Beranda blog Halaman 150

Investor Kapal Cepat Siap Kelola Dermaga Labuhan Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investor Kapal Cepat Siap Kelola Dermaga Labuhan Haji
Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur. Terlihat masih ada kapal-kapal milik PT NSL. Pemkab Lotim menargetkan pengosongan dermaga tuntas tahun ini. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menargetkan pengosongan aset PT NSL di Dermaga Labuhan Haji dapat tuntas pada tahun ini. Target ini dikejar seiring dengan masuknya investor yang berminat mengelola dermaga tersebut untuk jalur kapal cepat menuju Sumbawa.


Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Timur, Biawansyah Putra, menjelaskan bahwa proses pengosongan lahan dari aset PT NSL melibatkan Kejaksaan dan sudah masuk tahap akhir. “Limit waktunya sebelum investor masuk sudah kosong. Rencananya mungkin tahun 2027 sudah masuk untuk jalur cepat ke Sumbawa,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (27/7/2026).


Meski batas waktu pasti belum ditetapkan, Pemkab Lotim terus mengupayakan percepatan. Pihak PT NSL sendiri meminta proses pengosongan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan lokasi baru untuk memindahkan kapal-kapal mereka, salah satunya mengarah ke Tanjung Benoa, Bali. “Mereka butuh izin lokasi di sana dulu baru mereka akan keluar,” tambah Biawansyah.


Namun, Pemkab Lotim menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh PT NSL saat ini tidak memiliki dasar hukum yang sah, menyusul putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah memenangkan pemerintah daerah. “Dia menguasai lahan itu tanpa dasar. Makanya oleh jaksa disegerakan untuk keluar tahun ini,” tegas Biawansyah.


Pemkab Lotim memilih jalur mediasi untuk menghindari tindakan perusakan aset dan memastikan proses berjalan lancar. Pihaknya juga berkomitmen meminta PT NSL mengembalikan bangunan darat maupun dermaga dalam keadaan bersih sesuai perjanjian awal.


Terkait kepastian investor baru, Biawansyah menyebutkan bahwa Pemkab Lotim akan mengikat calon investor dengan perjanjian yang jelas terkait hak dan kewajiban. Namun ia mengakui jumlah pasti investor yang akan masuk hanya diketahui oleh Bupati Lombok Timur. “Kalau investor pasti kita ikat dengan perjanjian, hak dan kewajiban kita tuangkan,” pungkasnya.


Dengan rampungnya proses pengosongan, Dermaga Labuhan Haji direncanakan difungsikan sebagai jalur kapal cepat rute Lombok Timur–Sumbawa Barat, melayani penumpang sekitar 80 orang per kapal untuk memangkas waktu perjalanan. (rus)

Kesenian Lokal Jadi Daya Tarik, Pekan Kesenian Senggigi Berhasil Sedot Pengunjung dan Dongkrak UMKM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kesenian Lokal Jadi Daya Tarik, Pekan Kesenian Senggigi Berhasil Sedot Pengunjung dan Dongkrak UMKM
Pekan Kesenian Senggigi yang diadakan rutin oleh Pemkab Lobar berhasil menyedot pengunjung dan dongkrak UMKM. (Suara NTB/ist/Disparekrafpora Lobar)

Giri Menang ( EKBIS NTB) – Gelaran Pekan Kesenian Senggigi yang berlangsung di Amphitheater Pasar Seni Senggigi, pada Sabtu, 25 Juli 2026 berlangsung sangat meriah dan mencatatkan peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan pekan-pekan sebelumnya.

Sebagai bagian dari rangkaian Festival Senggigi: The Soul of Lombok, acara mingguan yang diusung Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Lombok Barat ini sukses menyedot perhatian berbagai kalangan. Tak hanya warga lokal yang datang bersama keluarga, tetapi juga para wisatawan asing yang sedang menginap di sejumlah hotel dan resor di kawasan Senggigi.

