Beranda blog Halaman 153

ITDC Gandeng IPB Susun FS Pelestarian Mangrove di Kawasan Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
ITDC Gandeng IPB Susun FS Pelestarian Mangrove di Kawasan Mandalika
TANAM - Penanaman mangrove dilakukan secara berkala oleh ITDC di kawasan The Mandalika di area-area kritis. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Pelestarian kawasan mangrove yang ada di kawasan The Mandalika menjadi salah satu fokus perhatian InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama InJourney selaku holding. Upaya penanaman kembali kawasan mangrove secara berkala terus dilakukan, terutama di area-area kritis.


Untuk memastikan upaya penanganan bisa lebih terarah serta berkelanjutan sekaligus memberi dampak kepada masyarakat sekitar, ITDC bersama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) telah menyusun feasibility study (FS) pelestarian mangrove kawasan The Mandalika.

FS itu mencakup roadmap rehabilitasi mangrove, kajian sosial atau social mapping masyarakat sekitar hingga identifikasi potensi pengembangan ekonomi berbasis ekosistem mangrove.


“Kajian ini dilakukan untuk memastikan pengembangan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Disusun bersama sebagai landasan ilmiah dalam merancang pengelolaan kawasan Mangrove Sanctuary,” ungkap General Manager The Mandalika, Pari Wijaya, dalam keterangan, Sabtu (25/7).


Pelestarian mangrove masuk menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan The Mandalika. Harapannya, tidak hanya bisa bermanfaat bagi lingkungan. Namun juga bisa memberikan dampak luas yang positif bagi masyarakat di daerah ini, mengingat peran penting mangrove yang juga turut berkontribusi sebagai pelindung alami.

Khususnya di kawasan pesisir.
“Mangrove memiliki peran penting. Tidak hanya pelindung alami kawasan pesisir, penyerap karbon serta habitat berbagai biota. Tetapi juga memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.


Karena itu, ITDC berkomitmen untuk memastikan setiap langkah pengembangan kawasan The Mandalika juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

“Ke depan Mangrove Sanctuary diharapkan menjadi ruang konservasi, edukasi, dan ecotourism yang mampu memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di The Mandalika,” tegasnya.


Gerakan penanaman kembali kawasan mangrove di kawasan The Mandalika sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu. Di mana sampai saat ini total sudah ada sekitar 20 ribu pohon mangrove yang telah ditanam setidaknya di tiga lokasi kawasan mangrove di kawasan The Mandalika. Masing-masing di kawasan Lot MG, Blok 11, 22 dan 23.


“Penanaman mangrove merupakan langkah untuk pelestarian lingkungan dan aset wisata. Karena mangrove bisa melindungi kawasan pesisir dari abrasi, gelombang besar, angin kencang dan intrusi air laut. Sekaligus menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar melalui batang, akar, dan sedimen. Sehingga mampu mendukung mitigasi perubahan iklim,” imbuh Pari Wijaya.


Penanaman mangrove juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan habitat bagi berbagai biota laut. Mulai dari ikan, kepiting, burung serta dan organisme pesisir endemik khas kawasan The Mandalika lainnya. (kir

Alunan Budaya Pringgasela, Hidupkan Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Alunan Budaya Pringgasela, Hidupkan Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat
PENUTUPAN - Kegiatan penutupan Alunan Budaya Pringgasela, pada Sabtu (25/7/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Alunan Budaya Desa Pringgasela Raya yang telah memasuki usia satu dekade kembali menggelar perayaan spektakuler pada Sabtu (25/7/2026).

Ribuan pengunjung dari berbagai penjuru Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga luar daerah memadati kawasan simpang empat Tugu Juang Pringgasela Raya atau yang akrab disebut Tugu Mopra. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk bangkitkan ekonomi kreatif guna tingkatkan kesejahteraan masyarakat.


