Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 152

Usai Balapan, 540 Ton Logistik MotoGP Mandalika 2025 Diterbangkan ke Australia

0
Logistik MotoGP Mandalika 2025 dikemas dan bersiap diterbangkan ke Australia

Praya (Suara NTB)-

Usai balapan, 3-5 Oktober 2025, sebanyak 540 ton logistic MotoGP Mandalika 2025 dikirim ke  Australia untuk penyelenggaraan seri berikutnya, yaitu MotoGP Australia.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, proses pengiriman outbound dimulai sejak 6-8 Oktober 2025.

Seluruh kargo diberangkatkan dari Lombok menuju Australia menggunakan pesawat kargo Qatar Airways Boeing 777 dan Malaysia Airlines.

Rangkaian penerbangan ini menjadi bagian dari operasi logistik global MotoGP yang harus berjalan tepat waktu, tanpa ruang untuk keterlambatan sedikit pun.

Sebanyak lebih dari 540 ton barang logistik dijadwalkan meninggalkan Mandalika dalam kurun waktu tiga hari. Rinciannya adalah:

6 Oktober 2025: satu penerbangan dengan muatan sekitar 100 ton kargo.

7 Oktober 2025: satu penerbangan kembali membawa 100 ton kargo.

8 Oktober 2025: tiga penerbangan, masing-masing memuat 100 ton barang logistik, serta satu penerbangan terakhir bermuatan 40 ton yang waktunya akan disesuaikan dengan kesiapan lapangan.

Seluruh barang tersebut meliputi motor balap, ban, bahan bakar, perlengkapan paddock, peralatan elektronik, suku cadang, serta perangkat media dan dokumentasi. Setelah tiba di Australia, seluruh kargo akan segera disiapkan untuk seri MotoGP Australia pada 17-19 Oktober 2025.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, mengungkapkan bahwa logistik merupakan salah satu elemen paling vital dalam penyelenggaraan MotoGP. Menurutnya, pengelolaan ribuan item logistik dengan waktu yang sangat terbatas membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan ketelitian tinggi.

“Logistik adalah nadi dari event sebesar MotoGP. Semua motor, peralatan, dan perlengkapan tim harus tiba tepat waktu, dalam kondisi aman, dan siap digunakan,” ujar Priandhi Satria.

Priandhi menjelaskan bahwa proses pengiriman logistik tidak terlepas dari kerja sama erat antara Bea Cukai, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, maskapai penerbangan, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Sejak kedatangan kargo hingga proses kepulangan kargo, seluruh tahapan dilakukan secara terencana, presisi, dan sesuai standar keamanan internasional.

“Koordinasi yang solid menjadi kunci agar tidak ada hambatan. Kami bersyukur sampai sejauh ini seluruh proses berjalan lancar, dan kami optimistis seluruh kebutuhan tim balap dapat terpenuhi sesuai jadwal,” lanjutnya.(bul)

Wamenpora Taufik Hidayat Sebut Hosting Fee Berpeluang Dibayar Pemerintah

0
Wamenpora Taufik Hidayat

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan dukungan pemerintah pusat atas penyelenggaraan event MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika. Mengingat besarnya dampak positif penyelenggaraan event tersebut bagi Indonesia.

Tidak hanya soal pergerakan ekonominya saja. Tetapi juga dari sisi promosi. Di mana event MotoGP turut mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Sehingga menurutnya penyelenggaraan event MotoGP Mandalika layak untuk terus dipertahankan. “MotoGP tetap harus dipertahankan,” ujar Wamenpora Taufik Hidayat saat ditemui di area Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10/2025) .

Memang untuk bisa menyelenggarakan event sekelas MotoGP butuh biaya besar. Selain biaya persiapan dan penyelenggaraan juga biaya untuk hosting fee kepada Dorna Sport sebagai pemilik event yang nilainya cukup besar. Namun menurutnya masalah hosting fee harusnya tidak jadi masalah, asalnya InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), pemerintah serta pihak terkait lainnya bisa duduk bersama.

