Beranda blog Halaman 160

Bupati Lombok Timur Tak Puas dengan Capaian Zakat Rp24 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lombok Timur Tak Puas dengan Capaian Zakat Rp24 Miliar
Bupati Lotim H. Haerul Warisin menerima penghargaan dari Ketua Baznas Lotim, Muhammad Kamli. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengaku tidak puas dengan capaian pengumpulan zakat sebesar Rp24 miliar oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim. Meskipun angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, Bupati menilai masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal.


“Belum puas ya. Memang kita syukuri, dari angka sebelumnya jauh di bawah, sekarang sudah jadi peningkatan yang cukup signifikan menurut saya. Tetapi kalau kita lihat dari luas wilayah, penduduk, serta sumber-sumber yang ada, para pengusaha yang harus disentuh masih sangat banyak. Dengan angka ini tentu kita belum puas,” ujar Bupati Haerul, Selasa (21/7/2026).


Berdasarkan data Baznas Lotim, capaian Rp24 miliar ini merupakan lonjakan drastis dalam kurun waktu satu tahun kepengurusan periode 2025–2030 di bawah nakhoda Drs. H. Muhammad Kamli. Angka tersebut bahkan melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 sebesar Rp20 miliar. Namun, Bupati menilai potensi pengumpulan zakat di Lombok Timur masih jauh lebih besar.


“Kalau semua pegawai, semua pengusaha, semua masyarakat sadar menyalurkan zakat lewat Baznas, kita bisa di bawah Rp100 miliar,” tegasnya.
Ketidakpuasan Bupati juga dilandasi oleh masih banyaknya persoalan sosial yang harus ditangani.

“Masih banyak masyarakat kita yang harus dilayani. Rumah tidak layak huni masih banyak, kemiskinan masih banyak. Ini yang membuat kita harus betul-betul konsentrasi untuk menggali zakat sebanyak mungkin,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, Bupati mengusulkan agar para pimpinan Baznas lebih giat melakukan silaturahmi dan sosialisasi kepada para muzaki (pembayar zakat) serta pengusaha.

“Pimpinan di sini banyak, mereka silaturahmi datang ke sana, memberitahukan bahwa di situ seperti ini. Itulah yang saya maksud diberikan pencerahan kepada mereka, supaya mereka tahu bagaimana pola kerjanya. Itu yang paling diinginkan oleh para muzaki,” jelasnya.

Saran Pengadaan Ambulans

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Haerul juga menyoroti pentingnya layanan transportasi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan akses cepat ke fasilitas kesehatan. Ia menyarankan Baznas untuk mengalokasikan dana guna pengadaan ambulans.


“Nanti kita lihat, yang penting sudah saya utarakan itu jadi pemikiran para pimpinan di sini. Mungkin tidak 10 langsung, ya mungkin 4 dulu, 5 dulu. Tapi paling tidak sudah ada barang ketika orang miskin, orang butuh pelayanan cepat ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Mereka sangat sulit dengan transportasi. Taruh nomor teleponnya, tinggal ditelepon langsung dijemput, langsung diantar untuk mempermudah masyarakat,” paparnya.


Sebagai informasi, capaian Rp24 miliar tersebut masih di bawah target yang dipatok pada Rakornas 2025 lalu, yakni sebesar Rp31 miliar. Namun Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli, optimistis target tersebut bisa tercapai pada akhir Desember 2027 mendatang.


Sementara itu, Wakil Ketua II Baznas Lotim Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. M. Hamidi, ST., M.Pd, menjelaskan bahwa sepanjang satu tahun pertama, total dana yang disalurkan mencapai Rp24.327.000.000 dengan menyasar 29.658 penerima manfaat, baik perorangan maupun lembaga.