Wakil Bupati Lombok Timur, Moh Edwin Hadiwijaya, menegaskan, event tersebut saat ini lebih difokuskan pada penggerakan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar.
“Belum sampai ke itu, sudah terlalu jauh. Kita kan ini ekonomi kreatif, menggerakkan ekonomi kita, ya terutama di lingkungan sekitar,” katanya saat ditemui usai acara.


Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap Alunan Budaya diberikan secara penuh, mengingat event ini merupakan satu-satunya kegiatan yang masih tersisa dan masuk dalam Karisma Event Nasional (KEN).


“Event Alunan Budaya yang sudah menyentuh satu dekade ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena ini satu-satunya yang masih tersisa yang masuk dari Karisma Event Nasional kita punya,” jelasnya.


Dampak penyelenggaraan Alunan Budaya, kata Edwin, tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kegiatan tetapi juga menjangkau desa-desa sekitarnya. Pencatatan dampak ini dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu penilaian dalam Karisma Event Nasional untuk menentukan keberlanjutan event.


“Teman-teman khusus yang di Alunan Budaya ini dari tahun ke tahun mencatat dampak itu. Tidak hanya dampak di sekitar spot kegiatan, tapi termasuk desa sekitarnya. Itu juga menjadi bagian penilaian,” ungkapnya.


Ke depan, Lombok Timur disebut siap untuk mengangkat Alunan Budaya ke jenjang yang lebih tinggi. Event yang saat ini menggunakan tema Sri Menanti ini akan menjadi ajang pembukaan bagi langkah Lombok Timur untuk meningkatkan skala kegiatan di tahun mendatang.
“Karena ini akan menjadi event Lombok Timur, bisa jadi karena ini Lombok Timur akan mencari tempat lokasi yang lain lagi.

Jadi jangkauannya sudah jadi eventnya Kabupaten,” tutup Edwin.
Satu dekade berlalu, Alunan Budaya telah menjadi bukti bahwa tenun bukan hanya kain, tapi juga cerita; tarian bukan hanya gerak, tapi juga doa; dan festival bukan hanya pesta, tapi juga ikhtiar menjaga nafas bangsa.

Dengan usianya yang mencapai satu dekade, Alunan Budaya diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, sekaligus menjadi kebanggaan Kabupaten Lombok Timur di kancah nasional.


Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Muhammad Ihwan, yang hadir langsung menonton, mengakui dirinya dibuat merinding oleh penampilan para seniman.


Menurutnya jika dikemas seperti ini maka tidak akan khawatir budaya-budaya kita di NTB luntur. “Tidak bisa kita membawa budaya kita yang lama itu dengan yang lama, tetapi tetap mempertahankan kekinian dengan tradisi kita yang lama,” ujarnya penuh haru.


Ihwan juga menyoroti potensi besar Lombok Timur sebagai episentrum wisata budaya. Lombok Timur disebutkan memiliki titik terbanyak untuk pengembangan wisata budaya. Kita sudah komitmen bersama Pemkab Lombok Timur untuk mengembangkan kawasan wisata Pringgasela.


Puncak acara dimeriahkan oleh tarian kolosal dan karnaval tenun yang menampilkan gelombang kain tenun berwarna-warni. Para penari bergerak serentak mengenakan pakaian adat Lombok yang dipadu dengan kain tenun bermotif Sri Menanti, ikon khas Pringgasela. Setiap lipatan dan motif bergerak mengikuti irama, seakan menghidupkan kembali ingatan leluhur dalam balutan kemasan masa kini.


Tak kalah memukau, sesi fashion show menghadirkan busana-busana kontemporer hasil olahan desainer lokal. Setiap helai tenun disulap menjadi gaun, setelan, hingga aksesori modern. (rus)

Warga NTB Nikmati Diskon Tiket MotoGP, BIZAM Mulai Bersiap Sambut Penonton dan Logistik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga NTB Nikmati Diskon Tiket MotoGP, BIZAM Mulai Bersiap Sambut Penonton dan Logistik
(Suara NTB/bul) Aidhil Philip Julian

Mataram (EKBIS NTB) – Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mulai mempersiapkan diri menyambut ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 9–11 Oktober 2026 mendatang.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, mengatakan, informasinya, koordinasi teknis akan melibatkan InJourney Airports, ITDC, serta Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan MotoGP dapat terpenuhi.

