Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 157

Menteri UMKM: MBG Menggerakkan Ekonomi Lapisan Bawah

0
Menteri UMKM: MBG Menggerakkan Ekonomi Lapisan Bawah
Menteri UMKM: MBG Menggerakkan Ekonomi Lapisan Bawah

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers kementerian di Jakarta, Kamis.

Ia mengakui bahwa sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program masih perlu dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan seluruh aspek yang relevan.

Maman juga menyoroti tudingan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, yang menurutnya merupakan kekeliruan yang perlu diluruskan.

“Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” ucap Maman.

Maman juga mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang telah mendapatkan titik SPPG, tetapi belum mampu membangun karena keterbatasan finansial. Ia menilai situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi BGN.

“Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa dampak ekonomi dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi. Ia menyebut satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki 3–5 pekerja.

“Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” kata dia.

BGN telah menonaktifkan sementara 56 SPPG menindaklanjuti terjadinya kasus keracunan MBG yang berulang.

“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan, antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah). (ant)

BPJPH: Sertifikat Halal Dongkrak Kepercayaan Konsumen dan Omzet

0
BPJPH: Sertifikat Halal Dongkrak Kepercayaan Konsumen dan Omzet
BPJPH: Sertifikat Halal Dongkrak Kepercayaan Konsumen dan Omzet

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk jaminan kehalalan sebuah produk tetapi juga terbukti mampu meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, nilai tambah produk, hingga omzet penjualan.

“Selain menjamin kehalalan produk, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Produk bersertifikat halal memiliki daya saing lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun global,” ujar Haikal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan hasil riset yang pernah dilakukan terkait perilaku konsumen dalam memilih produk, di mana mereka akan berpatokan pada nilai halal, rasa dan harga.

“Pernah diriset, orang memilih produk itu karena tiga hal, yaitu (nilai) halalnya, enaknya, dan harganya. Dari ketiga itu, halal adalah nomor satu. Jadi, halal itu simbol kualitas. ‘Halal is symbol of health, symbol of clean, symbol of quality’ (Halal adalah simbol dari kesehatan, kebersihan, kualitas),” kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik BPJPH Fariza Y Irawadi pun mengatakan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

“Kisah sukses (para pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal) ini menunjukkan bagaimana sertifikasi halal mampu mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan industri kreatif,” ujar Fariza.

BPJPH terus memperkuat layanan sertifikasi halal, termasuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, katanya, menambahkan. Upaya itu sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

“Kisah sukses berbagai produk Indonesia lainnya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal,” katanya.

Dengan demikian, mereka tidak hanya menjamin kehalalan produknya, tetapi juga berpeluang meraih pasar yang lebih luas dan meningkatkan omzet usaha, ujar dia. (ant)

Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix

0
Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix
Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Pertamina (Persero) mendukung UMKM lokal menuju pasar global (go global) lewat ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, NTB, pada 3-5 Oktober 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengungkapkan dukungan perusahaan pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tidak hanya untuk menggiatkan ajang olahraga.

Namun, menjadi wadah strategis untuk mengangkat produk UMKM lokal agar semakin dikenal luas hingga ke pasar global, sehingga dapat menghasilkan efek berkelanjutan.

“UMKM mendapat peluang untuk memasarkan produknya kepada pengunjung yang hadir di Mandalika, sekaligus memperluas pasar ke wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Ia berharap ajang internasional ini memacu perekonomian daerah dan dampak berantai lainnya terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi.

Fadjar mencontohkan UMKM binaan, Nutsafir, akan menjajakan produk kue kering berbasis biji-bijian khas Lombok di area pameran UMKM ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

Nutsafir hadir bersama sembilan UMKM binaan lainnya seperti makanan dan minuman, kerajinan dan perhiasan khas Lombok, serta produk fesyen lokal di booth UMKM Pertamina.

“Saya berkesempatan hadir lagi di booth UMKM Pertamina tahun ini. Harapan kami, lewat event Pertamina Grand Prix of Indonesia, produk bisa lebih dikenal, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” jelas Sayuk Wibawati, pemilik Nutsafir.

Berdiri sejak 2012 sebagai usaha rumahan, Nutsafir berkembang pesat dengan 16 karyawan dan kapasitas produksi 50 kilogram per hari sejak menjadi mitra binaan Pertamina pada 2021.

