Saturday, April 25, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 168

Dipusatkan di Gedung Budaya Narmada, Dikbud Lombok Barat Gelar Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kabupaten

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).

Kegiatan ini merupakan Program Nasional sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kabid Pembinaan Kebudayaan pada Dikbud Lobar Hirman Zulkarnaen menerangkan, tujuan diadakan FTBI ini adalah melestarikan bahasa daerah di seluruh Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Mencegah kepunahan bahasa, serta menguatkan identitas bangsa melalui penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

Di tingkat Kabupaten khususnya Lombok Barat, pagelaran FTBI dipusatkan kegiatannya di Gedung Seni dan Budaya Jayengrana Narmada, mulai dari tanggal 17-18 September 2025 yang diikuti oleh 34 siswa jenjang Sekolah Dasar, dan 43 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama, dengan 7 (tujuh) mata lomba.

Tujuh mata lomba itu meliputi pidato bahasa Sasak, puisi bahasa Sasak, bewaran, nembang, menulis aksara Sasak, bebanyolan.

“Kegiatan ini diharapkan sebagai sarana menumbuhkembangkan, memperkenalkan dan menanamkan rasa cinta pada bahasa ibu khususnya bahasa Sasak serta menjaga kelestariannya,”terang Hirman, Kamis, 18 September 2025.

Dengan diadakan di gedung Budaya Narmada ini tentunya bisa meramalkan atau menghidupkan gedung budaya ini. Sehingga Dikbud pun akan mengadakan berbagai kegiatan di sini. (her)

Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Lewat Ketahanan Pangan dan Pariwisata

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan sambutan pada Penguatan Kapasitas Pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB di Aula TP PKK Provinsi NTB, Kamis (18/9/2025)


Lombok (ekbisntb.com) –

Pada bulan Maret 2025, persentase penduduk miskin NTB sebesar 11,78%. Pemprov NTB pun menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 10% pada tahun 2029 dengan fokus menghapuskan kemiskinan ekstrem di 106 desa miskin ekstrem di NTB.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam Penguatan Kapasitas Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB di Aula TP PKK Provinsi NTB, Kamis, 18 September 2025.

“Hari ini kita punya hampir 12% orang miskin, orang yang terhitung miskin. Dari 12% itu, sekitar 2% adalah kemiskinan ekstrem dan konsentrasi kemiskinan ekstrem ini terkonsentrasi ada di 106 desa. Kita targetkan bahwa pada tahun 2029, angka kemiskinan yang hampir 12% ini turun menjadi di bawah 10%. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem yang 2% itu kita harapkan sudah mencapai nol pada tahun 2029,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan untuk mengentaskan kemiskinan akan difokuskan melalui sektor ketahanan pangan dan pariwisata. Untuk itu, ia mengajak LKKS menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam kesejahteraan masyarakat.

“LKKS bagi kami adalah salah satu mitra strategis dalam isu kesejahteraan sosial termasuk dalam isu pengentasan kemiskinan ini,” ujarnya.

Gubernur menekankan agar LKKS dalam memberikan bantuan fokus untuk menjadikan masyarakat mandiri secara sosial dan menjalankan fungsi koordinatif dengan berbagai mitra untuk mengidentifikasi potensi sosial masyarakat.

Selain itu, ia meminta LKKS untuk mendesain program yang fokus pada pemberdayaan sosial yang nantinya akan dibantu oleh para mitra.

“Mudah-mudahan LKKS lebih berdaya ke depan dan kita menaruh harapan besar kepada LKKS terutama pemerintah provinsi mengharapkan LKKS ini bisa menjadi jembatan. Jembatan antara pemerintah provinsi dengan denyut kehidupan di masyarakat di akar rumput,” harapnya.
Sejalan dengan arahan Gubernur NTB, Ketua Umum LKKS NTB, Sinta M. Iqbal bersama seluruh pengurus LKKS Provinsi maupun kabupaten/kota berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di NTB.

“Saya memang menekankan untuk banyak fokus di desa berdaya kami karena memang salah satu targetnya dari pemprov ini adalah men-zero-kan atau men-nol-kan desa miskin ekstrem yang ada di Provinsi NTB selama lima tahun ke depan,” ujarnya. (ham)

Koperasi Merah Putih di Dompu Bakal Didampingi Tenaga Ahli Kembangkan Usaha

0
Hj. Daryati Kustilawati

Dompu (ekbisntb.com) –
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha. Sebelum mengajukan pinjaman bank, KMP harus memiliki manajemen yang jelas dan usaha yang terukur. Modal pinjaman ini nantinya harus dikembalikan KMP dengan bunga ringan.

