Beranda blog Halaman 162

Alunan Budaya Pringgasela: Satu Dekade Merawat Warisan Budaya Ala Warga Pringgasela

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Alunan Budaya Pringgasela: Satu Dekade Merawat Warisan Budaya Ala Warga Pringgasela
Wabup-Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya membuka kegiatan Alunan Budaya Pringgasela, Minggu (19/7/2026). ( EKBIS NTB/rus)

MINGGU (19/7/2026) pagi, suasana di sekitar Tugu Juang Pringgasela Raya atau yang akrab disebut Tugu Mopra terasa berbeda. Ribuan warga tampak memadati kawasan tersebut dengan mengenakan pakaian olahraga, senyum merekah, dan semangat kebersamaan yang sulit disembunyikan.

Bukan sekadar ajang jalan santai biasa, Pagi itu menjadi momen istimewa karena sekaligus membuka satu dekade perhelatan Alunan Budaya Desa Pringgasela.

Hari bebas kendaraan atau car free day yang digelar di pusat desa tersebut menjadi penanda bahwa Pringgasela tidak hanya dikenal sebagai sentra tenun dengan keindahan kainnya yang mendunia, tetapi juga sebagai komunitas yang kompak menjaga adat dan budaya. Kegiatan yang berlangsung meriah itu dilepas langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang turut hadir memberikan semangat kepada seluruh peserta.

Sebelum melepas para peserta, Wabup Edwin menyampaikan apresiasinya yang tulus. Menurutnya, antusiasme masyarakat Pringgasela dalam menyambut kegiatan ini adalah cerminan dari semangat kolektif yang patut dicontoh.

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa Pringgasela tidak hanya memiliki keistimewaan dengan kain tenun yang indah, melainkan juga kompak menjaga adat dan budayanya,” ujar Wabup Edwin di hadapan peserta yang memadati area start.

Lebih dari sekadar aktivitas fisik, jalan santai pagi itu dinilai Wabup Edwin sebagai sarana mempererat silaturahmi. “Momen ini memberikan tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga kesempatan untuk bertegur sapa, mempererat kebersamaan, dan mempererat persaudaraan,” tambahnya.

Suasana kekeluargaan semakin terasa dengan adanya doorprize bagi peserta beruntung yang menambah kegembiraan. Wabup Edwin pun mengajak seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan sepanjang rute yang dilalui. “Nikmati kebersamaan ini dengan gembira,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Edwin menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan positif berbasis kemasyarakatan seperti Alunan Budaya Pringgasela.

“Pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif berbasis kemasyarakatan seperti ini. Karena pembangunan Lombok Timur tidak akan berjalan lancar tanpa adanya masyarakat yang sehat, rukun, dan optimis seperti warga Pringgasela,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Alunan Budaya bukan sekadar ajang hiburan tahunan, melainkan juga wadah pelestarian budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai lapisan.

Tahun 2026 menjadi tahun istimewa bagi Alunan Budaya Desa Pringgasela. Perhelatan yang berlangsung pada 19—25 Juli ini mengusung tema Srimananti, sebuah kata yang sarat makna. Tema tersebut merepresentasikan harapan, peran perempuan, dan identitas tenun khas Pringgasela.

Pemilihan tema ini terasa sangat relevan mengingat tenun Pringgasela tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan sebagai pengrajin utama yang mewarisi keterampilan turun-temurun. Srimananti menjadi simbol bahwa di balik setiap helai kain tenun terdapat doa, harapan, dan semangat yang dirajut dengan penuh cinta.

Kegiatan yang menjadi bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) ini semakin menegaskan posisi Pringgasela sebagai destinasi budaya yang diakui secara nasional.

Rangkaian acara yang padat pun disiapkan untuk memeriahkan sepanjang pekan, mulai dari community show, Karnaval Ceria, Khizib Akbar, Pesta Kuliner, Karnaval Tenun, hingga konser musik yang dinantikan.

