Beranda blog Halaman 149

Program Pengendalian Inflasi, SMAN 1 Sembalun Dukung Penuh Gerakan Tanam Cabai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program Pengendalian Inflasi, SMAN 1 Sembalun Dukung Penuh Gerakan Tanam Cabai
TERIMA BIBIT - Kepala SMAN 1 Mataram, Johri, S.Ag menerima bantuan bibit cabai secara simbolis dari Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiharta M.Pd untuk gerakan tanam cabai di sekolah.

Selong (EKBIS NTB) – SMAN 1 Sembalun bergerak cepat menindaklanjuti program Gerakan Tanam Cabai yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB,sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi.
Sejak hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026, seluruh siswa bersama guru telah dilibatkan dalam gerakan “One Student One Chili”.


Kepala SMAN 1 Sembalun, Johri S.Ag, saat menerima bibit cabai dari Pemprov NTB melalui SMK PP Negeri Mataram, Selasa, (28/7) mengatakan, sekolahnya mendukung penuh instruksi Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal untuk menggalakkan penanaman cabai di lingkungan sekolah.


“Sejak hari pertama masuk sekolah, kami langsung melaksanakan program One Student One Chili. Seluruh siswa, mulai dari kelas X, XI hingga kelas XII bersama para guru, menanam cabai menggunakan polybag. Alhamdulillah, tanaman yang kami tanam sudah mulai tumbuh,” ujarnya.


Menurut Johri, kondisi geografis Sembalun yang berhawa sejuk sangat mendukung pertumbuhan berbagai komoditas hortikultura, termasuk cabai.
Karena itu, ia optimistis program tersebut dapat berjalan berkelanjutan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi para siswa.


“Instruksi Gubernur langsung kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan program ini bisa ikut membantu mengendalikan inflasi melalui peningkatan produksi cabai,” katanya.


Johri menjelaskan, antusiasme para siswa terhadap program ini sangat tinggi. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sebagian besar peserta didik yang berasal dari keluarga petani di Kaki Rinjani, sehingga telah terbiasa dengan aktivitas bercocok tanam.
“Anak-anak kami memang sudah akrab dengan dunia pertanian. Mereka memahami cara bercocok tanam sehingga tidak sulit mengarahkan mereka untuk menjalankan program ini,” jelasnya.


Selain gerakan tanam cabai, SMAN 1 Sembalun juga terus mengembangkan kawasan pertanian sekolah sebagai laboratorium pembelajaran. Sekolah telah memanfaatkan lahan untuk menanam alpukat unggul yang telah dua kali dipanen, serta menerapkan sistem tumpang sari dengan menanam cabai, kubis, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya.


Johri menyambut baik dukungan dari Dinas Pertanian serta SMK-PP yang diharapkan dapat diperkuat melalui kerja sama berkelanjutan.
“Kami sangat senang dan bangga dengan kehadiran Dinas Pertanian dan SMK-PP. Kalau nanti ada kerja sama atau MoU, tentu akan semakin memudahkan kami memanfaatkan lahan sekolah sebagai pusat pembelajaran pertanian,” ujarnya.


SMAN 1 Sembalun sendiri masih memiliki sekitar 60 are lahan kosong yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan pertanian produktif. Meski sebagian kawasan sekolah didominasi batu dan pasir, Johri menilai potensi pertanian di Sembalun tetap sangat besar karena iklimnya mendukung pertumbuhan hampir semua jenis tanaman.


“Potensi pertanian di Sembalun sangat luar biasa. Hampir semua varietas tanaman dapat tumbuh dengan baik. Karena itu kami siap mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi melalui gerakan tanam cabai,” tegasnya. (bul)

Realisasi Belanja OPD Pemprov NTB Masih di Bawah Rata-rata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Belanja OPD Pemprov NTB Masih di Bawah Rata-rata
H. Nursalim (Suara NTB/era)

REALISASI belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB masih di bawah rata-rata. Yang paling rendah di antaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) yang hanya 17,15 persen.

Sementara, 15 OPD lainnya yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) 43,37 persen, Sekretariat Daerah 41,98 persen, RSUD Provinsi NTB 40,61 persen.