“Pembahasan secara teknis baru akan dimulai dalam waktu dekat bersama lintas instansi, baik InJourney Airports, ITDC maupun pemerintah provinsi. Jadi saat ini saya belum bisa menyampaikan secara detail,” ujarnya.

Menurut Aidhil, fokus utama BIZAM adalah memastikan dukungan logistik bagi penyelenggaraan MotoGP berjalan lancar. Pengalaman penyelenggaraan tahun sebelumnya menjadi acuan dalam menyiapkan pelayanan bandara, terutama untuk penerbangan logistik dan penerbangan charter yang mengangkut para pembalap beserta tim.

“Bagi kami yang terpenting adalah mempersiapkan fasilitas yang berkaitan dengan dukungan logistik. Tahun lalu ada pesawat logistik khusus dan pesawat charter yang membawa para pembalap. Pengalaman itu menjadi bahan evaluasi kami,” katanya.

Menurutnya, kapasitas BIZAM saat ini masih sangat memadai untuk melayani lonjakan penumpang selama MotoGP.

“Saat ini kapasitas bandara masih sangat baik. Tingkat keterisian baru sekitar 59 persen. Karena itu yang kami lakukan adalah memastikan seluruh fasilitas yang ada berfungsi secara maksimal,” jelasnya.

Selain meningkatkan kualitas layanan, BIZAM juga akan menghadirkan nuansa budaya lokal di terminal bandara. Terminal akan dijadikan etalase promosi budaya dan pariwisata NTB melalui kolaborasi antara InJourney Airports, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

“Terminal akan dijadikan showcase budaya. Ini merupakan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) resmi meluncurkan program diskon tiket MotoGP Mandalika 2026 sebesar 50 persen khusus bagi masyarakat NTB.

Program yang mulai berlaku sejak 21 Juli 2026 itu memberikan potongan harga bagi pemegang KTP NTB untuk sejumlah kategori Grandstand. Harga tiket Regular Grandstand (Zona E, G, H, dan I) menjadi Rp200 ribu dari harga normal Rp400 ribu. Sementara Premium Grandstand (Zona B, C, J, dan K) dijual Rp450 ribu dari harga normal Rp900 ribu, sedangkan Premium Grandstand Zona A menjadi Rp875 ribu dari harga normal Rp1,75 juta.

Setiap pembelian wajib menggunakan KTP NTB yang masih berlaku dan satu KTP hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi.

Sementara itu, bagi masyarakat di luar NTB, penjualan tiket Presale 1 masih berlangsung dengan potongan harga hingga 30 persen untuk kategori Grandstand dan 20 persen untuk kategori VIP Hospitality. Harga tiket Presale 1 antara lain Regular Grandstand Rp280 ribu, Premium Grandstand Zona A Rp1,225 juta, Premium Grandstand Zona B, C, J, dan K Rp630 ribu, VIP Hospitality Deluxe Class Rp12 juta, serta Luxury Tent T1 Rp6,2 juta. (bul)

Tidak Bebani APBD, Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dianggarkan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tidak Bebani APBD, Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dianggarkan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
Iwan Panjidinata (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pansus III DPRD Provinsi NTB melakukan finalisasi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan. Finalisasi tersebut merupakan langkah penting dalam menyempurnakan substansi Raperda sebelum diajukan untuk memperoleh fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Metua Pansus III DPRD NTB, Iwan Panjidinata menyampaikan bahwa salah satu poin penting dalam finalisasi adalah penyesuaian Pasal 11 yakni dengan menghapus pencantuman nominal alokasi anggaran sebesar Rp836,622 miliar. Alokasi anggaran tersebut dinilai membenani APBD jika dicantumkan dalam perda.

Awalnya dalam rangka percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Pansus III menempuh metode pembiayaan multiyears atau anggaran tahun jamak. Akan tetapi cara tersebut dinilai kurang tepat mengingat kondisi fiskal daerah yang masih sempit.

