Mataram (ekbisntb.com) – Upaya memperluas pasar wisatawan domestik terus dilakukan pelaku industri pariwisata NTB. Salah satunya melalui kegiatan business matching dan promosi pariwisata NTB yang digelar di Yogyakarta pada Senin, 13 Juli 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari pelaku industri pariwisata di Yogyakarta. Acara turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama sekitar 80 perusahaan buyer dari Yogyakarta dan sekitarnya.
Ketua BPPD NTB, NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring bisnis antara pelaku industri pariwisata NTB dan Yogyakarta, terutama dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan melalui penerbangan langsung Yogyakarta-Lombok.
“Target BPPD NTB melalui kegiatan ini adalah membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan industri pariwisata di Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB melalui penerbangan langsung Jogja-Lombok,” ujarnya.
Sebanyak 15 pelaku industri pariwisata dari NTB ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari biro perjalanan wisata, hotel, pengelola destinasi, hingga pelaku usaha pariwisata lainnya yang menawarkan berbagai paket wisata unggulan di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Dalam kegiatan itu, NTB memperkenalkan beragam destinasi unggulan yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan, mulai dari kawasan Mandalika, Gunung Rinjani, dan gili-gili di Lombok hingga destinasi di Pulau Sumbawa seperti Pulau Moyo, Teluk Saleh dengan wisata hiu paus, Lakey di Dompu, serta potensi wisata budaya dan alam di Bima.
Menurut Sahlan, memperkenalkan kekayaan destinasi di Lombok dan Sumbawa merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjadikan NTB semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
“Menjadikan NTB mendunia adalah ikhtiar kita bersama dengan berbagai cara, termasuk melalui promosi pariwisata yang dilakukan BPPD dengan mengenalkan potensi wisata Lombok dan Sumbawa kepada pasar yang potensial seperti Yogyakarta,” katanya.
Antusiasme para buyer selama kegiatan berlangsung dinilai cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya pertemuan bisnis yang terjadi antara pelaku industri NTB dan perusahaan-perusahaan di Yogyakarta.
Dari hasil business matching tersebut, tercatat potensi transaksi yang berhasil dibukukan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Capaian ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara industri pariwisata NTB dan Yogyakarta sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang semakin mudah dijangkau melalui konektivitas penerbangan langsung.(bul)
Promosi Pariwisata NTB di Yogyakarta Raup Potensi Transaksi Rp6 Miliar
Direncanakan Jadi Kawasan Premium, Puluhan Investor Lirik Kawasan Timur The Mandalika
Praya ( EKBIS NTB) – Kawasan bagian timur kawasan The Mandalika oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) direncanakan menjadi kawasan premium dengan kehadiran berbagai fasilitas pariwisata kelas dunia nantinya.
Tidak kurang dari 20 investor mulai melirik dan telah menyatakan minat untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Beberapa fasilitas pariwisata mewah yang akan dibangun di kawasan timur kawasan The Mandalika tersebut mulai dari lapangan golf hingga hotel bintang 5 plus.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, di Kawasan The Mandalika, Minggu (13/7/2026). Ia menjelaskan, Kawasan The Mandalika dibagi menjadi tiga zona pengembangan. Dengan zona barat akan dijadikan sebagai pusat keramaian. Dengan kehadiran berbagai fasilitas wisata termasuk olahraga.
Kemudian zona tengah dijadikan sebagai pusat olahraga otomotif dengan keberadaan Sirkuit Internasional Mandalika. Sekaligus sebagai pendorong pengembangan Kawasan The Mandalika. “Adapun zona timur itu memang akan dijadikan sebagai daerah premium dengan kehadiran fasilitas pariwisata mewah di dalamnya,” sebut Fajar.