Selanjutnya ada Brida 40,46 persen, Distanpangan 38,98 persen, Inspektorat 38,75 persen, Dinas Dikpora 38,53 persen, RS Mandalika 36,71 persen, Disperindag 35,46 persen, Disnakkeswan 35,22 persen, Rumah Sakit Mata 35,19 persen, Dikes 31,40 persen, Bakesbangpoldagri 29,04 persen, BKAD 25,45 persen.


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan rata-rata realisasi belanja per OPD sampai dengan 24 Juli 2026 sebesar 44,19 persen. Dengan 21 OPD di atas rata-rata dan 16 OPD di bawah rata-rata. Realisasi belanja tertinggi pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 60,25 persen.


“Bukan merah, dia masih berproses administrasinya. Artinya perencanaan sudah selesai. Dan itu kan rata-rata OPD seperti PU misalnya bukan karena tidak bekerja, tapi kan berproses. Pekerja dibayar kan pas proyek selesai,” ujarnya, Selasa, 28 Juli 2026.


Beberapa faktor penyebab realisasi belanja di sejumlah OPD rendah di antaranya proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung. Pelaksanaan pekerjaan fisik di sejumlah OPD baru memasuki tahap kontrak atau awal pelaksanaan. Ada juga yang proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen pencairan masih berlangsung pada beberapa OPD.


“Penyaluran bantuan keuangan dan hibah kan mengikuti persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Beberapa kegiatan juga kan memang direncanakan pelaksanaannya pada semester kedua,” lanjutnya.
Untuk mencapai target realisasi belanja semester pertama di belasan OPD tersebut, sambung Nursalim perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.


Dia mengungkapkan, realisasi belanja daerah hingga dengan semester awal tahun ini mencapai 42,74 persen. Dengan rincian belanja operasi mencapai 47 persen, belanja pegawai 56,16 persen, belanja barang dan jasa 38,22 persen. Selanjutnya ada belanja modal yang baru 27,94 persen, dan belanja transfer terendah hanya 24,31 persen.


Sementara itu, pendapatan daerah pada semester pertama ini mencapai Rp2,7 triliun atau 49 persen dari target pendapatan Rp5,6 triliun. Penyumbang terbesar pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,48 persen.

Pendapatan transfer 53,04 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai 55,57 persen. “Bahkan pendapatan hibah telah melampaui target,” katanya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, yakni pola penerimaan pajak dan retribusi yang memang meningkat pada semester kedua, penyaluran dana transfer pusat yang sesuai jadwal.

Meski begitu, beberapa objek pendapatan daerah katanya masih perlu dioptimalisasi penagihannya.
“Ada juga pendapatan yang sifatnya musiman, sehingga belum sepenuhnya pendapatan daerah dapat direalisasikan pada semester pertama,” pungkasnya. (era)

Pemda Lombok Utara Diminta Perkuat Diskresi Pembangunan Sektor Pertanian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemda Lombok Utara Diminta Perkuat Diskresi Pembangunan Sektor Pertanian
(Suara NTB/ari) Made Karyasa

WAKIL Ketua DPRD Lombok Utara, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., meminta Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat diskresi kebijakan pembangunan di sektor pertanian, termasuk subsektor kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Hal ini tidak lepas dari penurunan distribusi persentase maupun melambatnya laju pertumbuhan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Utara.


Peranan sektor ini dalam menyerap lapangan kerja inklusif yang cukup tinggi, menjadi alasan lain Pemda harus lebih berani melakukan intervensi.


“Kami melihat aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan tiga Gili, sementara desa-desa penyangga belum memperoleh manfaat yang seimbang. Pemerintah Daerah perlu memperkuat konektivitas ekonomi kawasan wisata dengan sentra pertanian, peternakan, UMKM, dan nelayan agar tercipta efek berganda (multiplier effect) terhadap pendapatan masyarakat,” ungkap Karyasa, Selasa (28/7/2026).


Ia menjelaskan, tingkat kesejahteraan masyarakat akan terbentuk dan meningkat dengan sendirinya jika lapangan kerja inklusif diperkuat oleh pemerintah daerah.

