kondisi ini menurutnya tidak dapat dibiarkan terlalu lama karena berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran.
“Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional,” ucapnya.


Apalagi saat ini, rute Lembar-Padangbai terdapat 26 kapal, 21 kapal operasi atau sehari hanya operasi 13 kapal. Selebihnya off menunggu hari operasi. (bul)

Kebutuhan BBM Nelayan Lombok Timur Tercukupi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kebutuhan BBM Nelayan Lombok Timur Tercukupi
SPBUN Labuhan Haji yang dikelola oleh PT Energi Selaparang. Kebutuhan BBM untuk nelayan di Lombok Timur dinilai telah tercukupi dengan kuota yang diberikan Pertamina. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat, dinilai telah tercukupi dengan kuota yang diberikan Pertamina. Berdasarkan data terkini, kebutuhan riil BBM nelayan per bulan mencapai sekitar 400 kiloliter (KL), sementara kuota yang disalurkan melebihi angka tersebut.


Kepala Bagian Jasa dan Energi PT Energi Selaparang, Mutia Wardani, menjelaskan, kuota BBM jenis Pertalite yang diberikan Pertamina saat ini sebesar 488 KL per bulan. Rinciannya, untuk SPBN Tanjung Luar sebanyak 240 KL dan SPBUN Labuhan Haji sebanyak 248 KL. Adapun kuota Biosolar yang disalurkan mencapai 64 KL per bulan.


“Untuk kuota bulanan kedua SPBUN saat ini sudah mencukupi kebutuhan BBM nelayan di Lombok Timur,” ujar Mutia, Jumat (12/6) menjawab Suara NTB via ponselnya.


Mutia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemenuhan kuota BBM nelayan ke depan. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan ini belum dirasakan oleh para nelayan. Pasalnya, nelayan hanya menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, sedangkan kenaikan hanya berlaku untuk BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex.
“Untuk BBM yang mengalami kenaikan sejauh ini kan hanya BBM non subsidi. Jadi belum terasa dampaknya bagi nelayan,” pungkasnya.

Penyesuaian Kuota Biosolar

Diketahui, beberapa hari sebelumnya sempat terjadi aksi demo dari nelayan Tanjung Luar yang meminta tambahan bahan bakar jenis Biosolar. Mutia mengakui bahwa pada bulan Mei lalu terjadi pengurangan kuota Biosolar dari yang semula 72 KL menjadi 40 KL. Padahal, musim tangkap nelayan biasanya mengalami lonjakan mulai bulan Mei hingga Oktober.


“Kuota 40 KL kemarin hanya bisa memenuhi kebutuhan di minggu pertama bulan Mei saja, sedangkan untuk tiga minggu setelahnya menjadi kekhawatiran kelangsungan melaut nelayan,” jelas Mutia.


Setelah dilakukan koordinasi dengan Pertamina, pihaknya menyetujui untuk menyesuaikan kebutuhan BBM nelayan dengan menambahkan kuota Biosolar di bulan Mei menjadi 64 KL. Dengan penyesuaian ini, kebutuhan BBM nelayan Lombok Timur untuk jenis Biosolar pun kembali terpenuhi.


Hingga saat ini, distribusi BBM di kedua SPBUN terus berjalan lancar dan diharapkan mampu mendukung produktivitas nelayan, terutama menghadapi puncak musim tangkap yang berlangsung hingga Oktober mendatang. (rus)

1...207208209...1,077Halaman 208 dari 1,077