Sepuluh tahun Alunan Budaya Pringgasela adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Apa yang dimulai sebagai inisiatif warga untuk melestarikan budaya kini telah tumbuh menjadi event tahunan yang dinantikan, tidak hanya oleh warga Lombok Timur, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah.

Momentum ini mengingatkan bahwa budaya adalah fondasi yang memperkuat identitas dan kebersamaan. Di tengah arus modernisasi, Pringgasela mampu menunjukkan bahwa tradisi dan kemajuan dapat berjalan beriringan.

Tenun yang indah, adat yang dijaga, dan semangat gotong royong yang terus hidup adalah warisan berharga yang terus dirawat.

Seperti pesan yang tersirat dari tema Srimananti—harapan. Harapan bahwa Pringgasela akan terus berkarya, perempuan-perempuan pengrajin akan terus menenun mimpi, dan budaya Lombok Timur akan terus bersinar di kancah nasional. (rus)

Cegah Potensi Masalah Inspektorat KLU Imbau TAPD Tak Alokasikan Proyek Fisik Skala Besar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cegah Potensi Masalah Inspektorat KLU Imbau TAPD Tak Alokasikan Proyek Fisik Skala Besar
Heryanto

Tanjung (EKBIS NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengimbau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak mengalokasikan anggaran pada proyek fisik dengan skala besar pada tiap tahun penyusunan APBD Perubahan.

Hal tersebut tidak lepas dari waktu pelaksanaan yang limit, mulai dari penyiapan dokumen, perencanaan, lelang dan konstruksi, hingga gangguan cuaca musim hujan di akhir tahun.


“Kalau proyek fisik yang skala besar ya, yang membutuhkan alokasi waktu yang cukup panjang, tentu kan enggak bagus kalau kita laksanakan di APBD Perubahan. Ketika itu dieksekusi melalui mekanisme lelang, proses untuk lelang itu kan juga panjang.

Belum mulai bangunannya, belum kita memperhitungkan musim, itu sudah masuk musim hujan kan,” tegas Inspektur Lombok Utara, Heryanto, SP., menjawab Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (20/7/2026).


Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan pada periode APBD-P memiliki banyak sekali kendala. Sehingga, kalaupun proyek tersebut selesai dikerjakan, kualitasnya cenderung dipertanyakan oleh publik.


Selain itu, menurut mantan Kepala Bappeda KLU ini, realisasi anggaran pada proyek fisik menyebabkan akumulasi capaian pelaksanaan anggaran daerah tersendat. Pelaksanaan pada limit waktu dan tantangan cuaca juga bisa berpotensi menimbulkan persoalan bagi daerah.

Di mana proyek tersebut harus dinilai, dibayarkan sesuai volume sehingga muncul sanksi antara utang atau piutang bagi daerah.
Untuk diketahui, Inspektorat Lombok Utara mulai diperhitungkan menurut tupoksi pengawasan di daerah. Kapasitasnya diakui setelah Inspektorat KLU berada di peringkat 4 dari 12 lembaga di Provinsi NTB.

Prestasi tersebut melonjak dari peringkat 11 dari 12, kemudian 7 dari 12.
Namun bukan status tersebut yang mendorong Inspektur KLU untuk mencegah anggaran fisik skala besar pada APBDP. Tetapi, keharusan Inspektorat untuk mereview RKPD.

Permendagri 3/2026 sebagai Perubahan Permendagri sebelumnya tentang review memberi ruang bagi daerah untuk mencegah potensi masalah.


Dalam hal perencanaan anggaran daerah, Heryanto mengajak TAPD untuk menyusun kegiatan yang realistis. Sederhananya kata dia, seluruh kegiatan agar melihat alokasi waktu yang tersedia.


“Kalau yang sederhana, lihat alokasi waktu, lihat musim juga, lihat risiko ‘kan. Karena kita sekarang perencanaan semua berbasis risiko. Apa pun yang kita kerjakan, pikirin risikonya, terutama dari aspek kualitas dan segala macamnya.

Saya menyarankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memberikan anggaran kepada OPD terkait dengan pembangunan fisik. Kalau sekadar pengadaan-pengadaan melalui E-Purchasing, itu masih bisa,” tambahnya.