Melalui ajang Pertamina UMK Academy, Nutsafir meraih juara dua dan mendapatkan berbagai pelatihan, mulai dari strategi pemasaran digital hingga manajemen bisnis.

“Selain pelatihan, kami difasilitasi untuk ikut pameran, termasuk Trade Expo Indonesia dan Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dampaknya besar, omzet meningkat, pasar semakin luas, dan kami bisa membuka lebih banyak lapangan kerja,” tambah Sayuk.

Ia pun berharap pendampingan Pertamina terus berlanjut agar usahanya bisa semakin besar. (ant)

Pertumbuhan Ekonomi 2025, NTB Perlu 8 Persen dalam Tiga Bulan untuk Penuhi Target Nasional

0
Kepala BPS NTB, Wahyudin (kanan) dan Ekonom Universitas Mataram, Iwan Harsono.

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025 bertumbuh 7 persen. Sepertinya membutuhkan kerja keras mengingat pertumbuhan ekonomi NTB selama dua triwulan merosot. Masing-masing di triwulan I ekonomi NTB mengalami kontraksi -1,43 dan di triwulan II kontraksi mencapai -0,82.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menyatakan, di sisa tiga bulan tahun 2025, NTB membutuhkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen untuk memenuhi target Pemerintah Pusat tersebut.

“Target Pusat untuk NTB di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kalau kita akumulasikan triwulan I dan II, pertumbuhan minus -0,11 persen. Butuh sekitar 8 persen lagi,” ujarnya pada acara Bincang Kamisan, Kamis, 2 Oktober 2025.

Target untuk NTB lanjutnya, merupakan target tertinggi kedua dari 38 provinsi di Indonesia. Tingginya target itu untuk mendukung target rata-rata 7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. “Di tahun 2025 targetnya 7 persen. Kemudian di tahun 2029, 9,3 persen targetnya,” lanjutnya.

Menurutnya, Pemprov NTB tidak mungkin mencapai target itu. Kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan kelonggaran kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Tapi belum tentu kita pesimis. Kecuali ada semacam regulasi yang memperbolehkan tambang itu bisa ekspor. Karena ada pengaturan dilarang untuk ekspor barang mentah, agak sulit kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif,” jelasnya.

Wahyudin melanjutkan, sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB. Sebab, sektor ini merupakan share tertinggi kedua setelah sektor pertanian. “Pada saat terjadi penurunan produksi, share jadi 16 persen dari sebelumnya yang hampir 20 persen,” ungkapnya.

Relaksasi Tambang PT AMNT Jadi Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi NTB

Ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono menyatakan relaksasi tambang PT AMNT jadi penentu pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025. Meski selama delapan bulan terakhir pusat belum juga menyanggupi permintaan ekspor konsentrat tembaga tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB yang ditargetkan oleh pusat itu tidak rasional. Apalagi hingga kini mereka belum juga mengizinkan PT AMNT untuk melakukan relaksasi tambang. “Untuk mencapai itu harus perlu konsultasi, lobby, dan secepatnya. Kerja-kerja, harus segera. Sebenarnya yang harus berjuang untuk ekspor konsentrat itu pusat, karena dia yang menargetkan,” katanya.

Kepala BPS NTB, Wahyudin melanjutkan, pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang para triwulan kedua tahun 2025 naik mencapai 6,08 persen. Hal ini menunjukkan ekonomi masyarakat cukup stabil.

“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I,” pungkasnya. (era)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok Energi Aman Selama Gelaran MotoGP Mandalika 2025

0

Lombok (ekbisntb.com) – Menyambut gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 3–5 Oktober 2025, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan penuh pemenuhan energi. Mulai dari Avtur untuk penerbangan, BBM untuk transportasi darat, hingga LPG untuk mendukung aktivitas UMKM, seluruh pasokan energi dipastikan dalam kondisi aman.

Pj. Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Wahyu Dodi Tri Marianggodo, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif agar kebutuhan energi di Lombok tetap terjaga selama perhelatan berlangsung.

“Untuk mendukung kelancaran event internasional ini, kami menambah pasokan Avtur, BBM, dan LPG di seluruh titik layanan utama. Misalnya untuk Avtur di Bandara Internasional Lombok, kami melakukan build-up stok serta memperkuat koordinasi dengan maskapai dan otoritas bandara agar layanan energi berjalan lancar. Sedangkan untuk BBM transportasi darat, build up stok dilakukan di SPBU guna mengantisipasi peningkatan konsumsi kendaraan penonton MotoGP,” ujar Wahyu.