Program Tanggap Peduli Sesama (TPS) di bidang kemanusiaan menyerap dana terbesar, yakni Rp6,3 miliar. (rus)

OTT Bupati Lombok Barat, Pengamat Menilai Imbas Mahalnya Ongkos Politik Pilkada

Penulis
ekbisntb.com
-
0
OTT Bupati Lombok Barat, Pengamat Menilai Imbas Mahalnya Ongkos Politik Pilkada
Ihsan Hamid (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Mahalnya ongkos politik Pilkada dinilai menjadi akar masalah utama yang memicu maraknya kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Praktik korupsi seperti menerima suap proyek atau gratifikasi menjadi jalan cepat bagi kepala daerah untuk mengembalikan modal yang sudah dibelanjakan.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Ihsan Hamid. Menurutnya bahwa prilaku korupsi pejabat kepala daerah tidak bisa dipisahkan dari mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk berhasil terpilih menjadi kepala daerah.

“Satu-satunya cara cepat untuk balik modal ya lewat (jual-beli, Red) proyek-proyek pemerintahan dan seterusnya yang sarat korupsi,” ujar Ihsan Hamid kepada Suara NTB pada Selasa (21/7).

Lebih lanjut dismpaikan Ihsan bahwa tingginya biaya politik Pilkada tidak hanya terjadi selama masa kampanye. Tetapi ongkos politik yang tidak kalah besar justru terjadi pada saat proses rekrutmen calon oleh partai politik.

Sudah menjadi rahasia umum biaya politik bagi kepala daerah dimulai dari mahar yang diberikan kepada partai untuk pencalonan. Untuk bisa mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik harus mengeluarkan mahar politik yang cukup besar.

“Ini juga harus menjadi bagian dari evaluasi sistem politik kita. Bahwa untuk mendukung calon atau menjadikan seseorang menjadi ketua partai, jangan lagi partai politik menggunakan mahar berlebihan. Itu jadi beban berat bagi kepala daerah,” kata Ihsan.

Diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir ini, KPK mencatat sudah belasan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan sebagai tersangka akibat praktik korupsi. Karena itu penomena kepala daerah terkena OTT ini, harus benar-benar menjadi bahan evaluasi serius bagi partai politik.

Tidak terkecuali kasus OTT yang menimpa Bupati Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) juga tidak terlepas dari imbas mahalnya biaya politik Pilkada. Sehingga Ihsan menyerukan kasus OTT Bupati Lobar ini harus menjadi alarm serius dan pelajaran berharga bagi kepala daerah lain menjauhi praktik politik transaksional.

“OTT KPK ini harus dimaknai sebagai data penting untuk mengevaluasi banyak hal kedepan dalam proses kaderisasi parpol, terutama yang akan didukung menjadi kepala daerah. Lebih baik kaderisasi secara ideologis dibanding ambil kader secara pragmatis opurtunis,” pungkasnya. (ndi)

Pengurus Baru Dekopinwil NTB akan Benahi Tata Kelola dan Citra Koperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengurus Baru Dekopinwil NTB akan Benahi Tata Kelola dan Citra Koperasi
Lalu Anis Mudjahid (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB masa bakti 2025–2030 resmi dilantik. Pelantikan pengurus digelar di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram, Selasa, 21 Juli 2026.
Pelantikan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Dekopinwil NTB dengan Perum Bulog Kanwil NTB dan Bank NTB Syariah.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola koperasi, memperluas akses pembiayaan, hingga membangun rantai pasok dan pemasaran produk koperasi.
Acara dihadiri Ketua Harian Dekopin Pusat Priskhianto, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, serta para pelaku koperasi dan pemangku kepentingan lainnya.


Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mudjahid, mengatakan pelantikan ini menjadi titik awal pembenahan organisasi sesuai arahan Gubernur NTB yang menekankan dua agenda utama, yakni penguatan tata kelola dan rebranding koperasi.
Menurutnya, perbaikan tata kelola akan menjadi prioritas melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, mulai dari pelatihan, pendidikan, hingga sertifikasi manajemen.


“Pesan Pak Gubernur ada dua, yaitu tata kelola dan rebranding. Tata kelola menjadi program yang akan kami jalankan secara serius melalui pelatihan, peningkatan manajemen, literasi, hingga sertifikasi agar koperasi dikelola secara profesional,” ujar Anis usai pelantikan.
Setelah fondasi tata kelola diperkuat, Dekopinwil NTB akan fokus membangun citra baru koperasi melalui pengembangan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak.