Pemerintah harus menghadirkan sistem dan lingkungan kerja yang memberikan kesempatan setara bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta pekerja dari berbagai latar belakang usia dan gender, tanpa adanya diskriminasi. Kesempatan tersebut tidak hanya hadir melalui penciptaan ruang kerja atau platform bursa kerja sektor formal, tetapi intervensi dan dukung di sektor informal.


Karyasa menjelaskan, inklusivitas keterlibatan masyarakat memerlukan penajaman baik dalam perencanaan program, dukungan anggaran, maupun penumbuhan generasi milenial di sektor informal.


Menurut dia, meskipun laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh dari 0,45 persen di tahun 2021 menjadi 2,45 persen di tahun 2025, namun laju tumbuh tersebut mengalami perlambatan bahkan turun dibanding tahun 2024 yang mencapai 2,91 persen.


Indikator tersebut idealnya ditangkap oleh TAPD bahwa, pelambatan pertumbuhan pada sektor yang dominan membentuk PDRB KLU, menjadi sinyalemen adanya penurunan aktivitas di sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja.


“Distribusi PDRB di daerah kita, masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Tetapi, dalam lima tahun terakhir, distribusi persentase sektor dominan ini mengalami penurunan dari 36,58 tahun 2021 menjadi 35,01 tahun 2025. Bahkan dibanding 2024, juga turun dari 35,49 persen,” paparnya.


Menyadari hal itu, Karyasa memandang bahwa APBD yang menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, agar teralokasi secara proporsional untuk menggiring mobilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat didalamnya. Pertanian secara umum merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja skala besar, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pascapanen.


Ia meyakini KLU memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, serta ekonomi kreatif. Konektivitas antar sektor ini agar diperkuat oleh sistem maupun sumber daya lembaga daerah, baik BUMD, Bank Daerah, maupun kebijakan-kebijakan yang akseleratif bagi sektor ini.


Karyasa menyebut, di Lombok Utara masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan, terutama akibat keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya produktivitas sektor informal, dan belum optimalnya hilirisasi hasil pertanian maupun perikanan.


Oleh karena itu, APBD ke depan harus lebih diarahkan pada program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta memperluas akses permodalan bagi masyarakat. (ari)

Pertambangan Rakyat akan Dilegalkan untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertambangan Rakyat akan Dilegalkan untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Sambirang Ahmadi (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Anggota DPRD NTB turun untuk mensosialisasikan terkait pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pertambangan mineral dan batu baru yang sedang digodok. Langkah tersebut dilakukan agar tidak misinformasi kepada masyarakat terkait rencana legalisasi pertambangan rakyat.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi yang turun langsung ke dapilnya menyampaikan pertambangan rakyat di Pulau Sumbawa harus bertransformasi menjadi sektor yang legal, aman, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sambirang, Pulau Sumbawa merupakan salah satu wilayah dengan potensi mineral terbesar di Indonesia. Selama bertahun-tahun, aktivitas pertambangan rakyat telah menjadi sumber penghidupan ribuan masyarakat. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih berlangsung tanpa legalitas yang memadai sehingga rentan dikategorikan sebagai tambang ilegal.

“Kondisi ini bukan hanya mengurangi potensi penerimaan daerah, tetapi juga memunculkan persoalan keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga perdagangan mineral yang belum memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Ranperda yang tengah dibahas DPRD NTB diarahkan untuk menghadirkan solusi melalui penguatan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ia menegaskan, regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam menambang, melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap pembinaan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan manfaat ekonomi.

Dengan adanya legalitas, masyarakat tidak lagi berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Sebaliknya, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pembinaan, sementara penambang memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.

“Yang ingin kita bangun adalah masyarakat penambang yang lebih mandiri dan memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar melalui proses pengolahan hasil tambang,” katanya.

Dalam Ranperda tersebut, pemegang IPR tidak hanya memperoleh hak berupa pembinaan, pengawasan, dan peluang dukungan permodalan, tetapi juga memiliki kewajiban menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Kewajiban tersebut meliputi penerapan standar keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penyusunan rencana penambangan, pembayaran iuran pertambangan rakyat, penyampaian laporan berkala, penyediaan jaminan reklamasi, hingga pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

“Dengan demikian, pertambangan rakyat tidak lagi identik dengan aktivitas yang merusak lingkungan, tetapi berkembang menjadi usaha yang profesional dan bertanggung jawab,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Sumbawa–KSB itu.