“Pengalokasian anggaran selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara mekanisme dan tata cara pengalokasiannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur,” ujar Iwan Panji.

Selain masalah penganggaran, Pansus III mempertegas kewajiban pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor untuk memperkuat sinergi antarinstansi terkait. Regulasi ini juga mewajibkan adanya pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan secara rutin dan berkala, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi guna menampung aspirasi dan laporan warga secara cepat.

“Kami tekankan pentingnya pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor, pemeliharaan rutin dan berkala fasilitas keselamatan jalan. Serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi,” jelasnya.

Selain itu, perlengkapan jalan yang disediakan juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui perampungan Raperda ini, Pansus III DPRD NTB berkomitmen memberikan kepastian hukum dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas sarana jalan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan prasarana transportasi darat yang lebih aman sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat pengguna jalan di Nusa Tenggara Barat.

“Melalui finalisasi ini, Pansus III DPRD NTB berkomitmen menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan jalan demi menciptakan jalan yang lebih aman dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan,” pungkasya. (ndi)

Dekopinwil NTB Ubah Peringatan Harkopnas Jadi Gerakan Bangkitkan UMKM dan Koperasi Mati Suri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dekopinwil NTB Ubah Peringatan Harkopnas Jadi Gerakan Bangkitkan UMKM dan Koperasi Mati Suri
Lalu Anis Mudjahid (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026 ini tidak dikemas dalam seremoni. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB menjadikannya sebagai momentum membangkitkan kembali gerakan yang berdampak langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.


Hal ini ditegaskan Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mudjahid pada puncak peringatan Harkopnas tahun 2026 yang dipusatkan di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan Harkopnas di NTB dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain jalan sehat sebagai agenda puncak, kegiatan diperluas dengan penyelenggaraan bazar UMKM yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.


“Kita ingin Hari Koperasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana peringatan ini bisa dimaknai dengan kegiatan konkret yang membantu UMKM,” ujarnya.


Menurut Anis, awalnya Dekopinwil hanya merencanakan kegiatan jalan sehat. Namun setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram, kegiatan berkembang menjadi rangkaian yang lebih besar dengan dukungan penuh dari Dinas Koperasi Kota Mataram, Sekretaris Daerah, hingga Wali Kota Mataram.


“Kami tidak pernah menyangka kegiatan ini akan menjadi sebesar ini. Awalnya hanya jalan sehat, kemudian berkembang menjadi bazar UMKM agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat, khususnya gerakan koperasi,” katanya.


Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi bukti adanya komitmen bersama untuk mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat.


Anis mengakui, tantangan terbesar koperasi di NTB saat ini adalah masih minimnya ruang dan perhatian yang diberikan terhadap sektor tersebut. Padahal, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi berbasis gotong royong.
“Harapannya ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder bahwa koperasi itu penting. Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian. Spiritnya adalah semangat gotong royong,” ujarnya.


Di sisi lain, Anis menegaskan pembenahan koperasi di NTB akan dimulai dari proses pendataan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan yang dihadapi masing-masing koperasi.


Dekopinwil akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk memetakan kondisi koperasi, mulai dari persoalan manajemen, permodalan hingga akses pasar.


“Yang pertama ingin kami lakukan adalah pendataan. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jangan sampai kita bergerak tanpa mengetahui akar persoalan sehingga hasilnya tidak maksimal,” jelasnya.


Jika persoalan utama berada pada tata kelola, Dekopinwil akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan peningkatan literasi koperasi. Namun, apabila hambatan terbesar berada pada aspek pembiayaan, Dekopinwil akan menjembatani koperasi dengan berbagai lembaga keuangan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar lebih mudah memperoleh akses permodalan.


Menurutnya, koperasi juga perlu didorong agar memenuhi standar kelayakan pembiayaan atau bankable, sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan.


Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, jumlah koperasi di NTB mencapai lebih dari 4.000 unit, di luar Koperasi Desa Merah Putih. Dari jumlah tersebut, separuh yang masih aktif dan rutin menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT).