Ia berharap, baik eksekutif dan legislatif memiliki persepsi yang sama terhadap kualitas produk APBD. Tidak hanya mencakup perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dari anggaran yang sudah disepakati oleh antar lembaga tersebut.


Lebih lanjut, temuan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan menjadi beban kerja tersendiri bagi daerah. Setiap catatan temuan (LHP BPK) bersifat wajib ditindaklanjuti. Namun menurut dia, poin paling utama adalah mencegah potensi masalah dari program yang bisa diproyeksi sendiri oleh daerah. (ari)

Tiket MotoGP Mandalika 2026 Masih Diskon hingga 30 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiket MotoGP Mandalika 2026 Masih Diskon hingga 30 Persen
HOMECOMING TOUR

Mataram (EKBIS NTB) – Kesempatan mendapatkan tiket MotoGP Mandalika 2026 dengan harga lebih murah masih terbuka. Penyelenggara masih memberlakukan program Presale 1 dengan potongan harga hingga 30 persen untuk sejumlah kategori grandstand sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat menyaksikan MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.


Pada periode Presale 1, tiket Regular Grandstand di Zona E, G, H, dan I dijual seharga Rp280 ribu dari harga normal Rp400 ribu. Sementara Premium Grandstand Zona A dibanderol Rp1,225 juta dari harga normal Rp1,75 juta, sedangkan Premium Grandstand Zona B, C, J, dan K dijual Rp630 ribu dari harga normal Rp900 ribu.


Untuk kategori VIP Hospitality, panitia juga memberikan potongan harga sekitar 20 persen. Tiket Deluxe Class dipasarkan seharga Rp12 juta, sedangkan Luxury Tent T1 sebesar Rp6,2 juta selama masa promosi berlangsung.


Bersamaan dengan penjualan tiket tersebut, penyelenggara terus menggelar berbagai kegiatan promosi melalui rangkaian Homecoming Tour Local Heroes Indonesia yang menghadirkan dua pebalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama.


Setelah memulai tur di Jakarta, kedua pebalap melanjutkan perjalanan ke Bali sebelum menggelar kegiatan Meet and Greet bersama para penggemar di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta, pada Minggu (19/7).


Yogyakarta dipilih karena memiliki makna khusus bagi Veda Ega Pratama yang berasal dari Gunungkidul. Kepulangannya ke kampung halaman menjadi momentum untuk bertemu masyarakat yang selama ini mengikuti perjalanan kariernya hingga mampu bersaing di ajang balap internasional.


Dalam kegiatan tersebut, Mario dan Veda mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada pebalap Indonesia dengan hadir langsung di Pertamina Mandalika International Circuit saat MotoGP Indonesia digelar Oktober mendatang.


“Selalu ada rasa bangga setiap kali kembali ke Yogyakarta. Dukungan dari masyarakat di kampung halaman menjadi motivasi yang sangat besar bagi saya. Saya berharap masyarakat dapat datang ke Mandalika untuk memberikan dukungan kepa

da saya, Mas Mario, dan seluruh pembalap Indonesia yang akan berlaga di rumah sendiri,” ujar Veda.
Ajakan serupa disampaikan Mario Suryo Aji. Menurutnya, dukungan langsung dari masyarakat Indonesia akan menjadi tambahan motivasi ketika membawa Merah Putih bersaing di kandang sendiri.


Rangkaian Homecoming Tour di Yogyakarta juga diakhiri dengan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan memberikan doa dan dukungan agar Mario maupun Veda terus memiliki semangat juang dalam mengharumkan nama Indonesia di pentas balap dunia.


Pelaksana Tugas Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengatakan antusiasme masyarakat selama rangkaian Homecoming Tour menunjukkan besarnya dukungan terhadap pebalap Indonesia.

Melalui kampanye The Rise of Local Heroes dan #IndonesiaMendunia Bersama Pertamina, pihaknya ingin membangun kebanggaan masyarakat terhadap prestasi anak bangsa sekaligus mengajak publik hadir langsung di MotoGP Mandalika.