Menurut Anis, rebranding menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, khususnya generasi muda, yang selama ini masih memandang koperasi sebagai lembaga yang kurang menarik dan tertinggal.
“Harapannya, citra koperasi yang selama ini dianggap buruk bisa diperbaiki melalui program-program nyata dan kolaborasi dengan berbagai mitra.

Dukungan yang kami terima pada momentum pelantikan ini sangat besar dan menjadi modal untuk melakukan perubahan,” katanya.
Anis juga menjelaskan, kerja sama dengan Bulog NTB dan Bank NTB Syariah menjadi langkah awal membangun ekosistem bisnis koperasi yang lebih kuat.


Melalui kemitraan dengan Bulog, koperasi akan dilibatkan dalam pengembangan jaringan ritel produk pangan Bulog, penyerapan komoditas seperti jagung, hingga pemanfaatan gudang-gudang milik koperasi yang selama ini belum optimal.
Dekopinwil NTB juga akan melakukan pendataan aset pergudangan yang dimiliki koperasi untuk kemudian disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan komoditas Bulog.


Sementara kerja sama dengan Bank NTB Syariah difokuskan pada dukungan pembiayaan bagi koperasi, mulai dari rehabilitasi gudang hingga penguatan modal usaha sehingga terbentuk rantai usaha yang terintegrasi dari produksi, pembiayaan, penyerapan hasil, hingga pemasaran.


“Kalau Bulog memberikan kepastian pasar, maka Bank NTB Syariah akan memperkuat sisi pembiayaan. Jadi terbentuk ekosistem yang saling mendukung sehingga koperasi bisa bergerak lebih kuat,” jelasnya.
Selain memperbaiki tata kelola, Anis mengakui regenerasi pengurus dan peningkatan minat anak muda terhadap koperasi masih menjadi tantangan besar. (bul)

Gubernur NTB: Banyak Investasi Bodong Berkedok Koperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB: Banyak Investasi Bodong Berkedok Koperasi
H. Lalu Muhamad Iqbal (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, meminta pengurus baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB periode 2025–2030 menjadikan rebranding koperasi sebagai agenda utama.
Hal ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini tercoreng akibat maraknya investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi.

ghadiri pelantikan pengurus baru Dekopinwil NTB di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram, Selasa, 27 Juli 2026.
Menurut Iqbal, citra koperasi harus segera dipulihkan agar masyarakat kembali melihat koperasi sebagai lembaga bisnis yang sehat, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
“Masih banyak investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi.

Karena itu saya sampaikan, salah satu isu besar yang harus dihadapi pengurus baru adalah rebranding koperasi,” ujarnya.
Selain membangun citra baru, Iqbal menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi syarat utama agar koperasi benar-benar dipercaya masyarakat. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten.


Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
Program ini meliputi pelatihan gratis bagi manajer koperasi dengan kurikulum yang disusun secara khusus.


“Kami masih terus melakukan pelatihan gratis untuk manajer koperasi. Sudah ada kurikulum khusus agar kita bisa menyiapkan pasokan manajer koperasi yang profesional,” katanya.
Iqbal optimistis kepengurusan baru Dekopinwil NTB mampu membawa perubahan karena dihuni kombinasi pengurus senior yang berpengalaman dan generasi muda yang memiliki semangat pembaruan.


Menurutnya, perpaduan dua generasi tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan koperasi yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang baik antara orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia koperasi dengan anak-anak muda,” ujarnya.


Gubernur berharap kepengurusan baru tidak hanya menjalankan organisasi, tetapi juga mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai badan usaha yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
“Saya berharap koperasi bisa melakukan rebranding sehingga muncul kembali kepercayaan masyarakat. Koperasi harus dipandang sebagai badan hukum untuk berbisnis yang bisa diandalkan,” tegasnya.