“Masih banyak sekali koperasi yang tidak aktif. Karena itu data ini harus kita verifikasi kembali,” ungkapnya.
Meski demikian, Anis menegaskan Dekopinwil tidak hanya akan fokus pada koperasi simpan pinjam.

Koperasi di sektor produktif juga akan menjadi perhatian agar mampu masuk ke sektor riil dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.


“Kita ingin koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga masuk ke sektor produktif. Nanti kita lihat lagi apakah kendalanya manajemen, pembiayaan, permodalan, atau jaringan usaha,” katanya. (bul)

Efisiensi Anggaran Tunda Penambahan PJU Tenaga Surya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Efisiensi Anggaran Tunda Penambahan PJU Tenaga Surya
PERBAIKAN - Pertugas Dishub Mataram melakukan perbaikan PJU panel surya di Jalan Pejangging yang dipotret beberapa waktu lalu. Efisiensi anggaran tunda penambahan PJU Tenaga Surya. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mulai memetakan sejumlah ruas jalan yang berpotensi dipasangi penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya sebagai upaya mendukung penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Namun, rencana penambahan fasilitas tersebut belum dapat direalisasikan pada 2026 karena belum tersedia alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, menjelaskan bahwa lokasi pemasangan PJU tenaga surya diprioritaskan pada ruas jalan yang belum terjangkau jaringan listrik serta memiliki area terbuka tanpa pepohonan besar.

“Lokasinya harus bebas dari pohon agar panel surya dapat memperoleh paparan sinar matahari secara maksimal sebagai sumber energi listrik,” ujarnya, pekan kemarin.

Ia mengatakan, hingga saat ini PJU tenaga surya di Kota Mataram masih terpusat di kawasan Jalan Lingkar Selatan. Fasilitas tersebut dipasang pada 2024 sebanyak 145 titik dengan total anggaran Rp9,5 miliar yang bersumber dari APBD Kota Mataram.

Seluruh PJU tenaga surya tersebut masih berada dalam masa garansi selama lima tahun sehingga seluruh biaya pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Dari total 145 titik yang terpasang, sebanyak 116 titik menggunakan dua lengan lampu, sedangkan 29 titik lainnya menggunakan satu lengan lampu yang disesuaikan dengan kondisi ruas jalan. Selain di Jalan Lingkar Selatan, PJU tenaga surya juga telah dipasang di beberapa simpang empat di Kota Mataram.

Meski belum ada anggaran untuk penambahan PJU tenaga surya pada tahun ini, Dishub tetap melakukan pendataan terhadap sejumlah lokasi yang memenuhi persyaratan teknis. Salah satu kawasan yang dinilai berpotensi adalah ruas jalan baru yang belum memiliki jaringan listrik.

Menurut Zulkarwin, apabila pembangunan jalan penghubung Jalan Nuraksa dengan Jalan Batu Bolong di Kelurahan Pagutan Barat terealisasi, kawasan tersebut berpeluang menjadi lokasi pemasangan PJU tenaga surya.

Ia menambahkan, penggunaan PJU tenaga surya tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas penerangan jalan, tetapi juga mendukung efisiensi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

“Penggunaan energi terbarukan ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (pan)

Harkopnas 2026, Wali Kota Mataram Minta Dekopinwil Perkuat Peran Koperasi di Era Digital

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harkopnas 2026, Wali Kota Mataram Minta Dekopinwil Perkuat Peran Koperasi di Era Digital
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama pengurus Dekopinwil NTB pada kegiatan puncak peringatan Harkopnas 2026 di Taman Sangkareang. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 harus menjadi momentum membangkitkan kembali kejayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.


Di tengah persaingan ekonomi digital dan maraknya marketplace, koperasi dinilai tetap memiliki ruang strategis untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat pelaku UMKM.


