Beranda blog Halaman 148

Jual Elpiji 3 Kilogram di Atas HET, Pangkalan Terancam Disanksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jual Elpiji 3 Kilogram di Atas HET, Pangkalan Terancam Disanksi
SIDAK - Dinas Perdagangan melakukan sidak di salah satu pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kota Mataram pada Selasa, (28/7/2026). Jual elpiji 3 kg di atas HET, pangkalan terancam disanksi. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram menemukan satu pangkalan elpiji 3 kilogram di kawasan Cemara yang menjual gas bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Atas pelanggaran tersebut, pangkalan diberikan teguran dan terancam dikenai sanksi hingga penutupan apabila tidak segera mematuhi ketentuan.

Temuan itu diperoleh saat Disdag melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan elpiji pada Selasa (28/7/2026).

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pangkalan tersebut menjual elpiji 3 kilogram seharga Rp19.000 per tabung, lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung.

“Kami berikan teguran langsung. Pangkalan tidak boleh menjadikan alasan pasokan terbatas untuk menaikkan harga seenaknya tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya, Rabu (29/7).

Menurut Nida, pihaknya telah berkoordinasi dengan agen yang menaungi pangkalan tersebut. Disdag memberikan waktu selama satu minggu untuk memperbaiki pelanggaran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan merekomendasikan sanksi yang lebih tegas.

“Bahkan, pangkalan tersebut bisa ditutup melalui agen apabila tetap melanggar ketentuan,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh agen terus menyosialisasikan aturan mengenai HET kepada pangkalan binaannya agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Nida menjelaskan, temuan itu diperoleh dalam kegiatan pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram mulai dari tingkat agen hingga pangkalan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan.

Meski menemukan pelanggaran harga di salah satu pangkalan, ia memastikan stok dan penyaluran elpiji bersubsidi di Kota Mataram masih dalam kondisi aman.

“Kami turun melakukan pengawasan ke beberapa pangkalan untuk memastikan pasokan menjelang Maulid tetap terjaga,” katanya.

Disdag juga mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi elpiji menjelang peringatan Maulid Nabi. Untuk itu, hasil pengawasan lapangan akan dibahas bersama PT Pertamina pada pekan depan, termasuk kemungkinan pengajuan penambahan pasokan atau extra dropping apabila diperlukan.

“Menjelang momen seperti Maulid, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Hasil sidak ini akan kami bahas bersama Pertamina. Jika diperlukan, kami akan mengoordinasikan pengajuan extra dropping,” pungkasnya. (pan)

Pelayanan Tak Boleh Terganggu, Aini Kurniati Ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT AMGM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pelayanan Tak Boleh Terganggu, Aini Kurniati Ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT AMGM
H. Mohan Roliskana (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pemegang saham PT Air Minum Giri Menang (AMGM) bergerak cepat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menyusul penetapan Direktur Utama sebelumnya, Sudirman, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek di Kabupaten Lombok Barat.

Aini Kurniati ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT AMGM untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus memastikan roda organisasi tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, berharap Aini Kurniati dapat segera mengonsolidasikan internal perusahaan serta menjaga kualitas pelayanan, khususnya penyediaan air bersih kepada pelanggan.

Menurut Mohan, penunjukan Plt Dirut telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Masa tugas Plt ditetapkan selama enam bulan hingga Januari 2027. Selanjutnya, jabatan direktur utama akan diisi melalui proses seleksi terbuka.

“Sudah kita tunjuk. Kemarin Saya dan Buk Wabup menandatangani penujukan itu selama enam bulan,” ujarnya, Rabu (29/7).

Ia menegaskan, keberadaan Plt bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mengembalikan soliditas internal agar seluruh pegawai dapat bekerja secara optimal.

“Saya berharap Plt Dirut yang baru bisa menjalankan roda organisasi dengan baik dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” katanya.

Mohan menjelaskan, percepatan penunjukan Plt dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghambat pelayanan publik. Menurutnya, kesinambungan pelayanan kepada pelanggan menjadi prioritas utama para pemegang saham.

“Justru itu yang kami tekankan. Jangan sampai penunjukan tersebut mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Selain menjamin distribusi air bersih, Mohan mengingatkan PT AMGM juga memiliki tanggung jawab lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kota Mataram, seperti pengelolaan penarikan retribusi sampah melalui tagihan pelanggan serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk kepentingan masyarakat.

