Lombok (ekbisntb.com)-
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong Pemkab Lotim memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, terutama dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial.
Salah satu usulan utama adalah penerapan sistem e-monitoring hibah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Anggota DPRD Lotim, Muallani, mewakili Gabungan Fraksi, menyampaikan bahwa usulan ini sejalan dengan fungsi pengawasan legislatif serta upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Kami merekomendasikan digitalisasi pengawasan hibah dan bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terbebas dari penyimpangan. Keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan sistem ini,” ujarnya.
Fraksi-fraksi DPRD Lotim secara umum mengapresiasi penyusunan struktur perubahan APBD 2025 yang dinilai tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,436 triliun, sedikit turun 0,26% dari sebelumnya, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp3,457 triliun atau naik 1,03%.Pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,22% akibat perubahan nomenklatur retribusi BLUD Puskesmas diimbangi oleh lonjakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 791,11%, termasuk dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang dinilai memberi peluang fiskal baru bagi daerah.
Peningkatan belanja operasi sebesar 1,69 persen yang difokuskan pada belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial mendapat dukungan dari DPRD. Namun, DPRD meminta agar setiap penyaluran dana tersebut dilengkapi dengan mekanisme kontrol berbasis digital.
Sistem e-monitoring hibah diharapkan dapat mengatasi potensi ketidaktepatan sasaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran.
Pengurangan belanja modal sebesar Rp7,95 miliar sebagai bentuk efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) disambut positif, namun DPRD menekankan perlunya tetap menjaga prioritas infrastruktur vital seperti jalan dan irigasi, serta mendorong proyek multiyears yang berkelanjutan.
DPRD juga menyoroti prioritas anggaran untuk pendidikan sebesar Rp1,13 triliun dan kesehatan sebesar Rp800 miliar, yang dianggap selaras dengan semangat pembangunan pro-rakyat. Saran tambahan diberikan untuk penguatan program beasiswa, pencegahan stunting, serta peningkatan pelatihan guru dan tenaga kesehatan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah pusat menjadi perhatian khusus. Di Lotim, terdapat 162 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 600.000 penerima manfaat.
Namun DPRD mempertanyakan kesiapan daerah dalam hal koordinasi lintas sektor, Ketersediaan dapur dan sarana pendukung dan jaga stabilitas pasokan bahan baku.
DPRD mendorong pembentukan tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, serta kerjasama langsung dengan petani dan nelayan agar tercipta rantai pasok lokal yang mandiri.
Selain itu, distribusi LPG 12 kg nonsubsidi untuk dapur SPPG juga perlu diawasi, agar tidak membebani kuota subsidi rumah tangga miskin.
Program MBG di Lotim diperkirakan dapat menyerap ribuan tenaga kerja, dengan setiap dapur melibatkan sekitar 50 orang, mayoritas perempuan. DPRD mengusulkan agar rekrutmen tenaga kerja difokuskan pada warga lokal serta memberdayakan UMKM sebagai penyedia bahan baku utama.
Sebanyak 85% dari anggaran MBG secara nasional dialokasikan untuk bahan baku lokal, dan minimal 60% harus berasal dari UMKM. Hal ini membuka peluang bagi petani, nelayan, dan peternak di Lotim untuk menjadi bagian dari rantai pasok nasional dengan dukungan pelatihan dan akses permodalan.
Tingkat kemiskinan ekstrem di Lombok Timur mencapai 3,21% atau sekitar 15 ribu kepala keluarga (KK) pada tahun 2025. DPRD mengapresiasi langkah pemerintah melalui program intervensi modal usaha, serta kolaborasi dengan program Desa Berdaya.
Namun, untuk akurasi data dan efektivitas program, DPRD meminta agar pendataan melibatkan langsung Kepala Desa, Kadus, hingga RT/RW.Gabungan Fraksi DPRD Lotim juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama di bidang ketahanan pangan, energi terbarukan, dan ekonomi syariah.
Usulan subsidi pupuk organik, pengembangan wisata halal, serta dukungan bagi ekonomi kreatif lokal menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan integratif yang diajukan.
DPRD Lotim menyatakan dukungannya terhadap perubahan APBD 2025 yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan arah kebijakan nasional. Namun, melalui berbagai saran, dewan berharap Pemerintah Daerah dapat lebih proaktif dalam memperkuat pengawasan, mendorong partisipasi publik, dan memberdayakan ekonomi lokal, terutama dalam implementasi program-program strategis seperti hibah sosial dan MBG. (rus)