Hal ini ditegaskan Mohan saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Koperasi di Taman Sangkareang Kota Mataram, Sabtu, 25 Juli 2026. Menurutnya, peringatan Harkopnas bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi penegasan bahwa koperasi masih memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


“Hari Koperasi ini menjadi penyemangat sekaligus penegasan bahwa koperasi benar-benar hadir di tengah masyarakat. Masyarakat juga harus merasakan kontribusi koperasi terhadap kehidupan ekonomi mereka,” ujar orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Ia berharap momentum Hari Koperasi dapat menghidupkan kembali semangat berkoperasi sehingga lembaga ekonomi berbasis gotong royong tersebut semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.


Mohan menambahkan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumen. Kehadiran marketplace maupun platform perdagangan daring menjadi tantangan baru bagi koperasi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut bukan alasan bagi koperasi untuk kehilangan peran.


Ia menilai koperasi memiliki segmen tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh platform digital. Melalui pengelolaan yang baik, koperasi tetap mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan UMKM.


“Saya kira koperasi memiliki segmennya sendiri. Pengurus koperasi harus mampu mengelola organisasi dengan baik dan terus memberdayakan masyarakat yang selama ini menjadi binaannya. Meskipun era sekarang sangat kompetitif, saya percaya koperasi tetap bisa eksis dan kehadirannya dirasakan masyarakat,” katanya.


Pemerintah Kota Mataram, lanjut Mohan, akan terus memberikan dukungan terhadap perkembangan koperasi melalui perangkat daerah yang membidangi sektor koperasi dan UMKM. Pembinaan tersebut diarahkan agar koperasi semakin kuat menopang aktivitas ekonomi masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.


“Melalui dinas terkait, koperasi akan terus kita berikan dukungan agar tetap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pada momentum ini, Mohan juga menyampaikan harapan kepada jajaran pengurus baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB agar mampu menghidupkan kembali semangat berkoperasi di tengah masyarakat.


Ia berharap kepengurusan baru tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas koperasi sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.


“Pengurus baru harus mampu menggiatkan kembali eksistensi koperasi sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Organisasi ini juga harus semakin banyak memberdayakan masyarakat dan mengarahkan koperasi agar berkembang lebih maksimal,” ujarnya.


Selain itu, Mohan mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membenahi berbagai persoalan yang selama ini masih dihadapi sejumlah koperasi.


“Kepengurusan yang sekarang harus lebih konsisten melakukan pembenahan dan memperbaiki berbagai kekurangan yang selama ini masih menjadi persoalan di koperasi,” pungkasnya. (bul)

Optimalkan Pengelolaan Aset

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimalkan Pengelolaan Aset
H. Munawir (Suara NTB/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, aset yang dimiliki pemerintah harus dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Munawir saat memberikan pandangan terkait evaluasi pengelolaan aset dan perencanaan pemerintah daerah di Mataram baru-baru ini. Ia mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang dinilainya tetap mampu menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kondisi yang tidak mudah.

“Di tengah berbagai ujian berat yang dihadapi, pemerintah daerah masih mampu bekerja dan menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Ini menjadi bukti adanya ketahanan yang harus terus dipertahankan,” ujarnya.

Meski demikian, Munawir mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait pengelolaan aset daerah. Ia menilai Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki peran strategis dalam merancang tata kelola aset yang lebih efektif sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan aset dapat diselesaikan secara bertahap. Salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian adalah pemanfaatan aset daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.

“Aset daerah merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial. Karena itu, aset tidak boleh dibiarkan stagnan. Aset produktif harus terus bergerak dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah,” tegasnya.

Politisi PPP ini menilai aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal justru menjadi kerugian bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret agar seluruh aset yang memiliki nilai ekonomis dapat dimaksimalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mendorong optimalisasi aset produktif, Munawir juga meminta pemerintah segera melakukan penataan terhadap aset yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Menurutnya, sejumlah aset seperti kendaraan dinas yang telah rusak berat bahkan hanya menyisakan kerangka masih tercatat sebagai aset pemerintah dan tetap membebani administrasi maupun biaya pemeliharaan.

