Beranda blog Halaman 161

Terima PT SJR, Gubernur NTB Sampaikan Dua Harapan: Kesejahteraan Warga dan Tenaga Kerja Lokal

0
Terima PT SJR, Gubernur NTB Sampaikan Dua Harapan: Kesejahteraan Warga dan Tenaga Kerja Lokal
TERIMA - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menerima manajemen dari PT. Sumbawa Jutaraya di ruang kerjanya, Selasa (21/7). (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi dari PT. Sumbawa Jutaraya (SJR) di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa, (21/7/2026).


Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan dua harapannya terkait kesejahteraan warga dan tenaga kerja lokal
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, PT.

Sumbawa Jutaraya yang telah beroperasi mulai tahun 2015 dan baru berproduksi pada tahun 2025, tentunya Pemerintah NTB punya harapan besar atas keberadaannya. Yang pertama adalah tentang kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar tambang, dan yang kedua tentang perekrutan tenaga kerja


“Harapan kami adalah mengenai kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, dan perekrutan tenaga kerja, tentunya harus putra daerah,” ujar Miq Iqbal
PT. Sumbawa Jutaraya diharapkan agar ikut serta membangun daerah, dalam hal ini menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar tambang.

Jika harapan ini tercapai, maka akan menjadi wujud bahwa keberadaan PT. Sumbawa Jutaraya terus dan selalu berkontribusi untuk NTB.
“Dua harapan ini semoga bisa diwujudkan, kalau sudah, semoga bisa ditingkatkan lagi,” harapnya.


Sementara itu, Direktur PT. Sumbawa Jutaraya, Darwin Bintang mengatakan, audiensi ini merupakan agenda meminta arahan dan dukungan dari Gubernur NTB tentang langkah selanjutnya untuk PT. Sumbawa Jutaraya
“Agenda ini meminta arahan dan dukungan kepada Gubernur NTB, setelah kurang lebih dua tahun PT.

SJR ini berproduksi,” ujar Darwin Bintang
Menjawab harapan gubernur, Darwin mengatakan bahwa keberadaan PT. Sumbawa Jutaraya telah merekrut putra daerah 800 karyawan dan 80% merupakan putra daerah. Kemudian, PT.

Sumbawa Jutaraya telah bermitra dengan 40 perusahaan lokal yang dijadikan rekanan untuk membantu tugas di lapangan
“80% karyawan adalah putra daerah, begitu pula dengan 40 perusahaan lokal yang kami jadikan mitra,” katanya. (r)

HUT Ke-18 Lombok Utara Diwarnai Pawai Budaya dan Parade Desa

0
HUT Ke-18 Lombok Utara Diwarnai Pawai Budaya dan Parade Desa
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri peringatan HUT Ke 18 KLU di Kantor Bupati KLU, Selasa, 21 Juli 2026. (ekbisntb.com/ham)


Tanjung (ekbisntb.com) – Memasuki usia ke-18, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai telah memasuki fase kedewasaan sebagai daerah otonom. Momentum tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat pembangunan berbasis gotong royong, pelestarian budaya, dan kemandirian masyarakat.
Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri puncak Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-18 Kabupaten Lombok Utara di halaman Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (21/7/2026).


Peringatan HUT ke-18 Kabupaten Lombok Utara turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Bupati Lombok Timur Moh. Edwin Hadiwijaya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan, Kasatpol PP Provinsi NTB Nunung Triningsih, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Utara, anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.


Mengusung tema “Lombok Utara Menuju Kemandirian”, peringatan hari jadi berlangsung meriah dengan Pawai Budaya dan Parade Desa yang menampilkan berbagai kekayaan tradisi masyarakat. Rombongan pembawa dulang berjalan dari eks Terminal Tanjung menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, menghadirkan atraksi budaya yang menggambarkan identitas daerah.


Bagi wagub, kemeriahan tersebut bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan refleksi kekuatan sosial masyarakat Lombok Utara yang mampu menjaga warisan budaya di tengah perkembangan sektor pariwisata.


“Lombok Utara memiliki keistimewaan dengan memiliki gili yang menjadi ikon dunia, magnet bagi semua orang untuk datang dan melihat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, keterbukaan masyarakat terhadap hadirnya para wisatawan sangat diutamakan, tetapi juga tidak melupakan adat dan budaya yang terlihat dari pawai budaya ini. Kami berharap pemerintah dan masyarakat terus bahu-membahu menjaga alam dan melestarikan budaya yang ada, karena ini menjadi warisan yang paling berharga bagi anak cucu kita ke depan,” ujar Wagub.


Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga kelestarian alam, serta memperkuat kerukunan sosial.


Ia menilai desa memiliki peran strategis sebagai motor pembangunan daerah. Ketika desa berkembang dengan tetap berpijak pada kearifan lokal, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh secara berkelanjutan.


“Ketika alat musik gendang beleq bertalu-talu, ketika kain tenun sesek bermotif indah dipakai dengan bangga, dan ketika setiap desa unjuk kebolehan, di situlah kita melihat jati diri Lombok Utara yang sesungguhnya. Jika desanya mandiri, budayanya lestari, maka daerahnya pasti akan sejahtera. Jaga terus sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Eleq lengeq te pade benerang, eleq te bagus te pade pertahankan (Yang kurang baik mari kita perbaiki bersama, yang sudah bagus mari kita pertahankan),” pesannya.


Semangat kebersamaan yang disampaikan Wakil Gubernur sejalan dengan pandangan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. Ia mengatakan berbagai capaian pembangunan yang diraih daerahnya merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah.


Menurut Najmul, usia ke-18 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk terus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi.


“Momentum hari ulang tahun ke-18 ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa capaian yang telah diraih merupakan hasil dari semangat gotong royong, kolaborasi, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kami menyadari betul bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan dan harapan masyarakat yang harus diperjuangkan. Capaian ini bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah. Semangat kebersamaan inilah yang terus kita jaga dan rawat sebagai landasan menuju Lombok Utara yang terus berkembang dan sejahtera,” papar Najmul Akhyar.


Memasuki usia yang semakin matang, Pemerintah Provinsi NTB berharap Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat identitas budayanya sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan berbasis masyarakat. Semangat Keruan Bagus yang mengedepankan gotong royong, persatuan, dan kepedulian sosial diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan Lombok Utara yang semakin mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (ham)

Masuk Ilegal dari Lembar, Karantina NTB Musnahkan Daging Babi Beku Hingga Komoditas Perikanan

0
Masuk Ilegal dari Lembar, Karantina NTB Musnahkan Daging Babi Beku Hingga Komoditas Perikanan

Giri Menang (Suara NTB)– Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) memusnahkan lebih dari tiga ton produk hewan dan ikan yang dilalulintaskan tanpa dokumen karantina.

Tindakan tegas ini dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit hewan maupun ikan ke wilayah NTB.

Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani mengatakan, komoditas tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengawasan bongkar muatan di Pelabuhan ASDP Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa, 14 Juli 2026 lalu.

Produk yang diangkut menggunakan truk dari Kabupaten Gianyar, Bali, menuju Kota Mataram itu diketahui tidak dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen karantina sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

“Petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap komoditas beserta dokumen karantinanya. Karena persyaratan tidak terpenuhi, media pembawa kami tahan dan pemilik diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan,” kata Ina di Lembar NTB, Selasa, 21 Juli 2026.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pemilik tidak dapat melengkapi dokumen tersebut sehingga petugas melanjutkan tindakan karantina dengan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ina menjelaskan, dokumen karantina bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi menjadi bukti bahwa komoditas telah melalui tindakan karantina di daerah asal sehingga aman untuk dilalulintaskan.

“Tanpa dokumen karantina, status kesehatan komoditas tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menjadi media penyebaran hama dan penyakit hewan maupun ikan ke daerah tujuan,” ujarnya.

Komoditas yang dimusnahkan terdiri atas enam jenis produk perikanan, yakni udang windu, rahang tuna, ikan mahi-mahi, kerang, ikan barramundi, dan daging salmon dengan total berat 769 kilogram.

Sementara itu, produk hewan yang dimusnahkan meliputi daging babi beku, daging sapi segar, daging sapi olahan, daging ayam olahan, serta keju dengan total berat 2.298,6 kilogram. Secara keseluruhan, komoditas yang dimusnahkan mencapai lebih dari tiga ton.

Menurut Ina, sebagai daerah dengan lalu lintas komoditas peternakan dan perikanan yang tinggi, NTB memiliki risiko terhadap masuk dan tersebarnya penyakit melalui komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina.

