Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 149

Perkaya Koleksi Biologika, Museum NTB Terima Hibah Koleksi Kima Raksasa

0
Jajaran Museum Negeri NTB menerima hibah tiga buah kima raksasa (Tridacna gigas), salah satu jenis kerang terbesar, dari Lalu Bayu Windya (tengah)

Lombok (ekbisntb.com) –

Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Museum NTB) kembali memperkaya koleksinya dengan menerima hibah tiga buah kima raksasa (Tridacna gigas), salah satu jenis kerang terbesar, dari seorang pensiunan ASN Pemprov NTB dan juga Ketua Majelis Adat Sasak Periode 2011-2022, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si.

Kima raksasa yang ditemukan di Kecamatan Labangka, Sumbawa memiliki panjang cangkang mencapai lebih dari 60 centimeter dengan berat lebih dari 30 kilogram. Koleksi ini diserahkan ke Museum NTB untuk kepentingan edukasi dan konservasi.

“Kami sangat bersyukur atas hibah ini. Kima raksasa adalah spesies yang dilindungi dan langka. Dengan kehadiran koleksi ini, Museum NTB dapat memperkuat fungsi edukatifnya, khususnya dalam mengenalkan biodiversitas laut kepada masyarakat,” ujar Kepala Museum NTB, yang diwakili oleh Kasi Pengkajian dan Perawatan Koleksi, Aulia Rahman A. saat menerima koleksi kima, di Lingsar, Rabu (8/10/25).

Ardhi sapaan akrabnya, mengatakan penambahan koleksi ini akan melengkapi koleksi biologika Museum NTB yang telah menampilkan beragam spesimen biota laut dari perairan sekitar NTB.

“Kami harap koleksi ini dapat menjadi daya tarik baru sekaligus sarana edukasi mengenai kekayaan hayati laut Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.

Kima adalah biota moluska bertubuh lunak, memiliki cangkang, masuk dalam kelas Bivalva. Umurnya panjang hingga ratusan tahun dan secara umum disebut sebagai jenis kerang-kerangan.

Pemilik kima, Lalu Bayu Windia mengatakan tujuan dihibahkan kima kepada Museum Negeri NTB untuk menjadikan koleksi yang bermanfaat bagi kepentingan dan keperluan orang banyak.

“Kima ini kita dapatkan di atas gunung di Labangka, Sumbawa pada tahun 2015. Dan kita ambil buat koleksi. Tadinya kita mau vernis, tapi buat apa untuk pribadi kita. Jadi di museum bisa buat informasi pelajaran bagi orang banyak,” ujarnya.

Dengan begitu dirinya berharap koleksi ini tidak hanya memperkaya isi museum, tetapi juga dapat menjadi informasi dan sarana edukasi terkait koleksi-koleksi biologika. (r/ham)

Penerbangan Lombok–Waingapu–Tambolaka Dibuka, Dispar NTB Yakin Sektor Pariwisata Makin Bergerak

0
Ahmad Nur Aulia

Lombok (ekbisntb.com)- Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyambut dibukanya konektivitas udara antarwilayah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Dengan akan dilayaninya penerbangan Waingapu-Lombok (PP), dan Tambolaka – Lombok (PP) pada 10 dan 11 Oktober 2025 ini. Maskapai Wings Air (Lion Air Group) yang akan melayani penerbangan ini setiap hari.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan meyakini, pembukaan rute baru ini akan menjadi penggerak baru sektor pariwisata dan ekonomi antarprovinsi.

Menurut Aulia, pembukaan rute baru ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dengan Menteri Perhubungan dan Owner Lion Air Group, Rusdi Kirana beberapa waktu lalu.

“Penerbangan perdana dari Lombok ke Tambolaka akan dimulai tanggal 10 Oktober, dan ke Waingapu tanggal 11 Oktober. Ini hasil konkret dari komunikasi antara Gubernur, Menhub, dan pihak Lion Air. Harapannya, frekuensi dan rute penerbangan dari dan ke Lombok akan terus bertambah,” ujarnya di Mataram, Rabu, 8 Oktober 2025.