Bahkan kata Taufik, pemerintah bisa menanggung hosting fee tersebut seperti di Negara-negara lainnya. Supaya beban pembiayaan yang ditanggung oleh ITDC disetiap penyelenggaraan event MotoGP bisa berkurang. “Di negara lain itu (hosting fee) dari pemerintah,” sebutnya.

Pun demikian tegas Taufik, pihaknya tidak bisa memutuskan hosting fee MotoGP akan dibayar oleh pemerintah. Keputusan soal itu tetap ada ditangan Presiden. Tapi penting bagi semua pihak duduk bersama menyikapi persoalan hosting fee penyelenggaraan event MotoGP tersebut. Supaya event MotoGP terus berlanjut.

Menyinggung penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2025 kali ini, Taufik mengaku sudah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dari sisi persiapan penyelengaraan eventnya sampai kesiapan dukungan infrastruktur, sarana dan prasaran pendukung yang setiap tahun bertambah bagus. Termasuk dalam hal dukungan pemerintah daerah.  

Tinggal sekarang bagaimana mengupayakan agar penyelenggaraan event MotoGP Mandalika kedepan bisa semakin menarik penonton untuk datang. Karena kalau dilihat dari kehadiran penonton di tribun, sudah mulai berkurang. “Ini jadi bahan evaluasi dan catatan bersama kedepan,” terang mantan juara dunia bulu tangkis ini.

Dengan kata lain butuh improvisasi yang lebih, agar ajang MotoGP Mandalika bisa semakin menarik. Sehingga penonton mau datang untuk menyaksikan ajang MotoGP. Dan, itu menjadi tugas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya bersama ITDC untuk bagaimana bisa menyelenggaraan event MotoGP yang lebih menarik lagi. Supaya semakin banyak orang yang mau datang menonton MotoGP Mandalika.

Sebelumnya Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka mengungkapkan kalau hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sport setiap kali penyelenggaraan event MotoGP cukup besar. Diatas Rp 200 miliar. Jumlah yang dibayar pun terus naik sebesar 5 persen setiap tahunnya. Dan, itu menjadi salah satu beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh ITDC agar bisa menyelenggarakan event MotoGP.

ITDC sendiri memiliki kontrak penyelenggaraan MotoGP dengan Dorna Sport selama 10 tahun. Di mana tahun 2025 ini merupakan penyelenggaraan yang keempat kalinya. Sejak pertama digelar pada tahun 2022 lalu. Jadi ITDC masih punya kontrak penyelenggaraan event MotoGP sebanyak enam kali lagi atau sampai tahun 2031 mendatang. (kir)

Kru dan Pembalap MotoGP Tinggalkan Pulau Lombok

0
Kru dan pembalap MotoGP tinggalkan pulau Lombok melalui BIZAM sejak Minggu (5/10/2025) malam. Tampak pembalap Ducati Marc Marquez bersama pendamping meninggalkan Lombok lewat BIZAM

Lombok (ekbisntb.com) –

Seluruh kru bersama pembalap yang berlaga diajang MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin, saat ini telah meninggalkan Pulau Lombok. Menggunakan lima pesawat udara para kru dan pembalap diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menuju Jakarta sejak Minggu (5/10/2025) malam hingga Senin (6/10/2025) siang.

“Seluruh penerbangan berjalan lancar dan kita lepas dengan penuh ramah tamah,” ujar General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, Senin (6/10/2025) malam.

Aidhil mengatakan dua rombongan pertama diterbangkan menggunakan charter flight AirAsia pada Minggu malam pukul 20.15 Wita dan 20.45 Wita. Diikuti dua extra flight Garuda Indonesia pukul 20.30 Wita dan 22.40 Wita. Sedangkan rombongan terakhir berangkat menggunakan charter flight AirAsia juga rute Lombok-Jakarta pada Senin siang pukul 13.00 Wita.