Dengan begitu, di kawasan timur tidak akan begitu banyak aktivitas masyarakat di sana nantinya, karena sifat kawasannya lebih eksklusif. Hanya bagi wisatawan yang memang membutuhkan ketenangan saja yang akan beraktivitas di Kawasan tersebut. “Ibaratnya, kawasan timur Kawasan The Mandalika ini akan menjadi Nusa Dua-nya Lombok,” ujarnya memberi gambaran.
Terkait pembangunan fasilitas di Kawasan tersebut, Fajar mengatakan saat ini sudah mulai bergerak. Sudah ada beach club yang terbangun. Kemudian di tahun 2027 mendatang direncanakan lapangan golf akan mulai dibangun.
Dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pariwisata berupa hotel bintang 5 ke atas. “Secara umum aktivitas pembangunan di Kawasan The Mandalika terus bergerak,” imbuhnya.
Karena diakui atau tidak Kawasan The Mandalika saat ini semakin dikenal dan trending di dunia. Salah satu pemicunya yakni gelaran ajang MotoGP yang tahun ini akan memasuki penyelenggaraan yang kelima ditambah berbagai event lainnya.
Di tempat yang sama Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Lu Ernik Ernawati mengapreasi perkembangan yang dialami Kawasan The Mandalika. Ia pun berharap Kawasan The Mandalika bisa terus berkembang dengan kehadiran berbagai inovasi di dalamnya. Tidak kalah penting, dukungan dari semua pihak di daerah ini harus terus diberikan supaya Kawasan The Mandalika benar-benar memberi dampak positif bagi daerah ini.
“Tidak mudah memang. Tapi selama ada dukungan dari semua pihak kita yakin Kawasan The Mandalika akan bisa jauh berkembang lagi,” sebutnya seraya berharap pengembangan yang dilakukan jangan hanya berfocus untuk kalangan tertentu saja. Kawasan The Mandalika harus bisa menjadi Kawasan yang inklusif yang bisa diakses oleh semua elemen. Tidak hanya kalangan atas saja. (kir)
Warga Desa Lingkar Bendungan Meninting Diberikan Bantuan Paket Sembako Presiden
Giri Menang (EKBIS NTB) – Warga yang tinggal di daerah lingkar Bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar) diberikan bantuan paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto. Terdapat empat desa yang menerima bantuan sembako ini, diantaranya Bukit Tinggi, Gegerung, Dasan Geria, dan Penimbung.
Bantuan paket sembako Presiden ini tindak lanjut pasca-kunjungan Presiden pada peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat, Jumat (10/7/2026) lalu. Kades Bukit Tinggi, Ahmad Muttakin pada Senin (13/7/2026) mengatakan, empat desa yang diberikan bantuan paket sembako Presiden ini. Untuk desanya, terdapat 1.070 paket bantuan Presiden diberikan sesuai jumlah KK warganya.
“Bantuan ini bentuk sumbangsih (oleh-oleh) pak Presiden kepada warga yang biasa dilakukan setiap kunjungan kerja,” ujarnya.
Paket bantuan itu berisi tujuh jenis, seperti beras 2,5 kilogram, blueben, susu, kopi, teh, gula dan sarden. Isi paket bantuan ini berbeda-beda ditiap desa, karena di desa lain diberikan minyak.
Bantuan ini tentu membantu warganya ditengah kondisi ekomoni sulit ini. Pemberian bantuan ini disampaikan ke Sekretariat Negara jauh-jauh hari sebelum Presiden turun ke desa itu, apa jenis bantuan yang bisa diberikan ke warga.
“Alhamdulillah sembako ini oleh-olehnya,” imbuhnya.
Terpenting hadiah dari Presiden, dengan kepastian rencana pembangunan bypass Lembar – Kayangan yang segera direalisasikan. Karena seperti pengakuan Presiden, bahwa masih banyak hutang ke warga NTB karena tiga kali Pilpres, presiden tetap menang di NTB. Khusus di desanya sendiri, beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, pengelolaan pariwisata, fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya.