“Pemusnahan merupakan tindakan terakhir apabila persyaratan karantina tidak dipenuhi. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha dan perusahaan jasa angkutan memastikan setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilengkapi dokumen karantina sebelum diberangkatkan,” kata Ina.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap ketentuan karantina menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan hewan, sumber daya perikanan, keamanan pangan, serta menjaga kelancaran lalu lintas komoditas antarwilayah.

Proses pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disaksikan oleh Kepolisian Republik Indonesia serta instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tindakan karantina.(bul)

PLN UIP Nusra Bangun Semangat Kolaborasi Lewat Fun Walk dan Knowledge Sharing, Siapkan Tim Hadapi Semester II 2026

0
Seluruh jajaran manajemen dan pegawai PT PLN (Persero) UIP Nusra berfoto bersama di depan Monumen Plavayushchiy Tank 76, Taman Langko, Kota Mataram, usai mengikuti kegiatan Fun Walk sebagai bagian dari rangkaian Rapat Konsinyering Penyelesaian Proyek dan Kinerja Tahun 2026. Momen ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam mendukung pencapaian target kinerja perusahaan.

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melanjutkan rangkaian Rapat Konsinyering Penyelesaian Proyek dan Kinerja Tahun 2026 melalui kegiatan Fun Walk dan Knowledge Sharing yang diikuti sekitar 200 insan PT PLN (Persero) UIP Nusra, terdiri dari jajaran manajemen, pegawai, dan tenaga alih daya (TAD), Jumat, 17 Juli 2026.

Mengusung semangat kebersamaan dan penguatan budaya kerja, kegiatan diawali dengan fun walk sejauh sekitar 3,9 kilometer yang melintasi Jalan Langko dan Jalan Majapahit. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program PLN Wellness untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat kekompakan antarkaryawan dalam menghadapi tantangan penyelesaian proyek ketenagalistrikan.

Usai kegiatan olahraga bersama, peserta mengikuti sesi penyampaian hasil Rapat Konsinyering oleh General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, yang memaparkan berbagai capaian kinerja Semester I 2026 sekaligus fokus penyelesaian proyek pada semester berikutnya.

Manurung menyampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PT PLN (Persero) UIP Nusra pada Semester I 2026 berhasil mencapai 103,04 persen, melampaui target perusahaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan PT PLN (Persero) UIP Nusra dan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan yang semakin besar pada Semester II.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan PLN UIP Nusra atas kerja keras dan kolaborasi yang telah menghasilkan capaian kinerja di atas target. Ke depan, fokus utama kami adalah menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti PLTU Lombok FTP-2 Sambelia, SUTT 150 kV Panaf-Naibonat, serta Gardu Induk Naibonat agar dapat beroperasi sesuai target dan semakin memperkuat sistem kelistrikan di Nusa Tenggara,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, berbagai langkah percepatan terus dilakukan, termasuk memperkuat koordinasi dengan kontraktor dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan proyek berjalan lebih efektif serta mampu mendukung pencapaian target RUPTL 2025-2034.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menekankan pentingnya membangun karakter project people yang unggul serta memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam menghadapi semakin besarnya tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Target kita bukan sekadar memenuhi KPI, tetapi menyelesaikan setiap tantangan dengan cara yang benar. Laksanakan pekerjaan secara aman, patuh, dan berkualitas. Bangun kolaborasi, komunikasi, koordinasi, kontrol, dan konfirmasi dalam setiap proses pekerjaan. Dengan semangat tersebut, saya optimistis seluruh target RUPTL dan Program 100 GW Solar dapat kita wujudkan bersama,” kata Suroso.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi Knowledge Sharing yang menghadirkan motivator Rinjana Kurniawan. Dalam paparannya, ia mengajak seluruh peserta memperkuat semangat teamwork, membangun komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan budaya saling percaya agar mampu menghadapi dinamika pekerjaan dan mencapai target perusahaan secara bersama-sama.

Melalui kegiatan ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra berharap semangat kebersamaan, kolaborasi, dan budaya kerja yang adaptif semakin mengakar di seluruh insan perusahaan sehingga mampu mendukung percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis, meningkatkan kinerja organisasi, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Nusa Tenggara.(bul)

Kenali Titik Terang & Gelap Saat Berkendara Malam: Jangan Cuma Andalkan Lampu Motor!

