Beranda blog Halaman 157

OJK Resmi Terbitkan Izin Usaha PT Sinar Lombok Gadai, Dorong Industri Pergadaian NTB Lebih Sehat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perlindungan konsumen dan penguatan industri keuangan non-bank di daerah. Terbaru, OJK resmi menyerahkan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Sinar Lombok Gadai di Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026) lalu.

Pemberian izin legalitas ini tertuang dalam Keputusan Kepala OJK Provinsi Bali Nomor KEP-90/KO.18/2026 tanggal 9 Juli 2026, sekaligus bentuk implementasi dari UU No. 4 Tahun 2026 tentang P2SK serta POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa penyerahan izin usaha ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam mendorong terciptanya ekosistem pergadaian yang profesional, transparan, dan berintegritas.

“Pemberian izin usaha ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan industri pergadaian yang sehat, kredibel, dan berintegritas. Kami berharap PT Sinar Lombok Gadai dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan, menerapkan tata kelola yang baik, serta memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Rudi.

Menariknya, PT Sinar Lombok Gadai merupakan entitas baru hasil penggabungan (merger) dari enam pelaku usaha pergadaian di NTB, yakni Kartika Gadai, Nuspen Gadai, Sekar Gadai, L’Vina Gadai, Royal Gadai, dan Tin’s Gadai. Langkah konsolidasi dan perizinan ini juga didorong oleh OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Dengan terbitnya izin ini, PT Sinar Lombok Gadai kini memiliki kepastian hukum penuh. Perusahaan juga memperoleh kemudahan akses ekspansi usaha, seperti pembukaan cabang resmi hingga peluang pendanaan dari lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK kembali mengingatkan para pelaku usaha pergadaian belum berizin di wilayah NTB untuk segera mengurus perizinan resmi. Sesuai amanat UU P2SK, setiap entitas yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan tanpa izin terancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

Pilihan 2: Gayanya Hard News / Ekonomi Bisnis (Fokus Konsolidasi Usaha)

Hasil Konsolidasi 6 Entitas, Sinar Lombok Gadai Kantongi Izin Resmi OJK

MATARAM — Industri pergadaian swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Enam pelaku usaha pergadaian lokal resmi melakukan penggabungan (merger) menjadi PT Sinar Lombok Gadai dan telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keenam entitas yang melebur tersebut meliputi Kartika Gadai, Nuspen Gadai, Sekar Gadai, L’Vina Gadai, Royal Gadai, dan Tin’s Gadai. Penyerahan izin usaha secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo.

Rudi Sulistyo mengungkapkan bahwa konsolidasi dan legalisasi usaha ini menjadi bukti kolaborasi OJK dan Satgas PASTI dalam merangkul pelaku usaha keuangan agar masuk dalam koridor regulasi yang legal dan akuntabel.

“Legalitas memberikan kepastian hukum yang berimbas positif pada peningkatan kepercayaan publik. Selain itu, entitas yang legal akan lebih mudah menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan serta melakukan ekspansi bisnis secara resmi,” terang Rudi.

Ia menambahkan, perizinan resmi mewajibkan perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), serta mekanisme perlindungan konsumen yang optimal.

Langkah OJK memperketat aturan main pergadaian selaras dengan penegakan regulasi UU P2SK. Dalam undang-undang tersebut, beroperasi tanpa izin otoritas di sektor keuangan dapat dijerat sanksi pidana berat, yakni denda hingga Rp1 triliun dan penjara maksimal 10 tahun. (r/fan)

Jangan Selalu di Tengah Lajur, Ini Posisi Berkendara Motor yang Lebih Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Posisi berkendara menjadi salah satu faktor kunci keselamatan di jalan raya. Meski demikian, masih banyak pengendara sepeda motor yang menganggap posisi tepat di tengah lajur adalah area paling aman dalam segala kondisi.

Faktanya, posisi tengah tidak selalu menjamin keselamatan jika tidak disesuaikan dengan situasi jalan dan lingkungan sekitar.

Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menjelaskan bahwa prinsip utama safety riding adalah menempatkan kendaraan pada posisi yang memberikan visibilitas maksimal, ruang gerak cukup, serta daya cengkeram ban yang optimal.

“Posisi berkendara itu dinamis, tidak kaku. Pengendara harus bisa membaca kondisi jalan dan memilih posisi paling aman. Jangan terpaku di tengah lajur hanya karena menganggapnya paling aman,” ujar Satria.

Bahaya Terselubung di Tengah Lajur

Satria membeberkan, pada banyak ruas jalan di Indonesia—termasuk Nusa Tenggara Barat—bagian tengah lajur kerap menjadi tempat mengendapnya pasir, kerikil, lumpur, hingga tumpahan oli. Material ini berpotensi mengurangi traksi ban dan memicu selip, terutama saat mengerem atau menikung.

Selain itu, genangan air di tengah jalan juga menyimpan bahaya tersembunyi. Genangan dangkal kerap menutupi lubang atau permukaan jalan yang rusak.

“Pengendara disarankan tidak menerobos genangan air sembarangan dan selalu mengurangi kecepatan jika kondisi jalan meragukan,” tambahnya.

Oleh karena itu, pengendara diimbau memanfaatkan lebar lajur secara bijak. Posisi di sisi kiri atau kanan lajur dapat dipilih sesuai situasi, selama tetap berada di dalam lajur sendiri dan tidak mengganggu pengguna jalan lain.

5 Kebiasaan Penting untuk Keselamatan Berkendara

Guna meningkatkan keselamatan di jalan, Satria membagikan lima langkah antisipatif yang wajib diterapkan para pemotor:

  1. Fleksibel Menyesuaikan Posisi: Segera geser posisi jika melihat pasir, kendaraan parkir, lubang, atau aktivitas warga di tepi jalan.
  2. Jaga Jarak Aman 3 Detik: Beri jeda waktu yang cukup dengan kendaraan di depan agar punya ruang pengereman bertahap.
  3. Siapkan Ruang Evakuasi (Escape Route): Hindari berkendara terlalu rapat agar tetap memiliki celah menghindar saat kendaraan depan berhenti mendadak.
  4. Pandangan Jauh ke Depan: Jangan hanya fokus pada kendaraan di depan mata. Pindai lalu lintas beberapa meter ke depan untuk mendeteksi potensi bahaya lebih awal.
  5. Pindah Lajur Secara Bertahap: Selalu periksa kaca spion dan situasi sekitar sebelum bergeser. Hindari manuver mendadak yang mengejutkan pengendara lain.

“Keselamatan berkendara bukan cuma soal mahir mengendalikan motor, tapi juga kejelian membaca situasi. Posisi terbaik adalah posisi yang memberikan pandangan luas, ruang gerak cukup, dan waktu reaksi yang cepat. Mari jadikan keselamatan prioritas utama dan selalu #Cari_Aman,” tutup Satria. (r/fan)

Peserta Magang Diminta Jaga Integritas Selama Bekerja

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peserta Magang Diminta Jaga Integritas Selama Bekerja
H. Mohamad Ansori


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)-
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori melepas 10 orang peserta Program Latihan Kerja Industri (PLKI) dalam rangka bridging kerja sama pemerintah dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) Jakarta tahun 2026.


“Program ini merupakan realisasi salah satu dari 12 program unggulan pemerintahan Jarot-Ansori dalam menciptakan tenaga kerja unggul dan mandiri,” kata Ansori kepada wartawan, Rabu (22/7).


Program ini diharapkan bisa menjadi bekal berharga bagi para peserta,sehingga mereka bisa meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang akan menjadi modal penting untuk meniti karier di masa yang akan datang.


“Kami harap program ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh akan menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan karier,” jelasnya.


Menurut Wabup, setiap tahun Kabupaten Sumbawa melahirkan angkatan kerja baru dari lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai peluang kerja, agar para lulusan dapat terserap sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian yang dimiliki masing-masing.