Hal senada disampaikan Kades Gegerung, Harun mengatakan bahwa desanya menerima bantuan sembako dari Presiden sebanyak 2.500 paket. “Itu bantuan langsung dari bapak Presiden,” jelasnya.
Paket bantuan ini berisi beras 5 kilogram, Gula 1 Kilogram, minyak goreng 1 botol (1 liter). Penyaluran pun telah dilakukan pihaknya pada Senin pagi di kantor Desa setempat. Informasi pemberian paket bantuan itu dari Sekretariat Negara, sehari sebelum kunjungan Presiden ke Bukit Tinggi. Pihaknya ditelpon untuk dimintai data jumlah KK warganya. (her)
Konflik Timur Tengah Sebabkan Penumpang di BIZAM Menurun
Mataram ( EKBIS NTB) – Eskalasi yang sempat memanas di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran menyebabkan penumpang di Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM) Kabupaten Lombok Tengah menurun sekitar satu persen. Penurunan penumpang ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan daerah lain.
Demikian disampaikan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Aidil Philip Julian, Senin, 13 Juli 2026.
Ia mengatakan NTB tidak terdampak langsung konflik yang terjadi di kawasan Teluk yang sempat memanas beberapa waktu lalu.
“Saya pikir untuk Lombok Airport, penumpangnya sekitar 99 persen. Turun hanya 1 persen. Kita belum terpengaruh besar. Alhamdulillah Lombok ini teman-teman semua mempromosikan (destinasi, red) secara langsung,” ujarnya.
Begitu pun dengan kenaikan harga tiket pesawat yang disebabkan meningkatnya harga avtur, ia mengaku tidak mengganggu lalu lintas di bandara, termasuk dengan kunjungan ke NTB. “Naiknya kan masih dalam tahap wajar. Naiknya masih belum tinggi banget,” ucapnya.
Sementara itu, menyinggung soal persiapan bandara menyambut MotoGP 2026, Aidhil mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai persiapan MotoGP. Menurutnya, pembahasan akan dimulai dalam waktu dekat dengan Pemerintah Provinsi sebagai leading sektor.
“Belum ada, ya. Belum ada. Tapi nanti. Pembahasannya akan dimulai dalam waktu dekat ini. Khusus untuk persiapan,” katanya.
Meski begitu, pihaknya memastikan akan menyiapkan berbagai paket wisata akan disiapkan untuk mendukung perhelatan tersebut, mulai dari hotel, transportasi, hingga layanan pendukung lainnya. “Pasti akan ada paket-paket itu. Contoh, hotel menu. Terus kemudian transportasi,” tambahnya.
Karena jadwal MotoGP Mandalika masih sekitar tiga bulan lagi, hingga saat ini belum ada maskapai yang mengajukan penambahan slot penerbangan. Pengajuan tersebut diperkirakan akan mulai dilakukan menjelang periode penjualan tiket MotoGP.
Ia juga memastikan kapasitas Bandara Lombok masih sangat memadai untuk menampung tambahan penerbangan selama penyelenggaraan MotoGP. (era)
12 Desa di KLU Terima Bantuan Keuangan Desa Berdaya
Tanjung (EKBIS NTB) – Sebanyak 12 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp300 juta dari Program Desa Berdaya Provinsi NTB. Saat ini, program tersebut sedang berproses dan diharapkan membantu mendorong mobilitas ekonomi di desa-desa sasaran.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., ME., Senin (13/7/2026).
Ia mengatakan, anggaran bantuan keuangan dari program Desa Berdaya sedang berproses. Pada tahun ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran kepada 12 desa. Mengingat terdapat 43 desa di Lombok Utara, pihaknya berharap bantuan serupa juga dapat diterima oleh desa-desa lain.
“Bantuan keuangan dari Provinsi untuk program Desa Berdaya kita dapat 12 Desa. Desa sudah kita fasilitasi pengajuan Proposal pencairan ke DPMPD Provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Atmaja, seluruh desa calon penerima sudah mengajukan persyaratan pencairan anggaran.