Ranperda juga mewajibkan pemegang IPR melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberadaan tambang rakyat harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. (ndi)

400 Ribu Bibit Cabai Gratis dari Pemprov NTB Diserap Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
400 Ribu Bibit Cabai Gratis dari Pemprov NTB Diserap Sekolah
TANAM CABAI - Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Lalu Mirza saat memulai gerakan tanam cabai di sekolah beberapa waktu lalu. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Sekolah-sekolah setingkat SMA di Provinsi NTB sudah menyerap bibit cabai gratis yang disiapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui UPTD-nya, SMK PP Negeri Mataram pada program gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi.


Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, melalui Kepala SMK-PP Negeri Mataram, Sugiharta, M.Pd, Selasa, 28 Juli 2026 mengatakan, penyaluran bibit berjalan sesuai target. Bahkan, seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kota Mataram telah menerima bibit cabai, disusul sekolah-sekolah di Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).


“Untuk Kota Mataram seluruh SMA, SMK, dan SLB sudah mengambil bibit. Lombok Barat juga hampir seluruhnya, begitu juga KLU. Lombok Timur sebagian besar juga sudah mengambil. Secara keseluruhan sekitar 80 persen sekolah di Pulau Lombok telah menyerap bibit cabai yang kami siapkan,” ujarnya.


Meski demikian, Sugiharta mengatakan masih ada beberapa sekolah yang belum mengambil bibit, terutama di wilayah Lombok Timur. Sebagian sekolah juga memilih memproduksi bibit secara mandiri karena memiliki kompetensi di bidang pertanian.


“Contohnya SMKN 1 Sakra yang memiliki program keahlian agribisnis pertanian. Mereka menyiapkan bibit sendiri sesuai kebutuhan. Jadi tidak semua sekolah bergantung pada bibit yang kami produksi,” jelasnya.


Selain untuk ditanam di lingkungan sekolah, bibit cabai juga diberikan kepada guru dan siswa agar dapat dibudidayakan di rumah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas produksi cabai hingga ke tingkat rumah tangga.
“Harapan Pemprov NTB, gerakan ini tidak hanya memberi manfaat bagi sekolah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan guru, siswa, dan keluarga mereka,” katanya.


Sugiharta menegaskan, apabila stok 400 ribu bibit habis tersalurkan, pihaknya akan kembali memproduksi bibit baru. Namun, jumlah produksi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan musim tanam.
“Kami akan kembali memproduksi bibit, terutama menjelang musim hujan sekitar Desember hingga Januari. Sementara bibit yang sekarang sudah disalurkan diperkirakan mulai berbuah dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.


Bibit yang dibagikan merupakan bibit berumur sekitar empat hingga lima minggu dengan tiga hingga empat helai daun, sehingga telah siap dipindahkan ke media tanam yang lebih besar.
“Kalau ditanam sekarang, sekitar satu setengah bulan kemudian sudah mulai berbuah,” jelasnya.


Untuk meningkatkan keberhasilan program, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada para guru sebagai pendamping di sekolah.


Sebanyak 61 guru dari SMA, SMK, dan SLB telah mengikuti pelatihan budidaya cabai dalam polybag. Selain itu, sejumlah sekolah datang langsung ke SMK-PP Negeri Mataram bersama kepala sekolah, guru, dan siswa untuk belajar teknik budidaya cabai.
“Ada sekolah yang datang sendiri membawa guru dan siswanya untuk belajar.

Kami ajarkan mulai dari penanaman hingga perawatan tanaman cabai,” kata Sugiharta.
Menurutnya, keberhasilan budidaya cabai sangat ditentukan oleh perawatan, terutama penyiraman, pemupukan, dan kecukupan media tanam.