Orang nomor satu di Kota Mataram itu juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola perusahaan melalui peningkatan kinerja, profesionalisme, semangat kerja, dan integritas seluruh jajaran direksi maupun karyawan.

Dalam waktu dekat, Pemkot akan berkoordinasi dengan Wakil Bupati Lombok Barat untuk bertemu jajaran direksi dan pegawai PT AMGM. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan harapan para pemegang saham agar perusahaan dikelola secara profesional, berintegritas, dan tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat. (pan)

BPTD Kelas II NTB Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini Lewat Program SALUD 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)– Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Tahun 2026. Program yang berlangsung selama tiga hari ini resmi ditutup pada Rabu, 29 Juli 2026 dengan melibatkan puluhan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dari Pulau Lombok.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPTD Kelas II NTB, Boy Nurdin, mengatakan program SALUD merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan budaya keselamatan berlalu lintas melalui pendidikan sejak dini.

Menurutnya, pembentukan karakter disiplin berlalu lintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai sejak anak-anak dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah.

“Kegiatan SALUD merupakan salah satu upaya nyata Kementerian Perhubungan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Pendidikan keselamatan lalu lintas harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat,” ujar Boy.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai materi mengenai keselamatan berlalu lintas, pengenalan rambu-rambu, etika berkendara, hingga peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan berkeselamatan.

Boy menjelaskan, sasaran utama program ini bukanlah anak-anak secara langsung, melainkan para guru PAUD dan TK yang nantinya akan menjadi agen edukasi di sekolah masing-masing.

“Melalui guru-guru PAUD dan TK, materi mengenai rambu-rambu, etika, dan tata cara berlalu lintas akan disampaikan kepada peserta didik. Harapannya, nilai-nilai disiplin dan keselamatan sudah tertanam sejak usia dini sehingga menjadi karakter ketika mereka dewasa,” jelasnya.

Menurut Boy, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di kalangan remaja, menjadi alasan penting dilaksanakannya program tersebut. Ia menilai berbagai pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, hingga mengabaikan aturan lalu lintas terjadi karena budaya disiplin belum tertanam sejak kecil.

“Kita melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan, baik oleh remaja maupun orang dewasa. Karena itu, kita mencoba membangun karakter masyarakat mulai dari usia dini agar kelak tumbuh menjadi pengguna jalan yang tertib dan berkeselamatan,” katanya.

Pada pelaksanaan perdana di NTB ini, sebanyak 75 peserta mengikuti kegiatan yang berasal dari guru-guru PAUD dan TK di wilayah Pulau Lombok. Boy berharap program ini dapat terus berlanjut dan diperluas ke seluruh wilayah NTB.

“Kegiatan ini masih baru di NTB. Kami berharap dukungan dari Kementerian Perhubungan sehingga program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan karena menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan,” ujarnya.

BPTD Kelas II NTB juga melibatkan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan SALUD. Agar materi keselamatan berlalu lintas ke depan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Selain itu, Boy mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, tanggung jawab menjaga keselamatan di jalan tidak hanya berada di tangan pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan,” tegasnya.

Boy berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh peserta tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan kepada anak-anak didik maupun masyarakat sekitar.

“Dengan demikian, budaya keselamatan berlalu lintas dapat tumbuh sejak usia dini dan menjadi bagian dari karakter generasi penerus bangsa,” pungkas Boy Nurdin.(bul)

Peringati Hari Mangrove Sedunia dan HUT ke-62, Bank NTB Syariah Tanam Mangrove di Kawasan Ekowisata Paremas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peringati Hari Mangrove Sedunia dan HUT ke-62, Bank NTB Syariah Tanam Mangrove di Kawasan Ekowisata Paremas

Selong (Ekbis NTB) – Bank NTB Syariah berpartisipasi aktif dalam aksi penanaman mangrove di kawasan Ekowisata Mangrove Paremas, Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank NTB Syariah ke-62.

Aksi hijau ini terwujud melalui kolaborasi dan sinergi bersama organisasi nirlaba Coral Reef Care yang berfokus pada perlindungan serta pelestarian ekosistem laut khususnya terumbu karang serta Indonesia Biru Foundation (IBF), NGO yang bergerak di bidang konservasi laut, edukasi literasi kelautan, dan pelibatan masyarakat secara inklusif.