Pelantikan pengurus Dekopinwil NTB periode 2025–2030 turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Ketua Harian Dekopin Pusat Priskhianto, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Bulog NTB, Bank NTB Syariah, serta para pelaku koperasi dari berbagai daerah di NTB. (bul)

Diarpus Mataram Siapkan Taman Baca di RTH Pagutan, Anggaran Rp300 Juta Dialokasikan pada 2027

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diarpus Mataram Siapkan Taman Baca di RTH Pagutan, Anggaran Rp300 Juta Dialokasikan pada 2027
BACA BUKU - Sejumlah pengunjung sedang membaca buku dari mobil perpustakaan keliling di RTH Pagutan yang dipotret beberapa waktu lalu. Diarpus Mataram akan siapkan Taman Baca di RTH Pagutan. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Mataram akan melengkapi fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, dengan taman baca. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai upaya meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui penyediaan ruang baca yang mudah diakses di ruang publik.

Pembangunan taman baca dipilih karena RTH Pagutan dinilai sebagai salah satu ruang publik yang strategis dengan jumlah pengunjung yang cukup tinggi dari berbagai kalangan, terutama pada akhir pekan dan hari libur.

Kepala Diarpus Kota Mataram, H. Muhammad Carnoto, mengatakan konsep pembangunan taman baca di RTH Pagutan telah selesai disusun. Untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta yang akan dialokasikan melalui APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2027.

“Kebutuhan anggaran itu sudah disetujui untuk dialokasikan pada tahun 2027, bersumber dari APBD Kota Mataram,” ujarnya, Selasa (21/7).

Carnoto menjelaskan, konsep taman baca di RTH Pagutan akan mengadopsi fasilitas serupa yang telah tersedia di Taman Sangkareang dan Taman Udayana. Nantinya, taman baca tersebut akan dilengkapi rak koleksi buku, area membaca yang nyaman, serta petugas yang bertugas melayani pengunjung.

Selain menyediakan koleksi buku cetak, Diarpus juga akan menghadirkan layanan perpustakaan digital melalui titik baca (reading point). Pengunjung cukup memindai kode batang (barcode) yang tersedia untuk mengakses ribuan koleksi buku digital menggunakan telepon pintar.

“Pengunjung bisa menikmati koleksi buku digital hingga radius 300 meter,” jelasnya.

Menurut Carnoto, konsep tersebut sejalan dengan fungsi RTH Pagutan sebagai ruang publik terpadu yang telah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti area olahraga, tempat bermain anak, ruang edukasi, hingga area transaksi bagi pelaku usaha mikro. Kehadiran taman baca diharapkan dapat menjadi alternatif aktivitas bagi masyarakat setelah berolahraga atau berwisata di kawasan tersebut.

“Setelah berolahraga atau beraktivitas di RTH, masyarakat bisa beristirahat sambil membaca buku. Kami ingin ruang publik ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga sarana edukasi,” katanya.

Ia menambahkan, koleksi yang akan disediakan diperkirakan mencapai sekitar 2.000 eksemplar yang terdiri atas buku fiksi maupun nonfiksi. Jumlah tersebut juga akan didukung dengan koleksi digital yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Carnoto menegaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan taman baca yang nyaman dan menarik sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk membaca sekaligus menjadikan RTH Pagutan sebagai salah satu pusat literasi baru di Kota Mataram.

“Kami berkomitmen taman baca ini dibuat senyaman mungkin agar pengunjung betah membaca dan memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan,” pungkasnya. (pan)

BKD Mataram Periksa Empat Hotel Terkait Dugaan Kekurangan Bayar Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BKD Mataram Periksa Empat Hotel Terkait Dugaan Kekurangan Bayar Pajak
Achmad Amrin (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram tengah melakukan pemeriksaan terhadap empat hotel yang diduga melakukan kekurangan pembayaran pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali data lebih lanjut sekaligus memastikan besaran pajak yang seharusnya disetorkan oleh masing-masing wajib pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan dan perhitungan pajak hotel. Saat ini, tim BKD masih mendalami data yang dimiliki untuk memastikan besaran kekurangan pembayaran.