Di Kabupaten Dompu, terdapat 81 KMP dan baru belasan yang memiliki usaha dengan memanfaatkan usaha milik pengurus koperasi. Sisanya masih dilakukan penataan manajemen dan mengkaji potensi usaha di desa/keluarahan.

“Saat ini, untuk KDKMP sambil melengkapi administrasi dan penataan kelembagaan. KDKMP juga sambil menganalisis usaha. Nanti akan ada pendamping BA,” kata Hj. Daryati Kustilawati, SE.,M.Si., saat dihubungi, Kamis 18 September 2025.

BA atau Business Assistant (Asisten Bisnis) bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis. Setiap 10 KDKMP akan didampingi oleh seorang BA.

Selain tenaga BA, di setiap kabupaten/kota juga akan ada dua orang project management officer atau PMO. PMO bertanggungjawab dalam mengelola program KDKPM dari awal hingga akhir dengan focus pada pengelolaan sumber daya, biaya dan target pencapaian. “PMO dan BA ini lagi proses rekrut. Diseleksi oleh Kementerian Koperasi,” kata Daryati Kustilawati.

Sebelum tenaga BA dan PMO ditunjuk serta ditempatkan di Dompu, Daryati mengakui, dalam waktu dekat pengurus koperasi ini akan diberi pembekalan. Pembekalan yang didanai langsung Kementerian ini, diharapkan bisa dilakukan setelah semua kelengkapan administrasi serta penataan kelembagaan rampung. Pelatihan itu juga akan menjadi ajang penyatuan visi pengurus koperasi dalam mengembangkan usaha ke depan. (ula)

Maestro Penatah Wayang Sasak, Amaq Darwilis ke Panggung Dunia

0
Maestro Wayang Sasak Amaq Darwilis

Lombok (ekbisntb.com) –
Kediaman Amaq Darwilis di Dusun Gunung Malang, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi pertemuan berharga pada Minggu, 14 September 2025. Maestro penatah wayang Sasak ini mendapat kunjungan dari Dosen Universitas Sains Malaysia dan Dosen Program Studi Seni Pertunjukan Universitas Bumi Gora NTB.

Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap konsistensi Amaq Darwilis dalam menjaga warisan Budaya Sasak melalui seni pembuatan wayang kulit. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa syukurnya.

“Bagi saya, kedatangan para akademisi ini adalah sebuah penghormatan. Wayang bukan hanya karya seni, tapi juga warisan leluhur yang harus terus dijaga. Saya bersyukur masih bisa menekuni pekerjaan ini di tengah zaman yang semakin modern,” ungkapnya.

Amaq Darwilis menuturkan harapannya agar perhatian dari kalangan akademisi bisa membuka jalan bagi pelestarian wayang Sasak. “Saya hanya bisa membuat dan menjaga apa yang diwariskan orang tua saya. Tapi kalau ada generasi muda yang mau belajar, saya dengan senang hati akan mengajarkan. Semoga wayang Sasak tidak berhenti di tangan saya saja,” ucapnya penuh harap.

Dalam kunjungan itu, Dr. Fara Dayana dari Universitas Sains Malaysia mengaku tertarik mengetahui perbedaan wayang di Malaysia dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki ragam wayang yang jauh lebih banyak dan beragam dibanding Malaysia.

“Di Malaysia, wayang kulit memang ada, tetapi jenis dan variannya tidak sebanyak di Indonesia. Dari kunjungan ini saya bisa melihat betapa kayanya tradisi wayang di Nusantara, termasuk wayang Sasak yang unik dengan karakter warna dan detailnya,” ujar Dr. Fara Dayana.

Sementara itu, Dosen Prodi Seni Pertunjukan Universitas Bumi Gora NTB, Taufik Mawardi,M.A, menekankan pentingnya dukungan terhadap para maestro lokal. “Sosok seperti Amaq Darwilis adalah inspirasi nyata bagi generasi muda. Konsistensi beliau menatah wayang adalah bukti bahwa seni tradisi masih relevan dan patut kita perkuat dengan dukungan akademisi maupun pemerintah,” tegasnya.

Pria yang kini sudah berusia 62 tahun memiliki nama asli “ Darwinah”, akrab dipanggil Amaq Darwilis ini telah menekuni dunia penatah wayang sejak remaja. Warisan keahlian dari ayahnya yang juga seorang Dalang, serta lingkungannya yang lekat dengan dunia pedalangan, membuat karyanya memiliki ciri khas tersendiri. Warna-warni mencolok, rapi, dan detail halus. Tak heran bila dalang-dalang kondang kerap memesan wayang darinya.