Aulia menilai, rute udara yang menghubungkan NTB dan NTT ini memiliki potensi besar untuk memperkuat kolaborasi pariwisata di kawasan Bali–Nusra (Bali, NTB, dan NTT). Ketiga provinsi ini memiliki kekayaan destinasi wisata berkelas dunia dan tengah mengembangkan program bersama di bidang sport tourism.

“Kalau bicara potensi pariwisata, tiga provinsi Bali–Nusra punya program unggulan sport tourism. Dengan konektivitas ini, integrasi destinasi dan event bisa lebih mudah kita dorong bersama,” jelasnya.

Pada penerbangan perdana rute Waingapu–Lombok tanggal 11 nanti, rombongan dari NTT yang terdiri atas pelaku pariwisata dan kalangan perguruan tinggi akan ikut serta. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pelaku pariwisata NTB dan kalangan akademisi untuk memperkuat jejaring antarwilayah.

“Kami ingin tidak hanya sektor pariwisata yang terhubung, tapi juga sektor pendidikan. Universitas di NTB dan NTT bisa saling berkolaborasi, begitu juga dalam hal perdagangan dan pengembangan ekonomi lokal,” terang Aulia.

Selain memperkuat wisata domestik, pembukaan jalur baru ini juga diharapkan membuka peluang wisata internasional yang lebih luas. Wisatawan mancanegara kini bisa menjangkau tiga destinasi prioritas di kawasan Nusa Tenggara—Bali, Lombok, dan Sumba—melalui jalur udara langsung.

“Pasti ada potensi wisata mancanegara. Kita berharap penerbangan ini bisa menjadi alternatif baru bagi wisatawan asing untuk menikmati tiga destinasi unggulan di kawasan Nusa Tenggara,” pungkasnya.
(bul)

Sky Lancing Jadi Event Udara Internasional Pertama di Lombok Barat

0
(Foto: Ketua Sky Lancing Lombok, Roy Rahman (kiri), Kadis Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia (tengah), dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan (kanan). Ekbis NTB/era)

Lombok (ekbisntb.com)- Kabupaten Lombok Barat bersama Lombok Tengah akan menjadi tuan rumah Sky Lancing International Paragliding Xcross Country Championship 2025 yang berlangsung pada 13 hingga 19 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, mengatakan bahwa Sky Lancing merupakan event udara bertaraf internasional pertama yang diselenggarakan di Lombok Barat.

“Ini event internasional pertama mungkin di kami, di Lombok Barat. Mungkin ini juga menambah khazanah event internasional di provinsi,” ujarnya, Rabu, 8 Oktober 2025.

Sebagai tuan rumah, Lombok Barat siap menyambut agenda olahraga tersebut, mulai dari persiapan lokasi, penyediaan seribu UMKM, hingga beberapa fasilitas lainnya.

“Ini menjadi sarana promosi yang efektif bagi Lombok Barat dan juga provinsi. Kami harapkan event internasional ini sukses, sehingga ke depan kami bersama provinsi dapat memasukkan agenda ini ke Calendar of Event,” jelasnya.

Ketua Sky Lancing Lombok, Roy Rahman, mengatakan bahwa hingga saat ini sebanyak 69 peserta dari delapan negara telah tercatat mengikuti lomba. Negara peserta tersebut antara lain Indonesia, Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Jerman, Malaysia, Swiss, dan Korea Selatan.

Peserta akan tiba melalui dua pintu masuk utama, yakni Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar. Sesuai izin dari FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), uji coba penerbangan berlangsung sejak 10 hingga 19 Oktober 2025.

“Peserta yang sudah datang dan akan melakukan latihan bebas sudah bisa mulai terbang sejak tanggal 10 Oktober 2025,” katanya.

Rute penerbangan berawal dari Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Lombok Tengah, dan berakhir di Lapangan Giri Menang, Kantor Bupati Lombok Barat, dengan jarak tempuh minimal 24 kilometer. Jalur terbang para atlet akan melintasi kawasan wisata populer seperti Bendungan Pengga, Dasan Geres, Areguling, hingga Jembatan Kembar, dengan total jarak sekitar 24,65 kilometer.

