Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah mematangkan rencana pembangunan jalan tembus atau bypass yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Proyek strategis tersebut ditaksir menelan biaya lebih dari Rp10 triliun.

Menurut Mori dijumpai di Mataram, Senin, 15 September 2025 menyampaikan, gagasan membuka jalur alternatif menuju Pelabuhan Kayangan sebenarnya telah muncul sejak sekitar 10 tahun lalu. Namun, baru pada masa kepemimpinan Gubernur NTB saat ini, ide itu mulai diwujudkan dengan penyusunan dokumen perencanaan (DED).
“Pak Gubernur ingin mewujudkan jalan tembus dari Lembar sampai Kayangan. Saat ini provinsi sudah menyusun DED sebagai bentuk keseriusan,” kata Mori Hanafi.

Ia menjelaskan, tingkat kemantapan jalan nasional di NTB telah mencapai lebih dari 95 persen. Namun, kepadatan lalu lintas, khususnya jalur menuju pelabuhan, membutuhkan solusi jangka panjang. Jalan provinsi dan kabupaten/kota masih memiliki keterbatasan, sehingga pembangunan bypass dinilai mendesak.
“Perkiraan anggaran di atas Rp10 triliun. Polanya bisa sharing, misalnya pembebasan lahan oleh provinsi bersama kabupaten/kota, sedangkan pembangunan fisik oleh pemerintah pusat. Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Rencana proyek jalan bypass ini akan melewati tiga daerah: Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mori memastikan, Komisi V DPR RI akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam program strategis nasional dan mendapat dukungan APBN.

Meski demikian, ia mengakui pembahasan teknis dengan pemerintah pusat belum dilakukan secara rinci.
“Prinsipnya Menteri PUPR dan Menko sudah oke, tapi tidak cukup sampai di situ. Perlu tindak lanjut dan keseriusan bersama. Dan harus konsisten dikawal,” tegas Ketua KONI NTB ini.

Mori menambahkan, jalur alternatif ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan terutama pada musim puncak pengiriman barang dan arus penyeberangan. Selain mempercepat distribusi logistik, keberadaan bypass juga diyakini akan menunjang sektor pariwisata Lombok karena memperlancar akses ke destinasi di kawasan timur.

“Kami optimistis bisa diwujudkan kalau semua pihak bekerja sama. DPR akan kawal agar proyek ini tidak berhenti di dokumen. Begitu juga Pemprov NTB harus tetap mengawalnya supya bisa masuk dalam program pembangunan perioritas,” pungkas Mori.
“Kalau sekarang kan belum masuk (perioritas),” tandasnya.(bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Proses seleksi calon direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB kini memasuki tahap akhir. Tim Panitia Seleksi (Pansel) melibatkan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menargetkan seluruh tahapan rampung pada akhir September 2025.

Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB sekaligus anggota Pansel, H. Muslim, ST., M.Si., menjelaskan, pelibatan lembaga independen dilakukan untuk memastikan proses seleksi berlangsung profesional dan transparan.
“Sekarang tinggal proses seleksi saja, melibatkan lembaga independen. Pak Gubernur tidak ingin beli kucing dalam karung. Beliau ingin, di tengah tantangan yang dihadapi BPR saat ini, direksi yang terpilih nanti adalah orang-orang yang punya kapasitas, integritas, dan inovasi,” kata Muslim, Senin (15/9).

Menurutnya, LPPI berperan dalam penyusunan instrumen penilaian, wawancara, serta tahapan lain yang memastikan kualitas para calon.
“Paling tidak akhir bulan ini seleksi selesai. Mudah-mudahan awal Oktober sudah bisa kami serahkan hasilnya ke OJK,” ujarnya.

Muslim menambahkan, saat ini Tim Pansel tengah memfinalisasi berbagai instrumen penilaian dan mempersiapkan koordinasi teknis, termasuk jadwal wawancara. Posisi yang dibutuhkan mencakup Direktur Utama dan Direktur Operasional, sementara pengisian jabatan komisaris akan diusulkan Pemerintah Daerah pada tahap berikutnya.

Antusiasme pendaftar cukup tinggi. Lebih dari 10 orang telah mengajukan lamaran, termasuk kandidat dari luar daerah.
“Peminatnya lumayan banyak, ada juga peserta dari luar NTB,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB berharap keberadaan direksi baru nantinya mampu memperkuat BPR dalam menghadapi persaingan industri jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut.
“Harapan kami, yang terpilih benar-benar orang yang memahami dinamika perbankan, mampu berinovasi, dan menjaga integritas dalam mengelola BPR NTB,” tutup Muslim.(bul)