Jumlah dana bantuan sebesar Rp300 juta tersebut dinilai cukup besar untuk membantu keterbatasan keuangan desa. Pasalnya, pada tahun ini, Dana Desa yang dikelola semua Pemdes terpangkas untuk kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Ntb, bantuan keuangan Desa Berdaya tersebut dipastikan akan terealisasi tahun ini juga. Desa-desa yang mendapatkan alokasi, memiliki ruang untuk membuat program yang menyasar ketahanan pangan.
“Penggunaanya untuk pemberdayaan ekonomi desa, tergantung potensi desa masing-masing. Program Desa Berdaya untuk mendukung ketahanan pangan, seperti dalam bentuk peternakan ayam petelur, sapi dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara bagi desa yang memiliki potensi di bidang pariwisata, bantuan keuangan tersebut juga digunakan untuk memperkuat program pariwisata yang digagas desa setempat.
“Kami dari Dinas PMD Kabupaten melakukan fasilitasi terhadap percepatan realisasi serta mendorong agar Desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” pungkas Atmaja. (ari)
Masih Sisakan Utang Rp8 Miliar, Lombok Hospital Resmi Diserahkan ke Pemkab Lotim
Selong (EKBIS NTB) – Nasib Rumah Sakit Lombok Hospital di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) akhirnya menemukan titik terang. Fasilitas kesehatan yang dibangun oleh donatur asal Belanda, Vlok Foundation, resmi diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Penyerahan ini dilakukan karena Yayasan Dewan Masyarakat Sehat (DMS) selaku pengelola tak lagi mampu mengoperasikan rumah sakit tersebut. Salah satu kendala utama yang dibawa dalam proses serah terima ini adalah masih adanya utang sebesar Rp8 miliar.
Ketua Yayasan DMS, Dedi Supriadi, memaparkan bahwa utang Rp8 miliar tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan operasional dan pengadaan fasilitas. Rinciannya meliputi pengadaan alat kesehatan (alkes), penembokan, pembangunan taman, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pengadaan AC di lingkungan rumah sakit.
“Utang ini adalah piutang untuk kebutuhan medis dan non-medis. Kami berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikannya. Nilai pastinya nanti tergantung pada penilaian (upraisel) dari Pemda,” ujar Dedi menjawab Suara NTB, Senin (13/7/2026).
Bangunan Lombok Hospital sendiri didirikan pada tahun 2019 dengan dana pembangunan sekitar Rp5 miliar yang bersumber dari Vlok Foundation. Rumah sakit ini berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 75 are. Namun, operasionalnya terhenti setelah donatur utama dari Vlok Foundation meninggal dunia, sehingga yayasan tidak lagi mendapat suntikan dana dari Belanda.
“Vlok Foundation sudah menyerah dan tidak sanggup lagi membantu karena Lombok dianggap terlalu jauh. Kami memilih menghibahkan aset ini ke Pemda agar bangunan tetap bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Dedi.
Sejalan dengan penyerahan aset, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur perubahan status dan fungsi fasilitas tersebut. Sesuai aturan itu, Lombok Hospital secara resmi berubah nama dan akan difungsikan kembali sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. “Itu akan jadi Puskesmas Apitaik,” imbuhnya.
Dedi Supriadi juga menjelaskan bahwa tenaga medis yang selama ini bertugas di Lombok Hospital berstatus sebagai relawan kesehatan, bukan karyawan tetap. Hal ini membedakannya dengan rumah sakit komersial pada umumnya yang memberikan gaji kepada pegawainya.
“Ada sekitar 25 orang relawan kesehatan. Semua sudah berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sehingga tidak menjadi masalah dalam proses transisi ini,” pungkas Dedi.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, sebelumnya telah meninjau langsung bangunan yang sudah vakum selama dua tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa aset ini tidak akan dibiarkan terbengkalai dan akan dioptimalkan.