0

Mataram (Ekbis NTB) — Berkendara pada malam hari menuntut tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Terbatasnya intensitas cahaya tak hanya menurunkan kemampuan mata dalam mengenali objek, tetapi juga memaksa mata beradaptasi saat berpindah dari area terang ke gelap maupun sebaliknya.

Tanpa antisipasi yang tepat, jeda adaptasi mata ini berisiko membuat pengendara terlambat menyadari potensi bahaya di jalan—seperti lubang, pejalan kaki, pesepeda, kendaraan tanpa lampu, hingga material bangunan yang melintang.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Masih banyaknya ruas jalan yang minim penerangan—terutama di jalur antarkabupaten, kawasan perbukitan, hingga jalan pedesaan—meningkatkan risiko kecelakaan. Belum lagi perubahan pencahayaan drastis dari sorot lampu bangunan atau kendaraan lain yang kerap mengacaukan estimasi jarak pandang pengendara.

Lampu Cuma Alat Bantu, Kunci Utama Ada pada Pengendara

Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menegaskan bahwa pengendara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada lampu utama kendaraan.

“Saat malam hari, jangan hanya fokus pada area yang disinari lampu motor. Biasakan membaca kondisi jalan lebih jauh ke depan, kurangi kecepatan ketika memasuki area gelap, dan jangan terburu-buru,” ujar Satria.

“Keselamatan bukan ditentukan oleh seberapa terang lampu kendaraan, tetapi seberapa baik pengendara mengendalikan kecepatan, menjaga jarak aman, dan tetap fokus selama perjalanan,” lanjutnya.

10 Tips Berkendara Aman Malam Hari (#Cari_Aman)

Untuk menekan risiko kecelakaan akibat keterbatasan jarak pandang, simak panduan keselamatan berkendara (safety riding) berikut:

  • Kurangi Kecepatan di Area Remang/Gelap: Memberi ekstra waktu bagi otak dan mata untuk bereaksi jika ada hambatan mendadak.
  • Waspadai Transisi Cahaya: Mata butuh jeda waktu beradaptasi dari terang ke gelap. Hindari memacu kendaraan terlalu cepat di titik transisi ini.
  • Perbesar Jarak Aman (Minimal 3 Detik): Memberikan batas ruang dan waktu reaksi yang cukup dengan kendaraan di depan.
  • Hindari Menatap Langsung Sorot Lampu Lawan Arah: Jika silau, alihkan pandangan fokus ke arah marka jalan atau garis tepi kiri lajur.
  • Gunakan Lampu Sesuai Standar Pabrikan: Pastikan seluruh fungsi lampu (utama, rem, sein) optimal. Hindari modifikasi lampu silau yang membahayakan pengendara lain.
  • Kebersihan Visor Helm & Kaca Lampu: Kaca helm atau lampu yang kotor membuat sebaran cahaya membias dan mengganggu pandangan.
  • Pakai Perlengkapan Reflective / Warna Terang: Jaket atau helm berpemantul cahaya membuat Anda lebih mudah terlihat oleh pengendara lain dari kejauhan.
  • Jangan Kompromi dengan Rasa Kantuk: Kantuk melumpuhkan refleks. Segera cari area aman (rest area/SPBU) untuk beristirahat sejenak.
  • Fokus Penuh, Bebas Distraksi: Simpan ponsel dan hindari aktivitas lain yang memecah konsentrasi.
  • Cek Kondisi Fisik Kendaraan Sebelum Berangkat: Pastikan ban, rem, lampu, klakson, dan spion dalam performa terbaik.

Melalui pemahaman atas titik terang dan titik gelap di jalanan malam, pengendara diharapkan mampu memprediksi bahaya lebih dini demi mewujudkan budaya berkendara yang aman sesuai semangat kampanye #Cari_Aman. (r/fan)

Tips #Cari_Aman Membonceng Anak ke Sekolah Agar Selamat di Jalan

0

Lombok (Ekbis NTB) — Rutinitas mengantar anak ke sekolah setiap pagi kerap diwarnai kepedatan lalu lintas dan keterburu-buruan. Meski demikian, keselamatan di jalan raya tidak boleh ditawar. Orang tua diimbau untuk selalu mengedepankan prinsip keselamatan dan mematuhi standar berkendara demi melindungi buah hati.