“Jika kita bergeser ke selatan, ada Bandara Internasional Lombok. Ketika melintas di bandara ini, garis take off dan landing untuk pesawat melintang persis di atas Bypass BIL,” jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, menyatakan bahwa Sky Lancing International Paragliding Xcross Country Championship 2025 menjadi salah satu agenda penting dalam promosi pariwisata NTB. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi sport tourism, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kunjungan masyarakat ke NTB.

Ia menambahkan, Sky Lancing 2025 juga memberikan penawaran menarik kepada para peserta. Para juara akan memperoleh hadiah senilai 80 ribu USD atau sekitar Rp300 juta. (era)

Jaksa Lelang Aset Milik Mantan Direktur RSUD Sumbawa

0
Zanuar Irkham(Ekbisntb.com/ils)

Lombok (Ekbisntb.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa melelang dua aset milik mantan Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang menjadi terpidana di kasus suap dan gratifikasi di pengadaan barang dan jasa tahun 2018-2023 lalu.

“Hasil penilaian dari KPKNL Bima sudah kita terima, tinggal kita lelang saja sebagai pengganti kerugian negara yang timbul di perkara tersebut,” kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa, Zanuar Irkham, kepada Suara NTB, Selasa 7 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, berdasarkan penilaian KPKNL Bima, satu bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dan foto copy seluas 264 meter persegi dihargai Rp1.161.046.000 dengan nilai jaminan Rp290.261.500. Satu bidang tanah seluas 9.484 meter persegi di Desa Pernek dihargai Rp984. 809. 000 dengan uang jaminan Rp246.202.250.

“Secara keseluruhan dua aset milik terpidana dihargai sebesar Rp2.145.855.000 sebagai upaya pemulihan terhadap kerugian keuangan negara di perkara tersebut,” ucapnya.

Perampasan aset milik dr. Dede Hasan Basri, mantan Direktur RSUD Sumbawa diputuskan Pengadilan Tinggi NTB melalui putusan nomor 22/Pidsus/Tpk/2023/PN. Mtr tanggal 10 Januari yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.

“Pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta (closed bidding) dengan menggunakan media surat elektronik melalui aplikasi E-Auction (open bidding),” ucapnya.

Sebelumnya, dr. Dede Hasan Basri selaku mantan Direktur RSUD Sumbawa tahun 2018-2023 divonis selama 7 tahun penjara di kasus suap dan gratifikasi. Dede juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain pidana denda, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1.479.825.254. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang.

Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (ils)

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah,Wabup Bima Ingatkan OPD Fokus Gali Potensi PAD

0
Irfan Zubaidy(Ekbisntb.com/dok)

Lombok (Ekbisntb.com) – Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lengah di sisa tahun anggaran 2025. Ia meminta setiap OPD, terutama yang membidangi pendapatan, bekerja lebih fokus dan optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi defisit akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tahun depan.

Wabup Irfan menegaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) Review Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025, yang telah digelar pada Senin (6/10/2025) kemarin, menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program dan realisasi anggaran di setiap OPD menjelang akhir tahun.

“Rakor itu untuk memastikan sejauh mana capaian program dan kegiatan di setiap OPD. Kita ingin tahu apakah target sudah tercapai atau belum, dan apa langkah yang perlu diambil untuk memperkuat pendapatan daerah di sisa waktu yang ada,” jelasnya, Selasa (7/10/2025).

Ia menekankan pentingnya keseriusan OPD pengampu sektor pendapatan untuk mengoptimalkan seluruh sumber PAD. Menurutnya, efisiensi dan strategi penggalian potensi daerah harus segera diperkuat, apalagi tahun depan daerah akan menghadapi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Untuk mengantisipasi pengurangan TKD, kita harus lebih siap menggali potensi PAD yang belum dioptimalkan. Peran Bappenda sangat penting untuk memperkuat sektor pendapatan agar dampak pengurangan dana pusat bisa ditekan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Irfan juga menerima laporan langsung dari para kepala OPD mengenai kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan hingga triwulan III tahun ini. “Beberapa OPD menyampaikan faktor teknis dan administratif yang menghambat proses penyerapan,” ungkapnya.

Namun, Wabup menegaskan agar tidak ada lagi alasan menjelang penutupan tahun anggaran. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang berhasil digali dari potensi daerah akan sangat berarti bagi kesinambungan pembangunan.