“Kondisinya memang sangat menyayangkan. Sayang sekali kalau sampai tidak kita berdayakan untuk kepentingan publik,” ujar Bupati.
Untuk tahap awal, bangunan eks rumah sakit ini akan difungsikan sebagai Puskesmas Skala Besar (Puskesmas Besar) yang akan melayani masyarakat di lima desa sekitar, yakni Desa Batik Papan, Telaga Waru, Apitaik, Teko, dan Anggaraksa. Ke depannya, layanan ini akan terintegrasi dengan Puskesmas Apitaik.
Dengan status Puskesmas, Pemkab Lotim akan menambah kapasitas ruang inap yang saat ini baru tersedia dua ruangan. Bupati menyebutkan bahwa peningkatan status menjadi Rumah Sakit Tipe D tetap terbuka di masa depan, seiring dengan penambahan fasilitas secara bertahap.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Zaidar Rohman ketika ditanya soal kesiapan Pemda untuk membayar Rp8 miliar dari pengalihan tersebut mengatakan belum ada perencanaan dari pemerintah. Sejauh ini baru rencana perubahan status Lombok Hospital menjadi puskemas yang sudah dilakukan dan Bupati sudah berkunjung ke lokasi beberapa waktu lalu. (rus)
Libur Musim Panas MotoGP, Veda dan Mario Aji Dijadwalkan Gelar Latihan di Sirkuit Mandalika
Praya (EKBIS NTB) – Balapan MotoGP tahun 2026 kini tengah memasuki masa libur musim panas pasca-GP Jerman yang berlangsung pada 10-11 Juli 2026. Para pembalap dari semua kelas pun direncanakan akan pulang ke negaranya masing-masing. Tidak terkecuali dua pembalap andalan Indonesia yang berlaga di MotoGP, Veda Ega Pratama serta Mario Aji.
Nantinya, di sela-sela libur balapan, kedua pembalap tersebut dijadwalkan akan mengelar latihan khusus di Sirkuit Internasional Mandalika. Selain untuk mengisi liburan, latihan khususnya tersebut dilakukan juga sebagai bagian dari persiapan menghadapi balapan seri ke-18 yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.
Harapannya, dengan persiapan yang jauh lebih matang kedua pembalap nasional tersebut bisa memperoleh hasil yang maksimal saat membalap di negaranya sendiri nantinya.
“Jadwal latihanya sedang dikoordinasikan. Tapi kalau soal izin dari Dorna sudah ada,” ungkap Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy R. Warokka, saat ditemui di Kawasan The Mandalika, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan, Dorna selaku penyelenggara ajang MotoGP tidak sembarangan memberikan kesempatan bagi pembalaap MotoGP untuk menggelar latihan. Meski itu latihan secara pribadi. Harus ada izin terlebih dahulu. Dan, saat latihan nanti pembalap tidak dibolehkan menggunakan sepeda motor yang digunakan saat balapan untuk latihan. Harus menggunakan motor yang berbeda.
Kalau soal izin penggunaan Sirkuit Internasional Mandalika sebagai tempat latihan, pihaknya menegaskan bisa digunakan kapan saja. Itu sebagai salah satu bentuk dukungan ITDC terhadap pengembangan pembalap nasional. Jadi kalau ada pembalap nasional yang mau menggunakan Sirkuit Mandalika sebagai tempat Latihan pihaknya sangat terbuka. Apalagi ini pembalap yang sedang berlaga di kelas MotoGP.
Pihaknya berharap dengan Latihan itu nantinya baik Veda maupun Mario Aji bisa benar-benar siap ketika menghadapi balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Mandalika. Sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal dikelasnya masing-masing. “Minimal bisa naik podium, apalagi bisa sampai juara, kenapa tidak,” tegas Troy.