Sejumlah pembalap seperti Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) hingga Luca Marini (Honda HRC Castrol) memberikan kesan positif atas pelayanan yang diberikan di BIZAM. Baik saat kedatangan hingga kepulangan. Hal itu menjadi sukses tersendiri bagi PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok selaku pengelola BIZAM.

Keberhasilan penanganan kedatangan hingga kepulangan rombongan MotoGP 2025 tersebut lanjutnya, menjadi bukti kesiapan BIZAM dalam melayani event internasional. Sekaligus menunjukkan wajah ramah Indonesia di mata dunia. Semua  itu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di daerah ini.

“Apresiasi kepada seluruh pihak yang turut memastikan pelayanan di terminal keberangkatan berjalan optimal hingga penerbangan terakhir,” sebutnya seraya menambahkan bahwa MotoGP bukan hanya ajang olahraga semata. Tetapi juga momentum untuk memperlihatkan keramahan, budaya, dan pelayanan terbaik bangsa kepada dunia. (kir)

Wacana Tambak Udang di Sekitar Area Jembatan Kolong Penggolong Dapat Penolakan

0
Warga membentangkan spanduk penolakan tambak udang di Kolong Penggolong.

Lombok (ekbisntb.com) –

Isu munculnya wacana investasi tambak udang di sekitar area Jembatan Koloh Penggolong, Desa Samik Bangkol, kecamatan Gangga, mendapat penolakan warga. Wacana investasi tersebut dinilai kontradiktif dengan area jembatan yang kini digandrungi anak muda Lombok Utara sebagai lokasi tongkrongan sore hari.

Penolakan warga atas wacana investasi tambak udang, beredar melalui media sosial. Dimana, warga memampang spanduk penolakan yang berbunyi “kami menolak rencana pembangunan tambak pembibitan udang di Kolong Penggolong”.

Terhadap kondisi tersebut, tokoh pemuda kecamatan Gangga, Dedi Romi Harjo, ikut berkomentar. Ia menegaskan, sudah mendengar isu penolakan warga atas rencana investasi tersebut.

Ia tak membantah, belakangan Koloh Penggolong mulai viral di media sosial sebagai salah satu obyek wisata yang banyak digandrungi anak muda. Lokasi tersebut dijadikan tempat tongkrongan untuk menikmati suasana pantai sembari menunggu matahari terbenam (sunset).

“Pemerintah Daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi izin kesesuaian tata ruang terhadap investasi tambak udang. Kawasan ini banyak dikagumi sebagai objek wisata berkelas karena pemandangannya yang indah,” ujar Romi, Senin (6/10/2025).

Ia mengutarakan, investasi tambak udang sudah mulai menjamur di Lombok Utara. Selain di Kecamatan Bayan dan Kayangan, investasi serupa juga terdapat di Dusun Papak, Desa Segara Katon – yang notabene masuk dalam tata ruang wilayah Perkotaan.

Terhadap potret investasi tersebut, pihaknya mendorong agar Pemda Lombok Utara segera membahas Raperda Perubahan RTRW. Pasalnya, regulasi lama yang menjadi acuan tidak relevan bagi kepentingan publik.

“Apalagi di wilayah timur Lombok Utara, investasi Tambak Udang mulai bergesekan dengan ruang publik. Sekarang malah ada lagi rencana pembangunan tambak udang yang berada di areal koloh Penggolong ini,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Hasmar, ST., mengakui dirinya menerima beberapa keluhan terkait wacana investasi pembibitan tambak udang di Kolong Penggolong. Menurut dia, Pemda c.q Dinas Penanaman Modal sebaiknya mendengar keluhan warga dengan memberi masukan kepada Kementerian teknis.

“Izin OSS dalam investasi tambak udang memang tidak bisa diintervensi. Tapi minimal, Pemda memberi masukan kepada Kementerian bahwa terdapat dinamika atas lokasi yang dimohonkan izinnya,” ujar Darmaji.