Selain itu, Wahyu menjelaskan bahwa kebutuhan LPG juga mendapat perhatian khusus mengingat tingginya aktivitas UMKM, terutama sektor kuliner, saat event berlangsung.

“Untuk LPG, kami menambah pasokan lebih dari 148.000 tabung selema periode event agar pelaku usaha tetap bisa melayani lonjakan wisatawan dengan lancar. Kami juga memperkuat distribusi melalui SPBE, agen, dan pangkalan resmi Pertamina di NTB,” tambahnya.

Secara keseluruhan, suplai energi selama periode 29 September – 8 Oktober 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Konsumsi Avtur diproyeksikan naik menjadi 140 KL per hari dari 91 KL per hari, gasoline naik menjadi 1.739 KL per hari dari 1.578 KL per hari, gasoil naik menjadi 596 KL per hari dari 560 KL per hari dan LPG diperkirakan meningkat diatas rata-rata 475 MT per hari. Seluruh kebutuhan ini telah diantisipasi melalui penguatan stok, penambahan armada distribusi, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak.

Terpisah, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan untuk menyukseskan ajang internasional ini.

“Kesiapan energi adalah bagian penting dari keberhasilan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika. Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan pasokan Avtur, BBM, dan LPG dalam kondisi aman sehingga masyarakat, wisatawan, maskapai penerbangan, hingga UMKM dapat beraktivitas dengan kebutuhan pasokan energi yang mencukupi. Kami percaya bahwa dukungan ketersediaan energi ini, tidak hanya menyukseskan event balap dunia, tetapi juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal dan citra Indonesia di mata dunia,” tutup Roberth.(bul)

Tingkat Hunian Hotel di Mataram Jelang MotoGP Masih Rendah

0

Lombok (ekbisntb.com)

hunian hotel di Kota Mataram dan sekitarnya selama perhelatan MotoGP Mandalika 2025 tercatat masih rendah. Padahal, ajang balap internasional tersebut digadang-gadang menjadi pendorong utama sektor pariwisata dan perhotelan di NTB.

Informasi dari AHM (Asosiasi Hotel Mataram), tingkat okupansi hotel bintang 1 dan 2 hanya mencapai 15 hingga 25 persen, sementara hotel bintang 3 dan 4 baru menyentuh sekitar 65 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target maksimal, mengingat skala internasional dari event MotoGP.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreiysi menilai, rendahnya okupansi hotel disebut berkaitan erat dengan profil penonton yang datang ke MotoGP tahun ini.

Mayoritas penonton merupakan warga lokal, bukan wisatawan mancanegara atau dari luar daerah. “Kalau kita lihat dari data penjualan tiket, kebanyakan memang dibeli oleh warga lokal. Bahkan progres penjualan dari pihak penyelenggara masih di angka 87 persen menjelang hari H,” katanya, Selasa (1/10/2025).

Kondisi ini memicu fenomena short stay atau one day trip, di mana penonton hanya datang sehari tanpa menginap. Mereka memilih langsung kembali ke rumah masing-masing atau menggunakan transportasi dari daerah terdekat seperti Bali.

Masalah utama yang disorot adalah harga kamar hotel yang dianggap melambung tinggi selama periode MotoGP. Banyak pihak menilai tarif yang ditetapkan sudah melewati batas kewajaran, bahkan berpotensi menciptakan citra negatif terhadap pariwisata NTB.

Kenaikan harga yang tidak rasional membuat calon tamu berpikir ulang. Mereka lebih memilih opsi yang lebih ekonomis, meskipun harus menempuh perjalanan yang lebih jauh.

“Orang sekarang berpikir efisien. Tiket pesawat, tiket nonton, akomodasi, dan transportasi — kalau semuanya mahal, ya orang jadi malas datang. Apalagi kalau sekadar menonton, mereka bisa memilih datang dari Bali atau daerah sekitar,” jelas Pipit, sapaan akrabnya.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa MotoGP di Mandalika akan dicap sebagai event untuk kalangan menengah ke atas. Masyarakat lokal dari kalangan ekonomi bawah merasa tidak terjangkau untuk menikmati ajang dunia ini secara penuh.

