Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 148

521 Unit RTLH di Lotim Diprioritaskan untuk Warga Miskin Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Mudahan (Ekbisntb.com/rus)

Lombok (Ekbisntb.com) -Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2025 akan mengedepankan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Tahun ini, sebanyak 521 unit rumah ditargetkan yang anggarannya bersumber dari APBN untuk diperbaiki dengan anggaran Rp 20 juta per unit.

Kepala Dinas Perkim Lotim, Mudahan, menjawab Suara NTB, Rabu 8 Oktober 2025 menjelaskan tahap verifikasi dan pendampingan oleh Balai Perumahan Nusa Tenggara Satu telah selesai dilakukan. Saat ini, proses tinggal menunggu pelaksanaan fisik pembangunannya. “Sekarang baru selesai tahap verifikasi pendamping. Tinggal pelaksanaan,” ujar Mudahan.

Program ini akan tersebar di semua kecamatan di Lotim.  “Kita harapkan tahun 2026 bisa lebih banyak lagi,” tambah Mudahan.

Mudahan juga menyoroti peningkatan target nasional. Jika pada tahun ini kuota RTLH untuk seluruh Indonesia adalah 46 ribu unit, maka pada 2026 ditargetkan melonjak menjadi 400 ribu unit. Untuk Provinsi NTB, kuota yang dianggarkan mencapai 15.000 hingga 18.000 unit. “Ke depannya lebih tinggi (peluang untuk) Lotim,” tegasnya.

Menjawab tantangan data, Perkim Lotim sedang melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Terdapat perbedaan angka antara data lama yang pernah menyentuh 32 ribu unit dengan data Pokja Kementerian PKP yang mencapai 44 ribu unit. Verifikasi faktual di lapangan dilakukan untuk menciptakan Satu Data yang akurat.

Proses klarifikasi juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos). Data kemiskinan ekstrem dari Dinsos yang tercatat sekitar 15 ribu jiwa akan menjadi acuan utama, dimana rumah tangga pada desil I akan diprioritaskan.

“Data sementara kami, ada sekitar 24 ribu rumah yang masih termasuk RTLH. Kami berharap data dari kepala dusun (Kadus) dapat melengkapi. Semua kondisi rumah tidak layak huni harus terdata dengan baik,” jelas Mudahan.

Mudahan berharap adanya kepedulian dan kontribusi dari pemerintah desa, mengingat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan, meskipun terdapat Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD kabupaten yang menganggarkan 34 unit, alokasi dari Perkim Kabupaten hanya mampu untuk 4 unit.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja. Dari anggaran Rp 20 juta per unit, dialokasikan Rp 17,5 juta untuk bahan material dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

“Kalau tidak menyiapkan anggaran untuk upah, hal ini bisa berisiko dan justru menimbulkan kemiskinan baru. Sama seperti program sebelumnya, jika hanya barang yang diberikan tanpa mempertimbangkan biaya pengerjaan, hasilnya tidak akan optimal,” pungkas Mudahan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lotim berkomitmen untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah yang layak. (rus)

Penerbangan Lombok–Waingapu–Tambolaka Dibuka, Dispar NTB Yakin Sektor Pariwisata Makin Bergerak

By
ekbisntb.com
-
0

Lombok (Ekbsintb.com) –Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyambut dibukanya konektivitas udara antarwilayah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Dengan akan dilayaninya penerbangan Waingapu-Lombok (PP), dan Tambolaka – Lombok (PP) pada 10 dan 11 Oktober 2025 ini. Maskapai Wings Air (Lion Air Group) yang akan melayani penerbangannya setiap hari.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan meyakini, pembukaan rute baru ini akan menjadi penggerak baru sektor pariwisata dan ekonomi antarprovinsi.

Menurut Aulia, pembukaan rute baru ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dengan Menteri Perhubungan dan Owner Lion Air Group, Rusdi Kirana.