Menurut dia, Koloh Penggolong gang sudah terlanjur viral agar dapat dipertahankan sebagai destinasi wisata. Sebab bukan tidak mungkin, investasi tambak nantinya akan menyulut kekecewaan dan menghilangkan identitas wisata pada lokasi tersebut.

“Banyak yang hubungi saya dan mendesak DPRD untuk sikapi masalah ini. Bahkan ada isu warga mau hearing.”

“Koloh penggolong punya view bagus untuk konten kreator, vloger dan mendapat banyak pujian positif. Artinya, apa iya kita akan mengorbankan potensi wisata ini untuk kepentingan jangka panjang masyarakat,” tandasnya. (ari)

Wakil Gubernur Tegaskan NCC Bukti Nyata Tingkatkan Kualitas Kesehatan

0
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan pada peluncuran NCC, Senin, 6 Oktober 2025.

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa keberadaan Nusantara Cleft Center (NCC) merupakan aksi nyata masyarakat untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dari sektor kesehatan. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan NCC, Senin (6/10/2025).

“Keberadaan NCC turut membantu berbagai kiprah perjuangan seluruh rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar sampai ke pelosok untuk meningkatkan IPM kita,” tegas Wagub.

Wagub juga menekankan pentingnya pemutakhiran data terkait pasien penderita celah langit-langit. Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum tertangani dan membutuhkan perhatian. Karena itu, ia berharap NCC dapat bergerak bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan jumlah warga yang memerlukan penanganan bedah celah langit-langit.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen TP PKK untuk membantu menyosialisasikan layanan NCC hingga ke pelosok daerah.

“Setiap kita turun ke posyandu-posyandu desa ini, kita ingin menginformasikan layanan ini ke teman-teman yang ada di situ. Karena beberapa kali ngobrol memang gerakan ini belum terlalu terdengar sampai ke pelosok-pelosok terutama di Pulau Sumbawa,” ujar Sinta.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Ketua Persatuan Ahli Bedah dan Maksilofasial Indonesia, drg. Harfindo Nistral, Sp.BM., Ketua Yayasan Metro Insan Mulia yang juga Dirut Bank Dinar, Mustaen, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri. (r/ham)

BGL Sepakat Suplai 2.000 Ton Porang untuk Pabrik di Lombok Timur

0
Porang dari KLU yang disuplai menjadi bahan baku untuk pabrik porang di Lombok Timur

Lombok (ekbisntb.com) –

Koperasi (porang) Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara (KLU), sepakat dengan PT Sanindo Pangan Rinjani (SPR) di Kabupaten Lombok Timur, untuk menyuplai bahan baku porang pada tahun 2026 mendatang. Jumlah bahan baku yang disiapkan BGL mencapai 2.000 ton.

Hal tersebut diakui Ketua BGL KLU, Putra Anom, Senin 6 Oktober 2025. Ia mengatakan, kesepakatan suplai bahan baku Porang telah terjalin antara Koperasi dan PT. SPR pada Minggu 5 Oktober 2025 di kawasan wisata Senaru, Kecamatan Bayan.

“PKS (perjanjian kerjasama) sudah terjalin untuk suplai 2.000 ton. Petani yang tergabung dalam Koperasi akan memulai suplai saat panen raya tahun 2026,” ujar Putra Anom.

Ia menjelaskan, kerja sama BGL dengan pabrik porang masih harus diikuti oleh persyaratan berupa rekomendasi pengajuan sertifikasi lahan petani. BGL dalam hal ini, masih menunggu langkah Pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk mendata dan memproses sertifikasi lahan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi NTB.