“Bibit yang kami bagikan sudah siap tanam. Tinggal bagaimana sekolah merawatnya dengan baik agar hasilnya optimal,” ujarnya.
Sugiharta mengatakan hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan sesuai kebijakan masing-masing sekolah, baik untuk dibagikan kepada guru, siswa, dan wali murid maupun dijual sebagai sumber pendapatan sekolah.


Jika bibit ditanam mulai Juli, panen diperkirakan berlangsung pada September hingga November, bertepatan dengan periode ketika harga cabai sering mengalami kenaikan.


“Harapan pemerintah, saat terjadi potensi kelangkaan atau kenaikan harga cabai, sekolah sudah memiliki hasil panen sendiri sehingga bisa ikut membantu menekan inflasi,” katanya.


Setiap sekolah memperoleh jumlah bibit yang disesuaikan dengan jumlah siswa baru. Secara umum, setiap siswa mendapatkan satu bibit cabai.

Namun, sekolah yang memiliki lahan luas dapat memperoleh bibit lebih banyak untuk ditanam langsung di lahan, tidak hanya di polybag. (bul)

Pembebasan Lahan Atlantis Masuk Tahap Penilaian Ulang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembebasan Lahan Atlantis Masuk Tahap Penilaian Ulang
PENILAIAN ULANG - Seorang pengedara melintas di dapan toko handphone Atlantis di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela pada Selasa (28/7/2026). Pemkot Mataram akan melakukan penilaian ulang pembebasan lahan sebelum proses pembayaran ganti rugi. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali melanjutkan proses pembebasan lahan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, sebagai bagian dari penataan akses menuju Kantor Wali Kota Mataram (Bale Mentaram). Lahan seluas sekitar tiga are yang berada di lokasi toko handphone Atlantis itu kini memasuki tahap penilaian ulang (appraisal) sebelum pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dapat direalisasikan.

Pembebasan lahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung penataan kawasan di sekitar pusat pemerintahan baru Kota Mataram. Selain memperlebar akses jalan menuju Bale Mentaram, penataan itu juga diharapkan mampu menciptakan wajah kawasan yang lebih tertib, representatif, dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di sekitar kompleks perkantoran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen kajian sebagai dasar untuk melakukan kontrak dengan tim appraisal independen. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan setelah tahapan konsultasi publik bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait telah rampung.

“Sekarang kami sedang membuat kajian untuk berkontrak dengan tim appraisal. Setelah nilai dari appraisal keluar, pembayaran akan langsung kami proses,” ujarnya, Selasa (28/7).

Menurut Lale, proses appraisal harus dilakukan kembali meskipun sebelumnya lahan tersebut sudah pernah dinilai. Penilaian ulang diperlukan karena adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proses pengadaan tanah, sehingga seluruh tahapan administrasi harus dimulai kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pengulangan proses administrasi tidak berarti mengabaikan hasil penilaian sebelumnya. Data appraisal terdahulu tetap menjadi referensi dalam menentukan nilai ganti rugi yang akan ditetapkan oleh tim independen.

“Sekarang OPD yang menangani berbeda sehingga prosedur administrasinya juga harus dimulai dari awal lagi,” jelasnya.

Berdasarkan hasil estimasi appraisal sebelumnya, harga tanah di kawasan tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp500 juta per are. Namun, nilai final tetap akan ditentukan oleh tim appraisal sesuai kondisi terkini, termasuk memperhitungkan harga pasar, lokasi, luas lahan, serta bangunan yang berdiri di atasnya.

Untuk mendukung proses pembebasan lahan tersebut, Dinas PUPR telah menyiapkan anggaran ganti rugi sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp3 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup nilai tanah seluas sekitar tiga are, tetapi juga bangunan toko yang berada di atas lahan tersebut.

Lale berharap seluruh tahapan appraisal dapat segera diselesaikan sehingga pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan bisa dilakukan tahun ini. Setelah proses pembebasan rampung, pemerintah akan melanjutkan penataan akses jalan di depan Bale Mentaram agar lalu lintas menuju kawasan perkantoran menjadi lebih lancar dan tertata.