“Penerbangan perdana dari Lombok ke Tambolaka akan dimulai tanggal 10 Oktober, dan ke Waingapu tanggal 11 Oktober. Ini hasil konkret dari komunikasi antara Gubernur, Menhub, dan pihak Lion Air. Harapannya, frekuensi dan rute penerbangan dari dan ke Lombok akan terus bertambah,” ujarnya di Mataram, Rabu, 8 Oktober 2025.

Aulia menilai, rute udara yang menghubungkan NTB dan NTT ini memiliki potensi besar untuk memperkuat kolaborasi pariwisata di kawasan Bali–Nusra (Bali, NTB, dan NTT). Ketiga provinsi ini memiliki kekayaan destinasi wisata berkelas dunia dan tengah mengembangkan program bersama di bidang sport tourism.

“Kalau bicara potensi pariwisata, tiga provinsi Bali–Nusra punya program unggulan sport tourism. Dengan konektivitas ini, integrasi destinasi dan event bisa lebih mudah kita dorong bersama,” jelasnya.

Pada penerbangan perdana rute Waingapu–Lombok tanggal 11 nanti, rombongan dari NTT yang terdiri atas pelaku pariwisata dan kalangan perguruan tinggi akan ikut serta. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pelaku pariwisata NTB dan kalangan akademisi untuk memperkuat jejaring antarwilayah.

“Kami ingin tidak hanya sektor pariwisata yang terhubung, tapi juga sektor pendidikan. Universitas di NTB dan NTT bisa saling berkolaborasi, begitu juga dalam hal perdagangan dan pengembangan ekonomi lokal,” terang Aulia.

Selain memperkuat wisata domestik, pembukaan jalur baru ini juga diharapkan membuka peluang wisata internasional yang lebih luas. Wisatawan mancanegara kini bisa menjangkau tiga destinasi prioritas di kawasan Nusa Tenggara—Bali, Lombok, dan Sumba—melalui jalur udara langsung.

“Pasti ada potensi wisata mancanegara. Kita berharap penerbangan ini bisa menjadi alternatif baru bagi wisatawan asing untuk menikmati tiga destinasi unggulan di kawasan Nusa Tenggara,” pungkasnya. (bul)

Tinjau Ulang Kenaikan Tarif

By
ekbisntb.com
-
0
Misban Ratmaji(Ekbisntb.com/dok)

KENAIKAN tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang mendapat kritikan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, Se., menyebut kenaikan tarif dilakukan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan DPRD Kota Mataram. Dia menyayangkan keputusan tersebut dan mendesak agar tarif yang sudah telanjur naik ditinjau kembali, bahkan dibatalkan.

Misban mempertanyakan legalitas dan kepatutan kenaikan tarif yang tidak melibatkan pihak legislatif, terutama Komisi II yang membidangi perekonomian dan pelayanan publik. “Hari ini kita baru lihat PDAM menaikkan (tarif) secara sepihak tanpa konsultasi dengan DPRD Kota. Padahal ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Lebih lanjut, Misban menegaskan bahwa kenaikan tarif air bersih sangat membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit pascapandemi dan berbagai tekanan biaya hidup lainnya. “Pemerintah justru menghendaki tidak ada kenaikan PBB dan tarif lain-lain. Tapi ini di PDAM malah naik. Padahal kualitas pelayanan PDAM masih belum layak untuk disesuaikan tarifnya,” tambahnya.

Politisi Hanura ini menilai bahwa tidak ada transparansi dari PDAM maupun pemerintah kota terkait alasan di balik kebijakan ini. Misban mempertanyakan apakah ada kewajiban finansial yang mendesak hingga menyebabkan tarif harus dinaikkan, namun dia menekankan bahwa beban tersebut seharusnya tidak dilimpahkan kepada masyarakat.

“Kalau memang ada beban di PDAM, jangan masyarakat yang jadi korban. Jangan tiba-tiba naik tanpa penjelasan. Kita ini pemegang saham, punya pelanggan terbanyak, mestinya konsultasi dulu dengan DPRD,” tegasnya.