Guna menekan risiko kecelakaan di jalan raya, berikut lima tips #Cari_Aman yang perlu diterapkan para orang tua saat membonceng anak ke sekolah:

  • Gunakan Helm Berstandar SNI: Pengendara maupun anak wajib memakai helm SNI dengan tali pengikat yang terpasang sempurna (klik).
  • Lengkapi Pakaian Pelindung: Gunakan jaket, celana panjang, dan sepatu untuk melindungi tubuh dari panas, angin, serta meminimalkan cedera jika terjadi hal tak diinginkan.
  • Pastikan Kesiapan Anak saat Dibonceng: Anak harus mampu duduk stabil, berpegangan erat, dan kedua kakinya sudah mencapai pijakan kaki sepeda motor.
  • Bawa Barang Secukupnya: Hindari membawa barang atau tas sekolah berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan saat bermanuver.
  • Berkendara dengan Kecepatan Safe: Jangan terburu-buru, selalu jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu, dan jaga fokus penuh selama perjalanan.

Jarak Dekat Bukan Alasan Abaikan Keselamatan

Banyak orang tua yang kerap mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap dengan alasan jarak rumah ke sekolah yang relatif dekat. Kebiasaan ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehexkiel Felix, menegaskan bahwa risiko kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja tanpa memandang jarak tempuh.

“Banyak orang tua berpikir karena jarak sekolah dekat, perlengkapan berkendara tidak terlalu diperlukan. Padahal, risiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI serta perlengkapan berkendara lainnya,” ujar Yehexkiel Felix.

Ia menambahkan, pembiasaan keselamatan sejak dini bukan sekadar upaya perlindungan fisik, melainkan bentuk pendidikan karakter bagi anak.

“Dengan membiasakan #Cari_Aman sejak dini, kita tidak hanya melindungi keluarga, tetapi juga menanamkan budaya keselamatan kepada generasi penerus,” tuturnya.

Keselamatan di jalan raya adalah kebutuhan mutlak, bukan sebuah pilihan. Melalui peran aktif orang tua dalam memberikan teladan berlalu lintas, diharapkan budaya aman berkendara dapat tertanam kuat pada generasi muda sejak usia sekolah. (r/fan)

Kelurahan Tanjung dan Kolo Lolos Menjadi KNMP

0
Kelurahan Tanjung dan Kolo Lolos Menjadi KNMP
Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi dasar bagi KKP dalam menetapkan lokasi yang berhak menerima program Kampung Nelayan Merah Putih.

Kota Bima ( EKBIS NTB) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI meloloskan dua usulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Pemerintah Kota Bima pada tahap administrasi. Dua lokasi yang diusulkan, yakni Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Kolo. Dua desa ini selanjutnya akan menjalani verifikasi lapangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Junaidin, ST., mengatakan kedua desa yang diusulkan tersebut, telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah sudah lolos tahap administrasi di KKP pusat untuk dua kelurahan. Yaitu KNMP Kelurahan Tanjung dan KNMP Kelurahan Kolo,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 20 Juli 2026.

Menurutnya, lolosnya pada tahap administrasi merupakan tahapan awal dalam proses penetapan lokasi penerima program. Saat ini, Pemerintah Kota Bima masih menunggu jadwal verifikasi lapangan dari tim KKP.

“Kita tunggu dulu dari tim verifikasi pusat untuk memastikan semuanya,” katanya.

Pihaknya belum dapat memastikan bentuk pembangunan maupun fasilitas yang akan direalisasikan melalui program tersebut. Kepastian mengenai jenis infrastruktur yang akan dibangun baru akan diketahui setelah proses verifikasi sesuai arahan dari pemerintah pusat.

“Kami masih menunggu arahan dari pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bima mengusulkan Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Kolo sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Kedua wilayah pesisir tersebut dipilih, karena memiliki aktivitas perikanan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu sentra ekonomi masyarakat nelayan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas KKP yang bertujuan membangun kawasan nelayan secara terpadu.

Pengembangannya meliputi penataan permukiman nelayan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis hasil kelautan dan perikanan.

Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi dasar bagi KKP dalam menetapkan lokasi yang berhak menerima program Kampung Nelayan Merah Putih. (hir)

Program KSP, Pemkab Sumbawa Gelontorkan Anggaran Rp7,5 Miliar

0
Program KSP, Pemkab Sumbawa Gelontorkan Anggaran Rp7,5 Miliar
“KSP bukanlah kartu ATM dan belum berfungsi sebagai alat transaksi keuangan

Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)– Pemkab Sumbawa kembali melanjutkan program Kartu Sumbawa Pintar (KSP) setelah berjalan sejak tahun 2024. Khusus di tahun 2026, program ini menyasar 459 mahasiswa dengan nilai anggaran sebesar Rp7,5 miliar.