Suasana Amphitheater Senggigi malam tadi tampak hidup dengan deretan pertunjukan seni budaya yang memikat. Penonton disuguhkan penampilan anggun dari Tari Mesatya Jagaraga Indah dan Tari Kembang Sembah Jagaraga Indah, lantunan syahdu Hadrah Montong Are, serta penampilan spesial dari Intan CFN Idol yang makin menghidupkan suasana.

Daya tarik budaya tradisional ini terbukti sukses memikat antusiasme wisatawan mancanegara. John, seorang wisatawan asal Australia yang menginap di salah satu hotel kawasan Senggigi, mengaku sangat berkesan dengan pertunjukan tersebut.

“Lombok sangat indah, sunsetnya menawan, dan makanannya luar biasa. Pertunjukan ini sungguh luar biasa. Saya benar-benar suka musiknya, dan tarian tradisional tadi sangat menarik. Saya menikmatinya. Keren,” ujar John dengan penuh antusias.

Keramaian yang terus meningkat dari pekan ke pekan ini turut membawa angin segar dan dampak ekonomi positif bagi para pelaku usaha kecil dan pedagang di sekitar lokasi acara. Beberapa pedagang lokal mengaku omzet penjualan mereka meningkat drastis jika dibandingkan dengan hari-hari biasa.

“Alhamdulillah, pengunjung malam ini jauh lebih ramai dari minggu-minggu lalu. Berkat acara ini kita bisa jualan laris setiap malam minggunya. Semoga acara seperti ini bisa terus diadakan,” ungkap Fatma, salah satu pedagang sate di area Pasar Seni Senggigi.

Pekan Kesenian Senggigi tidak hanya menjadi panggung hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, tetapi juga terbukti menjadi magnet pariwisata yang ampuh dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar.

Kepala Disparekrafpora Lombok Barat Agus Gunawan menegaskan Pekan Kesenian Senggigi Festival Senggigi tetap berlanjut hingga Agustus mendatang.

“Kita akan terus hidupkan Senggigi. Setelah Agustus nanti kita akan tetap menggelar atraksi kesenian di Amphitheatre ini mengingat itu sudah memasuki musim Moto GP. Kita harapkan tamu-tamu yang nanti menginap untuk perhelatan Moto GP bisa menikmati sajian budaya dan kesenian kita disini, kemudian masyarakat juga terhibur, dan para pelaku UMKM juga bisa merasakan manfaatnya,” terang Agus.

Tidak hanya di Senggigi lanjutnya, kegiatan di ibu kota Gerung seperti Car Free Nite (CFN) juga akan tetap dilksanakan seperti biasa. Mengingat CFN sudah menjadi salah satu ikon Lombok Barat dan sudah terbukti bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

“Jadi (CFN,red) itu sudah menjadi komitmen kita bersama pimpinan di Lombok Barat ini untuk pemberdayaan masyarakat. Baik itu pelaku UMKM, para pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku seni dan budaya Lombok Barat. Termasuk sebagai media silaturahmi pemda dan masyarakat dengan berbagai kegiatan pelayanan publiknya,” jelasnya. (her)

DPRD KLU Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD KLU Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Jubir gabungan fraksi menyampaikan pandangan, saran, catatan sekaligus persetujuan atas Raperda pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2025. (Suara NTB/ist)

Tanjung ( EKBIS NTB) –
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyetujui rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 menjadi Perda. Dalam sidang paripurna, Senin (27/7/2026), pandangan delapan Fraksi yang dipaparkan oleh fraksi gabungan dan fraksi utuh, juga memberi catatan perbaikan dalam proses pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.


Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, dsn Fraksi KN, melalui Juru Bicara gabungan Fraksi, Zakaria Abdillah, S.HI., mengatakan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD merupakan potret dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta telah memberikan opini audit tertinggi (WTP). Artinya, laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).


Kendati demikian, Opini WTP bukan berarti tidak ada catatan dan rekomendasi. Namun semua itu merupakan catatan perbaikan dan penyempurnaan yang harus menjadi atensi dan perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.