“Antusiasme masyarakat di Jakarta, Bali hingga Yogyakarta menunjukkan dukungan terhadap Mario dan Veda terus mengalir. Kami berharap semangat ini menjadi energi bagi keduanya saat berlaga di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia hadir di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober mendatang untuk memberikan dukungan terbaik kepada para pembalap Indonesia,” ujarnya.

Penyelenggara optimistis kombinasi harga tiket yang lebih terjangkau melalui program Presale 1 serta promosi yang melibatkan pebalap nasional dapat meningkatkan jumlah penonton pada MotoGP Mandalika 2026 sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu seri yang memiliki dukungan penonton terbesar dalam kalender MotoGP. (bul)

Kemlu Ingatkan Bahaya Modus Tawaran Kerja Bergaji Tinggi ke Thailand

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kemlu Ingatkan Bahaya Modus Tawaran Kerja Bergaji Tinggi ke Thailand
Heni Hamidah

Mataram (EKBIS NTB) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Thailand. Peringatan tersebut menyusul dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar yang diduga berawal dari modus perekrutan kerja secara nonprosedural.


Dua WNI berinisial A.E. dan S. dilaporkan diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan uang tebusan sebesar Rp200 juta. Menindaklanjuti laporan yang diterima pada 15 Juli 2026, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah dalam keterangan resmi, Senin, 20 Juli 2026 disampaikan, KBRI Yangon bersama Kemlu RI langsung melakukan penelusuran, termasuk berkomunikasi dengan keluarga korban dan berbagai sumber di lapangan.


Dari hasil penelusuran awal, KBRI Yangon telah memperoleh indikasi lokasi keberadaan kedua WNI tersebut. Selanjutnya, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar untuk meminta bantuan penelusuran sekaligus mengonfirmasi keberadaan keduanya dengan melampirkan salinan paspor sebagai dokumen identitas.


Selain itu, KBRI Yangon terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar guna mengumpulkan informasi tambahan dan menyiapkan langkah penyelamatan apabila lokasi kedua WNI berhasil dipastikan. Sementara itu, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban guna memperoleh informasi yang dapat mendukung proses penelusuran.


“Kasus ini kembali menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang berangkat bekerja ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi, khususnya di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.


Berdasarkan pola berbagai kasus yang telah ditangani pemerintah, para korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi di Thailand, baik di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya. Namun, setelah tiba di Thailand, mereka justru dibawa secara ilegal melalui jalur darat menuju wilayah Myawaddy, Myanmar.


Di wilayah tersebut, para korban diduga dipaksa bekerja untuk jaringan online scam atau penipuan daring. Tidak sedikit korban yang mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, kekerasan fisik maupun psikis, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


Kemlu mengungkapkan, sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan kementerian/lembaga terkait telah berhasil memfasilitasi pemulangan 1.203 WNI dari pusat-pusat operasi online scam di Myanmar melalui Thailand.


Meski demikian, proses penyelamatan para korban tidak mudah karena sebagian besar lokasi tempat mereka bekerja berada di wilayah yang berada di luar kendali efektif Pemerintah Myanmar.
Pemerintah pun kembali mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi, terutama yang tidak melalui mekanisme penempatan resmi.


Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan perekrut, jenis pekerjaan yang ditawarkan, negara tujuan, serta menggunakan jalur penempatan pekerja migran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri,” jelas Heni.


Kemlu juga mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal atau memiliki anggota keluarga yang mengalami masalah di luar negeri agar segera melapor kepada Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara setempat, atau instansi pemerintah terkait sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. (bul)

Hadapi Bonus Demografi, Komisi X DPR RI Dorong Pengutan Anggaran Kepemudaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hadapi Bonus Demografi, Komisi X DPR RI Dorong Pengutan Anggaran Kepemudaan
Lalu Hadrian Irfani

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi X DPR RI mendorong penguatan anggaran kepemudaan sebagai langkah strategis mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan investasi terhadap pemuda tidak hanya difokuskan pada peningkatan kompetensi dan keterampilan. Tetapi juga harus diiringi dengan penguatan karakter, etika, akhlak, dan moral.