“Di tahun 2024, beasiswa tersebut disalurkan kepada 591 mahasiswa sebesar Rp9.109.585.000. Tahun 2025 meningkat menjadi 679 mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp17.394.125.000 dan 2026 sebanyak 459 dengan total anggaran Rp7,5 miliar,” kata Kabag Kesra Setda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, Senin (20/7)
Ia melanjutkan, di tahun 2025 anggaran sebesar Rp17 miliar tersebut, juga mencakup kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) bagi 15 mahasiswa. Terdiri dari 10 mahasiswa program kedokteran dan lima mahasiswa program farmasi, dengan pembiayaan tahun pertama sebesar Rp2.266.250.000.


“Pemerintah juga kembali mengalokasikan anggaran Rp2.782.500.000 untuk pembayaran tahun kedua program kemitraan UNRAM terhadap 15 mahasiswa Kedokteran dan Farmasi tersebut,” ucapnya.


Arif menegaskan, program KSP merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Jarot-Ansori sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan yang dilakukan pemerintah melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.


“Program yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang disiapkan untuk menjamin kesempatan pendidikan tinggi, meringankan beban biaya kuliah, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujarnya.


Dikatakan, dalam pelaksanaan program tersebut, Pemkab Sumbawa telah membangun kemitraan strategis dengan sejumlah perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah. Diantaranya, Universitas Samawa (UNSA), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Akademi Olat Maras (AKOM), STAIS Sumbawa, STIKES Griya Husada, STAI NW Samawa, serta Universitas Mataram (UNRAM).


Program ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dijalankan secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, program ini akan terus ditingkatkan kualitas maupun jangkauannya pada tahun-tahun mendatang.


“Di tahap awal tahun 2026, sebanyak 459 mahasiswa terdiri dari Akom 101 mahasiswa, STAIS 40 mahasiswa, STIKES 12 mahasiswa, UNSA 78 mahasiswa, UTS 213 mahasiswa, dan Unram 15 mahasiswa,” tukasnya.


Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mengatakan, program KSP ini bukan hanya peluncuran kartu semata melainkan bentuk ikhtiar pemerintah. Program ini juga merupakan komitmen pemerintah daerah, agar anak Sumbawa tidak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi.


“Saya selalu meyakini bahwa kekayaan terbesar Kabupaten Sumbawa bukan hanya tanahnya yang subur, lautnya yang luas, atau sumber daya alam melimpah. Kekayaan terbesar daerah ini adalah manusianya,” jelasnya.


Ia melanjutkan, pada saat penyusunan RPJMD dalam lima tahun kedepan, misi pertama yang ditetapkan adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Misi ini menjadi fondasi untuk mewujudkan visi besar bersama, yaitu membangun “Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”.


“Unggul tidak mungkin lahir tanpa pendidikan yang berkualitas. Maju tidak mungkin tercapai tanpa generasi yang memiliki kompetensi. Sejahtera tidak mungkin dirasakan secara merata apabila akses pendidikan masih menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat,” tegasnya.


Jarot tidak menampik jumlah yang tercover program KSP tentu belum menggambarkan seluruh kebutuhan. Namun setiap langkah besar selalu dimulai dari langkah pertama, tetapi yang terpenting adalah keberpihakan pemerintah sudah dimulai, sistemnya sudah dibangun, dan akan terus disempurnakan.


“KSP bukanlah kartu ATM dan belum berfungsi sebagai alat transaksi keuangan. Kartu ini merupakan identitas resmi penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Sumbawa,” jelasnya. (ils)

Eksekutif Jawab Keraguan KPBU APJ, Toleransi Cicilan ke Investor Maksimal Rp 13 Miliar per Tahun

0
Eksekutif Jawab Keraguan KPBU APJ, Toleransi Cicilan ke Investor Maksimal Rp 13 Miliar per Tahun
Hermanto

Tanjung ( EKBIS NTB) – Investasi pihak ketiga dalam penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Lombok Utara ditoleransi berada pada ambang jumlah pajak listrik (pajak barang dan jasa tertentu – PBJT) yang dibayarkan masyarakat.

Artinya, Pemda Lombok Utara akan “mengembalikan” hak publik pelayanan penerangan jalan umum dari pajak listrik yang dibayarkannya.