Dalam laporan gabungan fraksi Demokrat, PDIP dan FKN, memberi atensi pada pembahasan realisasi belanja hibah dan belanja modal tanah. Dimana, terdapat perbedaan realisasi pada LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025.


Pada pokok substansi tersebut, Zakaria menjelaskan bahwa, penjelasan TAPD yang berbeda-beda, termasuk realisasi belanja hibah sebesar Rp2,3 miliar yang dilaporkan berupa kegiatan program DAK dalam bentuk sanitasi pada dinas PUPR sebagai realisasi belanja hibah.

Namun, Badan Anggaran berpandangan kegiatan sanitasi tersebut merupakan bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan pada pos hibah.


“Atas kondisi ini, kami Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Keadilan Nasional, berharap agar menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan terutama menyangkut kesesuaian alokasi pos-pos belanja termasuk ketertransparanan dalam mengalokasikan belanja secara konsekuen sesuai kesepakatan pada pembahasan APBD,” ujarnya.


Jubir gabungan Fraksi juga menyatakan, pelampauan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah patut diapresiasi, karena pelampauan tersebut dianggap signifikan.

Pelampauan tersebut bahkan diharapkan terus dipertahankan melalui optimalisasi potensi serta penggunaan sistem digitalisasi secara penuh dalam penerimaan pajak dan retribusi.


“Sebaliknya terhadap beberapa item belanja yang penempatannya tidak sesuai pos-pos dan akun belanja seperti belanja hibah, besaran SILPA, uutang dan piutang daerah harus menjadi perhatian bersama pada tahun-tahun berikutnya,” sambungnya.


Berdasarkan penjelasan Badan Anggaran DPRD, terhadap anggaran tahun 2025 baik komponen Pendapatan, Belanja Daerah, Silpa dan Pembiayaan, serta Neraca Daerah per 31 Desember 2025, serta mempertimbangkan opini BPK RI, Fraksi gabungan menyatakan setuju Ranperda tersebut diundangkan dengan catatan.

Antara lain, pemerintah daerah segera dan konsisten menyesuaikan rekomendasi dan catatan-catatan perbaikan dari BPK sesuai mekanisme yang berlaku, jika itu ada; Menjadikan perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai dasar untuk mendorong dan mempercepat realisasi APBD 2026 agar tidak terjadi SILPA yang terus meningkat setiap tahun.


“Pemda Lombok Utara diminta untuk konsisten meningkatkan tata kelola keuangan daerah serta memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem digitalisasi secara penuh dengan alokasi anggaran yang memadai,” tutup Zakaria.


Sementara, Jubir gabungan Fraksi Gerindra dan Fraksi PNI, H. Nirdip, turut menyampaikan agar pada tahun-tahun mendatang, perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran semakin efektif, sehingga program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran.


Ia mengatakan, berbagai catatan Badan Anggaran mengenai belanja hibah, belanja modal tanah, pengelolaan piutang daerah, serta penyertaan modal pada BUMD, gabungan fraksi mendukung langkah Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Di samping memberikan persetujuan terhadap substansi laporan Badan Anggaran, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PNI, menyampaikan beberapa harapan dan perhatian yang menurut kami perlu menjadi prioritas Pemerintah Daerah ke depan.

Meliputi, penyelesaian RTG melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga seluruh persoalan RTG dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan memberikan kepastian kepada masyarakat; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dikarenakan terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera; peningkatan Penerangan jalan Umum (PJU) di tengah tuntutan bahwa Lombok Utara terus berkembang.


“Pemerintah daerah agar memperhatikan berbagai catatan, masukan, dan harapan yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Anggaran serta berbagai aspirasi masyarakat,” ujar Nirdip.


Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengapresiasi Persetujuan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025. Adapun saran, catatan dan rekomendasi Fraksi – fraksi DPRD dinilai merupaka wujud nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, maupun kepedulian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


“Saya yakin dan percaya kita mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan untuk mewujudkan Lombok Utara semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” tutupnya. (ari)

Alokasikan Dana Rp3 Miliar pada 350 KK di Desa Mangkung, Pemprov Juga akan Bangun Sumur Bor Atasi Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Alokasikan Dana Rp3 Miliar pada 350 KK di Desa Mangkung, Pemprov Juga akan Bangun Sumur Bor Atasi Kekeringan
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyalurkan air bersih bagi warga yang dilanda kekeringan di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Senin (17/7). ( EKBIS NTB/era)

Praya ( EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp3 miliar untuk desa dan 350 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Selain bantuan anggaran, Pemprov juga berencana memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada enam rumah yang dinilai tidak layak. Tidak hanya itu, karena Desa Mangkung sangat rentan kekeringan, akan dibangun juga sumur bor untuk memenuhi kebutuhan warga.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan 350 KK akan mendapatkan anggaran dari Rp3 miliar tersebut agak mereka keluar dari kemiskinan ekstrem.

Jenis pemberdayaan yang diberikan kepada masing-masing KK nantinya berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan warga, mulai dari berdagang, bertani, beternak, dan lainnya.


“Jadi ada dua skema itu, ada skema yang untuk level desa itu di transfer langsung ke rekening desa.

Dan ada skema yang untuk melakukan pemberdayaan dari keluarga-keluarga kemiskinan ekstrim itu akan kita kirim, sampaikan langsung ke keluarga kemiskinan ekstrem untuk digunakan, penerima manfaat langsung,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan program Desa Berdaya di Desa Mangkung, Senin, 27 Juli 2026.


Selain itu, Gubernur juga menyalurkan ribuan liter air bersih di Dusun Batu Samban, Desa Mangkung, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, desa ini menjadi salah satu kawasan yang sangat rawan kekeringan. Puluhan kepala keluarga (KK) mulai merasakan dampak musim kemarau, membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk masak dan minum.


Untuk memastikan warga bisa merasakan dampak air bersih meski di musim kemarau, pihaknya juga berencana membangun sumur bor di desa tersebut.

Ia mengaku, pihaknya sudah mengajukan bantuan pembangunan ratusan sumur bor ke pusat. Rencananya, sumur bor ini akan banyak dialihkan ke selatan Lombok dan selatan Pulau Sumbawa.


Meski begitu, ia belum memastikan apakah Desa Mangkung benar-benar termasuk desa yang diintervensi dapat bantuan sumur bor.

Ia mengaku, bantuan sumur bor akan diberikan kepada desa-desa yang sangat membutuhkan. Hal ini mengingat anggaran pembangunan sumur cukup besar, bisa mencapai Rp300-350 juta untuk satu sumur.


“Daerah-daerah yang memang selama ini kita kenal sebagai daerah yang mengalami krisis air di musim panas.

Kalau memang nanti Mangkung yang paling membutuhkan, Mangkung pasti masuk. Tapi akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan,” katanya.


Seorang warga Dusun Samban, Inak Indah mengaku jika tidak ada bantuan air bersih dari pemerintah, mereka meminta air kepada warga lain yang memiliki sumur bor. “Kalau tidak ada bantuan, biasanya kami minta ke warga yang ada sumur bor,” katanya.

Persoalan ini hampir setiap tahun terjadi ketika musim kemarau tiba, ia berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Namun untuk sementara, ia berharap pemerintah juga rutin memberikan bantuan air bersih. Terlebih kondisi seperti ini sudah dua bulan melanda warga di sana.


“Ini baru pertama kali ada bantuan air, kita berharap rutin diberikan untuk masyarakat,” lanjutnya
Sejak pagi warga sudah mengantre untuk mendapatkan air bersih, puluhan galon dan ember berjejer untuk mendapatkan bantuan air dari Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan stakeholder terkait.


Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos-PPA) NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan penanganan kekeringan ini dilakukan secara keroyokan bersama dengan Kabupaten/Kota.