Tak hanya dikenal di Lombok. Karya Amaq Darwilis juga telah menembus panggung nasional hingga internasional. Wayang hasil karyanya sudah sampai ke berbagai daerah di Indonesia, seperti di Museum Wayang Yogyakarta, Bali dan nasional. Bahkan karyanya dikoleksi oleh pecinta budaya di Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Prestasi ini semakin menegaskan perannya sebagai maestro penatah wayang Sasak yang menjaga tradisi sekaligus mengharumkan nama Lombok (NTB) di kancah global.

Di tengah capaian tersebut, kehadiran dan dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Terlebih, saat ini Pemerintah Provinsi NTB tengah menggaungkan visi “NTB Makmur dan Mendunia”, yang selaras dengan perjuangan seniman tradisi seperti Amaq Darwilis. Dengan perhatian serius, baik berupa fasilitasi, promosi, maupun pemberdayaan. Wayang Sasak berpotensi menjadi ikon budaya Lombok yang tak hanya mengakar di masyarakat lokal, tetapi juga dikenal luas di dunia internasional.

Kunjungan akademisi ini diharapkan menjadi titik awal kerja sama dalam mendokumentasikan dan mengangkat seni wayang Sasak ke ranah global. Kehadiran Amaq Darwilis sebagai penjaga tradisi menjadi pengingat pentingnya merawat budaya di tengah arus modernisasi. (her)

Enam IPR NTB Penuhi Persyaratan Masuk Amdalnet

0
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ahmadi


Lombok (ekbisntb.com) –
Enam izin pertambangan rakyat (IPR) NTB memenuhi persyaratan lingkungan untuk masuk Amdalnet. Prosesnya, kata dia, setelah dokumen diunggah ke sistem itu, akan diperiksa terlebih dahulu di Jakarta. Jika dinyatakan lengkap, barulah jadwal pembahasan diturunkan ke daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ahmadi mengatakan, ke enam IPR itu tersebar di wilayah Sekotong dan Pulau Sumbawa, salah satunya adalah Tambang Salonong yang sudah mendapatkan IPR.“Kalau cepat, 14 hari sudah bisa keluar Pertek lingkungannya,” ujarnya, Kamis, 18 September 2025.

Ia menjelaskan, proses perizinan melibatkan beberapa instansi. Mulai dari ESDM yang bertugas untuk menafsir tata ruang, rencana reklamasi, hingga pembagian blok. Lalu mengalir ke Dinas Lingkungan Hidup untuk kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Selanjutnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk perizinan.

“Tinggal dikumpulkan di DPMPTSP, karena mereka yang mengoleksi beberapa perizinan. Setelah selesai, baru dikeluarkan izinnya,” katanya.

Meski sudah masuk ke Amdalnet, Kepala Pelaksana BPBD NTB itu menyatakan bukan berarti enam IPR itu otomatis mengantongi izin lingkungan. “Belum tentu lulus juga, tentu ada catatan-catatan yang harus mereka lengkapi. Itu nanti jadi bahan pemantauan ketika eksplorasi maupun eksploitasi,” sambungnya.

Izin di Dinas LHK, mencakup banyak aspek, mulai dari emisi, limbah cair, limbah padat, udara, suara, limbah tanah, hingga pengelolaan material beracun (B3). “Sampai penyimpanan material B3, limbah B3, hingga penghapusan limbah B3,” tegasnya.

Koperasi, sebagai pengelola IPR harus memenuhi seluruh persyaratan. Sebab, pengelolaan tambang sangat riskan, dapat merusak lingkungan jika salah digunakan. Jadi, lanjut Ahmadi koperasi harus bisa menjamin pengelolaan tambang rakyat tidak sampai merugikan daerah.

Menyinggung soal tenggat waktu pengunggahan dokumen ke Amdalnet, ia menilai hal itu tergantung kecepatan pemrakarsa menyusun kajian.
“Mungkin ada juga deadline di kementerian, tidak mungkin berlarut-larut,” tutupnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) NTB, Samsudin Saud menekankan IPR menjadi salah prioritas pihaknya. Saat ini, lanjutnya IPR sedang memproses izin lingkungan di Dinas LHK.