“Sudah kami tindak lanjuti. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya, Selasa (21/7).

Amrin menjelaskan, dugaan kekurangan pembayaran pajak tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak hotel. Berdasarkan temuan awal, persoalan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan sistem penghitungan dan kekeliruan dalam penerapan tarif pajak terhadap jenis layanan yang dimiliki hotel.

Menurutnya, beberapa hotel yang diperiksa tidak hanya menyediakan layanan penginapan, tetapi juga memiliki unit usaha lain seperti restoran dan tempat hiburan. Perbedaan karakteristik usaha tersebut mengharuskan penerapan tarif pajak yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pelaporan apabila tidak dihitung secara tepat.

“Dari empat hotel itu, dua di antaranya memiliki fasilitas hiburan dan restoran. Itu yang sedang kami dalami karena ada perbedaan objek dan tarif pajaknya,” jelasnya.

BKD telah mengantongi sejumlah dokumen dan data pendukung untuk mencocokkan laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan kondisi riil di lapangan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar penetapan besaran kekurangan pembayaran yang harus diselesaikan oleh masing-masing hotel.

Meski demikian, Amrin belum dapat mengungkapkan nilai potensi kekurangan pembayaran pajak karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan tambahan penerimaan bagi kas daerah dalam jumlah yang cukup besar.

“Belum bisa kami sampaikan karena masih berjalan. Harapan kami nilainya bisa mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Sementara itu, BKD juga masih menunggu dampak penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 terhadap penerimaan pajak hotel. Menurut Amrin, peningkatan okupansi hotel selama ajang olahraga tersebut baru dapat diketahui setelah seluruh wajib pajak menyampaikan laporan omzet pada akhir masa pelaporan.

“Seberapa jauh dampaknya nanti akan terlihat setelah kegiatannya selesai. Minggu terakhir kami akan mengumpulkan datanya,” ujarnya.

Ia memperkirakan hotel yang paling merasakan peningkatan tingkat hunian selama Porprov adalah hotel melati. Sebagian besar atlet, ofisial, dan kontingen dari berbagai kabupaten/kota di NTB diketahui menginap di hotel-hotel kelas melati yang tersebar di Kota Mataram. (pan)

Soroti Keberlanjutan SPALD-T

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Soroti Keberlanjutan SPALD-T
(Suara NTB/dok) I Gede Wiska

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyoroti sejumlah aspek penting terkait pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan proyek tersebut, baru-baru ini.

Menurut Wiska, sebagai proyek strategis nasional, Pemerintah Kota Mataram berkewajiban mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul, baik selama masa konstruksi maupun setelah proyek mulai beroperasi.

Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan pengelolaan SPALD-T setelah proyek selesai pada 2029. Ia mempertanyakan kesiapan pembiayaan operasional dan pemeliharaan jaringan serta instalasi pengolahan air limbah, termasuk apabila penerimaan retribusi dari masyarakat tidak mencukupi biaya perawatan.

“Jangan sampai setelah proyek selesai, biaya operasional dan pemeliharaan justru menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Skema pembiayaannya harus dipastikan sejak awal,” ujarnya.

Selain itu, Wiska juga menyoroti dampak pembangunan jaringan perpipaan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tidak hanya berpotensi mengganggu pelaku UMKM di sepanjang jalur pekerjaan, tetapi juga sejumlah usaha lain yang terdampak akibat proses penggalian dan mobilisasi alat berat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memastikan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami tahapan pekerjaan serta dampak yang akan ditimbulkan selama proses konstruksi.

Wiska berharap layanan SPALD-T ke depan tidak hanya dinikmati oleh dua kecamatan dan 10 kelurahan yang menjadi tahap awal penerima manfaat. Ia mendorong pemerintah merencanakan perluasan jaringan ke wilayah lain di Kota Mataram sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan.

Tak hanya itu, Wiska meminta perhatian terhadap pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung, mengingat alat berat akan beroperasi di sejumlah ruas jalan yang relatif sempit sehingga berpotensi mengganggu akses masyarakat.