DPRD Kota Mataram meminta agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota turun tangan dalam persoalan ini. Mengingat sebagian saham PDAM juga dimiliki oleh pemerintah kota, maka seharusnya eksekutif melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan strategis.

“Kalau memang kewenangan ada di provinsi, ya tetap harus dikomunikasikan. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Jangan sampai muncul kesan ada upaya diam-diam, bahkan seperti ‘pemaksaan’ yang bisa memprovokasi masyarakat,” ujar Misban.

Dia mengungkapkan rencana untuk memanggil manajemen PDAM dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi secara langsung. Dewan berkomitmen memperjuangkan agar tarif dikembalikan ke posisi semula jika alasan kenaikan tidak cukup kuat atau tidak sah secara prosedural.

Salah satu hal yang disoroti DPRD adalah kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Banyak warga diduga belum mengetahui bahwa tarif air sudah naik. “Ini belum banyak yang tahu, jangan sampai nanti masyarakat baru kaget setelah menerima tagihan. Ini harus segera diklarifikasi dan disosialisasikan,” pungkasnya. (fit)

PAD Ditarget Rp600 Miliar, Retribusi Persampahan dan Parkir Mengkhawatirkan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammad Ramayoga (Ekbisntb.com/cem)

Lombok (Ekbisntb.com) –Pemerintah Kota Mataram menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, mencapai Rp600 miliar. Sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi layanan persampahan dan parkir tepi jalan umum mengkhawatirkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menjelaskan, Pemkot Mataram telah menetapkan pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, mencapai Rp600 miliar. Terdiri dari pajak daerah Rp291 miliar lebih dan retribusi daerah Rp300 miliar lebih.

Realisasinya PAD sampai bulan September telah mencapai Rp460 miliar atau 76 persen. Capaian ini bersumber dari pajak daerah dari target Rp291 miliar, terealisasi Rp227 miliar. Sedangkan, retribusi daerah mencapai Rp212 miliar atau 70 persen dari target Rp300 miliar. “Alhamdulillah, realisasi PAD kita telah mencapai 76 persen dari target Rp600 miliar,” sebutnya.

Mantan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram menegaskan, sumber pendapatan dari pajak daerah tidak terlalu mengkhawatirkan. Ia optimisi capaiannya mencapai 100 persen. Sementara, retribusi layanan persampahan dan layanan parkir tepi jalan umum diproyeksi tidak mencapai target. “Tantangan kita di retribusi persampahan dan parkir,” sebutnya.

Khusus layanan parkir tepi jalan umum telah dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Mataram, untuk mengambil langkah-langkah strategis. Diantaranya, penggunaan pembayaran non tunai bekerja sama dengan bank daerah. Selain itu, optimalisasi koordinator lapangan untuk penungguan di titik-titik parkir potensial.

Selain itu, optimalisasi penggunaan Quick Respons Indonesia Standard (QRIS) dengan memberikan hadiah kepada jukir dan pelanggan yang banyak bertransaksi menggunakan pembayaran non tunai. “Kami sudah komunikasi dengan bank daerah diberikan model give way kepada jukir menggunakan qris paling banyak atau pemberian hadiah kepada pelanggan/pelajar. Kita akan umumkan sebagai pengguna bayar parkir paling terbanyak gunakan Qris,” terangnya.

Strategi ini diharapkan sebagai bentuk sosialisasi sekaligus menumbuhkan kebiasaan masyarakat menggunakan transaksi non tunai, untuk membayar parkir. (cem)

Tingkatkan PAD Sektor Wisata,Dispar akan Gelar Festival “Sunrise to Sunset”

By
ekbisntb.com
-
0
Halaman Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq, di Jalan Dr. Sudjono sebagai salah satu tempat digelar Festival Sunrise to Sunset. (Ekbisntb.com/pan)

Lombok (Ekbisntb.com) — Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram akan menggelar Festival “Sunrise to Sunset” pada akhir Oktober 2025. Festival ini rencananya akan berlangsung di dua lokasi sekaligus, yaitu Taman Wisata Rakyat Loang Baloq dan kawasan Eks Pelabuhan Ampenan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra mengatakan, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan event pasca-perhelatan MotoGP Mandalika, agar tidak terjadi kekosonganagenda wisata di Kota Mataram.