“Jangan tunggu sampai akhir tahun baru bergerak. Kita masih punya waktu untuk mempercepat penyerapan dan memperkuat pendapatan,” tegasnya.

Wabup juga mengajak seluruh OPD membangun komitmen kerja yang solid dan terukur. Ia menilai disiplin dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal daerah dalam menghadapi tekanan anggaran pada 2026.

“Fokus kita adalah menutup celah kebocoran, memperkuat potensi lokal, dan memastikan program berjalan tepat sasaran. Tahun depan akan penuh tantangan, dan kesiapan kita dimulai dari sekarang,” tutupnya.

Dengan arahan tersebut, Pemkab Bima berharap sisa triwulan akhir 2025 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kinerja fiskal daerah dan meminimalkan dampak pemangkasan dana pusat.

Sebelumnya, hingga akhir Agustus 2025, realisasi PAD Kabupaten Bima baru mencapai 55,69 persen dari target Rp214,28 miliar atau setara Rp119,18 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp95,1 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun. (hir)

OJK Perkuat Kolaborasi dengan Aparat Hukum untuk Penanganan Tindak Pidana Keuangan di NTB

0
Dari kiri , Kepala OJK NTB (Rudi Sulistyo), Kepala Kejaksaan Tinggi NTB (Wahyudi SH.,MH), Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK (Yuliana), Wakapolda NTB (Brigjen Pol. Hari Nugroho.,S.I.K) dan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK (Feriansyah) saat menyampaikan komitmen penanganan tindak pidana kejahatan keuangan, khususnya di Nusa Tenggara Barat

Lombok (Ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, dalam kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat , yang digelar di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu, 8 Oktober 2025.

Yuliana mengungkapkan, sejak OJK berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, hingga akhir September 2025, lembaganya telah menyelesaikan 165 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (SJK) yang telah dinyatakan lengkap (P-21).

Dari jumlah itu, terdiri atas 137 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, 22 perkara asuransi dan dana pensiun, serta 1 perkara pembiayaan. Dari keseluruhan kasus tersebut, 140 perkara telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Atas kinerja tersebut, OJK telah tiga kali berturut-turut menerima penghargaan Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri, masing-masing pada tahun 2022, 2023, dan 2024, sebagai apresiasi atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

“Kinerja penyidikan OJK juga mendapat apresiasi dari Jampidum Kejaksaan RI. Dari 28 kementerian dan lembaga yang memiliki PPNS, hanya 10 yang aktif dalam pelaksanaan tugas penyidikan, termasuk OJK,” ujar Yuliana.

Ia menambahkan, OJK terus memperkuat kolaborasi dengan Polri dan Kejaksaan RI melalui pelaksanaan nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama dalam penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Hal ini menjadi semakin penting pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang menegaskan kewenangan penyidikan OJK.

“Kolaborasi yang solid antara penyidik OJK dengan aparat penegak hukum lain akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di tengah semakin kompleksnya tindak pidana di sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Sosialisasi ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara OJK, Kepolisian, dan Kejaksaan terkait penguatan koordinasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya mengenai kewenangan penyidikan OJK.

Melalui langkah penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, OJK meyakini dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi dinamika global.(bul)

Pemda KSB akan Minta Hibah BTS Kelanir

0
Abdul Muis(Ekbsintb.com/bug)

Lombok (Ekbsintb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat akan mengajukan permohonan hibah terhadap Base Transceiver Station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ada di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk.

BTS yang sebelumnya dipasang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) itu saat ini sudah tidak aktif. Terhitung awal tahun 2025, BAKTI telah memutus jaringan internet ke BTS tersebut karena efisiensi anggaran di Kementerian Komdigi.

“Di NTB ini setahu kami ada puluhan BTS yang diputus karena efisiensi anggaran. Beruntung kita hanya satu (yang di Kelanir), makanya kita minta untuk dihibahkan saja ke daerah,” sebut kepala Dinas Kominfo KSB, Abdul Muis kepada wartawan, Senin 6 Oktober 2025.