“Bonus demografi menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Karena itu penguatan anggaran untuk program kepemudaan ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Hadrian pada Senin (20/7).

Menurut Ketua DPW PKB NTB itu, bahwa bonus demografi merupakan sebuah peluang sekaligus juga menjadi tantangan apabila pemerintah tidak mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

“Bonus demografi menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Sekaligus menjadi tantangan bagaimana generasi muda dipersiapkan melalui pendidikan karakter, etika, akhlak, dan moral agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan anggota DPR RI dari dapil NTB 2 itu bahwa dia menilai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai karakter.

Dikatakannya, penguasaan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan integritas serta moral yang baik.”Percuma pintar, percuma menguasai teknologi tetapi akhlaknya tidak baik, etikanya tidak baik,” tutur Lalu Hadrian.

Karena itu Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap anggaran pemberdayaan pemuda dalam pembahasan APBN mendatang.

Lalu Hadrian mengungkapkan kebutuhan anggaran sektor kepemudaan masih jauh dari memadai. Bahkan, dalam pagu indikatif, alokasi yang tersedia dinilai belum mampu menjawab kebutuhan program pengembangan generasi muda.

Hadrian berharap penguatan anggaran kepemudaan ke depan mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, serta siap menjadi motor penggerak pembangunan nasional di era bonus demografi. (ndi)

Dewan Minta Persyaratan BBM Subsidi bagi Nelayan Dipermudah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dewan Minta Persyaratan BBM Subsidi bagi Nelayan Dipermudah
Misban Ratmaji (Suara NTB/dok)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE, meminta pemerintah bersama Pertamina untuk menyederhanakan persyaratan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Menurutnya, aturan baru yang mewajibkan sejumlah dokumen tambahan justru menyulitkan nelayan dalam memperoleh solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.

Misban menjelaskan, sebelumnya nelayan yang telah terdaftar cukup menggunakan barcode sebagai bukti untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, nelayan diminta melengkapi berbagai persyaratan tambahan, seperti foto dan surat keterangan dari lingkungan yang menyatakan bahwa sampan atau perahu tersebut benar milik nelayan yang bersangkutan.

“Padahal mereka sudah memiliki barcode. Sekarang masih harus melengkapi foto dan surat keterangan kepemilikan sampan. Ini tentu cukup menyulitkan bagi nelayan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Ia menilai, kebijakan tersebut justru menambah beban administrasi bagi nelayan yang sehari-hari bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas melaut. Menurutnya, proses verifikasi seharusnya sudah dilakukan saat penerbitan barcode sehingga nelayan tidak perlu kembali mengurus berbagai dokumen tambahan.

Misban mengatakan, apabila memang diperlukan validasi data, mekanisme tersebut sebaiknya dilakukan melalui pembaruan data oleh pemerintah dan Pertamina tanpa menghambat akses nelayan terhadap BBM subsidi.

“Kalau memang perlu pendataan ulang, lakukan pendataan. Jangan sampai nelayan yang sudah memiliki barcode justru dipersulit dengan persyaratan baru,” katanya.

Politisi Hanura ini membandingkan mekanisme pembelian BBM subsidi untuk kendaraan yang dinilainya lebih sederhana. Menurutnya, pengguna kendaraan cukup menunjukkan barcode tanpa harus membawa surat keterangan tambahan, sehingga seharusnya mekanisme serupa juga dapat diterapkan bagi nelayan.

Misban mengungkapkan bahwa keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi telah banyak disampaikan oleh para nelayan. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah diteruskan melalui organisasi nelayan hingga ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan di lapangan.

Karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini meminta pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk menyederhanakan prosedur penyaluran BBM subsidi bagi nelayan. Menurutnya, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan karena keberlangsungan pekerjaan mereka sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

“Nelayan kita sudah menghadapi berbagai tantangan saat mencari nafkah. Jangan sampai mereka masih dibebani dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit untuk mendapatkan BBM subsidi yang memang menjadi hak mereka,” tegas Misban. (fit)

Setara Hotel Melati, Pemkot Mataram akan Siapkan Regulasi Pajak Rumah Kos

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Setara Hotel Melati, Pemkot Mataram akan Siapkan Regulasi Pajak Rumah Kos
H. Mohan Roliskana (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana menyusun regulasi yang mengatur penarikan pajak terhadap usaha rumah kos. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), seiring menjamurnya usaha rumah kos yang dinilai memiliki karakteristik operasional hampir setara dengan hotel melati.

Selama ini, keberadaan rumah kos menjadi perhatian pelaku usaha hotel melati karena dinilai belum memiliki kewajiban perpajakan yang setara, padahal sebagian di antaranya beroperasi layaknya penginapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan, setiap pemilik usaha rumah kos wajib memiliki izin usaha, menunjuk induk semang atau penjaga aktif, serta dilarang menyalahgunakan fasilitas pondokan, seperti menyewakan kamar secara per jam maupun untuk aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan asusila.

Selain itu, usaha pondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 unit juga memiliki kewajiban membayar Pajak Hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan pengelolaan rumah kos memang telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembahasan mengenai potensi pajak dari sektor tersebut juga telah disampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Mataram.

“Pada rapat dengan DPRD kemarin, saya sampaikan bahwa semangat pemerintah daerah adalah terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang sah dan resmi,” ujarnya, Senin (20/7).

Mohan menjelaskan, selain pajak parkir, retribusi UMKM, dan sejumlah sektor lainnya, usaha rumah kos juga dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber PAD.

Namun, ia menegaskan bahwa penerapan pajak terhadap rumah kos harus memiliki dasar hukum yang jelas. Saat ini, Pemkot Mataram baru memiliki regulasi mengenai pengelolaan dan pengawasan rumah kos, sementara aturan khusus mengenai penarikan pajak maupun retribusi belum tersedia.

“Untuk menarik pajak atau retribusi itu harus ada dasar hukumnya, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Saat ini yang sudah ada baru perda mengenai pengelolaan dan pengawasan, sedangkan untuk penarikan pajak atau retribusi belum ada,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Mataram berencana menyusun regulasi baru sebagai bagian dari upaya intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Mohan optimistis rencana tersebut akan mendapat dukungan dari DPRD Kota Mataram karena bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Saya kira teman-teman di DPRD akan mendukung langkah ini,” pungkasnya. (pan)

Kendalikan Inflasi, Anggota DPRD Kota Mataram Bagikan Bibit Cabai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendalikan Inflasi, Anggota DPRD Kota Mataram Bagikan Bibit Cabai
BIBIT CABAI - Anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi membagikan bibit cabai kepada masyarakat di Kecamatan Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH, MH, menginisiasi pembagian 7.500 bibit cabai kepada masyarakat sebagai upaya mendukung Gerakan Tanam (Gertam) sekaligus membantu pengendalian inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga cabai.

Menurut Parhi, cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi. Ketika harga cabai melonjak di pasaran, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat karena menjadi kebutuhan pokok dalam konsumsi sehari-hari, khususnya di Kota Mataram dan Pulau Lombok yang dikenal memiliki tingkat konsumsi cabai cukup tinggi.

“Cabai merupakan salah satu penyumbang inflasi. Karena itu saya ingin berkontribusi agar inflasi tidak terlalu tinggi akibat kenaikan harga cabai. Caranya dengan membagikan bibit cabai kepada masyarakat,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (20/7).

Ia menjelaskan, gerakan menanam tidak cukup hanya sebatas imbauan. Menurutnya, masyarakat juga perlu difasilitasi dengan penyediaan bibit agar dapat langsung mempraktikkan budidaya tanaman di pekarangan rumah masing-masing.

“Kalau hanya mengajak masyarakat menanam tanpa memberikan bibit, tentu kurang maksimal. Karena itu saya memberikan bibit cabai sekaligus mengajak masyarakat melakukan gerakan menanam secara nyata. Ini bentuk langkah konkret,” katanya.