Selain Veda dan Mario Aji, apakah ada pembalap lain yang akan ikut Latihan? Troy menegaskan sedang dikoordinasikan. Termasuk soal waktunya. Jadi soal berapa pemalap yang akan Latihan serta Waktu Latihan, belum bisa diekspos. “Nanti setelah semua fix akan diinformasikan Kembali,” ujarnya seraya menambahkan, selama latihan yang direncakan digelar dua hari, Sirkuit Internasional Mandalika akan ditutup sementara untuk event lainnya.
Hal ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya bagi para pembalap berlatih di Sirkuit Mandalika. (kir)
Troy R. Warokka (Suara NTB/kir)
Kondisi Daerah Penyangga Bendungan Meninting, 13 Hektare Lahan Tak Bisa Ditanami Akibat Belum Dibangun Irigasi
DESA Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merupakan daerah penyangga Bendungan Meninting. Daerah ini berbatasan langsung dengan Desa Bukit Tinggi, tempat Bendungan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto Jumat (10/7/2026). Namun, kondisi sejumlah dusun di Desa Gegerung tak seperti yang diharapkan warga setempat.
Pasalnya kendati dekat dengan Bendungan Meninting, warga mengeluhkan ada 13 hektare lahan mati suri akibat tidak disuplai air dari irigasi bendungan yang dibangun senilai Rp1,4 triliun itu. Seperti apa kondisi daerah ini, berikut liputan Suara NTB yang turun langsung ke lokasi.
Desa dengan jumlah tujuh dusun itu, pada bagian selatan, persisnya Dusun Orong Puncak dan Orong Utara berbatasan langsung dengan Bendungan Meninting. Daerah ini memiliki topografi banyak perbukitan dengan jumlah penduduk 5 ribu jiwa lebih. Penduduk di beberapa dusun perbatasan dengan bendungan itu, banyak yang tinggal di daerah perbukitan.
Rumah-rumah penduduk terpencar antara satu dengan yang lain. Warga di daerah ini memiliki mata pencaharian utama dari sektor pertanian, perkebunan dengan penghasilan utama padi, pisang dan aren.
Dulu sekitar di bawah tahun 2018, sebelum Bendungan meninting dibangun, petani di daerah itu cukup berhasil dari hasil pertanian, perkebunan, dan lainnya. Petani bisa menanam tiga kali tanam yang bersumber dari irigasi berlimpah.
Dari hasil panen itu pun mereka bisa mendapat rata-rata per hektar 5-6 ton. Dari hasil perkebunan juga cukup melimpah, seperti kopi dan kelapa, sehingga dari hasil panen itu, warga bisa membiayai kebutuhan sehari-hari.
Namun kini, kondisi itu berubah total. Warga tidak lagi menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian mereka. Pasalnya air irigasi yang sebelumnya menjadi sumber air pertanian, kini telah mati. Akibatnya, sekitar 13 hektare lahan pertanian di dua dusun itu pun mati, tidak bisa digarap oleh warga.
Kepala Desa Gegerung, Harun mengakui kondisi ini. “Keluhan soal irigasi lahan pertanian seluas 13 hektare ini ingin disampaikan warga pada Presiden saat kunjungan peresmian bendungan Meninting,” kata Harun, Senin (13/7/2026).
Lahan itu tidak bisa digarap petani semenjak dibebaskan lahan itu pada tahun 2018 atau sekitar tujuh tahun lalu. Areal irigasi yang sebelumnya menjadi sumber irigasi dibebaskan menjadi lokasi Bendungan Meninting, sehingga jaringan irigasinya tidak berfungsi lagi. “Sejak mulai pembebasan lahan dan pembangunan sekitar 2019 akhir,” sebutnya.
Akibatnya, warga yang biasa bercocok tanam tiga kali setahun, akhirnya tidak bisa menanam selama hampir 6-7 tahun lamanya. Daripada lahan itu menganggur, akhirnya warga pun terpaksa menanam palawija dan singkong, walaupun hasilnya tidak maksimal karena air tidak ada.