Sejak BTS Kelanir dinonaktifkan, dikatakan Muis, terjadi sinyal lemah di wilayah tersebut. Agar kondisi itu tidak berlarut, pihaknya kemudian berinisiatif agar BTS Kelanir dihibahkan ke Pemda KSB untuk selanjutnya diaktifkan kembali. “Sebenarnya bisa kita langsung pakai karena BTS itu berdiri di lahan Pemda. Tapi akan lebih baik kalau kita minta resmi ke pusat untuk dihibahkan,” ujarnya.

Niat untuk menhambil alih BTS Kelanir itu sendiri sudah dirintis oleh Dinas Kominfo KSB. Sebelumnya saat rapat koordinasi dengan Dinas Kominfo NTB, Muis mengaku, dirinya secara khusus menyuarakan hal tersebut dan disambut positif oleh kabupaten/kota lainnya.

“Nah saran Kominfo NTB saat itu, kalau Rakornas akan disurakan bersama seluruh kabupaten/kota karena hal yang sama juga diinginkan oleh daerah lain,” sambung mantan Kepala Arsip dan Perpustakaan (Arpus) KSB ini. (bug)

Tunggakan Klaim BPJS di RSUD Tripat Tembus Rp4,6 Miliar

0
 Wabup Hj. Nurul Adha saat turun sidak pelayanan pada pasien di RSUD Tripat belum lama ini. (Ekbisntb.com/ist)

Lombok (Ekbisntb.com) – Tunggakan klaim yang belum dibayarkan pihak BPJS ke RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Lombok Barat (Lobar) tembus Rp4,6 miliar lebih. Tunggakan klaim ini terhitung selama empat bulan, yakni Mei, Juni dan Agustus.

Pihak RSUD berharap BPJS menempatkan petugas verifikator di RSUD untuk percepatan verifikasi, sebab pihak rumah sakit telah melakukan upaya percepatan pengajuan dengan membentuk Tim Sijap (Sistem Informasi Jaminan Pembiayaan).

Direktur RSUD Tripat dr Suriyadi, menerangkan jumlah tunggakan BPJS yang belum dibayar ke RSUD mencapai Rp4,6 miliar selama tiga bulan, masing-masing Rp1,9 miliar pada Bulan Maret, Rp1,4 bulan April dan Bulan Mei sebesar Rp1,3 miliar.

“Totalnya 4,6 miliar,” sebut Suriyadi, kemarin.

Tunggakan BPJS ini bukan pada bulan berjalan, namun pada bulan sebelum-sebelumnya. Untuk pembayaran ini, pihak RSUD perlu mengajukan lagi ke BPJS. Pengajuan klaim ini diverifikasi lagi, mana yang dianggap memenuhi syarat dibayar klaimnya.  Jika ada kekurangan berkas, itu dilengkapi oleh tim RSUD.

Untuk percepatan pengajuan klaim sudah dilakukan pihaknya dengan membentuk Tim Sijap. Tim ini bekerja lembur melengkapi syarat yang diajukan untuk klaim ke BPJS. Adanya tim ini, pengajuan klaim ke BPJS jauh lebih cepat saat ini. Dimana pihaknya menargetkan sebelum tanggal 5 pada bulan berjalan pengajuan klaim sudah selesai, sehingga klaim bisa tepat waktu klaim pada akhir bulan.

Pihaknya meminta agar ada petugas BPJS di RSUD melayani proses verifikasi klaim ini, namun kendalanya kekurangan SDM, sehingga pihak RSUD mengurus verifikasi internal, bisa langsung diverifikasi petugas BPJS di rumah sakit. Sehingga petugas tidak perlu bolak balik mengurus verifikasi ini.

Di tengah tekanan ini, pihak RSUD memutar otak bagiamana keberlangsungan operasional tetap berjalan. Dan gaji tenaga kontrak juga tetap lancar. Pihaknya pun berupaya melakukan efisiensi belanja pengeluaran rumah sakit. Seperti belanja obat-obatan, BHP sesuai prioritas dan belanja alat kesehatan. “Kita juga menekan potensi-potensi yang tidak bisa diklaim,” imbuhnya.  (her)

Warung Makan Bu Tris Solo di Mataram, Makin Optimis Setelah Masuk Program Mayo Honda

0
Warung Makan Bu Tris Solo di Mataram, Makin Optimis Setelah Masuk Program Mayo Honda

Mataram (Suara NTB) – Di tengah persaingan usaha kuliner di Kota Mataram, Warung Makan Bu Tris Solo yang berlokasi di Jalan Bung Karno tetap bertahan dan optimis semakin berkembang. Sejak tahun 2017, warung yang dikenal dengan menu sate dan gulai khas Solo ini menjadi pilihan banyak penikmat kuliner, terutama pecinta masakan daging kambing dan sapi.