Acara yang diinisiasi bersama Yayasan Bale Mangrove Lombok dan Pemerintah Desa Paremas pada Minggu, 27 Juli 2026 ini dihadiri langsung oleh Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, Rully Feranata, serta disaksikan oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB & Lombok Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB & Lombok Timur, BPDAS Dodokan Moyosari, FORDAS NTB, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas mitra pelestari lingkungan.

Dalam sambutannya, Rully Feranata menyampaikan bahwa aksi hijau ini merupakan bentuk kontribusi nyata bank dalam menjaga keseimbangan alam sejalan dengan momentum hari ulang tahun.

“Kegiatan penanaman dan pelestarian mangrove pada hari ini terasa sangat istimewa bagi kami di Bank NTB Syariah. Selain sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kepedulian lingkungan dan keberlanjutan (Sustainability/ESG), aksi hijau hari ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bank NTB Syariah ke-62 yang jatuh pada 5 Juli lalu,” ujar Rully.

Rully menekankan bahwa di usia ke-62 tahun, fokus Bank NTB Syariah tidak hanya terbatas pada pengembangan bisnis finansial dan teknologi digital berbasis syariah, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Di usia yang ke-62 tahun ini, Bank NTB Syariah tidak hanya berkomitmen untuk terus tumbuh dan bertransformasi memberikan pelayanan finansial berbasis syariah serta teknologi digital terbaik bagi masyarakat, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan lembaga ini berjalan selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya peranan kawasan pesisir dan keterlibatan lintas sektor untuk menjaga ekosistem alami. Mangrove dinilai memiliki fungsi vital sebagai benteng pertahanan pesisir, penyerap karbon, hingga penopang perekonomian masyarakat lokal.

“Semangat keberlanjutan ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah, komunitas pelestari lingkungan, akademisi, hingga sektor perbankan. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah nyata dan komitmen berkelanjutan kita dalam menjaga serta merawat bumi untuk generasi masa depan,” pungkas Rully.

Melalui penanaman pohon mangrove ini, Bank NTB Syariah bersama para mitra konservasi berharap dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pelestarian kawasan pesisir dan ekosistem laut di Kabupaten Lombok Timur serta Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan.(bul)

SPPG Dilarang Gunakan Bahan Pokok Bersubsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SPPG Dilarang Gunakan Bahan Pokok Bersubsidi
( EKBIS NTB/cem) H. Lalu Martawang


Mataram ( EKBIS NTB) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Mataram dilarang menggunakan bahan pokol bersubsidi. Larangan ini sesuai instruksi langsung dari Badan Gizi Nasional.

Barang subsidi yang dilarang digunakan adalah, minyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan elpiji 3 kilogram.

Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Mataram, H. Lalu Martawang menegaskan, Badan Gizi Nasional telah menginstruksikan sekaligus mengingatkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dilarang menggunakan produk bahan makanan maupun bahan bakar subsidi. Seperti minyak goreng merek MinyaKita, beras SPHP serta elpiji 3 kilogram.

Pemkot Mataram akan menjalani aturan itu tegak lurus sesuai kebijakan pemerintah pusat. “Setiap kebijakan itu diambil pemerintah pusat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas serta program yang dirilis memenuhi standar maupun target yang diharapkan atau yang diwujudkan,” terang Martawang ditemui di ruang kerjanya pada, Selasa (28/7).

Menurut Martawang, kebijakan larangan menggunakan bahan bersubsidi oleh BGN harus dipedomani oleh setiap dapur atau pengelola SPPG di Kota Mataram.
Bahan baku subsidi memang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Sementara, bahan baku non subsidi dihajatkan bagi masyarakat menengah ke atas.

Ia memahami bahwa kebijakan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan perputaran ekonomi. “Sehingga barang subsidi tidak terpengaruhi dan berjalan untuk warga yang berhak menerima. Sedangkan, non subsidi meningkatkan perputaran ekonomi,” jelasnya.

Pemkot Mataram mengimbau SPPG atau pengelola dapur MBG mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional. Pasalnya, pelanggaran terhadap aturan memiliki konsekuensi terhadap dikenakan sanksi.

Untuk inspeksi dapur MBG kata Martawang, menjadi tanggungjawab tim pengendali inflasi daerah untuk mengecek kelangkaan bahan baku dan lain sebagainya.