“UKL-UPL baru satu yang selesai, masuk ke AmdalNet. Kemudian akan diproses nanti di Penanaman Modal baru kemudian di ESDM untuk izin eksploitasi karena di situ eksplorasi tidak ada. Jadi itu butuh kajian lebih detail,” katanya. (era)

Pamobvit Polda NTB Perkuat Sinergi Keamanan Sambut Ajang MotoGP

0
Aparat kepolisian saat melakukan pengamanan di BIZAM.

Lombok (ekbisntb.com) –
Subsatgas Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Polda NTB di bawah pimpinan Kasubsatgas Pamobvit, Kompol Mujahidin, S.Sos.,Kamis (18/9/2025), melaksanakan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Mandalika Rinjani 2025. Kegiatan difokuskan di dua titik vital, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Swiss-Bel Hotel Lombok Tengah.

Direktur Pamobvit Polda NTB, Kombes Pol. I Wayan Winaya, S.I.K., M.H., menjelaskan jika kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas keamanan, menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025.

“Bandara dan hotel adalah dua pintu masuk utama para tamu, penonton, hingga pembalap MotoGP. Karena itu, pengamanan dan pengecekan kesiapan fasilitas, menjadi prioritas kami agar situasi tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ujar Kombes Pol. I Wayan Winaya.

Tim Pamobvit berkoordinasi dengan petugas pengamanan bandara, terkait jadwal penerbangan dan kondisi keamanan di area sekitar bandara. Selain itu, personel juga memberikan imbauan dialogis kepada pihak bandara maupun pengunjung, agar bersama-sama menjaga keamanan. Dari hasil pemantauan, situasi di Bandara BIZAM terpantau aman dan kondusif.

Selanjutnya, Subsatgas Pamobvit melakukan koordinasi dengan manajer operasional hotel, terkait tingkat hunian, kesiapan fasilitas keamanan seperti CCTV dan APAR, serta kondisi keamanan lingkungan sekitar hotel. Pihak hotel dan security juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta pelayanan, agar para tamu merasa nyaman dan aman. Sejauh ini, situasi di Swiss-Bell Hotel juga terpantau aman kondusif.

Kombes Pol. I Wayan Winaya menambahkan jika sinergi antara kepolisian, pengelola bandara, manajemen hotel, dan masyarakat sangat penting untuk menyukseskan event internasional MotoGP Mandalika.

“Kami mengajak semua pihak untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. MotoGP Mandalika bukan hanya milik Lombok atau NTB, tapi milik Indonesia. Mari kita tunjukkan keramahan dan keamanan terbaik kepada dunia,” tegasnya. (r)

Perekonomian Nasional Tetap Tangguh, NTB Dorong Agroindustri Sebagai Katalis Pertumbuhan Baru

0
Kepala BI NTB, Hario K. Pamungkas menyampaikan pemaparan pada Diseminasi Perekonomian Provinsi NTB

Mataram (ekbisntb.com)-

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi -0,82% (yoy) pada triwulan II-2025. Hal ini ditopang oleh kinerja positif konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang tetap terjaga.
Secara sektoral, ekonomi NTB ditopang oleh akselerasi kinerja industri pengolahan sebesar 66,19% dan kinerja positif pertanian dan pariwisata. Industri pengolahan tersebut menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi seiring dimulainya komersialisasi produk olahan smelter.
Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam pembukaan Diseminasi Perekonomian Provinsi NTB yang diselenggarakan secara hibrid di Mataram, Rabu, 17 September 2025, mengangkat tema “Agroindustri Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Inklusif “
Dalam forum ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan kondisi perekomomian NTB pada Semester I 2025 yang mengalami perbaikan, tercermin dari penurunan kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan pangsa pekerja informal. Secara sektoral, pangsa tenaga kerja NTB didominasi oleh sektor pertanian, pariwisata (perdagangan & akmamin), serta industri pengolahan.
“Selain memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, lapangan usaha pertanian NTB memiliki potensi sektor hulu yang besar. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan, yakni rantai distribusi yang belum efisien, investasi yang masih terbatas, serta biaya logistik yang tinggi akibat dukungan infrastruktur yang belum optimal. Oleh karena itu, pengembangan agroindustri menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperpendek rantai distribusi, serta memperluas peluang investasi dan lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Asisten III Sekretariat Daerah, Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan bahwa agroindustri adalah masa depan NTB. Komoditas unggulan daerah perlu terus dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat.
Pertumbuhan agroindustri akan memberi manfaat luas bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan. Selain itu, agroindustri juga dapat bersinergi dengan sektor pariwisata, sehingga produk lokal dapat dipasarkan lebih luas hingga ke pasar global.
“Sinergi dan komitmen ini perlu terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi pertanian serta membangun ekosistem industri yang berdaya saing. Saya berharap dalam forum diseminasi ini dapat menghasilkan gagasan dan sinergi nyata yang membawa struktur ekonomi NTB dapat lebih tangguh, seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Forum ini diharapkan memberikan pandangan terhadap arah kebijakan ke depan, memunculkan gagasan inovatif serta mendorong sinergi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di NTB.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi dengan tiga pemaparan dari tiga narasumber, yaitu:
1) Sekretaris Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Yulia Astuti, S.T., M.S.E.,
2) Dewan Penasihat LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A.,
3) Manager Griya Cokelat Nglanggeran, Sugeng Handoko.
Pembahasannya terkait outlook ekonomi global dan nasional, kebijakan hilirisasi industri agro, dan succsess story pengembangan komoditas potensial dengan pendekatan desa wisata. Diseminasi tahun ini juga dihadiri oleh berbagai lembaga yaitu Forkopimda NTB, instansi vertikal, kepala OPD terkait, perbankan, akademisi, pokdarwis, dan media serta mitra strategis lainnya. Dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB.(bul)