Politisi PKS ini menilai, kebiasaan menanam cabai di lingkungan rumah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pasar. Dengan demikian, ketika harga cabai mengalami kenaikan, kebutuhan rumah tangga tetap dapat dipenuhi dari hasil tanam sendiri.

Menurutnya, masyarakat Lombok termasuk daerah dengan tingkat konsumsi cabai yang tinggi. Kondisi itu membuat gejolak harga cabai sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga maupun angka inflasi daerah.

Parhi berharap gerakan menanam tidak hanya berhenti pada cabai, tetapi juga diperluas pada tanaman kebutuhan dapur lainnya seperti tomat dan sayuran yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah.

“Output yang diharapkan adalah masyarakat terbiasa menanam cabai, tomat, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan begitu, pengeluaran rumah tangga bisa berkurang karena tidak semuanya harus dibeli di pasar,” ujar Sekretaris Komisi I ini.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan langkah-langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga.

“Ekonomi masyarakat masih cukup berat. Kalau ada kebutuhan dapur yang bisa dipenuhi dari pekarangan sendiri, tentu akan menghemat pengeluaran dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tutupnya. (fit)

Intensifkan Sosialisasi Pembangunan SPAL-DT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Intensifkan Sosialisasi Pembangunan SPAL-DT
Budiawan (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Ampenan Tengah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya pro dan kontra dari sebagian warga terhadap proyek yang melibatkan penggalian jalan dan pemasangan jaringan pipa.

Lurah Ampenan Tengah, Budiawan, mengatakan sosialisasi telah dilakukan sejak awal sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tahapan pembangunan SPAL-DT. Menurutnya, pemerintah kelurahan telah menggelar sosialisasi sebanyak tiga kali, meski tidak seluruh warga yang diundang dapat menghadiri kegiatan tersebut.

“Dari awal kami sudah melakukan tiga kali sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat kelurahan yang melibatkan 10 lingkungan, tetapi memang tidak semua undangan dapat hadir,” ujarnya, Senin (20/7).

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melibatkan perangkat kelurahan, kecamatan, serta perwakilan masyarakat di masing-masing lingkungan. Bahkan, untuk beberapa lingkungan, sosialisasi dilakukan hingga tiga kali guna memastikan informasi dapat diterima oleh warga.

Dalam pelaksanaannya, proyek SPAL-DT akan diawali dengan penggalian untuk pemasangan jaringan pipa saluran air limbah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi pekerjaan di antaranya Jalan Pabian, Jalan Koperasi, Jalan Gotong Royong, dan Jalan Yos Sudarso.

Saat ini, kata Budiawan, proyek telah memasuki tahapan survei sambungan rumah (SR). Untuk wilayah Ampenan disiapkan kuota sekitar 2.000 sambungan rumah yang akan terhubung dengan jaringan SPAL-DT.

“Sekarang mereka sedang melakukan survei untuk mengetahui tampungan di setiap rumah yang akan menjadi sambungan,” jelasnya.

Selain pembangunan jaringan pipa di ruas jalan dan kawasan permukiman, proyek tersebut juga mencakup pembangunan rumah pompa di kawasan Taman Jangkar Ampenan yang berada di wilayah administratif Kelurahan Ampenan Tengah.

Budiawan mengakui pembangunan SPAL-DT memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga menilai aktivitas penggalian berpotensi mengganggu mobilitas serta menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum maupun milik pribadi.