Warung yang dikelola oleh pasangan suami istri asal Boyolali, Jawa Tengah, ini menawarkan berbagai menu favorit seperti sate kambing, sate ayam, tongseng kambing dan sapi, gule kambing, tongseng ayam, soto kwali, hingga nasi goreng sapi. Semua menu disajikan dengan cita rasa khas Jawa yang kuat, namun disesuaikan dengan lidah masyarakat Lombok.

“Sudah sejak 2017 kami berjualan di sini. Dulu tempatnya sederhana sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih tertata. Setahun terakhir kami dapat bantuan dari Astra Motor NTB lewat program Mayo Kuliner Honda. Mereka bantu bikin tenda, spanduk, kipas angin, bahkan perapian lapak. Semua tanpa biaya,” ujar Bu Trisno, pemilik warung.

Melalui program tersebut, Astra Motor NTB tidak hanya memberikan dukungan fasilitas, tetapi juga membantu promosi usaha kecil dan menengah agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, termasuk wisatawan yang datang ke Lombok.

“Waktu itu ada tim Honda datang, menawarkan kerja sama untuk bantu promosi usaha kecil. Saya langsung terima karena niatnya baik dan memang gratis. Sekarang banyak pelanggan yang datang karena tahu dari pihak Honda,” tutur Bu Trisno, menceritakan ikhwal program Mayo Honda menyasarnya.

Dalam sehari, warung Bu Tris mengolah rata-rata 16 kilogram bahan baku, terdiri dari 5 kilogram daging kambing, 5 kilogram daging sapi, 3 kilogram ayam, dan 3 kilogram tulang untuk olahan kuah. Omzet warung ini tidak selalu stabil, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya operasional harian.

“Namanya jualan, kadang ramai, kadang sepi. Tapi alhamdulillah masih bisa terus jalan. Sekarang bahan-bahan memang mahal, arang saja sampai Rp15 ribu per kilo, tapi saya belum pernah naikkan harga. Pembeli juga lagi susah, jadi saya tahan dulu,” ungkapnya.

Melalui dukungan Mayo Honda, Bu Trisno merasa semakin optimis. Warung kecilnya kini lebih dikenal, tidak hanya oleh warga Mataram, tapi juga oleh tamu-tamu luar daerah yang datang berkunjung.

“Kalau ada acara besar, biasanya rame sekali. Banyak yang tahu dari brosur atau dari katalog digital Honda. Saya senang sekali, merasa usaha kecil seperti kami masih diperhatikan,” katanya penuh syukur.

Dengan semangat dan kerja keras, Bu Trisno berharap warungnya bisa terus berkembang dan menjadi ikon kuliner khas Solo di Kota Mataram.

Adrian Arlim, Marketing Manager Astra Motor NTB mengatakan, Mayo Kuliner menjadi identitas atau branding yang dihadirkan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM kuliner local.

“Cita rasanya menjadi rekomendasi Honda NTB untuk dicobai atau diicipi oleh wisatawan dan tamu-tamu yang berkunjung ke NTB. Apalagi semenjak adanya sirkuit Mandalika, kunjungan relasi dan tamu semakin tinggi setiap tahunnya ke NTB, para tamu tersebut pasti kalau kunjungan akan bertanya kuliner khas lokal yang enak di sini apa, dan list tenant Mayo Kuliner menjadi jawabannya,” terangnya.

Benefit untuk UMKM  Mayo Kuliner selain warung atau toko dibranding dengan nuansa warna merah yang khas brand Honda , benefit lainnya yang didapat adalah, seluruh relasi Astra Motor NTB direkomendasikan berkunjung UMKM Mayo Honda.