Dulunya sebelum lahan itu dibebaskan, lahan warga produktif karena daerah itu memiliki sumber air irigasi. Pihaknya berharap agar irigasi itu dibangunkan, supaya lahan pertanian bisa produktif kembali, sehingga warga bisa menghasilkan padi untuk ketahanan pangan desa setempat.
Humas BBWS NT 1 Mataram, Yemi Yordani mengatakan bahwa jaringan irigasi di sekitar kawasan bendungan itu akan mulai dibangun tahun 2027. Sehingga lahan pertanian yang ada di daerah itu akan mendapatkan air irigasi dari Bendungan Meninting.
“Untuk sementara bersabar saja dulu, rencananya irigasi akan dibangun tahun depan, sehingga lahan pertanian di Lobar alam terkena (dialiri irigasi dari bendungan Meninting),” kata Yemi kepada Suara NTB.
Pihaknya pun akan turun survei ke masing-masing lahan pertanian warga, termasuk ke daerah yang tidak mendapatkan pasokan air irigasi Bendungan. (her)
AREAL PERTANIAN – Areal pertanian beberapa dusun di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lobar ini tidak bisa digarap petani, karena belum dialiri air irigasi Bendungan Meninting. (Suara NTB/her)
Perkuat Jaminan Sosial Masyarakat, PDIP KLU Alokasikan 2000 Lebih Kuota BPJS Ketenagakerjaan
Tanjung (EKBIS NTB) – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelontorkan kuota BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 2.020 orang warga di 3 kecamatan. Alokasi tersebut selain mendukung cakupan kepesertaan BPJS di lingkup Pemda Lombok Utara, program tersebut juga menjadi instrumen bagi jaminan sosial masyarakat.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Lombok Utara, L. M. Zaki, Senin (13/7/2026) mengungkapkan, Fraksi PDIP memutuskan untuk mengalokasikan kuota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga. Di tingkat Parpol, program ini tergolong perdana dimana PDIP KLU memulai dengan mengintervensi warga sebanyak 2000 orang lebih.
“Alokasi Kartu BPJS di tiga kecamatan variatif. Yang terbesar, datang dari dukungan Wakil Ketua DPRD KLU, Pak Made Karyasa sebanyak 1000 kartu,” ujar Zaki.
Ia melanjutkan, untuk sementara, distribusi 1000 kartu dari Waka II DPRD KLU terfokus di wilayah Kecamatan Tanjung. Pasalnya, alokasi anggaran bersumber dari Pokir DPRD.
Sementara, kuota tambahan dianggarkan dari Pokir Ketua Fraksi, Tusen Lasima, sebesar 500 kartu, di wilayah kecamatan Gangga. Serta, 520 kartu lainnya dari Pokir Sekretaris Fraksi, M. Zaki, yang dibagikan kepada warga di wilayah Kecamatan Bayan.
Alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tegas Zaki, mulai berlaku efektif mulai tahun 2026 hingga 2031 atau proyeksi jabatan DPRD ketiga anggota Fraksi PDIP tersebut berakhir.
Dari alokasi tersebut, ketiga anggota DPRD KLU dari Fraksi PDIP mengalokasikan nominal anggaran mencapai Rp460 juta tiap tahun. Jumlah tersebut dibayarkan langsung ke BPJS untuk satu tahun penuh sesuai jumlah iuran per orang per bulan.
“Kami menganggap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini penting. Tanpa bermaksud mendoakan yang tidak-tidak kepada warga, tapi setidaknya, Jamsostek ini akan sangat membantu warga ketika terjadi persoalan selama warga kita bekerja,” paparnya.
Zaki menambahkan, awalnya banyak warga yang menolak program ini. Namun setelah mengetahui klaim-klaimnya yang dapat diperoleh, pihaknya justru kewalahan menerima permohonan dari masyarakat.
“Tidak menutup kemungkinan, kami akan menambah kuota pada tahun 2027 nanti. Karena ternyata animo masyarakat sangat tinggi setelah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini,” sambungnya.