Pemerintah Kota Mataram menargetkan seluruh proses pembebasan lahan di kawasan Atlantis dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Dengan selesainya proses tersebut, penataan kawasan di sekitar Kantor Wali Kota Mataram diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik sekaligus memperkuat wajah pusat pemerintahan baru Kota Mataram. (pan)

Aktifkan Kembali ’’Tapping Box’’

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Aktifkan Kembali ’’Tapping Box’’
H. Muhtar (Suara NTB/dok)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH, mendorong Pemkot Mataram untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha hotel dan restoran dalam menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah menghadirkan kembali sistem pendeteksi transaksi, seperti penggunaan tapping box, guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang memiliki kewajiban membayar pajak sebenarnya adalah konsumen. Ketika masyarakat makan di restoran, menginap di hotel, atau menggunakan layanan tertentu, pajak itu sudah dibayarkan melalui transaksi. Pengusaha hanya meneruskan atau menyetorkan titipan pajak tersebut kepada pemerintah,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.

Muhtar mengatakan, apabila pajak yang telah dipungut dari konsumen tidak disetorkan kepada pemerintah, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memiliki instrumen yang mampu memantau transaksi secara lebih akurat. “Jangan sampai pemerintah diakali oleh oknum pelaku usaha. Pajak itu sudah dibayar oleh konsumen, sehingga harus dipastikan benar-benar masuk ke kas daerah. Karena itu, kita memerlukan alat pendeteksi transaksi agar pengawasan lebih optimal,” katanya.

Muhtar juga menilai sosialisasi kepada pelaku usaha perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, pemerintah harus membangun komunikasi yang baik agar para pengusaha memahami bahwa pajak tersebut bukan beban tambahan bagi mereka, melainkan dana titipan dari konsumen yang wajib disetorkan kepada negara.

Ia mengakui masih ada anggapan di sebagian kalangan bahwa pengawasan pemerintah terhadap transaksi usaha merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada pelaku usaha. Bahkan, muncul persepsi negatif di masyarakat yang mengaitkan pembayaran pajak dengan dugaan penyalahgunaan anggaran.

“Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada para pengusaha. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah hanya ingin mengawasi atau mencari kesalahan. Yang kita lakukan adalah memastikan hak pemerintah daerah dari pajak yang sudah dibayar masyarakat benar-benar diterima,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai efektivitas tapping box yang pernah dipasang di sejumlah hotel, Muhtar mengakui implementasinya saat itu belum berjalan maksimal. “Kalau pemerintah sudah memasang alat untuk mendeteksi transaksi kemudian sengaja dimatikan agar jejak transaksi hilang, itu jelas salah besar. Tindakan seperti itu dapat dikategorikan melanggar aturan,” tegasnya.

Politisi partai Gerindra ini juga mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan di sektor perhotelan tidak hanya berasal dari penyewaan kamar. Berbagai unit usaha yang berada di lingkungan hotel, seperti restoran, tempat hiburan, spa tetap harus dikenakan pajak. (fit)

Pemilik Diminta Perbarui Data Penghuni

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemilik Diminta Perbarui Data Penghuni
Lalu Heru Nuryadin (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, meningkatkan pengawasan terhadap penginapan melalui kegiatan monitoring dan pendataan di sejumlah lingkungan, di antaranya Lingkungan Lendang Lekong dan Gerung Butun Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan menyusul sejumlah kasus yang belakangan melibatkan penginapan.

Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin, mengatakan kegiatan pendataan tidak hanya bertujuan melengkapi administrasi, tetapi juga memudahkan pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan pengawasan apabila terjadi persoalan di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan setiap penginapan memiliki data penghuni yang jelas. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, pemerintah dan aparat lebih mudah melakukan penelusuran,” ujarnya, Selasa (28/7).

Menurut Heru, tim tidak hanya mendata jumlah penginapan beserta identitas penghuninya, tetapi juga mengingatkan para pemilik atau induk semang agar rutin memperbarui data penghuni, terutama ketika terjadi pergantian penyewa.

Selain itu, pemerintah kelurahan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menyosialisasikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, kebersihan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba kepada para pemilik maupun penghuni penginapan.