Ketua Sekretariat Tim Simpul KPBU APJ, Ir. Hermanto, Senin (20/7/2026) mengungkapkan, rencana KPBU APJ akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Hal ini dibuktikan dari langkah-langkah pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian terkait bagi Lombok Utara.

Ia menjelaskan, apabila DPRD menyetujui (sebagaimana asas kepatutan KPBU), maka pihaknya akan melanjutkan tahapan Feaseabilty Study (FS) maupun tahapan terkait lainnya.

Di antara yang paling strategis yang dipandang Hermanto, adalah market sounding yang melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

“Proses Market Sounding nanti diundang rekanan nasional oleh BKPM, bukan kita. Mencontoh lelang di Madiun, itu sampai 200 investor yang datang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, KPBU APJ Lombok Utara nantinya dilakukan melalui Smart System. Dalam hal ini, lampu yang mati, atau menyala redup tidak dapat diklaim oleh pihak ketiga. KPBU juga menekankan optimalisasi pemeliharaan pelayanan dengan durasi waktu lampu harus menyala kembali hanya dalam 2 jam.

Hermanto menegaskan, KPBU APJ Lombok Utara didesain untuk tidak mengganggu postur dan konstruksi APBD di masa mendatang. Pasalnya, ruang kreativitas pembiayaan pihak ketiga dibatasi pada angka maksimal Rp13 miliar.

Dana tersebut juga disiapkan dari jumlah perolehan daerah pada PBJT listrik setiap tahunnya yang mencapai Rp16 miliar. Daerah melakukan saving Rp3 miliar untuk pemeliharaan titik-titik listrik eksisting dan tidak masuk dalam mekanisme perhitungan pihak ketiga.

“Titik-titik listrik eksisting nanti akan dinilai, dianalisis satu per satu, baik lampu, tiang, dan komponen lainnya. Penilaiannya sesuai spek Permenhub 47 tahun 2023. Tim teknis Kemenhub akan terlibat.

Mana yang tidak layak, akan dialihkan ke titik-titik yang tidak dicover KPBU,” jelasnya.

Hermanto juga memastikan, mitra kerja daerah dalam pelayanan listrik akan memiliki kantor, sumber daya pendukung dan bertempat di Kabupaten Lombok Utara.

Kewajiban ini akan diatur dalam kerjasama sehingga mewajibkan perusahaan untuk bekerja ekstra memastikan lampu PJU menyala secara optimal.

Sementara, Sekretaris pada Sekretariat Tim Simpul KPBU APJ, Lalu Husnul Habib, ST., menambahkan pihaknya menyadari adanya gap dalam konstruksi berpikir elemen masyarakat dalam menilai KPBU. Kecenderungan saat ini muncul pada nominal nilai investasi, besaran cicilan, ataupun utang daerah yang timbul akibat kerjasama.

“Harapan kami, persepsi kita bisa sama. Jangan jauh-jauh dulu, karena layak tidaknya, itu urusan nanti di FS. Contoh Madiun, ada plus minusnya,” kata Habib.

Pihaknya juga akan menjelaskan beragam pertanyaan khususnya dari DPRD ketika Tim Simpul KPBU APJ menjawab secara teknis. Bahwa, realitas dan kesesuaian kemitraan terhadap kebutuhan daerah akan ditunjukkan oleh Value of Money (nilai dari uang) kerjasama tersebut.

Sekilas dari perjalanan KBPU di Madiun, Habib menerangkan bahwa Pemkab Madiun dapat menghemat tagihan listrik eksisting sebesar 57 persen.

Biaya konsumsi listrik daerah turun drastis dari Rp 15 miliar menjadi Rp 6,5 miliar. Selain itu, Madiun juga mendapatkan pendapatan tambahan dari instrumen pajak listrik dari Rp 22 miliar menjadi Rp 33 miliar.

“Perolehan PPj listrik naik karena di titik-titik pelayanan banyak muncul permukiman baru, maupun UMKM baru. Dampak multiflier seperti inilah yang kita harapkan terjadi di KLU,” katanya.

Lantas berapa sebenarnya angka investasi yang akan dikerjasamakan oleh Lombok Utara?

Menanggapi itu, Habib menjawab, Tim Simpul KPBU masih pada tataran asumsi dengan pendekatan pada studi awal dimana jumlah lampu yang ditarget sebanyak 7.000 titik.