“Ketika belum ada permintaan dari masing-masing kabupaten artinya masih bisa ditanggulangi, kita sudah bersepakat untuk itu dalam menanggulangi bencana,” kata Masyhuri.


Ia mengatakan Dinsos masing-masing kabupaten/kota memiliki satu unit mobil tangki air bersih, sementara untuk provinsi terdapat tiga unit dengan kondisi siap pakai. Mantan Kadis Koperasi dan UMKM NTB ini menegaskan, untuk pendistribusian tidak ada batasan. Pemerintah akan menyalurkan sesering mungkin tergantung pada jarak tempuh. (era)

Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Miq Iqbal Genjot Desa Berdaya dan Penanganan Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Miq Iqbal Genjot Desa Berdaya dan Penanganan Kekeringan
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat mengunjungi warga yang masuk dalam program desa berdaya di Loteng, Senin (27/7). ( EKBIS NTB/ist)

Praya ( EKBIS NTB) – “Tak boleh ada yang tertinggal.” Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026).


Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Menurut Miq Iqbal, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka.


“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat.

Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Miq Iqbal.


Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan.


Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.


Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas.

Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.


Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.


Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.


Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.


Dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.


“Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Satria.


Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.


Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan.

Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.


Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir.

Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Provinsi NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.


Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.


Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.


Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol juga mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, antara lain perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.


Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan.

Ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.


Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata.

Pemerintah Provinsi NTB memilih pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung.


Komitmen “tak boleh ada yang tertinggal” bukan sekadar slogan. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. (r)

Gubernur Berencana Ubah Pasar Seni Senggigi Mirip Pelabuhan Sydney

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Berencana Ubah Pasar Seni Senggigi Mirip Pelabuhan Sydney
Pasar Seni Senggigi di Kabupaten Lobar. Pemprov NTB berencana membangun kawasan ini mirip Pelabuhan Sydney Australia. ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemprov NTB di bawah kepimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal berencana mengubah Pasar Seni Senggigi yang ada di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mirip Pelabuhan Sydney, Australia.

Rencana ini disampaikan menyusul Pemprov NTB akan segera merevitalisasi pasar seni tersebut dengan target mulai peremajaan pada tahun 2027.


Ia mengatakan, anggaran untuk revitalisasi pasar seni ini mencapai Rp81 miliar yang didanai total oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

NTB, lanjutnya hanya kebagian desain, saat ini Detail Engineering Desain (DED) untuk proyek tersebut telah dituntaskan oleh Pemprov NTB.


“Tendernya akhir tahun ini. Pelaksanaannya rencananya tahun depan,” ujarnya, Senin, 27 Juli 2026.


Menurutnya, Pasar Seni Senggigi harus menjadi kawasan ikonik agar bisa menghidupkan kembali daerah pariwisata yang kini tengah mati suri tersebut.

Di dekat area tersebut, akan dibangun pelabuhan penyeberangan ke Gili Trawangan yang lebih modern, layaknya Pelabuhan Sydney di Australia. Ditambah lagi, akan disediakan banyak spot foto menarik untuk semakin menggaet wisatawan.


Dibangun juga lapak khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna menumbuhkan ekonomi masyarakat. Pelataran UMKM ini dibentuk mirip mal, sehingga menjadi lebih modern.


“Justru itu (UMKM, red). Nanti itu kaya mall, kaya di Sarinah. Ada pelatarannya, tempat jualannya, restoran,” jelasnya.


Sementara itu, amphitheater yang ada di lokasi itu dinilai tidak sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan. Meski begitu, bangunan tersebut dinilai masih cukup bagus.

Oleh karenanya, beberapa bagian bangunan di Pasar Seni Senggigi yang akan dibangun tahun depan diminta untuk tidak menggunakan bangunan beton.
“Beberapa kontruksinya pakai bambu,” katanya.