“Kegiatan ini untuk menjaga momentum pariwisata setelah MotoGP, supaya tidak ada kekosongan event. Festival ini juga kami proyeksikan akan menarik sekitar 3.000 pengunjung,” ujarnya, Rabu 8 Oktober 2025.

Cahya menjelaskan, festival “Sunrise to Sunset” akan mengusung konsep hiburan pagi dan sore hari yang memadukan seni budaya, pertunjukan musik, atraksi wisata, serta bazar produk lokal. Selain itu, festival ini juga menjadi sarana promosi wisata bahari dan budaya pesisir di Kota Mataram.

Yang menarik, Dispar Mataram juga akan melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, festival ini menggandeng Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

“Kami libatkan UMKM di Kota Mataram agar mereka bisa ambil bagian, baik dalam bazar kuliner, kerajinan, maupun produk kreatif lainnya. Ini juga jadi peluang promosi dan transaksi langsung dengan pengunjung,” jelas Cahya.

Selain UMKM, lanjutnya, kegiatan ini juga akan melibatkan komunitas kreatif, seniman lokal, dan pelaku ekonomi digital untuk menambah daya tarik acara.

Mantan Camat Sekarbela ini berharap, festival ini tidak hanya mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, terutama di kawasan destinasi unggulan seperti Loang Baloq dan kawasan heritage Ampenan.

Festival “Sunrise to Sunset” dijadwalkan berlangsung selama dua hari penuh dan akan diisi dengan berbagai atraksi menarik mulai dari sunrise watching, pertunjukan budaya, live music, sunset stage, hingga pesta kuliner khas daerah. (pan)

Perkaya Koleksi Biologika, Museum NTB Terima Hibah Koleksi Kima Raksasa

By
ekbisntb.com
-
0
Jajaran Museum Negeri NTB menerima hibah tiga buah kima raksasa (Tridacna gigas), salah satu jenis kerang terbesar, dari Lalu Bayu Windia. (Ekbisntb.com/ist)

Lombok  (Ekbisntb.com) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Museum NTB) kembali memperkaya koleksinya dengan menerima hibah tiga buah kima raksasa (Tridacna Gigas), salah satu jenis kerang terbesar, dari seorang pensiunan ASN Pemprov NTB dan juga Ketua Majelis Adat Sasak Periode 2011-2022, Drs. H. Lalu Bayu Windia, M.Si.

Kima raksasa yang ditemukan di Kecamatan Labangka, Sumbawa memiliki panjang cangkang mencapai lebih dari 60 centimeter dengan berat lebih dari 30 kilogram. Koleksi ini diserahkan ke Museum NTB untuk kepentingan edukasi dan konservasi.

“Kami sangat bersyukur atas hibah ini. Kima raksasa adalah spesies yang dilindungi dan langka. Dengan kehadiran koleksi ini, Museum NTB dapat memperkuat fungsi edukatifnya, khususnya dalam mengenalkan biodiversitas laut kepada masyarakat,” ujar Kepala Museum NTB, yang diwakili oleh Kasi Pengkajian dan Perawatan Koleksi, Aulia Rahman A. saat menerima koleksi kima, di Lingsar, Rabu (8/10/25).

Ardhi sapaan akrabnya, mengatakan penambahan koleksi ini akan melengkapi koleksi biologika Museum NTB yang telah menampilkan beragam spesimen biota laut dari perairan sekitar NTB.

“Kami harap koleksi ini dapat menjadi daya tarik baru sekaligus sarana edukasi mengenai kekayaan hayati laut Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.