“Kendaraan yang sudah tidak layak pakai, bahkan hanya tinggal kerangka, masih tercatat sebagai aset. Kondisi seperti ini perlu segera dihapus sesuai mekanisme yang berlaku agar tidak terus membebani pemerintah daerah,” katanya.

Anggota dewan dari Dapil Mataram ini menegaskan, proses penghapusan aset yang sudah tidak layak merupakan bagian dari upaya menyehatkan pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus mengelola aset yang benar-benar produktif dan memiliki nilai tambah bagi pembangunan daerah. (fit)

PLN UIP Nusra dan BPBD Kota Mataram Perkuat Kolaborasi Edukasi Mitigasi Bencana

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Srikandi PLN berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menggelar edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Rabu, 22 Juli 2026.

Kegiatan bertajuk Perempuan Tangguh Bencana: Peningkatan Kepedulian dan Siaga Bencana ini menjadi bentuk sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di kawasan pesisir.

Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Mataram, M. Ghiffari Alhamdani, mengapresiasi dukungan PLN terhadap program TJSL yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada PLN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Edukasi merupakan langkah penting agar masyarakat siap menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut,” katanya.

Selain penyampaian materi mitigasi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi, pre-test dan post-test, serta menerima bantuan perlengkapan berupa tas siaga bencana.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan pembangunan masyarakat yang tangguh tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBD Kota Mataram.

“Kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya sadar bencana. Semoga sinergi seperti ini terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” ujar Manurung.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Program “Perempuan Tangguh Bencana” menjadi salah satu bentuk implementasi TJSL PLN yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.(bul)

PLN UIP Nusra Rampungkan Stringing Section 6 SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kupang (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kembali mencatatkan kemajuan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat dengan merampungkan pekerjaan stringing Section 6 yang mencakup 21 span, yakni Tower 152 hingga Tower 173. Proyek transmisi sepanjang 49,76 kilometer sirkuit ini juga telah mencapai progres 73 persen pada pekerjaan pembangunan tower (erection) dan menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Nusa Tenggara.

SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat terdiri atas 149 titik tower yang terbagi ke dalam tujuh section dan melintasi wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Hingga Juli 2026, pekerjaan stringing telah berhasil dilaksanakan pada Section 1, Section 3, dan Section 6 secara bertahap sesuai target pembangunan proyek.

Bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, jajaran manajemen PLN UIP Nusra juga melakukan site visit pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Naibonat (IBT) guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan stringing, PLN UIP Nusra juga menginisiasi kegiatan santunan kepada anak-anak yatim yang turut dihadiri oleh masyarakat dan perangkat desa setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian PLN untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan proyek.

Kepala Desa Oesao, Yonathan Manoe, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PLN yang menghadirkan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim pada momentum tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PLN atas inisiatif berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim pada hari ini. Semoga kepedulian yang diberikan dapat menjadi berkah bagi kita semua dan seluruh tahapan pembangunan yang sedang dilaksanakan senantiasa diberikan kelancaran serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap Yonathan.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Nusa Tenggara 3, Agung Triwibowo, menjelaskan bahwa pekerjaan stringing merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan jaringan transmisi sebelum memasuki tahap pengujian dan pemberian tegangan pertama (energize).

“Stringing merupakan proses pemasangan dan penarikan konduktor yang menghubungkan antar tower transmisi. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan kerja, kualitas konstruksi, dan mitigasi risiko di lapangan. Kami terus memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar yang berlaku agar proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” jelas Agung.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa setiap kemajuan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan langkah nyata PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kemajuan pembangunan proyek ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya andal, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara.

SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat menjadi infrastruktur strategis yang akan memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional. Kami optimistis proyek ini dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder,” ujar Manurung.

Melalui kemajuan pembangunan yang telah dicapai, PLN UIP Nusra optimistis penyelesaian SUTT 150 kV PTLMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat beserta GI 150 kV Naibonat (IBT) dapat terlaksana sesuai target sehingga semakin memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.(bul)

1...152153154...1,073Halaman 153 dari 1,073