Ia menegaskan, pemilik penginapan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, mereka diminta aktif memperbarui data penghuni serta segera berkoordinasi dengan aparat apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

“Partisipasi pemilik penginapan sangat penting. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada kepala lingkungan atau aparat agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Kegiatan monitoring dan pendataan tersebut melibatkan unsur tiga pilar, yakni Pemerintah Kelurahan Mandalika, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, kepala lingkungan, Tim Satuan Tugas Kelurahan Mandalika, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram. Sinergi lintas instansi itu diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di penginapan maupun rumah kos yang ada di wilayah tersebut.

“Pengawasan akan lebih efektif jika semua pihak ikut terlibat,” ujarnya.

Selain pendataan, Heru juga mengimbau para pemilik penginapan memasang kamera pengawas (CCTV) sebagai langkah preventif. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu pengawasan, mempermudah proses penelusuran apabila terjadi tindak kriminal, serta menciptakan rasa aman bagi penghuni maupun masyarakat di sekitar penginapan.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, Pemerintah Kelurahan Mandalika berharap seluruh penginapan di wilayahnya dapat beroperasi secara tertib, memiliki data penghuni yang akurat, serta turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. (pan)

SEAMEO BIOTROP Jadikan Rinjani Laboratorium Hidup Pendidikan Asia Tenggara

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SEAMEO BIOTROP Jadikan Rinjani Laboratorium Hidup Pendidikan Asia Tenggara


Lombok (Suara NTB) – Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark kembali mendapat pengakuan sebagai kawasan strategis, tidak hanya untuk konservasi dan pariwisata, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran.


SEAMEO BIOTROP meluncurkan Geopark Educational Model for School (GEMS), program yang menjadikan geopark sebagai laboratorium hidup (living laboratory) bagi dunia pendidikan di Asia Tenggara.


Peluncuran GEMS ditandai melalui penyelenggaraan Regional Webinar and National Training bertajuk Geoparks as Living Laboratories: Integrating Biodiversity Education, Agrobiodiversity, and Sustainable Community Development in Southeast Asia yang berlangsung di Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, 28–31 Juli 2026.


Regional webinar pada Selasa, 28 Juli 2026 diikuti lebih dari 100 peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang terdiri atas pendidik, akademisi, mahasiswa, pengelola geopark, hingga berbagai institusi pendidikan.


Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan nasional selama tiga hari yang melibatkan guru dan sekolah di kawasan Rinjani-Lombok.


Direktur SEAMEO BIOTROP, Edi Santosa, mengatakan GEMS menjadi model baru pembelajaran yang menghubungkan sekolah dengan kekayaan geodiversitas, biodiversitas, agrobiodiversitas, budaya, serta pengetahuan lokal.


Menurutnya, Rinjani-Lombok dipilih sebagai lokasi implementasi pertama karena memiliki bentang alam dan kekayaan hayati yang lengkap serta kehidupan masyarakat yang masih kuat menjaga nilai budaya dan lingkungan.


“Melalui GEMS, peserta didik tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung melalui observasi lapangan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Geopark menjadi laboratorium hidup yang mengintegrasikan pendidikan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.


Sementara Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTB, Wirman, mengapresiasi peluncuran program ini. Menurutnya, pendekatan pembelajaran berbasis geopark sejalan dengan kebijakan pendidikan yang mendorong pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.


Ia berharap hasil pelatihan dapat diterapkan di sekolah-sekolah, terutama yang berada di sekitar kawasan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark.


Sementara itu, Deputy Director for Program SEAMEO BIOTROP, Dr. Doni Yusri, menjelaskan GEMS dikembangkan untuk menjembatani potensi geopark dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.


“Geodiversitas, biodiversitas, pertanian, budaya, dan pengetahuan masyarakat lokal merupakan sumber belajar yang sangat kaya apabila diterjemahkan dalam pembelajaran yang terstruktur dan aplikatif,” katanya.


Menurut Doni, implementasi perdana di Rinjani-Lombok diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai geopark lain di Indonesia maupun Asia Tenggara.


Kepala SMKN PP Mataram menilai program tersebut sangat relevan bagi pendidikan vokasi. Melalui GEMS, siswa tidak hanya mempelajari teknik budidaya pertanian, tetapi juga memahami keterkaitan antara pertanian, lingkungan, biodiversitas, budaya, dan kehidupan masyarakat.