Sebagai bahan edukasi kepada masyarakat, Wiska juga meminta penjelasan mengenai daerah lain di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem SPALD-T, termasuk bagaimana pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja dilakukan tanpa menimbulkan bau maupun gangguan bagi lingkungan sekitar.

Menurutnya, contoh keberhasilan dari daerah lain akan membantu DPRD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan keamanan proyek tersebut sehingga dukungan publik terhadap pelaksanaan SPALD-T dapat terus terjaga. (fit)

Usulkan Pembangunan Dermaga Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usulkan Pembangunan Dermaga Nelayan
(Suara NTB/pan) Rudy Herlambang

PEMERINTAH Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, mengusulkan pembangunan dermaga perahu bagi nelayan di kawasan pesisir Bintaro kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan Menteri KKP ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro, Jumat (17/7/2026).

Usulan itu diajukan sebagai solusi atas kesulitan yang dihadapi para nelayan dalam menambatkan perahu akibat abrasi yang terjadi hampir setiap tahun. Kondisi tersebut memaksa sebagian nelayan memindahkan perahunya ke kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, demi menghindari kerusakan akibat gelombang.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan keberadaan dermaga sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nelayan saat bersandar maupun sebelum melaut, terutama ketika memasuki musim cuaca ekstrem yang memicu abrasi di sepanjang pesisir.

“Tujuan kami agar nelayan tidak lagi kesulitan mencari tempat bersandar dan tidak lagi terjadi persoalan dengan nelayan di Senggigi terkait lokasi parkir perahu,” ujarnya, Selasa (21/7).

Rudy menjelaskan, setiap kali angin barat bertiup dan gelombang tinggi melanda perairan Ampenan, para nelayan terpaksa memindahkan perahunya ke pesisir Senggigi untuk menghindari kerusakan. Namun, kondisi tersebut kerap memunculkan gesekan dengan nelayan setempat karena keterbatasan ruang untuk menambatkan perahu.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur tambat perahu juga menyebabkan aktivitas melaut nelayan sering terganggu, terutama saat kondisi cuaca memburuk.

Menurut Rudy, jumlah nelayan di wilayah Bintaro mencapai sekitar 200 orang. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan disampaikan langsung kepada Menteri KKP dengan harapan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kami berharap Bapak Menteri dapat membantu memperhatikan kebutuhan nelayan di sini karena beliau sudah melihat langsung kondisi di lapangan,” katanya.

Selain mengusulkan pembangunan dermaga, Pemerintah Kelurahan Bintaro bersama Dinas Perikanan Kota Mataram juga menyampaikan kebutuhan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Pasar Ikan Bintaro yang berada tidak jauh dari kawasan KNMP.

Menurut Rudy, keberadaan IPAL sangat penting untuk mengolah limbah pasar sehingga tidak mencemari kawasan pesisir dan menjaga kebersihan lingkungan pantai.

“Mudah-mudahan kebutuhan ini dapat didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga usulan yang kami sampaikan bisa direalisasikan,” pungkasnya. (pan)

Baznas Lotim Luncurkan Aplikasi “B-Smart”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baznas Lotim Luncurkan Aplikasi "B-Smart" 
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan santunan kepada pasukan kuning dan masyarakat kurang mampu lainnya. (Suara NTB/her)

Selong (EKBIS NTB) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) meluncurkan aplikasi B-Smart. Peluncuran dilakukan Bupati Lotim H Haerul Warisin bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik dan Kepala Baznas Lotim, Selasa (21/7/2026).

Saat peluncuran, suasana di kantor Baznas Lombok Timur terasa berbeda. Di balik senyum dan jabat tangan hangat para pegawai, tersirat semangat baru yang menggelora. Lembaga pengelola zakat tertua di Nusa Tenggara Barat itu genap berusia satu tahun di bawah komando Drs. H. Muhammad Kamli. Sebuah usia yang masih sangat belia, namun telah mencatatkan sederet capaian yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Muhammad Kamli menatap lembaran laporan tahunan dengan wajah sumringah. Dalam kurun waktu setahun, Baznas Lotim berhasil mencatatkan lonjakan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) yang cukup drastis.

Angka fantastis pun terpampang: Rp24 miliar. Jumlah ini melampaui target internal yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 sebesar Rp20 miliar. Sebuah prestasi yang membuat Kamli dan 110 Amilin dan Amilat yang tersebar di seluruh pelosok Lotim tersenyum bangga.

“Semua halangan dan rintangan bisa kita atasi. Semua masukan kami jadikan sebagai koreksi. Kami lakukan semuanya secara terbuka,” ujar Kamli dalam refleksi satu tahun pengabdian.

“Masyarakat Lombok Timur telah menunjukkan kepercayaan yang luar biasa kepada kami. Itu adalah amanah yang harus kami jaga dengan sebaik-baiknya,” tambah Kamli dengan nada penuh haru.

Di balik angka-angka besar itu, tersimpan ribuan cerita harapan yang telah tersentuh. Penyaluran dana terbagi dalam lima bidang utama:

Bidang Kemanusiaan menjadi yang terbesar dengan nilai Rp6,3 miliar yang menyentuh 19.924 penerima manfaat. Bantuan ini menjangkau masyarakat dari ujung timur hingga barat Lotim, menyapa mereka yang paling membutuhkan uluran tangan.

Bidang Kesehatan turut menggelontorkan dana Rp2 miliar untuk meringankan beban masyarakat yang sakit. Bidang Pendidikan mencatatkan 548 mahasiswa penerima beasiswa, menjadi jembatan bagi generasi muda untuk meraih mimpi.

Sementara Bidang Ekonomi menyalurkan Rp2,5 miliar kepada 1.383 penerima untuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi. Bidang Dakwah dan Advokasi pun tidak ketinggalan dengan Rp4,4 miliar yang dinikmati 2.302 penerima manfaat.

“B-Smart”: Revolusi Digital di Tengah Tuntutan Zaman

Di tengah derap langkah digitalisasi, Baznas Lotim meluncurkan terobosan yang dinanti: aplikasi “B-Smart”. Wakil Ketua Baznas, Dr. Hamidi, menjelaskan dengan penuh antusias bahwa aplikasi ini adalah jawaban atas tuntutan pelayanan cepat dan tepat sasaran.

“Di aplikasi itu nanti terpantau mulai dari proses pengumpulan zakat, infak, sedekahnya, proses pengajuan usulannya daripada mustahik, itu semuanya terekam di situ,” jelas Hamidi dengan mata berbinar.

Aplikasi ini disinkronkan dengan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) yang ditetapkan oleh Baznas Pusat. Langkah ini merupakan buah dari studi tiru ke Baznas Lombok Tengah yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik dalam pengelolaan ZIS berbasis digital.

“Bentuk transparansi itu karena nanti akan disinkronkan dengan web, sehingga semua bisa mengakses. Siapapun bisa melihat dari pengumpulan, penyaluran, dan seterusnya,” tambah Hamidi.

Moto Baznas—Santun, Amanah, Responsif, dan Transparan—kini tidak sekadar jargon. Melalui B-Smart, setiap rupiah yang masuk dan keluar dapat dipantau oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun.

Di tengah suasana peluncuran aplikasi, suasana mendadak berubah tegang. Bupati Lombok Timur tampil dengan orasi dengan nada tegas, ia menyampaikan kritik pedas sekaligus harapan besarnya.

“Tanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Baznas Lombok Timur adalah lembaga yang betul-betul jujur, betul-betul baik, betul-betul amanah,” tegasnya.

Bupati bahkan tidak segan mengancam akan memecat jika ada oknum yang tidak serius. “Ngoyo-ngoyo jadi ketua Baznas maka tidak bisa. Pimpinan semuanya harus lincah,” ujarnya.

Ia mendorong Baznas untuk lebih agresif menggali potensi, terutama dari kalangan pengusaha. “Banyak pengusaha, di mana pun pengusaha datangi dan berikan pencerahan. Contohnya ada sahabat saya, walaupun dia Cina, setiap tahun kirim lima ton ke daerah. Semua agama sama ingin berbagi,” pungkasnya mengingatkan Baznas untuk tidak memandang sekat dalam menggalang dana kebaikan.

Angin kritik yang berhembus kencang tidak membuat Kamli patah arang. Justru dengan lapang dada, ia menyikapinya sebagai cambuk semangat untuk berbuat lebih baik.

“Itu kan sifatnya program yang kita rencanakan. Insya Allah, lembaga Baznas akan berubah, apa yang dihajatkan oleh bupati, mudah-mudahan ke depan kita bisa menggali potensi sumber daya yang jauh lebih luas,” harapnya dengan penuh keyakinan.

Dengan peluncuran aplikasi “B-Smart” dan semangat baru yang berkobar, Baznas Lotim berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan transparansi. Transformasi digital yang diusung menjadi bukti keseriusan dalam menjawab tuntutan zaman.

Satu tahun perjalanan telah dilalui, menjadi fondasi bagi pengabdian yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Kritik dan harapan berjalan beriringan, menjadi bahan bakar bagi semangat untuk terus melayani umat. (rus/*)

Pasca-TRC Diluncurkan, Pemprov NTB Anggarkan Rp3 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pasca-TRC Diluncurkan, Pemprov NTB Anggarkan Rp3 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi
OPERASIKAN - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat mencoba mengoperasikan alat berat saat launching TRC, Selasa, 21 Juli 2026. (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB menganggarkan Rp3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan. Penganggaran ini setelah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal resmi meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur pada Selasa, 21 Juli 2026.
“Rp3 miliar kita tambahkan untuk sisa waktu setengah tahun,” ujarnya.


Ia mengaku, pengelolaan infrastruktur selama ini belum pernah memiliki standar pemeliharaan jalan dan lebih fokus pada perbaikan atau peningkatan jalan yang membutuhkan anggaran besar. Adanya TRC ini diharapkan akan melakukan pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.500 kilometer di Pulau Lombok dan Sumbawa.


Anggaran pemeliharaan yang belum memadai, lanjutnya akan terintegrasi dalam tiga tahun mendatang serta melibatkan stakeholder lain melalui CSR dan program Inpres Jalan Daerah (IJD). Adapun sumberdaya manusia dan alat berat yang tersedia, anggota TRC direkrut dari balai jalan terkait dengan standar pelayanan yang lebih ditingkatkan.


“Kebutuhan kita banyak. Saat ini kita memiliki 15 alat berat senilai Rp30 miliar dari hibah berbagai kementerian dan tambahan anggaran tiga miliar untuk pemeliharaan,” tambahnya.
Gubernur telah meminta tim mulai bekerja di beberapa titik dan meminta masyarakat bersabar dengan membuka kanal pengaduan melalui aplikasi Siaga, media sosial Gubernur atau SP4N Lapor Pemprov.

Prosedur pengaduan ini akan direspons tim dalam 24 jam sejak diterima dan sudah harus bergerak untuk verifikasi lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya, S.T, M.T., mengatakan, pemeliharaan jalan ini juga terkait perbaikan drainase, cekungan di beberapa ruas jalan, kerusakan karena tonase berlebihan dan pembersihan bahu jalan.


“Pemeliharaan masih bersifat sporadis dan sudah ada 20 titik di Lombok dan Sumbawa yang sudah diverifikasi lapangan dan beberapa titik dalam pengerjaan pemeliharaan”, jelasnya.
Beberapa titik tersebut di antaranya jalan di depan RSUD Sumbawa, daerah selatan Lombok seperti Lancing dan Sekotong, KSB, Moyo Hilir, Tambora, Wera serta ruas Kediri Kuripan.

Sedangkan lima TRC di Lombok dan Sumbawa masing masing terdiri dari limabelas orang pegawai balai pemeliharaan jalan PUPR terkait. (era)

1...159160161...1,073Halaman 160 dari 1,073