Adapun masalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang sempat saling klaim dengan Pemprov NTB disebut sudah tuntas. Persoalan tersebut bahkan melibatkan meja hijau agar status lahan di kawasan itu benar-benar tuntas. (era)

Anggaran Pilkades Serentak Lotim 2027 Dialokasikan 2027 Dialokasikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Pilkades Serentak Lotim 2027 Dialokasikan Rp14 Miliar
MENYALAMI - Wakil Bupati Lotim, H. Edwin Hadiwijaya menyalami wakil rakyat saat menyampaikan Raperda Pemilihan Kepala Desa di Gedung DPRD Lotim, Senin (27/7/2026). (Suara NTB/rus

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama DPRD dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat dengar pendapat, Jumat (19/6), hari pemungutan suara dimajukan menjadi 27 Januari 2027. Anggaran pelaksanaan Pilkades serentak untuk 157 desa di Lotim ini rencana akan dialokasikan sebesar Rp14 miliar lebih.


Tahapan persiapan akan dimulai lebih cepat pada 27 Juli 2026, dengan penyusunan Raperda sebagai langkah awal. Terkait waktu yang dinilai mepet, Wakil Bupati Lotim H.

Edwin Hadiwijaya menekankan bahwa kesiapan utama sangat bergantung pada kesiapan anggaran. Menurutnya, aturan main hanya mengalami penyesuaian kecil terkait mekanisme calon tunggal, sehingga esensi prosesnya tetap sama.


Soal anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim mengajukan Rp14 miliar untuk 157 desa. Wabup Edwin mengungkapkan bahwa APBD Perubahan akan dibahas pada Oktober mendatang.

Mengenai skema pembiayaan, kabupaten dan desa berbagi peran. Porsi dari desa relatif kecil, hanya untuk kebutuhan seperti konsumsi panitia rapat dan lainnya. “Porsinya sekitar 10 persen dari desa,” ucapnya.


Wabup Edwin juga menyoroti efisiensi biaya, mengingat pengalaman Pilkades sebelumnya dengan anggaran sekitar Rp5,3 miliar, dan kemungkinan ada penyesuaian akibat kenaikan harga satuan.


Lebih jauh soal anggaran ini, Wabup menegaskan sudah ada Silpa yang bisa digunakan. Sehingga tidak dikhawatirkan soal ketersediaan anggaran. “Kita kan punya Silpa lebih dari Rp100 juta,” demikian paparnya. (rus)

Pelajar di Loteng Dicegah Terpapar Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pelajar di Loteng Dicegah Terpapar Judol
EDUKASI - Diskominfo Loteng bersama mahasiswa KKN Unram memberikan edukasi digital tentang bahaya judol serta pinjol bagi pelajar SMA Negeri 1 Praya Barat Daya, Senin (27/7). (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Penyebaran Judi Online (Judol) serta Pinjaman Online (Pinjol) saat ini sudah begitu masif terjadi di tengah masyarakat. Dan, sudah merambah hingga kalangan anak muda. Data secara nasional menyebutkan hingga 2026 ini total ada sekitar 200 ribu anak muda yang terpapar judol, dengan 80 ribu lebih diantaranya anak dibawah umur.


Melihat kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah (Loteng) secara intens terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu upaya yakni dengan memperkuat literasi digital di kalangan anak muda, terutama pelajar di Loteng.
Seperti yang dilakukan Senin (27/7) kemarin, tim Diskominfo Loteng bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mataram (Unram) turun memberikan edukasi bahaya judol dan pinjol kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Praya Barat Daya.


“Saat ini kerugian akibat judol diperkirakan sudah mendekati Rp1.000 triliun. Dan, lelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi salah satu kalangan yang paling rentan terdampak,” ungkap Kabid. PIKP Diskominfo Loteng H. Iswandy Khairy Ramen, S.IP., M.Han., dihadapi puluhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Praya Barat Daya.


Ia pun mengingatkan kepada para siswa untuk tidak mencoba judol. Kalau sudah sekali mencoba akan menimbulkan rasa penasaran yang membuat kemudian ingin terus bermain. Menurutnya, pola judol biasanya bianya memberikan kemenangan sebagai umpan supaya pemain mau terus mengakses dan bermain, tanpa terasa pemain sudah kalah berkali-kali.