Anom menegaskan, persyaratan di PKS masih bisa menyusul seperti Sertifikasi Lahan petani. Idealnya syarat ini sudah terselesaikan karena sejak 2018 yang sudah disuarakan. Terlebih lagi, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan Himbauan dan aturan, dimana semua komuditas pertanian di Indonesia yang menjadi Komoditas Ekspor wajib disertai Sertifikasi  Lahan Petani.

“Kenapa kami dari BGL gerak cepat karena pabrik Porang Lotim bukan sekedar membuka peluang kerja sama di NTB, tetapi memungkinkan secara Nasional khususnya Indonesia wilayah Timur.”

“Artinya sebagai sumber komoditi Porang terbesar di NTB, 60 persen produksi bahan baku datang dari KLU. Kita tidak boleh sekedar jadi penulis sejarah Porang apa lagi jadi penonton,” terangnya.

Ia menambahkan, PKS dengan PT. SPR menjadi momentum bangkitnya ekonomi petani porang. Bahkan dengan kerjasama ini, BGL bisa mengembangkan potensi tambahan area budidaya maupun jumlah petani Porang di beberapa kecamatan.

“Kontrak 2.000 ton itu hanya berlaku selama satu musim dengan harga terendah yang sudah disepakati dan harga tertinggi mengikuti Pasaran Nasional,” tandasnya. (ari)

Pernikahan Dini Berdampak pada Kesehatan Anak

0
Manuel Yoel Sanjaya

Lombok (ekbisntb.com) –

Manuel Yoel Sanjaya, pemuda berprestasi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi perwakilan daerah pada Forum Anak Nasional (FAN), tampil sebagai narasumber dalam Program SPADA (Suara Pemuda Berkarya), hasil kolaborasi RRI Pro 2 Mataram dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB.

Dalam sesi berbagi, Yoel menekankan pentingnya peran Forum Anak sebagai wadah aspirasi dan edukasi bagi generasi muda. Ia menyoroti persoalan maraknya praktik pernikahan usia anak atau merariq kodeq yang menurutnya membawa dampak serius terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak di NTB.

“Banyak pelajar yang putus sekolah dan anak-anak yang dilahirkan mengalami stunting karena orang tua mereka menikah di usia yang masih sangat muda,” ungkap Yoel dalam keterangan yang diterima Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, anak yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan, sehingga berisiko melahirkan anak dengan kondisi gizi buruk maupun tumbuh kembang terhambat. Selain itu, pernikahan anak juga menyebabkan hilangnya hak pendidikan bagi banyak remaja.

Menurut Yoel, Forum Anak hadir sebagai salah satu solusi dalam menekan angka pernikahan usia anak di NTB melalui peran sebagai agen 2P (Pelopor dan Pelapor). Forum Anak kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sekaligus mendorong anak-anak agar terlibat dalam kegiatan positif.

Selain membahas isu sosial, Yoel juga berbagi pengalaman pribadi dalam menyeimbangkan prestasi akademik, organisasi, dan kegiatan non-akademik. Ia tercatat meraih berbagai penghargaan, di antaranya Medali Emas Olimpiade Sains Indonesia, Medali Perak Olimpiade Matematika, hingga Juara III Gala Siswa Indonesia.

Yoel juga menyampaikan pesan khusus bagi para orang tua dan anak-anak NTB. “Ayah dan Bunda, ayo dorong anak-anak bukan ke pernikahan usia anak, tetapi ke kegiatan positif seperti Forum Anak. Dan buat anak-anak NTB, mari bersama ubah pola pikir kita. Pernikahan usia anak hanya akan menambah angka stunting dan kemiskinan,” sarannya. (ham)

Wagub Indah Dhamayanti Putri Apresiasi Sukses Gelaran MotoGP Mandalika 2025

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi tinggi terhadap suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung pada 3–5 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah.

Menurutnya, ajang balap dunia tersebut kembali menjadi kebanggaan masyarakat NTB karena mampu menarik perhatian nasional hingga internasional.