“Meskipun ada diskon tiket untuk warga lokal, tetap saja yang paling terasa mahal itu penginapan dan transportasi. Akhirnya banyak warga lokal hanya menonton dan langsung pulang tanpa menginap,” ujar politisi Nasdem ini.

Pipit mengingatkan pentingnya mempertimbangkan efek jangka panjang dari kebijakan harga selama event besar. Jika kesan pertama wisatawan terhadap NTB adalah mahal dan tidak ramah kantong, maka akan sulit untuk membangun loyalitas atau menarik kunjungan ulang di masa depan.

“Kalau orang pertama kali ke Lombok saat event dan merasa harga-harga gila-gilaan, mereka bisa saja berpikir harga normal di sini juga segitu. Ini yang merusak citra pariwisata,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini. (fit)

Jatuh Tempo Berakhir, Realisasi PBB di Kota Mataram Capai 85 Persen

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Capaian pajak bumi dan bangunan (PBB) di tahun 2025, cukup progresif. Realisasi PBB sampai jatuh tempo 30 September, mencapai 85 persen dari sebelumnya 79 persen lebih di tahun 2024.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Rabu 1 Oktober 2025 menjelaskan, realisasi pajak bumi dan bangunan sampai jatuh tempo 30 September 2025, mencapai 85 persen atau senilai Rp25,5 miliar dari target Rp30 miliar.

Capaian ini dinilai cukup progresif dibandingkan tahun 2024, hanya mencapai 79 persen lebih. Artinya, masyarakat antusias membayar pajak karena kebijakan penghapusan denda. “Alhamdulillah, capaian sampai jatuh tempo mencapai 85 persen. Saya kira cukup progresif sekali,” terang Amrin.

Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah. Pasalnya, 15 persen wajib pajak (WP) merupakan kategori masyarakat menengah ke bawah belum membayar pajak. Penyebab utamanya adalah tingkat kepatuhan masih rendah.

“Terkadang masyarakat mengiyakan saja. Pelayanan dilakukan di setiap lingkungan, tetapi tidak ada respon,” ujarnya.

Rendahnya kepatuhan WP membayar pajak sangat dilematis. Salah satu cara menertibkannya adalah mengenakan sanksi denda 1 persen per bulan. Kedua, memperketat pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan. Artinya, masyarakat harus melampirkan bukti lunas PBB, apabila ingin mendapatkan pelayanan.

Amrin menegaskan,dua alternatif ini menjadi solusi, karena pemerintah tidak mungkin menyita rumah milik warga. “Sejauh ini, kelihatannya masyarakat tidak butuh urusan administrasi,” ujarnya.

Pihaknya tetap memberikan teguran kepada wajib pajak dengan harapan mau menyelesaikan kewajiban mereka. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah, sehingga sampai akhir tahun 2025, realisasi PBB bisa mencapai 100 persen lebih. (cem)

NTB Dorong Pemerintah Pusat Percepat Wujudkan Kawasan Industri Smelter

0
Hj. Nuryanti

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB berharap pemerintah pusat segera menetapkan pengelola resmi Kawasan Industri Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penetapan pengelola menjadi krusial agar kawasan tersebut dapat berfungsi optimal sebagai pusat industri hilirisasi mineral, sekaligus menarik investor masuk.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME., menjelaskan bahwa Kawasan Industri Smelter di KSB telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Luas kawasan sudah memenuhi syarat minimal 50 hektare, dan pemerintah daerah KSB telah menyiapkan perencanaan teknis maupun infrastruktur dasar yang dibutuhkan.

“Permasalahannya sekarang tinggal penetapan pengelola kawasan industri. Sejak awal, PT Krakatau Steel direncanakan menjadi pengelola, bahkan sudah masuk dalam RPJMN. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Karena itu, kami bersama Pemkab KSB dan DPRD KSB terus mendorong Kementerian Perindustrian agar memfasilitasi percepatan penetapan pengelola,” kata Nuryanti di ruang kernya, Kamis, 2 Oktober 2025.

Menurutnya, keberadaan pengelola sangat penting karena berfungsi layaknya Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Mandalika. Pengelola kawasan nantinya bertugas menyediakan layanan one stop service bagi calon investor, mulai dari perizinan, promosi, hingga penyediaan lahan yang sudah clear and clean.

“Kalau sudah ada pengelola resmi, investor lebih mudah masuk untuk membangun industri turunan dari hasil smelter, misalnya pabrik asam sulfat dan produk kimia lainnya,” jelasnya.