“Polanya sekali menang, bisa sepuluh kali kalah. Karena memang sistemnya sudah diatur supaya pemain tidak pernah benar-benar menang,” ujarnya.
Jika sudah kecanduan pelaku judol berisiko menggunakan pinjol untuk memperoleh tambahan uang sebagai taruhan. Kalau sudah demikian maka persoalan baru pun timbul. Pelaku bakal terlilit utang.


Di beberapa kasus, banyak anak muda yang belum memiliki KTP menggunakan identitas orang tua untuk mengajukan pinjol. Terkadang, orang tua sudah menerima pemberitahuan tagihan pinjol. Hal itu yang kemudian bisa memicu persoalan di tengah keluarga.


Jadi agar terhindar dari jeratan judol dan pinjol, selain tidak mencoba, ketika mendapat iklan kiriman iklan judol maupun pinjol agar segera dilewati atau menutup iklan tersebut. Jika sekali saja iklan tersebut dibaca apalagi sampai dibuka, iklan atau konten serupa akan terus muncul di gawai maupun di laptop tempat mengakses internet.


“Mari kita bisa bijak dalam mengakses media sosial ataupun intenet. Konten yang sering dibuka atau ditonton akan memengaruhi rekomendasi yang terus muncul di beranda pengguna.

Jadi kalau kita sering membuka konten tertentu seperti judol ataupun pinjol, maka konten serupa akan terus muncul. Karenanya, biasakan memilih dan mengakses konten yang positif serta bermanfaat,” tegas alumnus Universitas Pertahanan (Unha) ini. (kir)

KUA PPAS RAPBD 2027, Pemda KLU Targetkan Pendapatan Rp1,31 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KUA PPAS RAPBD 2027, Pemda KLU Targetkan Pendapatan Rp1,31 Triliun
SAMPAIKAN - Bupati KLU, Najmul Akhyar (dua dari kiri) menyampaikan KUA PPAS APBD 2027 dalam sidang DPRD KLU, Senin (27/7).(Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2027 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin (27/7/2026). Dalam pernyataannya, Bupati menargetkan angka pendapatan Rp1,315 triliun dan pagu belanja Rp1,310 triliun.


Dari pagu tersebut, PAD diproyeksikan berkontribusi cukup signifikan mencapai 28,12 persen atau sebesar Rp370 miliar.
Najmul Akhyar menjelaskan, fiskal daerah menjadi fondasi kuat dalam proses pembangunan seiring dinamika perekonomian terkini, prospek serta arah pembangunan di Lombok Utara.

Hal itu tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah pusat, di mana pada tahun 2027, anggaran diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.


“Kebijakan fiskal tetap dilaksanakan secara hati-hati, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujarnya.


Ia mengatakan, pembangunan di Lombok Utara pada tahun 2027 mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Mendorong Transformasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Tema tersebut sekaligus merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.


Mewujudkan hal tersebut, Bupati KLU menekankan perlunya APBD yang sehat dan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan fiskal daerah yang selama ini sudah berjalan, perlu diperkuat dengan optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta efisiensi belanja non-prioritas.


Berkenaan dengan rancangan KUA. PPS tahun 2027, Bupati menyebut proyeksi pagu Pendapatan Daerah sebesar Rp1,315 triliun. Terdiri dari proyeksi PAD mencapai Rp370,01 miliar atau 28,12 persen dari RAPBD. Sedangkan, proyeksi Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp945,90 miliar atau 71,88 persen.


Pada Komponen Belanja Daerah, Bupati memproyeksikan sebesar Rp1,310 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,048 triliun atau 79,99 persen, Belanja Modal Rp131,55 miliar atau 10,04 persen, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp3,12 miliar atau 0,24 persen, serta Belanja Transfer sebesar Rp127,46 miliar atau 9,73 persen.
“Asumsi Silpa tahun berjalan (2026) sebesar Rp5,75 miliar,” imbuhnya.