Asisten I Setda Kota Mataram ini kembali mengingatkan pengelola dapur MBG mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat. (cem)

Perusahaan Tambak Udang Miliki NIB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perusahaan Tambak Udang Miliki NIB
( EKBIS NTB/dok) Irmalashari


Bima ( EKBIS NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima memastikan dua perusahaan tambak udang di Desa Tawali, Kecamatan Wera, yakni CV ALB dan PT WSB, telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).


Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi DKP Kabupaten Bima, Irmalashari mengatakan kedua perusahaan tersebut telah memiliki NIB.

Namun, terkait hasil audit maupun rencana pemberian sanksi administrasi bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan.


“Dua-duanya sudah ada NIB. Terkait sanksi dari DLH saya kurang tahu,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Selasa (28/7).


Ia menjelaskan, secara umum tambak udang skala intensif di Kabupaten Bima telah berproses dalam pemenuhan perizinan. DKP selama ini lebih memfokuskan pembinaan terhadap tambak intensif karena memiliki dampak usaha yang lebih besar.

“Setahu saya, yang tambak intensif itu sudah berproses izinnya,” sebutnya.


Sementara itu, untuk tambak tradisional, DKP mengaku belum dapat menjangkau seluruh lokasi. Selain jumlahnya cukup banyak, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pembinaan maupun pendataan secara menyeluruh.


Sebelumnya, HMI Cabang Bima melalui Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Abduli, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera menindaklanjuti hasil audit lapangan yang dilakukan DLH terhadap sejumlah usaha tambak udang di Kecamatan Wera.


Menurut Abduli, hasil audit tersebut menemukan sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya berkaitan dengan keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Surat Layak Operasi (SLO).

Hingga kini, kata dia, belum terlihat langkah lanjutan berupa penerbitan sanksi administrasi apabila memang ditemukan pelanggaran.


“Berdasarkan hasil audit DLH, seharusnya sudah ada langkah lanjutan berupa penerbitan sanksi administrasi apabila memang ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.


Ia menyebut CV ALB dan PT WRB merupakan dua perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan dalam audit tersebut. Namun, hingga saat ini menurutnya, surat keputusan sanksi administrasi belum diterbitkan.


“Sampai hari ini SK sanksi administrasi belum juga diterbitkan terhadap perusahaan yang menjadi objek audit,” katanya.


Selain itu, Abduli mengingatkan bahwa penataan perizinan tambak udang di Kabupaten Bima, juga pernah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, khususnya DLH, menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan memang menunjukkan adanya pelanggaran administratif.


“Kami berharap pemerintah segera menyampaikan hasil audit kepada publik dan mengambil langkah sesuai ketentuan agar pengelolaan tambak tetap memperhatikan aspek lingkungan,” pungkasnya. (hir)

BPBD Sumbawa Tetapkan Status Siaga Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPBD Sumbawa Tetapkan Status Siaga Kekeringan
( EKBIS NTB/ils) Muhammad Nur Hidayat


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menetapkan status siaga bencana kekeringan. Penetapan siaga bencana kekeringan ini berlangsung selama 123 hari terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2026.


“Status siaga kekeringan sudah mulai kita tetapkan dan sudah ada beberapa desa yang sudah kita mulai pendistribusian air bersih,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat dikonfirmasi pada, Selasa (28/7).


Status siaga kekeringan tersebut ditetapkan seiring masuknya dasarian kedua musim kemarau di sejumlah wilayah. BPBD pun memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada pertengahan bulang Agustus hingga pertengahan bulan Oktober
Berdasarkan data lanjut Dayat, sekitar 8.782 kepala keluarga (KK) atau 34.807 jiwa berpotensi terdampak kemarau periode bulan Juli- Oktober.

Dari jumlah tersebut total kebutuhan air bersih untuk di distribusikan ke masyarakat 8.353.680 liter.


“Sudah ada 37 desa yang melaporkan terdampak kekeringan.

Bahkan sudah ada beberapa desa yang mulai kita distribusikan air bersih menggunakan anggaran darurat,” ujarnya.


Menurutnya,jika kondisi semakin darurat maka pemerintah akan meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.

Jika kondisinya darurat, maka pemerintah baru bisa mengeluarkan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BGT) yang telah disiapkan dalam postur anggaran pendpaatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.