Nuryanti menegaskan bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), selaku perusahaan tambang di Batu Hijau, tidak bisa dijadikan pengelola kawasan karena bukan merupakan inti bisnis mereka. AMNT berfokus pada kegiatan pertambangan, sedangkan pengolahan lanjutan hasil smelter membutuhkan manajemen kawasan industri yang khusus.

“Desain kawasan industri smelter ini sudah kita rancang sejak lima tahun lalu. Infrastruktur dasar juga sudah disiapkan Pemda KSB. Namun tanpa pengelola resmi, kawasan ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, ini bagian penting dari hilirisasi dan industrialisasi di NTB,” tegasnya.

Ia menambahkan, penetapan pengelola kawasan menjadi semakin mendesak mengingat hasil pemurnian smelter sudah mulai diproduksi, termasuk emas batangan dan katoda tembaga yang bernilai ekspor.

“Kalau pemerintah pusat segera menetapkan pengelola, investasi bisa segera masuk. Waktu kita tinggal empat tahun lagi dalam periode RPJMN ini. Jangan sampai peluang besar ini terlewat,” tandasnya.

Dengan adanya kepastian pengelola, kawasan industri smelter diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah ekonomi melalui ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri hilir, serta memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat hilirisasi mineral strategis nasional.(bul)

Nonton MotoGP Mandalika Gunakan Shuttle Bus, Catat Waktu dan Tempatnya

0

Lombok (ekbis NTB.com) —

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, ST., M.U.M., memastikan kesiapan moda angkutan darat, laut, dan udara untuk menyambut penonton MotoGP Mandalika 2025 yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Fokus utama Pemprov NTB adalah pada penyediaan shuttle bus dari titik strategis menuju sirkuit.

“Pemprov NTB melalui Dishub Provinsi NTB telah menyiapkan sebanyak 5 bus besar, 5 bus medium, dan 15 bus jenis HiAce/Elf, ditambah 5 cadangan Hiace, sehingga total ada 30 shuttle bus,” ujar Yusron Hadi, Kamis, 2 Oktober 2025.

Lokasi dan Jadwal Operasional Shuttle BusShuttle bus ini akan beroperasi dari dua lokasi titik kumpul utama, yaitu eks Bandara Selaparang di Kota Mataram dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Kabupaten Lombok Tengah.

Penonton wajib mencatat jadwal keberangkatan dan kepulangan shuttle bus agar tidak tertinggal.Jadwal Berangkat (dari titik kumpul ke Sirkuit Mandalika): pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.Jadwal Kembali (dari Sirkuit Mandalika ke eks Bandara Selaparang Mataram): pukul 16.00 hingga 22.00 WITA.

Selain layanan shuttle bus gratis dari Pemprov, moda transportasi darat lainnya juga telah dipersiapkan untuk melancarkan mobilitas penonton.Terdapat 78 unit angkutan sewa khusus dan 286 unit taksi yang siap melayani kebutuhan transportasi selama gelaran MotoGP.Bagi masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi (roda 4 maupun roda 2), dipersilakan untuk langsung menuju Sirkuit Mandalika sesuai kelompok tiket masing-masing.

Pihak ITDC, tambahnya, telah menyiapkan lokasi parkir yang memadai, lengkap dengan shuttle bus internal kawasan untuk mengantar penonton dari area parkir menuju gerbang (gate) sesuai tiket yang dimiliki.

Kepala Diskominfotik juga menyoroti kesiapan transportasi laut untuk memudahkan penonton yang datang dari pulau-pulau sekitar Lombok:Kapal Cepat atau speed boat tersedia 32 unit yang beroperasi di Pelabuhan Bangsal (Lombok Utara) dan Pelabuhan Senggigi (Lombok Barat).

Kapal Penyeberangan di Lembar-Padangbai, terdapat 24 kapal. Lembar-Situbondo (Pelabuhan Jangkar), satu kapal disiapkan. Lembar-Surabaya ada enam kapal beroperasi. Gilimas-Tanjung Wangi, tiga kapal tersedia. Kayangan-Pototano sebanyak 28 kapal tersedia, dengan sepuluh unit beroperasi harian untuk melayani rute Lombok-Sumbawa.