Kima adalah biota moluska bertubuh lunak, memiliki cangkang, masuk dalam kelas Bivalva. Umurnya panjang hingga ratusan tahun dan secara umum disebut sebagai jenis kerang-kerangan.

Pemilik kima, Lalu Bayu Windia mengatakan tujuan dihibahkan kima kepada Museum Negeri NTB untuk menjadikan koleksi yang bermanfaat bagi kepentingan dan keperluan orang banyak.

“Kima ini kita dapatkan di atas gunung di Labangka, Sumbawa pada tahun 2015. Dan kita ambil buat koleksi. Tadinya kita mau vernis, tapi buat apa untuk pribadi kita. Jadi di museum bisa buat informasi pelajaran bagi orang banyak,” ujarnya.

Dengan begitu dirinya berharap koleksi ini tidak hanya memperkaya isi museum, tetapi juga dapat menjadi informasi dan sarana edukasi terkait koleksi-koleksi biologika. (r/ham)

Bangun Branding Potensi Lokal, Lombok Tengah Perbanyak Ruang Terbuka untuk Publik

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri meresmikan tiga ruang publik baru yang dibangun pada tahun 2025 ini, Rabu (8/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Ketersediaan ruang terbuka publik menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk terus diperbanyak. Keberadaan ruang publik tersebut berharap bisa menumbuhkan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang baru. Sekaligus menjadi tempat belajar, rekreasi, serta ruang interaksi sosial. Guna menumbuhkan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat di daerah ini.

Pemkab Loteng telah membangun tiga ruang publik baru yang ada diseputaran wilayah Kota Praya. Dan, Rabu (8/10/2025), ketiga ruang publik tersebut resmi dibuka oleh Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.M.A.P. Yakni Plaza Simpang 3 Dara, Taman Bawaq Mundah serta Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA) Biao, Jontlak.

“Ruang publik ini adalah karya masyarakat Loteng yang diperuntukan untuk masyarakat Loteng. Semua ini patut kita syukur dan jaga bersama,” ujar Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.M.A.P., di kawasan Biao.

Keberadaan fasilitas tersebut tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sebagai sarana interaksi sosial serta wahana membangun semangat kebersamaan dan mendorong kreatifitas masyarakat di daerah ini. Sekaligus sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam memperluas ruang publik yang inklusif dan ramah anak.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Loteng Muhamad Supriaddin, S.T., menambahkan, pembangunan tiga ruang publik baru tersebut juga menjadi salah satu wujud komitmen Pemkab Loteng dalam mewujudkan Loteng sebagai kabupaten yang ramah anak dan ramah publik.

“Yang kita resmikan hari ini adalah sebagian kecil dari rencana besar pengembangan ruang terbuka publik di Loteng ke depan,” sebutnya.

Adapun untuk penamaan fasilitas ruang publik tersebut memang menggunakan nama atau istilah lokal. Yang memiliki makna historis dan filosofis bagi masyarakat di daerah ini. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu cara membangun branding dan mempromosikan potensi lokal. Berdasarkan karakter masyarakat dan sejarah yang berkembang di sekitar fasilitas ruang publik tersebut.

“Biao misalnya, dulu dikenal sebagai pusat industri pertama di Loteng. Dan, sejarah itu ingin terus kita kenang,” tandasnya. (kir)

Wabup Lombok Barat Minta Bantuan DPR RI Suarakan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lobar Hj Nurul Adha

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibuat pusing dengan kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer Daerah sebesar Rp305 miliar. Untuk itu, pihak Pemkab minta bantuan kepada anggota DPR RI  Dapil NTB II (Pulau Lombok) Hj. Sari Yuliati,  yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk menyuarakan ke Pemerintah Pusat. Pemkab berharap agar dana transfer tidak dipangkas terlalu besar oleh pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lobar Hj Nurul Adha (UNA) dihadapan Anggota DPR RI Hj Sari Yuliati ketika menghadiri Musda ke XI Golkar Lobar di Sekotong, Rabu (8/10/2025).