“Saya, Indah Dhamayanti Putri, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi kegiatan MotoGP tahun 2025 di Mandalika. Saya melihat antusias masyarakat yang hadir tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dari seluruh Indonesia dan masyarakat dunia,” ujarnya, Senin, 6 Oktober 2025.

Wagub menilai, antusiasme tinggi masyarakat menunjukkan bahwa Mandalika semakin dikenal sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum positif ini agar penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya semakin baik.

“Harapan saya, tentunya segala kekurangan dan catatan yang kita dapatkan di tahun ini bisa menjadi bahan evaluasi kita pada tahun-tahun selanjutnya,” tambahnya.

Mantan Bupati Bima ini juga mengajak masyarakat NTB untuk terus meningkatkan kesiapan, keramahan, dan semangat sebagai tuan rumah bagi tamu-tamu dari seluruh penjuru dunia.

 “Masyarakat NTB harus lebih mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi seluruh tamu kehormatan,” harapnya.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan gelaran MotoGP Mandalika 2025, baik pemerintah pusat, daerah, panitia penyelenggara, maupun masyarakat.

Adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan panitia penyelenggara, pelaksanaan MotoGP berjalan lancar. Bahkan, pada tahun pelaksanaan tahun ini, event MotoGP mencetak rekor penonton sendiri mencapai 142.000 orang. (ham)

BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit

0
BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit
BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

“Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap BTN, karena perseroan memperoleh kepastian regulasi dalam mendukung ekspansi bisnisnya.

Selain itu, kebijakan subsidi bunga memberikan ruang bagi BTN untuk memperkuat kesehatan keuangannya dalam rangka memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Potensi ekosistem perumahan yang dapat digarap BTN melalui penyaluran Kredit Program Perumahan adalah para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menjadi debitur BTN, baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun kredit lainnya seperti kredit konstruksi untuk developer UMKM.

Umumnya, jelas Nixon, wiraswasta atau pengusaha UMKM di Indonesia menjalankan bisnisnya dari rumah milik sendiri, sehingga para debitur dan mantan debitur BTN menjadi potensi yang cukup baik untuk penawaran KPP dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

“Dengan menggunakan perhitungan base customer BTN, sekitar 10 persen dari total penerima KPR sebanyak 5 juta di BTN adalah wirausahawan. Dengan estimasi 10 persen itu sudah sekitar 500.000 orang. Tapi jika kami dapat menjangkau sekitar 50.000 hingga 100.000 saja sebetulnya sudah bagus. Kami akan menghitung terus potensinya,” jelas Nixon.

Dalam Kredit Program Perumahan (KPP), pemerintah menanggung subsidi bunga yang dibayarkan kepada penyalur KPP, dalam hal ini BTN sebagai salah satu bank pelaksana.

Adapun skema bunga subsidi diberikan kepada dua jenis penerima KPP, yakni sisi penyediaan rumah (supply) dan sisi permintaan rumah (demand).

Di sisi penyediaan rumah, pemerintah menanggung bunga sebesar 5 persen efektif per tahun. Jangka waktu pemberian subsidi paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

Sedangkan di sisi permintaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga 10 persen untuk debitur dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta. Sementara debitur dengan plafon kredit Rp100 juta hingga Rp500 juta memperoleh subsidi bunga sebesar 5,5 persen. Keduanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun. (ant)

Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp11.000, Sentuh Rp2,25 Juta/gram

0
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis Rp3.000 jadi Rp2,351 Juta/Gram

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (6/10) mengalami kenaikan Rp11.000 dari semula Rp2.239.000 menjadi Rp2.250.000 per gram.

‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp2.098.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp1.175.000.
    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.250.000.
    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.440.000.
  • Harga emas 3 gram: Rp6.635.000.
    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.025.000.
    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp21.995.000.
    ‎- Harga emas 25 gram: Rp54.862.000.
    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp109.645.000.
    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp219.212.000.
    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp547.765.000.
    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.095.320.000.
    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.190.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)