Biro Perekonomian Seta NTB Sosialisasikan Bahaya Rokok Ilegal di Kecamatan Praya Lombok Tengah

0
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Amy dan tim melakukan sosialisasi rokok illegal di Kecamatan Praya, Lombok Tengah

Lombok Tengah (ekbisntb.com) –
Biro Perekonomian Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi bahaya peredaran rokok ilegal di Kantor Camat Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini diikuti para pemilik kios rokok, pelaku UMKM tembakau, pemerintah desa dan kelurahan, camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur penegak perda
Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Amy, menggandeng Bea Cukai dan Satpol PP NTB. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.
“Rokok ilegal ini persoalan serius. Bukan hanya merugikan pendapatan negara, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan merugikan produsen rokok yang taat aturan,” tegas Najamudin.
Menurut Najamudin, rokok ilegal adalah produk yang tidak dilekati pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur bahwa setiap hasil tembakau yang diperdagangkan harus dilekati pita cukai sah.
“Ketika pita cukai dipalsukan atau digandakan, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya kembali ke masyarakat melalui berbagai program, terutama sektor kesehatan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima NTB setiap tahun dimanfaatkan untuk pengadaan sarana kesehatan, pembelian obat-obatan, pembangunan pustu, polindes, hingga pemberdayaan petani tembakau.
Dalam paparannya, Najamudin juga mengungkap modus peredaran rokok ilegal di NTB. Ada pelaku yang menitipkan rokok tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu ke kios-kios kecil dengan harga jauh lebih murah dibanding rokok legal.
“Ini mirip dengan menjual bensin oplosan yang bisa merusak mesin, bahkan membahayakan orang lain. Pedagang yang menerima titipan rokok ilegal juga terancam pidana karena turut memperdagangkan barang tanpa cukai resmi,” katanya.
Ia mengingatkan, Undang-Undang Cukai mengatur sanksi tegas bagi produsen maupun pengecer yang memperjualbelikan rokok ilegal, mulai dari denda hingga pidana penjara.
Najamudin meminta camat, aparat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat untuk aktif mengedukasi warganya agar hanya memperdagangkan rokok yang memiliki pita cukai asli.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Dengan mengenali ciri pita cukai yang asli dan melaporkan bila menemukan pelanggaran, kita bisa menekan peredaran rokok ilegal,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan para perokok untuk bijak dalam mengonsumsi rokok dan memperhatikan lingkungan sekitar.
“Kalau merokok, jangan sampai ada bayi atau ibu hamil di dekat Anda. Kita juga harus peduli terhadap kesehatan orang lain,” tambahnya.
Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian berkomitmen melanjutkan sosialisasi serupa di berbagai wilayah di NTB. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok ilegal, meningkatkan kesadaran pedagang dan konsumen, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai demi kesejahteraan masyarakat.
“DBHCHT adalah instrumen penting bagi daerah penghasil tembakau seperti NTB. Melalui kepatuhan terhadap cukai, kita tidak hanya mendukung perekonomian, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat,” pungkas Najamudin.(bul)

DJP Nusra Gandeng Pemkab Lombok Tengah, Optimalkan Pajak dari Pertanian hingga Pariwisata

0
Kakanwil DJP Nusra, Samon Jaya bersama Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri
Kakanwil DJP Nusra, Samon Jaya bersama Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, melanjutkan agenda koordinasi penerimaan pajak dengan melakukan kunjungan kerja ke Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, pada Senin (15/9). Pertemuan ini merupakan rangkaian safari koordinasi Samon di Pulau Lombok, setelah sebelumnya ia menyambangi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.


Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan strategi optimalisasi potensi penerimaan pajak di Lombok Tengah.
Samon mengungkapkan, wilayah ini menyimpan peluang besar dari sektor-sektor yang bersifat strategis, terutama pertanian, yang hingga kini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan pesat pariwisata, khususnya di kawasan Mandalika dan sekitarnya, ikut mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, serta jasa penunjang lainnya.


“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menggali potensi pajak yang lebih akurat dan adil. Kami juga memperkenalkan aplikasi Coretax, sistem administrasi perpajakan yang lebih modern untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi wajib pajak,” jelas Samon.


Menurutnya, Coretax diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menciptakan efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
Samon menegaskan, kerja sama dalam pertukaran data antara DJP dan pemerintah daerah akan membuka peluang optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah.


Ia mencontohkan, data potensi sektor hotel dan restoran yang dimiliki pemerintah daerah dapat dipadukan dengan basis data DJP, sehingga penetapan kewajiban pajak bisa lebih tepat sasaran.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menyambut baik langkah tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukun

g Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam mengamankan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial.
“Kami siap bersinergi dengan DJP, termasuk membantu penyediaan data dan memfasilitasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari pertanian maupun dari sektor hotel dan restoran yang berkembang seiring pariwisata,” ujar Bahri.


Di akhir pertemuan, Samon dan Bahri berharap sinergi yang dibangun dapat menjadi contoh kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama ini diyakini akan memperkuat fondasi penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata di wilayah Nusa Tenggara, khususnya Lombok Tengah, yang tengah tumbuh menjadi pusat pertanian modern dan destinasi wisata unggulan.(bul)

Dari Kangkung hingga Manggis, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Sepakat Kembangkan Industri Agromaritim

0
Dari Kangkung hingga Manggis, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Sepakat Kembangkan Industri Agromaritim
Dari Kangkung hingga Manggis, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Sepakat Kembangkan Industri Agromaritim

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyepakati langkah strategis untuk memperkuat pengembangan industri agromaritim berbasis komoditas unggulan daerah.


Kesepakatan ini dijalin saat audiensi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat, , dipimpin Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, S.E., M.E., bersama tim, diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.


Dalam kesempatan ini, Hj. Nuryanti menegaskan bahwa pengembangan industri agromaritim merupakan salah satu program prioritas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang pasar baru bagi produk lokal.


“Kami siap berkolaborasi dan menyamakan tujuan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat komoditas unggulan. Beberapa komoditas seperti aren, kangkung, manggis, hingga garam akan kita optimalkan agar memiliki nilai tambah dan daya saing,” ujarnya.


Ia menjelaskan, kangkung Lombok yang sudah terkenal di berbagai daerah dapat dipasarkan dengan standar kualitas melalui kemasan steril. Sementara itu, manggis dinilai memiliki potensi besar menembus pasar ekspor.
“Untuk garam, kita bisa memulai dengan target pasar di kalangan ASN Lombok Barat agar produksi lokal terserap maksimal. Ke depan, pemetaan komoditas akan terus diperbaiki, dan MoU segera disiapkan untuk memperkuat kerja sama ini,” tambah Nuryanti.


Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menyambut baik langkah Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian NTB. Ia menilai sinergi antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi lokal, khususnya di sektor perikanan dan garam.


“Kami sudah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk pengembangan udang maupun garam. Kami butuh pendampingan dari provinsi agar produksi lebih berkualitas. Saat musim manggis, hasil panen kita sudah dikirim ke luar negeri, tapi kami juga ingin pengusaha lokal bisa ikut berperan. Apalagi, sebagian besar budidaya perikanan NTB berasal dari Lombok Barat, sehingga pendataan ulang penting dilakukan agar petani dan nelayan lebih terfasilitasi,” jelasnya.


Salah satu potensi terbesar daerah ini adalah manggis, dengan produksi mencapai 16 ribu ton per tahun.
“Manggis kita sangat berkualitas, dan kami berharap Pemprov NTB dapat memfasilitasi akses ekspor agar produk lokal bisa menembus pasar global,” ungkapnya.


Sinergi antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia, melalui penguatan ekosistem industri agromaritim yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(bul)