“Jadi efeknya akan berkepanjangan tidak hanya sekedar di branding lalu tidak di maintain, tetapi nilai dari bisnisnya tetap berkelanjutan,” demikian Adrian. (bul)

Hadirkan Listrik Andal, PLN Mendapatkan Apresiasi dari Berbagai Pihak di MotoGP Mandalika 2025

0
PT PLN (Persero) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam menjaga keandalan listrik selama ajang balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika 2025(Suara NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam menjaga keandalan listrik selama ajang balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika 2025. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 3–5 Oktober di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik. Capaian ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga penyelenggara dan aparat keamanan.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang hadir langsung di lokasi, mengapresiasi stabilitas sistem kelistrikan sepanjang acara. “Luar biasa, listriknya nyala terus,” ujarnya, menggambarkan kepuasan atas dukungan PLN yang menjaga kenyamanan dan kelancaran ajang balap kelas dunia tersebut.

Apresiasi juga datang dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, yang menilai PLN memiliki peran penting dalam setiap keberhasilan event besar di NTB. “Pahlawan semua event itu PLN. Terima kasih untuk semua teman-teman PLN,” ungkapnya. Menurutnya, keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor utama yang memastikan setiap kegiatan di NTB berlangsung sukses.

Dukungan PLN turut mendapat pujian dari Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ari Respati, yang menilai PLN sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan pariwisata nasional. “Sungguh luar biasa dukungan dari PLN. PLN hadir sebagai warna dalam upaya meningkatkan pariwisata di Indonesia. Terima kasih PLN,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria, menegaskan pentingnya keandalan listrik bagi kelancaran ajang balap internasional. “Dukungan kelistrikan yang sangat bagus dari PLN. Karena tanpa dukungan listrik yang andal, kami tidak bisa menjalankan balapan ini. Terima kasih banyak untuk dukungan PLN di Indonesian GP 2025 ini,” ungkapnya.

Apresiasi juga datang dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Polri Hari Nugroho, yang turut memantau jalannya pengamanan selama perhelatan MotoGP. “Dari awal sampai akhir MotoGP, kami tidak pernah mengalami kendala kelistrikan. Kepada seluruh petugas PLN, terima kasih — tanpa dukungan PLN semua tidak akan bisa berjalan,” ujarnya.

Tak hanya dari dalam negeri, apresiasi juga datang dari Dorna Sports selaku penyelenggara utama MotoGP dunia. Eudald Vilà, Manager Electrical Engineer of Dorna, menyampaikan kekagumannya terhadap keandalan sistem kelistrikan yang disiapkan PLN. “Luar biasa. Di sirkuit lain mungkin tidak ada back up sebagus ini. Saya merasa sangat nyaman di Mandalika karena keandalan listrik yang bagus. PLN sangat bekerja keras dan terima kasih atas dukungan kelistrikan kepada Dorna dan atas kesuksesan event MotoGP ini. Terima kasih,” ujarnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heny Purwanti, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang berperan dalam kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pemprov NTB, ITDC, MGPA, aparat keamanan, serta seluruh pihak yang telah bersinergi dengan PLN. Berkat dukungan dan kerja sama yang solid, MotoGP 2025 dapat berlangsung aman, lancar, dan tanpa gangguan listrik,” kata Heny.

Ia menambahkan, pada hari puncak balapan 5 Oktober 2025, sistem kelistrikan Lombok tercatat aman dengan kapasitas pembangkit sebesar 401 megawatt (MW) dan beban puncak 284,7 MW. Sementara total beban di area sirkuit mencapai 2.925 kilo Volt Ampere (kVA), atau meningkat sekitar 5 persen dibanding tahun lalu. “Alhamdulillah, seluruh sistem berjalan stabil, menunjukkan kesiapan dan profesionalisme tim PLN di lapangan,” lanjut Sri Heny.

Keberhasilan menjaga keandalan listrik selama MotoGP Mandalika 2025 mencerminkan hasil kerja sama yang solid dan semangat pelayanan terbaik dari seluruh tim. Melalui persiapan yang terencana serta dukungan banyak pihak, PLN berhasil menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan kelancaran ajang internasional ini. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan bangsa. (bul)