Pemkab Sumbawa juga belum lama ini menerima bantuan dari BNPB senilai Rp378. 865.200. Bantuan tersebut terdiri dari pompa alkon 2, HP sebanyak 2 unit, pompa pendorong air sungai 6 HP satu unit.

Tandon air dan dudukan 2 unit, pipa paralon kran 2 paket, dan sembako 100 paket.


“Barang-barang ini sudah ada di gudang BPBD, kita distribusikan nanti ketika kondisinya darurat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan nantinya,” jelasnya.


Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepala BPBD. Surat itu harus dilengkapi laporan mengenai kondisi di lapangan sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan air bersih.


“Kita sudah siapkan tiga truk untuk proses penyaluran air bersih ke desa terdampak. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepala desa di wilayah potensial kekeringan,” ujarnya. (ils)

Buka Rute Penerbangan BaruPemkab Sumbawa Jajaki Kerjasama dengan PT. TransNusa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Buka Rute Penerbangan BaruPemkab Sumbawa Jajaki Kerjasama dengan PT. TransNusa
( EKBIS NTB/ist) AUDENSI - Bupati Kabupaten Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot beserta jajaran saat melakukan audiensi dengan PT. TransNusa di Jakarta, Selasa (28/7).


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan audiensi dengan PT.TransNusa pada, Selasa (28/7). Tujuannya agar perusahaan jasa penerbangan itu bisa membuka rute penerbangan baru.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membuka konektivitas udara menuju Sumbawa.


“Kami melaksanakan audiensi dengan PT. TransNusa di Jakarta untuk membahas peluang pembukaan rute penerbangan menuju Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa melalui pengoperasian pesawat ARJ21-700,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Selasa (28/7).


Langkah tersebut merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas daerah. Selain itu, adanya moda transportasi udara diharapkan bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.


“Pembukaan rute baru ini kita harapkan bisa mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, dan perekonomian daerah dengan moda transportasi yang lebih cepat,” ucapnya.


Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menghadirkan rute penerbangan baru ke Sumbawa dapat segera terwujud. Ia meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat,agar upaya ini membuahkan hasil terbaik demi Sumbawa yang semakin unggul, maju, dan sejahtera.


“Kita baru memiliki satu maskapai yang melayani rute Sumbawa-Denpasar dan Lombok-Sumbawa. Tentu dengan adanya tambahan maskapai, maka masyarakat akan memiliki banyak pilihan moda transportasi udara,” jelasnya.


Sebelumnya Kepala Otoritas bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Tri Pono Basuki Wijianto mengungkapkan pergerakan penumpang terus mengalami tren positif setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025 menjadi tahun pertumbuhan paling agresif mencapai 20,80 persen.


“Pergerakan pesawat juga menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil di angka 12 persen-13 persen per tahun. Meski untuk pertumbuhan kargo merosot -25,67 persen tahun 2025 dan akan kembali pulih pada tahun 2026 10-18 persen,” Tri Pono (6/7).


Tri melanjutkan, pihaknya juga memproyeksikan pertumbuhan penumpang dari 47,8 persen menjadi 55,1 persen. Artinya, di tahun 2030 setip pesawat nantinya akan terisi sekitar 7-8 orang lebih banyak dibandingkan tahun 2022 lalu.


“Rute menuju Bandara Sumbawa menjadi semakin sehat secara finansial, karena tingkat keterisian kursi yang membaik. Pertumbuhan penumpang nantinya lebih cepat jika ada tambahan moda transportasi udara,” ujarnya. (ils)

Investasi Kota Bima Diklaim Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investasi Kota Bima Diklaim Lampaui Target
( EKBIS NTB/ist) Ichwanul Muslimin.


Kota Bima ( EKBIS NTB) –
Realisasi investasi di Kota Bima hingga pertengahan 2026, diklaim telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dari target sebesar Rp131,01 miliar, nilai investasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp136 miliar atau sekitar 103,8 persen.


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima, Ichwanul Muslimin, SP., MM., mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren investasi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, kondisi itu menjadi indikator bahwa iklim investasi di Kota Bima semakin kondusif.


“Kalau dilihat dari perkembangan investasi, saat ini Kota Bima sedang dalam tren lebih baik dari tahun lalu. Hal ini ditandai dengan capaian investasi yang sudah melewati target,” ujarnya, Selasa (28/7).


Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut berasal dari dua kelompok penanaman modal, yakni usaha mikro dan kecil (UMK) serta non usaha mikro dan kecil (non-UMK).


“Realisasi investasi sebesar Rp136 miliar tersebut terdiri atas investasi nonusaha mikro dan kecil (non-UMK) senilai Rp81,96 miliar serta investasi usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp54,03 miliar,” sebutnya.


Sementara itu, tiga sektor yang mencatatkan realisasi investasi terbesar secara berurutan adalah sektor kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran.

Dominasi ketiga sektor tersebut, menunjukkan aktivitas investasi di Kota Bima masih terkonsentrasi pada sektor jasa dan perdagangan.


Ichwanul menilai capaian itu tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.


Selain realisasi investasi yang melampaui target, kualitas pelayanan perizinan juga menunjukkan hasil positif. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada triwulan II 2026 mencapai 93,46 dengan kategori sangat baik. Angka tersebut juga telah melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 90,05.


Menurut Ichwanul, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pelayanan publik di bidang perizinan semakin mampu memenuhi harapan masyarakat dan pelaku usaha.


“Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan pada triwulan II mencapai 93,46 atau kategori sangat baik. Capaian ini juga telah melampaui target tahunan yang ditetapkan,” ujarnya.


Ia berharap tren positif investasi dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun seiring meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Bima.


“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehingga semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Kota Bima,” pungkasnya. (hir)

Pengamanan Pasar Tente Diperketat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengamanan Pasar Tente Diperketat
(Suara NTB/hir) PENGAMANAN – Pemkab Bima menempatkan personel Sat. Pol PP di Pasar Tente untuk melakukan pengamanan. Hal itu dilakukan akibat kasus kehilangan di lokasi tersebut.


Bima (EKBIS NTB) –Pemerintah Kabupaten Bima menempatkan 10 personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperketa pengamanan mulai Agustus. Hal ini dilakukan pasca adanya laporan kehilangan dalam beberapa waktu terakhir.


Pelaksana harian (Plh) Kepala UPTD Pasar Tente Kabupaten Bima, Sabaruddin, S.Sos., mengatakan pihaknya menerima dua laporan kehilangan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu laporan terbaru terjadi pada akhir pekan lalu dan dialami seorang warga Desa Ngali yang kehilangan uang sekitar Rp8 juta saat berada di kawasan pasar.


“Untuk kasus kehilangan itu kurang lebih dua kali. Waktu kejadian pada saat puasa kemarin, dan terakhir kasus warga Ngali yang kehilangan uang sekitar Rp8 jutaan,” ujarnya, Selasa (28/7).


Menindaklanjuti laporan tersebut, UPTD Pasar Tente langsung berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bima untuk memperkuat pengamanan di kawasan pasar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya kejadian serupa sekaligus meningkatkan rasa aman bagi pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di pasar.


“Kita sudah lakukan koordinasi dengan teman-teman di Pol PP lewat Pak Kasat,” katanya.
Hasil koordinasi tersebut, sebanyak 10 personel Satpol PP akan disiagakan setiap hari mulai Agustus mendatang.

Mereka akan melakukan penjagaan selama aktivitas pasar berlangsung hingga malam hari. Kehadiran personel ini, diharapkan mampu meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang ramai dipadati pengunjung serta memberikan rasa aman bagi pedagang maupun pembeli.
“Pada Agustus nanti sudah ditetapkan 10 orang anggota Satpol PP setiap hari untuk melakukan penjagaan, baik malam maupun saat aktivitas jualan,” lanjutnya.


Selain memperkuat pengamanan, UPTD Pasar juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat berbelanja, terutama ketika membawa uang tunai maupun barang berharga. Pengunjung diminta selalu memperhatikan barang bawaan dan menghindari menyimpan uang di tempat yang mudah dijangkau pihak lain.


Sabaruddin berharap sinergi antara pengelola pasar, Satpol PP, pedagang, dan masyarakat dapat menciptakan suasana pasar yang lebih aman dan nyaman.

Dengan pengamanan yang lebih intensif, aktivitas perdagangan di Pasar Tente diharapkan dapat berlangsung dengan tertib sehingga masyarakat dapat berbelanja tanpa rasa khawatir. (hir)

1...147148149...1,073Halaman 148 dari 1,073