Zaki tak menyangkal, distribusi Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap awal menyasar konstituen PDIP-P. Dengan komitmen anggaran pada tahun berikutnya, pihaknya secara otomatis akan menyisir lapisan masyarakat tanpa memandang asal usul pendukung politik, domisi wilayah dan sebagainya. Sebab bagi PDIP, APBD KLU adalah hak seluruh warga tanpa melihat sekat.
“Yang kita utamakan adalah warga masuk dalam DTSen desil 5 ke bawah, termasuk desil 1 sampai desil 4. Bagi Fraksi PDIP, ada tiga program Bansos yang wajib diberikan ke masyarakat. Yaitu, BPJS, Beras dan kain/mukena. Untuk beras dan kain sarung, biasanya kami distribusikan pada momen bulan Ramadhan untuk membantu meringankan beban warga kita memasuki hari Raya Idulfitri,” tandasnya. (ari)
BAGIKAN KARTU – Fraksi PDIP DPRD KLU, L. M. Zaki membagikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen jaminan sosial warga Lombok Utara. (Suara NTB/ist)
Optimalkan PAD, Bupati Lobar Lelang Sewa Kontrak Aset Daerah
Optimalkan PAD, Bupati Lobar Lelang Sewa Kontrak Aset Daerah
Giri Menang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) dalam hal ini Bupati H. Lalu Ahmad Zaini memberlakukan kebijakan baru dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset daerah. Tahun ini, sewa kontrak aset ditender dalam menentukan penggarapnya. Penawaran yang lebih tinggi yang akan diberikan sewa kotrak menggarap aset tersebut.
“Saya buatkan sistem, aset dulu kan disewa asal-asalan. Saya lelang sekarang. Siapa yang terbanyak (penawaran), dia yang garap,” kata LAZ sapaan akrab Bupati Lobar dikonfirmasi akhir pekan kemarin. LAZ menilai selama ini sewa kotrak aset asal-asalan, tanpa tolok ukur yang jelas.
LAZ mengatakan, kalau dulu sewa lahan pertanian ada peraturan bupati yang membatasi harga sewa kotrak kisaran Rp10 juta per tahun. Menurut LAZ, jika lokasi lahan itu strategis, lalu ada yang berani Rp15 juta, artinya lebih tinggi, maka ia pasti memilih yang berani menyewa lebih besar tersebut.
Ia pun telah mencabut peraturan bupati yang mengatur batasan harga sewa kontrak aset tersebut. Langkah ini, kata dia, sebagai salah satu upaya mengoptimalkan potensi aset untuk peningkatan PAD. Selain itu, Bupati LAZ, terus berupaya menertibkan dan mengambil alih aset-aset daerah.
Salah satunya aset LCC seluas 8,4 hektare telah diberhasil diambil alih Pemkab. Saat ini aset itu tengah dalam proses pengkajian untuk pemanfaatan kedepan.
Bupati juga tengah berupaya mengambil alih aset daerah yang dikuasai STIE AMM. Langkah tegas ini bertujuan menyelamatkan aset strategis dan menggenjot PAD. Terlebih, persoalan aset ini menjadi temuan BPK dan diatensi KPK.
Perlu Libatkan Desa
Sementara itu, Kepala Desa Merembu, Muhazzab mengatakan, terkait tender sewa kontrak aset tidak masalah. Pihaknya mendukung kebijakan Pemkab itu, hanya saja perlu melibatkan Pemdes seperti yang selama ini berjalan. “Tender sewa aset itu tidak masalah, tapi Pemdes harus tetap diperhatikan Pemkab,” harapnya.
Paling tidak, desa dan dusun diberikan operasional dalam optimalisasi PAD aset ini. (her)
PASANG PLANG – Aset daerah dipasangkan plang penertiban oleh tim Pemkab. Tahun ini Pemkab menerapkan tender sewa kontrak. (Suara NTB/ist)