UNA sapaan akrab dari Wabup Lobar ini menerangkan, secara nasional dilakukan pemotongan TKD atau dana transfer ke daerah. Lobar kata dia terkena pemangkasan sebesar Rp305 miliar.  Oleh karena pemangkasan dana transfer yang besar ini, tentu akan berdampak pada pembangunan dan kontribusi dalam membangun basis-basis sosial.

Seperti halnya DPRD, yang seharusnya kontribusi DPRD dalam program pembangunan mungkin bisa berkurang dampak dari pemangkasan ini. “Jadi saya berharap ibu Sari Yuliati, sebagai wakil kita di DPR RI bisa menyuarakan, kami titip disuarakan agar TKD ini tidak terjadi pemotongan yang sangat besar, tetapi dikembalikan,” harap UNA.

Wabup yakin dengan komunikasi yang baik maka persoalan-persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan bersama. Ia juga merasa yakin dengan keaktifan dari DPR RI Hj Sari Yuliati, sebagai pimpinan DPP Golkar dan Wakil Ketua Komisi III bisa mengkoordinasikan ke pusat, sehingga TKD Lobar ini tidak signifikan dipangkas. Selain meminta menyuarakan TKD, UNA juga berharap agar program dari DPR RI bisa membantu pembangunan di Lobar.

Di hadapan Walikota Mataram H Mohan Roliskana sebagai Ketua DPD Golkar NTB yang kebetulan hadir pada kesempatan itu,  UNA juga menyampaikan apa yang dialami Pemkab Lobar, kemungkinan sama dengan Pemkot. Sehingga pikirannya sama bahwa pemangkasan ini menjadi tantangan berat bagi kepala daerah. “Sama-sama pusing kita ya Pak Wali,” ujarnya sedikit bercanda.

Namun ia yakin dengan kerja sama, kolaborasi semua pihak Pemkab akan bisa keluar dari ujian sementara yang dihadapi ini. (her)

Pagu DD Berkurang, DP2KBPMD KLU Arahkan Pemdes Prioritaskan Anggaran Bangun Ekonomi Desa

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas P2KB PMD Lombok Utara, Artmaja Gumbara

Lombok (ekbisntb.com) –

Gelontoran Dana Desa (DD) dari APBN kepada pemerintah desa diproyeksikan akan berkurang pada tahun 2026 mendatang. Oleh karena itu, Pemda Lombok Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD KLU, tetap mengarahkan kepada pemerintah desa untuk tetap memprioritaskan anggaran DD guna membangun perekonomian masyarakat desa.

Kepala Dinas P2KB PMD Lombok Utara, Artmaja Gumbara, SP., ME., Rabu (8/10/2025), mengungkapkan kabar pengurangan Dana Desa dari pemerintah pusat, benar adanya. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui jumlah pengurangan DD untuk 43 desa di Kabupaten Lombok Utara karena belum final di Kementerian Keuangan.

“Pagu DD secara nasional memang berkurang, tapi belum berani kira sebut nominal karena belum final di pusat. Menkeu masih hitung detail rincian per desa,” ujar Atmaja.

Ia menjelaskan, penurunan pagu DD tidak berarti bahwa program pembangunan di tingkat desa mengalami penurunan kualitas meski secara volume anggaran dan program kegiatan mengalami penurunan. Pemerintah Desa kata dia, tetap diminta untuk merancang usulan alokasi DD sesuai regulasi Kementerian Desa dan Kementerian terkait lainnya.

“Misalnya anggaran untuk ketahanan pangan, koperasi Merah Putih, harus dianggarkan. Secara umum, DD disiapkan dalam rangka sinergi mendorong terlaksananya program Pemda dan pemerintah pusat,” sambungnya.

Sementara, berkenaan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Lombok Utara, Atmaja belum dapat memberi gambaran nominal karena belum dibahas oleh daerah.