Kesempatan magang yang diikuti kata dia, jangan disia-siakan karena belum tentu datang untuk kedua kalinya.

Ia meminta peserta magang menunjukkan kemampuan, disiplin, dan etos kerja yang baik selama program magang.

Jika mampu menunjukkan kompetensi, bukan tidak mungkin setelah masa magang selesai akan direkrut menjadi karyawan.


“Seluruh biaya proses seleksi hingga keberangkatan peserta difasilitasi oleh pemerintah. Selama menjalani program magang enam bulan, peserta juga memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu setiap bulan,” terangnya.


Menurut dia, perusahaan tidak hanya memberikan uang saku melainkan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya akan ditanggung oleh perusahaan.

Setelah masa magang berakhir, peserta juga memiliki peluang untuk diangkat sebagai karyawan melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila menunjukkan kinerja yang baik.


“Jaga nama baik daerah, tunjukkan putra-putri Sumbawa memiliki disiplin, semangat, dan kemampuan yang baik.

Keberhasilan kalian akan membuka peluang yang lebih besar bagi adik-adik berikutnya untuk mengikuti program yang sama,” tambahnya.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin, mengatakan peserta Program Latihan Kerja Industri (PLKI) yang akan berangkat telah mengikuti tahapan seleksi secara ketat mulai dari seleksi administrasi, tes, hingga wawancara bersama pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia.


“Seluruh biaya proses seleksi hingga pemberangkatan peserta ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda,” sebutnya.


Selama mengikuti program magang nantinya, peserta juga akan memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu per bulan. Sementara kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, serta fasilitas lainnya ditanggung pihak perusahaan. (ils)

Peserta Magang Diminta Jaga Integritas Selama Bekerja

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Benahi Tata Kelola KeuanganGubernur Pastikan Setiap Rupiah APBD Bermanfaat Nyata untuk Rakyat
Lalu Muhamad Iqbal


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)-
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori melepas 10 orang peserta Program Latihan Kerja Industri (PLKI) dalam rangka bridging kerja sama pemerintah dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) Jakarta tahun 2026.


“Program ini merupakan realisasi salah satu dari 12 program unggulan pemerintahan Jarot-Ansori dalam menciptakan tenaga kerja unggul dan mandiri,” kata Ansori kepada wartawan, Rabu (22/7).


Program ini diharapkan bisa menjadi bekal berharga bagi para peserta,sehingga mereka bisa meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang akan menjadi modal penting untuk meniti karier di masa yang akan datang.


“Kami harap program ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh akan menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan karier,” jelasnya.


Menurut Wabup, setiap tahun Kabupaten Sumbawa melahirkan angkatan kerja baru dari lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi.

Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai peluang kerja, agar para lulusan dapat terserap sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian yang dimiliki masing-masing.


Kesempatan magang yang diikuti kata dia, jangan disia-siakan karena belum tentu datang untuk kedua kalinya. Ia meminta peserta magang menunjukkan kemampuan, disiplin, dan etos kerja yang baik selama program magang.

Jika mampu menunjukkan kompetensi, bukan tidak mungkin setelah masa magang selesai akan direkrut menjadi karyawan.
“Seluruh biaya proses seleksi hingga keberangkatan peserta difasilitasi oleh pemerintah.

Selama menjalani program magang enam bulan, peserta juga memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu setiap bulan,” terangnya.


Menurut dia, perusahaan tidak hanya memberikan uang saku melainkan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya akan ditanggung oleh perusahaan.

Setelah masa magang berakhir, peserta juga memiliki peluang untuk diangkat sebagai karyawan melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila menunjukkan kinerja yang baik.


“Jaga nama baik daerah, tunjukkan putra-putri Sumbawa memiliki disiplin, semangat, dan kemampuan yang baik.

Keberhasilan kalian akan membuka peluang yang lebih besar bagi adik-adik berikutnya untuk mengikuti program yang sama,” tambahnya.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin, mengatakan peserta Program Latihan Kerja Industri (PLKI) yang akan berangkat telah mengikuti tahapan seleksi secara ketat mulai dari seleksi administrasi, tes, hingga wawancara bersama pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia.


“Seluruh biaya proses seleksi hingga pemberangkatan peserta ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda,” sebutnya.


Selama mengikuti program magang nantinya, peserta juga akan memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu per bulan. Sementara kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, serta fasilitas lainnya ditanggung pihak perusahaan. (ils)
( EKBIS NTB/ist)
FOTO BERSAMA – Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori foto bersama dengan peserta magang di PT Panasonic sebelum diberangkatkan pada, Rabu (22/7)

Benahi Tata Kelola KeuanganGubernur Pastikan Setiap Rupiah APBD Bermanfaat Nyata untuk Rakyat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Benahi Tata Kelola KeuanganGubernur Pastikan Setiap Rupiah APBD Bermanfaat Nyata untuk Rakyat
Lalu Muhamad Iqbal


Mataram ( EKBIS NTB) –
Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Badan Anggaran dan Keputusan DPRD oleh Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB pada Rabu (22/7/2026).


Pada kesempatan penyampaian pendapat akhir, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras, perhatian, serta pembahasan yang komprehensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.


Gubernur mengatakan, bahwa berbagai pertanyaan, masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD NTB merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan mampu menjawab harapan masyarakat.


“Tentu, masih terdapat berbagai tantangan yang harus kita benahi bersama.

Namun, capaian tersebut memberikan optimisme bahwa setiap rupiah APBD telah bergerak ke arah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Iqbal.


Iqbal mengatakan, bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD hanya sekedar formalitas semata sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.

Tetapi sebagai momentum evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


“Perbedaan pandangan yang berkembang selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Dengan semangat kemitraan yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD, kami meyakini bahwa setiap masukan yang diberikan akan semakin memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.


Iqbal juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif, realistis, berbasis kinerja, dan didukung data yang valid agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.


‘’Bagi Pemerintah Provinsi, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan pemerintahan yang semakin dipercaya oleh publik,” tegas Gubernur.


Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD melalui penguatan disiplin pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penerapan sistem peringatan dini guna mempercepat realisasi belanja dan mengendalikan SiLPA yang tidak produktif

“Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik,” pungkasnya. (ndi)

Inspektur KLU: Rata-rata Usaha BUMDes TAK DIVERIFIKASI PEMDES

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Inspektur KLU: Rata-rata Usaha BUMDes Tak Diverifikasi Pemdes
Heryanto

Tanjung ( EKBIS NTB) – Inspektur Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi catatan tegas pada pelaksanaan anggaran desa melalui pos Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Inspektorat mencermati, rata-rata proposal bisnis BUMDes yang diajukan manajemen tak dinilai secara selektif baik oleh Kepala Desa maupun BPD.

“Dengan situasi pemangkasan anggaran desa, harapan kami BPD betul-betul berperan. BPD harus mampu selektif dalam pembahasan anggaran pembangunan di desa,” tegas Kepala Inspektorat KLU, Heryanto, SP., Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, salah satu poin penting yang perlu penilaian mendalam adalah alokasi anggaran desa pada BUMDes. Sejak dirinya menjabat sebagai Inspektur, pembangunan desa yang melibatkan lembaga usaha milik desa ini menjadi aspek pencermatan.

Ia menegaskan, perkembangan usaha BUMDes sangat bergantung pada usaha BUMDes itu sendiri. Usaha tersebut tentu harus melalui verifikasi yang melibatkan Kades dan BPD sebagai pelaksana dan pengawas anggaran.

“Verifikasi usaha BUMDES idealnya sebagai syarat apakah usulan penyertaan modal disetujui atau tidak. Kami melihat, rata-rata desa BUMDes tidak ada verifikasi usaha. Padahal BUMDes ini ujungnya adalah untuk deviden dan mensejahterakan aparatur desa,” tegasnya.

Di banyak BUMDes, sambung dia, gaji manajemen rata-rata diambilkan dari penyertaan modal. Kondisi tersebut dapat dimaklumi manakala BUMDes tersebut baru beroperasi.

“Ketika sudah beroperasi, masih ada penyertaan modal digunakan untuk gaji pegawai, artinya BUMDesnya tidak bagus,” ujarnya.

Penegasan Inspektur Lombok Utara tersebut tentu menjadi warning bagi seluruh Kepala Desa dan Pengurus BPD untuk lebih mencermati besaran anggaran desa yang digunakan pada lembaga usaha milik desa.

Selektivitas yang ia tekankan tidak hanya pada aspek kelayakan usaha, besaran anggaran, tetapi juga di tingkat pelaksana BUMDes.

Heryanto meminta pemilihan Manajemen BUMDes tidak dilakukan atas dasar kedekatan emosional. Tetapi, mempertimbangkan latar belakang, visi direksi, hingga kapasitas membaca peluang usaha dan kesiapan menghadapi tantangan.

“Pengawasan oleh desa juga penting, sejauh mana uang yang diberikan menghasilkan PADes secara optimal. Kita ingin jalannya Anggaran Desa lewat BUMDes supaya lebih tertib. Kontrol dari pemilik modal seperti apa. Karena yang namanya PADes bisa untuk mensejahterakan staf,” sambungnya.

Aspek yang lebih luas dari hadirnya BUMDss tambah dia, adalah lembaga ini dapat bertindak sebagai motor pemberdayaan. Baik pemberdayaan ekonomi lokal desa, mendukung pemerintah dalam menyediakan tambahan lapangan kerja, hingga mobilitas ekonomi dimana warga desa bertindak selaku mitra BUMDes.

Inspektorat memiliki catatan kritis terhadap keberadaan BUMDES. Dimana, Auditor yang turun masih menemukan ada BUMDes yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban anggaran kepada Pemerintah Desa.

“Akhirnya setelah kami telisik, masalahanya ada pada proses seleksi. Ada yang hanya memakai Musdes, masuklah Timses di situ. Harusnya, dan ke depan kita harapkan, seleksi dilaksanakan melalui sistem sejenis Pansel, ada paparan visi bisnis lebih dulu (oleh calon Direktur).

Karena bagaimanapun juga, BUMDES memiliki mandat sebagai pelaksana Ketahanan Pangan Desa dari anggaran Rp 200 juta yang turun ke desa,” tandasnya. (ari)

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Gubernur NTB Minta Harga Kamar Tidak Dinaikkan Berlebihan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang MotoGP Mandalika 2026, Gubernur NTB Minta Harga Kamar Tidak Dinaikkan Berlebihan
Ilustrasi mahalnya harga kamar hotel jelang MotoGP

Praya ( EKBIS NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan para pelaku wisata khususnya pengelola dan pemilik hotel untuk tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan jelang gelaran MotoGP Mandalika 2026.


Menurutnya, sepanjang tahun ini okupansi hotel khususnya di Kawasan The Mandalika dan sekitarnya cukup tinggi.

Dengan hadirnya berbagai event di Kawasan The Mandalika, sehingga kesannya terlalu serakah kalau sampai menaikkan harga kamar terlalu tinggi selama ajang MotoGP Mandalika kali ini.


Berbicara saat peluncuran tiket khusus MotoGP bagi warga NTB di area paddock Sirkuit Internasional Mandalika, Selasa (21/7), Gubernur mengatakan, jika sebelumnya, di kawasan The Mandalika dan sekitarnya kekurangan kamar hotel dengan gap yang cukup jauh, sehingga wajar harga kamar naik.

Pada saat itu Kawasan The Mandalika juga masih sepi. Jadi praktis selama setahun itu kesempatan untuk memperoleh pemasukan yang besar hanya saat MotoGP saja.


Jika harus ada kenaikan harga, itu lebih karena faktor permintaan atau pasar saja, karena jumlah permintaan yang banyak. Tetapi tetap pada batas normal yang sudah ditentukan, tidak sampai berlebihan. Termasuk akomodasi-akomodasi lainnya.


Mamiq Iqbal – sapaan akrab Gubernur NTB ini juga meminta pihak maskapai untuk mempersiapkan extra flight lebih awal dan tidak mendekati ajang MotoGP supaya para penonton MotoGP yang dari luar NTB bisa membuat perencanaan perjalanan lebih awal.

‘’Jangan sampai penonton sudah beli tiket MotoGP tapi tidak bisa datang karena penerbangan tidak ada atau karena harga tiket pesawat yang terlalu tinggi,’’ ujarnya mengingatkan.


Semua persoalan-persoalan yang ada tersebut. lanjutnya, nantinya juga akan dibahas bersama pihak terkait dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan MotoGP akhir bulan Juli ini.

Pelaksanaan rakor tersebut sengaja digelar lebih awal dari biasanya digelar sebulan sebelum MotoGP. Harapan persoalan-persoalan yang ada bisa dituntaskan lebih awal.


“Semua persoalan yang ada akan menjadi bahan evaluasi untuk kita cari solusi bersama dalam rakor yang akan digelar dalam Waktu dekat ini,” ujar mantan Dubes RI untuk Turki ini.


Siapkan 50 Ribu Tiket
Terkait penjualan tiket MotoGP, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ananda Mikola di tempat yang sama mengungkapkan sejauh ini terus bergerak.

MGPA sendiri saat ini menyiapkan sebanyak 50 ribu tiket nonton MotoGP. Dari tiket yang disiapkan tersebut progress penjualannya sudah di atas 10 persen.


Untuk menggenjot pejualan tiket, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan promo harga tiket.

Termasuk menyiapkan tiket harga khusus untuk warga NTB. Harapannya, dengan tiket harga khusus tersebut bisa semakin meningkatkan animo warga NTB untuk menonton langsung ajang MotoGP Mandalika di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

Disinggung target penonton, Ananda mengaku kalau dari MGPA berharap bisa sampai 200 ribu orang. Tapi kapasitas penonton di Sirkuit Mandalika sendiri belum bisa mencapai angka tersebut. Sehingga angka optimisnya di kisaran angka 150 ribu. (kir)

Pelaku UMKM di NTB Didorong Manfaatkan Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pelaku UMKM di NTB Didorong Manfaatkan Desa Berdaya
Sinta M. Iqbal

KETUA Dekranasda Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB memanfaatkan Program Desa Berdaya “Desa Ekspor” sebagai pintu masuk menuju pasar internasional.

Menurutnya, peluang ekspor bagi produk-produk unggulan NTB terbuka lebar, namun harus dibarengi dengan kemampuan menjaga kualitas dan memenuhi permintaan pasar secara konsisten.


Hal tersebut disampaikan Bunda Sinta – sapaan akrabnya saat membuka Pelatihan Desa Berdaya “Desa Ekspor” Nusa Tenggara Barat bertema Readiness, Capacity Building & Export Action di Aula UPTD BKP3D Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Mataram, Rabu (22/7).


Kegiatan tersebut menjadi awal pendampingan intensif bagi 30 pelaku usaha terpilih yang akan dipersiapkan hingga siap memasuki pasar ekspor.


Menurut Bunda Sinta, berbagai produk unggulan NTB sesungguhnya telah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang ragu memasuki pasar ekspor karena menganggap prosesnya rumit dan belum memahami mekanisme yang harus ditempuh.


Padahal, lanjutnya, tantangan terbesar justru muncul setelah produk berhasil diterima pasar luar negeri. Pada fase tersebut, pelaku usaha dituntut mampu mempertahankan mutu produk sekaligus memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan.


“Jangan berhenti di sudah terpilih sebagai 30 produk yang akan dibina dan akan diberangkatkan ekspornya. Tetapi menjaga kualitas, menjaga semangatnya, mempertahankan apa yang sudah didapat. Itu PR yang paling besar,” ujar Bunda Sinta.


Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya mendampingi berbagai penugasan diplomatik Gubernur NTB ke sejumlah negara, banyak calon pembeli luar negeri memberikan apresiasi terhadap kualitas produk Indonesia pada awal kerja sama.

Namun, kepercayaan tersebut kerap menurun ketika kualitas produk tidak lagi konsisten seiring meningkatnya volume permintaan.


Karena itu, ia berharap para peserta pelatihan mampu menjadi contoh bagi UMKM lain untuk berani memperluas pasar sekaligus membangun reputasi produk NTB di tingkat global melalui kualitas yang terjaga.


Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata, menjelaskan Program Desa Berdaya “Desa Ekspor” merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, penyusunan profil bisnis, hingga fasilitasi akses ke pasar internasional.


Ia mengatakan, dari sekitar 100 desa dan pelaku usaha yang mengikuti proses seleksi awal, sebanyak 30 pelaku usaha ditetapkan sebagai peserta angkatan pertama.

Mereka akan mengikuti pelatihan selama tiga hari dan memperoleh pendampingan hingga akhir tahun agar siap memasuki pasar ekspor. (ham)

Wabup Lotim Soroti Sejumlah Isu Strategis dalam Rembuk Otonomi Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lotim Soroti Sejumlah Isu Strategis dalam Rembuk Otonomi Daerah
IKUTI – Wabup Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya (dua dari kiri), mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah (Reboan) yang digelar secara daring oleh Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Rabu (22/7). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah (Reboan) yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (22/7). Forum rutin yang diselenggarakan setiap hari Rabu ini menjadi ajang evaluasi dan peningkatan kualitas layanan Ditjen Otda, inventarisasi dukungan Kemendagri terhadap tugas kepala daerah, serta pembahasan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Wabup mengikuti dari Command Center, didampingi Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Ahyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Hairi, serta Asisten Administrasi Umum Husnul Basri.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang telah berjalan, sekaligus menyuarakan sejumlah isu strategis dan usulan penguatan demi efektivitas koordinasi pusat-daerah.


Beberapa poin penting yang menjadi perhatian daerah antara laiin pertama perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Lombok Timur mengharapkan adanya penguatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Kedua, Sinergitas pelaporan LPPD di Kemendagri dengan evaluasi akuntabilitas kinerja dari KemenPAN-RB untuk menghindari penyampaian data ganda. Ketiga, komitmen ketepatan waktu pelaporan LPPD setiap 31 Maret, meski menghadapi dinamika waktu penyelesaian laporan audit BPK.


Keempat, regulasi khusus batas desa, Wabup mendorong penerbitan regulasi dari Kemendagri yang memetakan dan menyelesaikan tata batas desa secara spesifik untuk menjamin kepastian administrasi wilayah.
Kelima, relaksasi batasan belanja pegawai, Lombok Timur berhasil menekan proporsi belanja pegawai hingga 28,3 persen pada 2025. Namun, dinamika pemotongan dana transfer pusat berpotensi menaikkan rasio ke angka 33 persen, sehingga daerah memerlukan fleksibilitas dan strategi peningkatan PAD yang realistis.


Selanjutnya, Kepastian alokasi DBHCHT bagi Lombok Timur sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar. Alokasi yang mencapai Rp104 miliar pada 2025 dinilai sangat vital untuk menopang pembiayaan BPJS Kesehatan guna mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC).


Peninjauan regulasi pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil agar potensi daerah sepanjang lebih dari 200 km garis pantai dapat dikelola optimal. Wabup juga mendorong agar komoditas unggulan t


Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Kemendagri, Efrimeiriza, menyatakan akan menampung dan mengonsolidasikan seluruh poin strategis tersebut dengan kementerian/lembaga teknis terkait.
Khusus mengenai penyesuaian IKK dan efisiensi pelaporan LPPD, Kemendagri akan segera menyampaikan contact person teknis kepada Pemkab Lombok Timur. Untuk persoalan penetapan dan regulasi batas desa/wilayah, diarahkan berkoordinasi intensif dengan Ditjen Bina Pemdes serta Ditjen Bina Akwil.


Terkait dinamika alokasi DBH dan DAU, Kemendagri masih menunggu perkembangan informasi resmi dan berkoordinasi aktif dengan Kementerian Keuangan. Pemda Lotim diimbau untuk menyampaikan salinan surat resmi terkait isu-isu spesifik kepada Ditjen Otda sebagai dasar pengawalan dan tindak lanjut bersama.


Reboan sendiri merupakan forum diskusi rutin yang menjadi wadah komunikasi interaktif untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan mencari solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah. (rus)

Tantangan Cuaca Ekstrem, Petani Tembakau Diingatkan Tidak Salah Cara Budi Daya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tantangan Cuaca Ekstrem, Petani Tembakau Diingatkan Tidak Salah Cara Budi Daya
MENGUNING - Kondisi Tanaman Tembakau milik petani di Desa Jerowaru yang terlihat menguning karena salah menggunakan pestisida. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Fenomena El Nino yang berkepanjangan hingga awal tahun 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi para petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada musim tanam 2026 ini. Di tengah kondisi cuaca ekstrem tersebut, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lotim, Mirza Sophian, mengingatkan para petani agar tidak salah dalam cara budi daya.


Peringatan ini menyusul kejadian gagal panen yang dialami salah satu petani di Kecamatan Jerowaru. Mirza Sophian menjelaskan, seorang petani di Jerowaru menanam tembakau di atas lahan seluas 50 are.


Saat usia tanaman baru beberapa pekan, petani tersebut meracik sendiri pestisida yang kemudian disemprotkan ke tanamannya. Tidak lama setelah penyemprotan, ia pergi meninggalkan lahannya ke Jawa. Beberapa hari kemudian, tanaman tembakau tersebut menguning dan rusak total.


“Iya dia racik sendiri, terus dia semprot. Habis semprot, dia tinggal ke Jawa. Ternyata efeknya begitu,” ujar Mirza menirukan pengakuan petani tersebut, menjawab Suara NTB, Selasa (21/6/2026).
Menurutnya, kesalahan dalam meracik pestisida mengakibatkan tanaman tidak bisa diselamatkan. “Saya lihat sudah kuning semua, susah diselamatkan karena efek pestisida yang dia racik,” tegasnya.


Mirza menambahkan bahwa petani tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. Untuk itu, ia mengimbau agar para petani selalu berkoordinasi dengan PPL masing-masing sebelum menggunakan pestisida. “Mungkin bisa berkoordinasi dengan PPL masing-masing karena mereka kan sudah dilatih. Tahu jenis pestisida apa yang cocok tergantung serangan apa yang dialami oleh tembakau,” jelas Mirza.


Meskipun cuaca ekstrem melanda, Mirza memastikan bahwa kekeringan belum menjadi kendala utama karena para petani masih memiliki embung untuk mengairi tanaman. Bahkan, ia menyebutkan bahwa cuaca panas justru menjadi kondisi yang diinginkan tanaman tembakau. “Dia (tembakau) butuh air tapi tidak banyak. Justru kondisi cuaca seperti ini yang diinginkan tembakau,” ungkapnya.


Petani tembakau di wilayah Lotim bagian selatan ini memang tetap butuh air. Petani diminta bisa lebih irit menggunakan air embungnya. Pastikan sampai masa panen Agustus dan September mendatang, kebutuuan air mencukupi.


Untuk wilayah seperti di Seriwe Jerowaeu, beberapa petani bahkan sudah mulai memasuki masa panen karena mereka menanam lebih awal, dengan cara menyelipkan tanaman tembakau di antara tanaman jagung. Mirza juga menegaskan bahwa kualitas tetap menjadi penentu utama harga jual tembakau, terlepas dari mundurnya masa tanam.


Dinas Pertanian Lotim berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh petani agar lebih berhati-hati dalam menggunakan pestisida dan selalu mendampingi tanamannya dengan baik, terutama di tengah tantangan cuaca ekstrem seperti El Nino saat ini. (rus)

1...156157158...1,073Halaman 157 dari 1,073