Pada komponen pembiayaan, saat ini Pemda Lombok Utara menganggarkan penerimaan sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,75 miliar.


Pada kesempatan yang sama, Bupati memberikan apresiasi kepada lembaga DPRD atas sinergi yang berjalan positif selama pembahasan anggaran maupun produk-produk hukum lainnya di DPRD.


“Semoga kerja sama kita dapat berjalan lebih baik dan lebih solid lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara,” tutupnya. (ari)

DPRD Lobar Tak Mau Kompromi Soal LKPJ APBD 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD Lobar Tak Mau Kompromi Soal LKPJ APBD 2025
RAPAT - Wabup Hj Nurul Adha bersama ketua DPRD Ivan Indaryadi saat rapat Forkopimda, pada Senin (27/7/2026). (Suara NTB/ist/Humas DPRD Lobar)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Sikap tegas ditunjukkan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Lalu Ivan Indaryadi, terkait penolakan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ketua dewan tak mau kompromi dan tetap pada keputusan awal menolak membahas ulang, apalagi menyetujui Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tersebut.


Terlebih lagi terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang diduga berkaitan program kegiatan tahun 2025. Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi menegaskan keputusan bersama dengan Fraksi atas penolakan itu sudah menjadi sikap yang tidak dapat diubah. Sebab penolakan itu bentuk sikap wakil rakyat untuk kepentingan masyarakat Lobar.


“Intinya kami tidak mau kompromi, bahwa penolakan LKPJ tetap berlanjut untuk di Perkada-kan,” ungkap Ivan kepada awak media, Senin (27/7).


Pihaknya tetap berpegang pada komitmen awal tetap menolak Pertanggungjawab.
Terutama terkait penggeseran anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan proyek alun-alun Giri Menang Park hingga akhirnya dugaan korupsi di peroleh KPK.


“Alasan-alasan yang kami sampaikan sekarang terbukti dan terjawab dengan kejadian itu,” sindirnya.
Ia menilai komunikasi yang baik menjadi dasar menjalin hubungan harmonis antar lembaga. Kini dengan masa beralihnya tampuk pimpinan di Pemda Lobar yang dipegang Hj. Nurul Adha sebagai pelaksana kewenangan Bupati, Ivan berharap komunikasi yang baik tetap terjaga antara lembaga legislatif dan eksekutif.


“Kami harapkan kepada ibu Nurul Adha supaya komunikasi tetap intensif, lebih cair komunikasinya. Intinya hubungan kami kepada beliau-beliau ini (kepala daerah) baik-baik saja,” pungkasnya.


Sementara itu, Wakil Bupati Lobar selaku pelaksana wewenang Bupati, Hj. Nurul Adha mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Lobar terkait kemungkinan pembahasan ulang LKPJ itu. Pihaknya menghargai keputusan lembaga legislatif itu tetap pada keputusan menolak pertanggungjawaban APBD 2025.


“Kita memulai dengan komunikasi yang baik, walaupun ada ruang untuk mundur (LKPJ), tetapi tidak baik secara pandangan orang. Karena sudah diparipurnakan dan menolak kemudian ditarik lagi,” jelasnya.


Pembahasan KUA PPAS ABPD Perubahan
Meski demikian, UNA sapaan akrab Wabup Lobar itu memastikan penolakan itu tidak akan menganggu pembahasan KUA PPAS APBD perubahan 2026. “Jadi tetap bisa lanjut, insyaAllah sudah kita awali komitmen dengan komunikasi yang baik,” terang UNA.


Pihaknya bersyukur Ketua Dewan tetap bersedia untuk membahas bersama KUA PPAS APBD Perubahan serta APBD murni 2027. Sebab Perkada itu tidak akan menganggu pembahasan APBD perubahan.
“Toh tetap pembahasan APBD tetap bisa jalan, enaknya. Perkada ini tidak menghalangi pembahasan APBD perubahan,” pungkasnya. (her)

1...149150151...1,073Halaman 150 dari 1,073