Meski demikian, menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam setiap proyek pembangunan. Ia memastikan pihak pelaksana proyek akan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai upaya mengakomodasi keluhan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah juga akan membentuk layanan pengaduan. Setiap kelurahan yang terdampak proyek akan mengirimkan satu orang petugas yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sebagai penerima aduan masyarakat.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pelatihan bagi petugas layanan pengaduan. Masing-masing kelurahan yang terdampak penggalian akan mengirim satu orang untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” Pungkas Budiawan. (pan)

Masukan Masyarakat Jadi Dasar Karantina NTB Sempurnakan Standar Pelayanan Publik

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Masukan masyarakat menjadi dasar Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) dalam menyempurnakan sekitar 60 Standar Pelayanan Publik (SPP). Penelaahan difokuskan pada layanan komoditas dengan frekuensi lalu lintas tertinggi di NTB, meliputi sapi dan kerbau pada layanan karantina hewan, lobster dan kerang mutiara pada layanan karantina ikan, serta vanili dan porang pada layanan karantina tumbuhan.

Penyempurnaan tersebut dibahas bersama para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di kantor induk Karantina NTB, Senin (20/7), sebagai tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) yang telah menghimpun aspirasi pengguna jasa.

Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Kegiatan ini menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah, akademisi, instansi teknis, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta pengguna jasa untuk memastikan standar pelayanan yang disusun semakin sederhana, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Karantina NTB, Ina Soelistyani, mengatakan penelaahan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan standar pelayanan pada komoditas yang paling banyak dilalulintaskan di NTB agar penyempurnaan yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pelayanan publik tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar administrasi. Standar pelayanan harus terus dievaluasi agar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan layanan. Karena itu kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pengguna jasa untuk menyampaikan masukan sehingga pelayanan yang kami berikan benar-benar menghadirkan kemudahan, kepastian, dan manfaat,” kata Ina.

Menurut Ina, sebagian besar masukan dari pengguna jasa mengarah pada penyederhanaan persyaratan, kejelasan prosedur, serta kepastian waktu penyelesaian layanan. Aspirasi tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian Standar Pelayanan Publik agar lebih responsif tanpa mengurangi kualitas tindakan karantina.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Suharsono, mengapresiasi komitmen Karantina NTB yang melibatkan masyarakat dalam penyempurnaan standar pelayanan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Karantina NTB tidak hanya memiliki standar pelayanan, tetapi juga berupaya memastikan standar tersebut diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi langkah Karantina NTB yang melibatkan masyarakat dalam penyempurnaan standar pelayanan. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi memastikan standar pelayanan benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Pelayanan Publik,” ujar Dwi.

Apresiasi serupa disampaikan Direktur Utama PT Sanindo, Dhian Rahadian, yang mewakili pengguna jasa. Menurutnya, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang yang efektif bagi pengguna layanan untuk memahami sekaligus memberikan masukan terhadap standar pelayanan yang diterapkan Karantina NTB.

Ia menyambut baik langkah Karantina NTB yang tidak hanya menyosialisasikan standar pelayanan, tetapi juga membuka ruang diskusi dengan pengguna jasa. Dengan demikian menurutnya, pihaknya dapat menyampaikan masukan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga penyempurnaan pelayanan yang dilakukan semakin tepat sasaran.

Masukan yang dihimpun melalui Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi dasar penyempurnaan dokumen Standar Pelayanan Publik, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi pelayanan. Karantina NTB menghadirkan BURJO (Buka Ruang Jawab Online) sebagai layanan konsultasi daring yang memungkinkan pengguna jasa berkonsultasi langsung dengan petugas tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, melalui SERLINA (Sertifikasi Keliling Karantina), petugas menghadirkan layanan sertifikasi secara jemput bola sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih mudah, cepat, dan efisien.

“Setiap masukan yang kami terima menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Bagi kami, standar pelayanan bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen yang harus terus diperbaiki bersama masyarakat agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna jasa,” tutup Ina.

Hasil Forum Konsultasi Publik selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan Standar Pelayanan Publik Karantina NTB sebelum ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Melalui penyempurnaan standar yang dibangun bersama masyarakat, Karantina NTB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan adaptif. Inovasi seperti BURJO dan SERLINA menjadi bukti bahwa setiap masukan masyarakat tidak berhenti sebagai bahan evaluasi, tetapi diterjemahkan menjadi perbaikan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa sekaligus mendukung perlindungan sumber daya hayati Indonesia.(r)

1...161162163...1,073Halaman 162 dari 1,073