Junlah tersebut nanti akan dipasang di titik-titik strategis mencakup jalan Nasional, jalan kabupaten, pusat pemerintahan, akses pariwisata, serta menyesuaikan dengan analisis Tata Ruang Perkotaan . Tidak seluruh akses dipasangi lampu karena jumlah tersebut tidak mencukupi.

Tim Simpul KPBU hingga saat ini belum memastikan untuk mematok nilai investasi yang ditawarkan ke pihak ketiga. Kendati di awal sudah beredar pagu investasi sebesar Rp133 miliar, namun angka tersebut masih bisa disesuaikan berdasarkan limit kemampuan daerah dan durasi kewajiban kepada perusahaan.

“Kita tidak patok dulu Rp 133 miliar. Bisa jadi fiskal kita bukan 7 ribu titik, tetapi justru di angka 5 ribu titik. Durasinya bisa 10 tahun, atau kita hitung lebih panjang 15 tahun dengan cicilan yang lebih rendah,” jelasnya.

Selain itu, Tim Simpul juga dipastikan membahas lampu eksisting ke dalam pola kerjasama. Titik eksisting yang lulus analisis Tim Teknis Kemenhub sebisa mungkin dapat di-retrofit (pemasangan suku cadang, teknologi atau fitur baru) pihak ketiga sehingga perhitungannya dapat menghemat nilai dari total investasi.

“Yang jelas pada tahap FS (studi kelayakan) akan disurvei semua. Tentu, tetap akan menjadi beban daerah untuk titik lampu yang tidak. ber-KPBU, itulah fungsi ada saving Rp 3 miliar,” tandasnya. (ari)

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan untuk Ahli Waris Nelayan Suryawangi

0
BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan untuk Ahli Waris Nelayan Suryawangi
Penyaluran santunan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk ahli waris nelayan asal Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji, Lotim. ( EKBIS NTB/ist)

Selong ( EKBIS NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyalurkan santunan untuk ahli nelayan asal Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji, pada Senin (20/7/2026).

Almarhum Sehar (53), seorang nelayan asal Timba Lindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang ditemukan meninggal dunia di Perairan Rambang pada Rabu (15/7/2026).

Musibah yang merenggut nyawa sang pencari nafkah ini menjadi pengingat bahwa profesi nelayan merupakan salah satu pekerjaan dengan risiko tinggi yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di balik ganasnya ombak yang merenggut nyawa almarhum saat mencari nafkah, tersimpan bukti nyata bahwa negara tidak membiarkan keluarga yang ditinggalkan berjuang sendirian.

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi secercah harapan di tengah duka mendalam yang dialami keluarga.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, M. Yohan Firmansyah menyampaikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur melakukan kunjungan langsung ke rumah ahli waris.

Kunjungan ini merupakan bagian dari layanan pickup service, yakni memberikan pelayanan, pendampingan, dan informasi manfaat program secara langsung kepada keluarga peserta yang mengalami musibah.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa almarhum Sehar merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Bupati Lombok Timur.

Program ini didanai melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan sasaran para pekerja rentan, termasuk nelayan, petani, buruh, dan pekerja informal lainnya.

Ahli waris akan memperoleh hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai ketentuan yang berlaku, yakni santunan sebesar Rp70 juta serta satu beasiswa anak yang ditinggalkan keluarga almarhum. Hal ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan pencari nafkah.

Yohan Firmansyah, menyampaikan bahwa kehadiran petugas bersama pemerintah daerah bukan hanya untuk menyerahkan informasi mengenai hak peserta, tetapi juga memastikan proses pelayanan klaim berjalan cepat, mudah, dan tanpa membebani keluarga yang sedang berduka.

Program PBI Jamsostek yang digagas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi wujud nyata keberpihakan kepada masyarakat pekerja rentan. Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans, dan Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan perlindungan bagi sekitar 30.108 nelayan dan petani di Lombok Timur. Hingga Maret 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan klaim sebesar Rp9,9 miliar kepada 974 penerima di Lombok Timur.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa risiko bekerja dapat datang kapan saja. Namun dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, keluarga pekerja tidak harus menghadapi duka sekaligus beban ekonomi sendirian.

Inilah bentuk nyata kehadiran Pemerintah Daerah yang memastikan setiap pekerja rentan di Lombok Timur memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam mencari nafkah. (rus)