Di sektor udara, konektivitas pariwisata berkualitas terus ditingkatkan. Maskapai penerbangan Wings Air telah membuka rute baru dan menambah frekuensi penerbangan domestik, termasuk penambahan frekuensi rute Sumbawa-Lombok dan rute langsung baru seperti Tambolaka-Lombok, Waingapu-Lombok, Malang-Lombok, Banyuwangi-Lombok, Jogja-Lombok, dan Semarang-Lombok via Surabaya.

“Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama NTB akan memiliki tambahan moda transportasi udara ‘seaplane’ yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan legalitas dan infrastruktur pendukung, ditargetkan operasional di awal tahun 2026. Mohon doa masyarakat NTB semoga semua bisa berjalan lancar,” harap Yusron Hadi.

“Seluruh kebutuhan transportasi, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, halte, dan fasilitas pendukung lainnya telah dipersiapkan dengan matang. Kami berharap dengan koordinasi dan kolaborasi transportasi yang matang dengan seluruh stakeholder dan fasilitas pendukung yang memadai, diharapkan MotoGP Mandalika 2025 dan pariwisata berkelas dunia dapat terwujud dan sukses,” pungkasnya. (ham)

NTB Ekspor Perdana Ratusan Kg Emas Batangan ke Swiss dari Hasil Smelter

0
ilustrasi emas batangan

Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat  mencatat sejarah baru dalam sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral. Untuk pertama kalinya, daerah ini mengekspor emas batangan hasil pemurnian (smelter) ke Swiss dengan volume mencapai 345 kilogram. Nilai ekspor tersebut sebesar USD 37.411.116,53 atau setara Rp516,2 miliar (asumsi USD1 = Rp15.000).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin, MM, mengungkapkan bahwa ekspor perdana emas batangan ini dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Jakarta, setelah memperoleh izin dari Bea Cukai pusat.

“Kami cek juga di Bea Cukai sini (NTB), karena keluarnya lewat Soetta, jadi izinnya di Bea Cukai Jakarta. Ini baru pertama kali ekspor emas hasil pemurnian di dalam daerah,” jelas Wahyudin dihubungi di Mataram, 2 Oktober 2025.

Menurutnya, emas tersebut berasal dari hasil tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Selama ini, AMNT telah melakukan pemurnian konsentrat tembaga di fasilitas smelter, dan salah satu hasil olahannya adalah emas batangan siap ekspor.

“Artinya apa, dengan mulai berkembangnya smelter dan nilai yang cukup besar dari hasil ini, otomatis dana bagi hasil (DBH) ke daerah akan tinggi. Jadi bukan hanya dari tambang, tapi juga dari sektor industri pengolahan,” kata Wahyudin menekankan.

Sebelum ekspor emas batangan ini, NTB lebih dulu mencatatkan ekspor katoda tembaga sejak April 2025. Katoda tembaga merupakan logam murni berbentuk lembaran atau kotak seberat 50–80 kilogram dengan tingkat kemurnian 99,99%. Produk ini menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri, mulai dari kabel listrik, kendaraan listrik, hingga teknologi energi terbarukan.

Ia menambahkan, keberadaan smelter di Sumbawa Barat memberi dampak besar bagi posisi NTB sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekspor mineral strategis nasional. “Dengan adanya pemurnian di dalam negeri, nilai tambahnya lebih tinggi dan berdampak langsung pada penerimaan daerah maupun nasional,” tambah Denny.

Ekspor perdana emas batangan ke Swiss ini menjadi sinyal kuat bahwa industrialisasi pertambangan di NTB mulai menunjukkan hasil nyata. Selain meningkatkan devisa negara, keberhasilan ini juga berpotensi mendorong pembangunan daerah melalui porsi dana bagi hasil yang lebih besar.

Dengan capaian ini, NTB tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil tambang, tetapi juga sebagai wilayah yang mampu menghadirkan produk olahan mineral bernilai tinggi untuk pasar internasional.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Denny Evita Darmiyana, menjelaskan bahwa catatan resmi ekspor dari NTB yang terbit melalui Surat Keterangan Asal (SKA) masih didominasi oleh katoda tembaga.

“Karena yang boleh diekspor adalah katoda tembaga. Kalau dulu-dulu, semasih izin longgar, AMNT melakukan ekspor untuk konsentrat tembaga. Kalau yang emas, belum ada catatan dari kita. Tapi kalau keluarnya dari Jakarta, bisa jadi (emas),” ujarnya.(bul)