Hal senada disampaikan Kepala SMAN 1 Sembalun. Sebagai sekolah yang menjadi tuan rumah pelatihan, pihaknya melihat lingkungan Sembalun merupakan ruang belajar yang kaya akan potensi.
“Kami berharap guru dan siswa semakin mampu memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Sembalun sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark,” ujarnya.


Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II Lombok Timur, Supriyadi menambahkan, GEMS memberi peluang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik melalui pemanfaatan kekayaan alam, pertanian, dan budaya lokal.


Selama empat hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi mengenai analisis vegetasi, identifikasi spesies invasif, budidaya tanaman obat, hortikultura dataran tinggi, komoditas buah lokal, pemetaan berbasis GIS, observasi lapangan, hingga penyusunan rencana aksi penerapan GEMS di sekolah masing-masing.


Koordinator Program GEMS, Dewi Suryani, mengatakan pelatihan dirancang untuk menghubungkan teori dengan praktik lapangan sehingga guru memiliki model pembelajaran yang mudah diterapkan sesuai potensi daerahnya.


Melalui program ini, SEAMEO BIOTROP berharap geopark tidak lagi dipandang semata sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata, melainkan juga sebagai ruang belajar yang mempertemukan ilmu pengetahuan, lingkungan, budaya, dan masyarakat. Pengalaman implementasi di Rinjani-Lombok diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan GEMS di berbagai geopark lain di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.(bul)

Realisasi Retribusi Daerah Baru Mencapai 47 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Retribusi Daerah Baru Mencapai 47 Persen
Heri Kusmanto. (Suara NTB/dok)


Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga semester pertama tahun 2026 realisasi retribusi daerah baru di angka 47 persen dari target yang ditetapkan pemerintah di angka Rp96 miliar.


“Realisasi retribusi kita baru di angka Rp45,3 miliar dari target. Kami juga terus berupaya dan mendorong 11 OPD pengampu untuk terus mengejar target yang ditetapkan,” kata Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Heri Kusmanto kepada Suara NTB, Senin (27/7).


Selain mempercepat realisasi target, 11 OPD pengampu terus diminta untuk mencari sektor retribusi yang belum tergarap sebagai potensi pendapatan daerah. Termasuk piutang yang belum tertagih juga diminta untuk terus dimaksimalkan penagihannya.


Heri turut merincikan, dari 11 OPD tersebut hanya RSUD Sumbawa yang cukup menggeliat pencapaian target retribusi. Meski berstatus BLUD, RSUD Sumbawa sudah mampu memberikan pendapatan bagi daerah sebesar Rp43 miliar.


“Kalau RSUD kan BLUD cuman dia tetap tercatat sebagai sektor retribusi. Bahkan realisasinya sudah mencapai Rp43 miliar dari target,” ucapnya.


Khusus untuk retribusi dari sektor persampahan dan parkir pinggir jalan, pihaknya meminta kepada OPD terkait untuk memaksimalkan penagihan. Pasalnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Perwakilan Provinsi NTB,ditemukan adanya kekurangan bayar di kedua sektor tersebut sebesar Rp63 juta.


Meski capaiannya saat ini masih cukup rendah, tetapi pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai dalam beberapa bulan kedepan. Berdasarkan pengalaman capaian di tahun 2025, realisasi tembus 101 persen dari target yang telah ditetapkan.


“Kami optimis di 31 Desember nanti yang sudah kita tetapkan tercapai. Makanya kita minta kepada OPD terkait untuk memaksimalkan penagihan,” tambahnya.


Pemkab Sumbawa juga menargetkan dalam 5 tahun kepemimpinan Jarot- Ansori capaian PAD dari sektor retribusi daerah sebesar 50 persen. Tentu dengan target tersebut minimal setiap tahun realisasi PAD di angka 10 persen untuk mengejar target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. “Target kita kan 50 persen PAD dalam 5 tahun, sehingga setiap tahunnya kita targetkan kenaikan PAD sebesar 10 persen dan itu akan terus kita maksimalkan,” harapnya. (ils)


1...148149150...1,073Halaman 149 dari 1,073