“Kita tunggu pagu secara umum, berapa nominal dari daerah. Yang jelas, apakah nominal turun atau naik, pasti berpengaruh ke pagu desa,” ujarnya.

Atmaja berharap, pemerintah desa tidak terpengaruh atau kehilangan kinerja oleh penurunan pagu DD tersebut. Bukan tidak mungkin kata dia, pengurangan DD yang turun disikapi oleh Pemda dengan menambah program yang bersifat strategis kepada Pemdes.

“Bisa saja pagu turun secara nasional, tapi Pemda sikapi dengan program. Harap Pemdes tidak terpengaruh isu pagu, tapi tentu, arah keuangan Desa harus tetap diprioritaskan untuk membangun ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.

Di Lombok Utara, sebut Atmaja, seluruh desa sudah berstatus Desa Maju, dan Desa Mandiri. Tidak satu desa pun di Lombok Utara yang berstatus Desa Tertinggal meskipun 10 desa baru berumur 4 tahunan setelah dimekarkan.

Dirinya optimis, dengan dukungan program pemerintah pusat dan inovasi yang dilakukan Pemdes, kinerja membangun desa semakin membaik setiap tahunnya. Hadirnya BUMDes, BUMDesma, hingga Koperasi Merah Putih, diyakini akan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa. Lembaga-lembaga yang ada di bawah kendali Pemdes tersebut idealnya dapat memacu mobilitas ekonomi, barang dan jasa maupun sumber daya yang ada desa setempat.

“Kita tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Perindagkop selaku leading sector KMP. Tentu pembinaan akan tetap diikhtiarkan oleh daerah,” tandasnya. (ari)

Jadi Duta GenRe Tidak Hanya Soal Kecantikan

By
Marham
-
0
Syafira Desiana Cindra Kaisa

Lombok (ekbisntb.com) –

Syafira Desiana Cindra Kaisa yang akrab disapa Syafira, adalah siswa berprestasi yang menjadi salah satu Awardee Beasiswa Gemilang Center dan Albukhary International University menjadi sorotan dalam Program SPADA (Suara Pemuda Berkarya) — sebuah kolaborasi inspiratif antara RRI Pro 2 Mataram dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam sesi berbagi tersebut, Syafira menyampaikan kisah perjalanannya menyeimbangkan prestasi akademik, kegiatan organisasi, hingga kontribusi sosial yang menginspirasi banyak pemuda NTB.  

Sejak di bangku sekolah Syafira merupakan anak yang gemar mengikuti perlombaan dan berbagai kegiatan positif untuk mengembangkan life skill ataupun soft skill remaja, salah satu contoh prestasinya adalah menjadi Juara 2 Putri Duta GenRe NTB 2024. Dengan menjadi seorang Duta GenRe membuat Syafira turun berdampak dengan masyarakat

“Menjadi Duta GenRe bukan hanya sekedar gelar ataupun kecantikan melainkan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik selama satu tahun, karena kita merupakan role model bagi remaja,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu, 8 Oktober 2025.

Namun di balik banyaknya keberhasilan yang diraih Syafira, Ia juga sering kali mengalami kegagalan. ‘’Saya untuk mendapatkan gelar Duta GenRe ini perlu dua kali mencoba. Dan alhamdulillah di kesempatan kedua langsung juara.” ujarnya.

Tidak hanya itu saja untuk dinyatakan lolos menjadi awardee beasiswa Syafira melewati lima kali kegagalan mendaftar di universitas dalam negeri.

Di akhir sesi, Syafira memberikan motivasi bagi para pemuda NTB untuk berani bermimpi besar dan terus berkontribusi, sekecil apapun bentuknya.  “Kita tidak pernah tahu rezeki itu ada dimana, jadi kalau ada kesempatan dicoba saja, dan tentunya jangan cepat menyerah kalau mengalami kegagalan,” ujarnya memberi motivasi. (ham)

1...147148149...818Page 148 of 818

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami