Beranda blog Halaman 147

Kartu KSB Maju Layanan Perumahan Sasar 400 Rumah, Warga Desil 1 dan Desil 2 Jadi Prioritas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kartu KSB Maju Layanan Perumahan Sasar 400 Rumah, Warga Desil 1 dan Desil 2 Jadi Prioritas
Novrizal ( EKBIS NTB/bug)

Taliwang ( EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan bantuan untuk 400 unit rumah melalui Program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) Layanan Perumahan pada tahun 2026.

Program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan terendah.


Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) KSB, Novrizal Zain Syah menjelaskan, bantuan yang disiapkan pemerintah lewat program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan tahun ini tetap sama. Polanya berupa kegiatan pembangunan rumah baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah tidak layak huni.

“Tetap sama. Ada bangun baru dan rehabilitasi,” terangnya, Rabu (29/7).


Bantuan 400 unit rumah yang akan digelontorkan lewat program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan itu dikatakan Novrizal, sudah disiapkan sejak awal tahun 2026.

Pada APBD murni 2026, dialokasikan 50 unit untuk kegiatan pembangunan baru dan 100 unit untuk peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah. Selanjutnya, pada APBD Perubahan telah ditambah lagi 250 unit pembangunan baru.


Selain bantuan yang bersumber dari APBD KSB, pada tahun ini masyarakat juga akan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Novrizal memgungkap, pada program yang disalurkan melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) itu, diperkirakan akan menyasar sekitar 600 unit rumah warga di Kabupaten Sumbawa Barat.


“Jadi perkiraan kami total rumah yang berpotensi mendapatkan bantuan perumahan pada 2026 mencapai sekitar 1.000 unit,” urai Novrizal.
Untuk pelaksanaan Program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan saat ini, Novrizal lanjut menyampaikan, tahapannya telah memasuki proses sosialisasi.

Sejak pekan lalu jajaran Dinas Perkim KSB secara maraton telah menjadwalkan sosialisasi tersebut di tingkat kecamatan.

“Kami sebelummya sudah mulai dari Kecamatan Seteluk, Maluk, dan Tano. Termasuk juga Taliwang, Brang Rea dan Brang Ene.

Sisa sekarang Jereweh dan Sekongkang,” papar Novrizal seraya menambahkan sosialisasi ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program di lapangan.

“Kami libatkan warga khususnya calon penerima program di sosialisasi ini,” sambungnya.


Ia menerangkan, pola pelaksanaan program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan tahun ini terdapat perbedaan dari tahun sebelumnya. Anggaran bantuan akan disalurkan melalui Kartu Sumbawa Barat Maju atau pada rekening penerima bantuan secara langsung.

Sedangkan, proses pelaksanaannya tetap melibatkan Agen Gotong Royong (AGR) yang akan mendampingi masyarakat. “Makanya sosialisasi kita perkuat agar tidak ada kesalahpahaman antara anggota AGR dengan penerima bantuan,” katanya.


Lebih jauh Novrizal menambahkan, keterlibatan anggota AGR diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan rumah sekaligus memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.


“Dan ini juga penting keswadayaan. Kami berharap ada kesadaran dan kepedulian dari penerima bantuan, masyarakat sekitar, serta lingkungan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program ini sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal,” pungkas mantan sekretaris Dinas PUPR KSB ini.(big/*)

Gubernur dan Ketum Kadin Sepakat Perkuat Kolaborasi Investasi, Anindya Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur dan Ketum Kadin Sepakat Perkuat Kolaborasi Investasi, Anindya Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen
HADIR - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Kadin NTB di Prime Plaza Hotel Mataram, Rabu (29/7). ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemprov NTB dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut mengemuka seiring apresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, terhadap capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.


Kesepakatan itu mengemuka dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026).


Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mempercepat transformasi ekonomi daerah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.


Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kemitraan, serta memberikan kepastian bagi para investor.


“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Miq Iqbal – sapaan akrabnya.


Di tengah dinamika ekonomi global, lanjutnya, tantangan tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.


“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan.

Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.


Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB kini semakin bertumpu pada fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Selain industri pengolahan dan pariwisata, sektor pertanian, agrobisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, serta ketahanan pangan diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Ia mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 135, menunjukkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.


“Saya mengajak dunia usaha menjadikan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, dan ketahanan pangan sebagai peluang investasi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat akses pembiayaan UMKM dan mengembangkan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.


Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang dinilainya sebagai salah satu yang paling berkualitas di Indonesia.


“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia.

Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” katanya.


Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi tumbuh secara seimbang melalui industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan berbagai sektor produktif lainnya.

Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.


Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang membangun kolaborasi dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.


Menurutnya, Kadin Indonesia siap mempromosikan berbagai potensi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada investor dan mitra bisnis global.


Dalam pandangannya, terdapat tiga sektor strategis yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM.

Penguatan ketiga sektor tersebut harus dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kepastian regulasi agar mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.


“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.


Ketua Kadin NTB, H. Faurani, menegaskan kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru, sekaligus menghimpun berbagai aspirasi dunia usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang semakin berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.


Pelantikan kepengurusan Kadin NTB periode 2025–2030 menjadi momentum memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha.

Kesamaan visi Pemerintah Provinsi NTB dan Kadin Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor-sektor produktif, dan meningkatkan daya saing daerah diharapkan mampu menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (r/ham)

Persiapan PON, Pemprov NTB Berencana Anggarkan Rp60 Miliar di APBD 2027

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Persiapan PON, Pemprov NTB Berencana Anggarkan Rp60 Miliar di APBD 2027
Ilustrasi penganggaran PON 2028 oleh Pemprov NTB. ( EKBIS NTB/era)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemprov NTB berencana menganggarkan Rp60 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2027 untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT 2028.


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan rencana penganggaran untuk PON 2028 sudah tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sudah diajukan ke DPRD NTB.


“Di KUA yang saya sampaikan ke DPRD NTB itu sudah masuk,” ujarnya, kemarin.


Selain di APBD Tahun 2027, Pemprov juga menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2026 senilai Rp10 miliar.

Kemungkinan, di APBD Tahun 2028 juga Pemprov kembali menganggarkan untuk mendukung perhelatan olahraga terbesar nasional itu.


Awalnya, kebutuhan akan PON di NTB diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga kini total nominal yang direncanakan oleh Pemprov senilai Rp70 miliar, kurang sekitar Rp30 miliar dari prediksi.

Untuk itu, Nursalim berharap pusat segera mencairkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov NTB senilai Rp616 miliar.

“Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uangnya itu (DBH, red) bisa masuk lagi kan,” katanya.


Selain itu, Pemprov NTB juga meminta adanya tambahan anggaran senilai Rp700 miliar ke pusat untuk persiapan PON yang akan diselenggarakan di tiga daerah yaitu NTB, NTT, dan Jakarta.

Anggaran senilai tersebut rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi venue olahraga yang sudah ada di NTB. Salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.


Tidak hanya itu, untuk menutupi kebutuhan Rp700 miliar tersebut, pihaknya juga berharap pusat bisa memberikan persentase Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 lebih tinggi ke NTB. Menurutnya, pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) telah menganggarkan sekitar Rp90 triliun dana TKD tahun 2027 kepada 38 provinsi dan 500 kabupaten/kota se Indonesia.


Selain berharap adanya tambahan TKD, Pemprov NTB juga mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp600 miliar yang belum disalurkan oleh pusat agar segera menyalurkan ke NTB. “DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua,” lanjutnya.


Menyinggung soal estimasi kebutuhan total pelaksanaan PON di NTB, Nursalim mengaku tidak mengetahui teknis. Yang pasti, pihaknya memastikan akan mengalokasikan anggaran hibah PON 2028 kepada KONI. (era)

Investor Kereta Gantung Rinjani Menghilang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investor Kereta Gantung Rinjani Menghilang
Irnadi Kusuma ( EKBIS NTB/dok)

WACANA pembangunan Kereta Gantung Rinjani kian redup. Setelah mendapatkan penolakan dari Pemprov NTB, kini investor asal Tiongkok itu dikatakan telah menghilang.

Padahal, mereka sempat menanam modal senilai Rp5 miliar di Bank NTB Syariah beberapa tahun lalu.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan sejak Pemprov terang-terangan menolak rencana pembangunan kereta di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), hingga kini Pemprov NTB belum mendengar kabar dari investor.


“Enggak ada kabar lagi. Itu saja intinya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 29 Juli 2029.


Menyinggung soal anggaran Rp5 miliar yang sempat disetorkan sebagai bukti keseriusan oleh investor, ia mengatakan itu urusan investor.

Namun, apabila ada diskusi lanjutan dari investor mengenai rencana pembangunan kereta gantung, Irnadi mengaku siap berkomunikasi dengan investor tersebut.


Saat ini, proyek Kereta Gantung Rinjani masih berproses di pusat mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dengan adanya penolakan dari daerah, Mantan Kepala UPT Samsat Lombok Utara itu menilai pemerintah pusat juga mempertimbangkan respons Pemprov NTB.


“Biasanya kalau pusat juga mempertimbangkan bagaimana support daerah gitu. Jadi kita tunggu saja,” katanya.


Adapun dengan adanya penolakan ini, Irnadi menegaskan tidak akan mengganggu iklim investasi di daerah.

Hal ini karena Pemprov tidak ujug-ujug menolak, melainkan daerah memiliki banyak pertimbangan sebelum menolak investor. Apalagi menyinggung soal lingkungan dan adanya penolakan langsung dari masyarakat.


“Masyarakat adat dan sebagainya juga perlu menjadi pertimbangan.

Tidak hanya teknis sebuah investasi. Tapi faktor non teknis juga perlu menjadi pertimbangan,” lanjutnya.


Di samping itu, sebagai OPD yang menangani sektor investasi, pihaknya mengaku mendukung penuh seluruh rencana investasi di daerah. Meski begitu, tetap akan dilakukan evaluasi dan pengawasan meskipun tidak investasi itu sudah berjalan.

“Itu kan bukan berarti yang sudah disetujui segala macam itu tidak ada evaluasi. Tentu dalam proses kan ada evaluasi-evaluasi,” ucapnya.


Sementara, pada proyek Kereta Gantung Rinjani dikatakan belum ada evaluasi apapun sebab wacana investasi itu belum berjalan. Meski sempat melaksanakan groundbreaking pada tahun 2022 lalu, tapi dipastikan belum ada realisasi pembangunan dari investor. “Ini kembali kepada investor,” tutupnya. (era)


UT Dorong UMKM Pesisir Lotim Tembus Ritel Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
UT Dorong UMKM Pesisir Lotim Tembus Ritel Modern
PENDAMPINGAN - Kegiatan pendampingan kelompok UMKM di Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia oleh Dosen UT. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Universitas Terbuka (UT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tahun 2026.

Bertajuk “Scale-Up UMKM Pesisir: Transformasi Digital dan Modernisasi Produksi Olahan Ikan”, kegiatan ini digelar di Aula Kantor Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada Jumat (24/7/2026).


Program pemberdayaan ini menyasar Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) “Amertha Bahari”, sebuah wadah pemberdayaan perempuan pesisir yang dibentuk Pemerintah Desa Padak Guar sejak Februari 2023.


Sebanyak 13 perempuan anggota Poklahsar Amertha Bahari selama ini aktif memproduksi berbagai kuliner bernilai tambah, seperti Kerupuk Tinta Cumi, Abon Ikan Tuna, dan Basreng Ikan.

Produk-produk tersebut tidak hanya menguasai pasar lokal Desa Padak Guar dan Kecamatan Sambelia, tetapi juga mensuplai kebutuhan protein di beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjadi oleh-oleh favorit wisatawan yang berkunjung ke kawasan gili di wilayah Padak Guar.


Kendati memiliki potensi pasar menjanjikan, kapasitas produksi kelompok ini masih stagnan di kisaran 50 kg bahan baku per bulan. Masalah utama bersumber dari penggunaan alat produksi tradisional yang membatasi daya simpan produk, serta belum terpenuhinya legalitas standar keamanan pangan yang disyaratkan untuk menembus pasar ritel modern di Pulau Lombok.


Menjawab persoalan tersebut, tim dosen Universitas Terbuka yang dipimpin oleh Dr. Hulaifi, S.Pi., M.Agr., hadir memberikan intervensi teknologi tepat guna sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia para anggota kelompok.


“Potensi perikanan Desa Padak Guar sangat luar biasa. Masalahnya, basreng dan abon mereka sulit bertahan lama karena minyak yang tersisa dalam kemasan serta kapasitas goreng kompor biasa yang terbatas. Melalui program ini, kami memberikan bantuan teknologi kompor jos, serta mendampingi mereka agar memahami pentingnya manajemen mutu dan pemasaran digital,” tegas Hulaifi.


Guna menjamin keberlanjutan produk di rantai pasok yang lebih luas, kegiatan ini turut menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB untuk menyosialisasikan pentingnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).


Hadir sebagai narasumber, Rina Susanti, S.St.Pi (Pembina Mutu Ahli Muda DKP NTB), memaparkan bahwa SKP merupakan syarat mutlak yang diamanatkan oleh UU No. 31/2004 jo. UU No. 45/2009 serta Permen KP No. 3/2024. Sertifikasi ini menjadi bukti sah bahwa Unit Pengolahan Ikan (UPI) telah menerapkan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).


“Pengolahan bukan sekadar mengawetkan, melainkan menciptakan nilai ekonomi ekstra. Dengan menjaga rantai dingin (cold chain), memisahkan zona mentah dan matang, serta mengantongi SKP, produk dari Desa Padak Guar dipastikan aman, higienis, berdaya saing, dan siap dipajang di rak-rak ritel modern,” ujar Rina Susanti di hadapan para peserta.


Selain penguatan aspek teknis produksi dan legalitas, tim PkM UT juga berkolaborasi dengan dosen Agribisnis dari Universitas Mataram, Dr. I Gusti Ngurah Aryawan Asasandi, SP., M.Si. , dalam sesi “Dapur Digital”. Para perempuan pesisir diajarkan memanfaatkan gawai (smartphone) mereka untuk tiga langkah strategis:l.


Pertama, fotografi Produk & Branding: Menguasai teknik pencahayaan dan sudut pengambilan gambar agar tampilan abon dan kerupuk terlihat menggugah selera. Kedua, oemasaran Media Sosial: Membuat konten video kreatif (Reels/TikTok/Instagram) serta mengoptimalkan WhatsApp Business melalui fitur katalog digital dan balasan otomatis. Ketiga, E-Commerce & Digital Presence: Mendaftarkan lokasi usaha di Google Business Profile serta mengoperasikan toko online di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia.


Ketua Poklahsar Amertha Bahari, Desi Rahmayanti, menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya atas kepedulian akademisi Universitas Terbuka, Universitas Mataram, dan DKP NTB.


“Kami sangat terbantu. Dulu kami bingung bagaimana caranya agar produk basreng tidak cepat tengik dan bagaimana mengurus izin ke ritel modern. Sekarang kami punya alat produksi, paham aturan SKP, dan tahu cara promosi di HP.

Kami berharap pendampingan ini terus berlanjut agar ekonomi keluarga kami di pesisir bisa makin sejahtera,” ungkap Desi. (rus)

Tabalong Kalsel Belajar Peternakan ke Lotim

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tabalong Kalsel Belajar Peternakan ke Lotim
STUDI TIRU - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan saat melakukan studi tiru ke Lotim, pada Rabu (29/7/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan ini bertujuan mempelajari program unggulan peternakan Lotim, khususnya pengembangan sapi potong yang dinilai sukses mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.


Kepala Dinas Peternakan Lotim, H. Masyhur, menjelaskan bahwa Lotim merupakan daerah dengan jumlah penduduk terpadat di NTB, tersebar di 21 kecamatan serta 254 desa dan kelurahan. Untuk mendukung sektor peternakan, Lotim memiliki 18 Puskeswan dan 15 UPT. Dengan populasi sapi yang mencapai lebih dari 130 ribu ekor, Lotim menjadi salah satu penyangga utama pasokan daging di wilayah NTB.


“Lotim memiliki program unggulan sapi potong. Ke depan kami tidak akan kekurangan protein hewani, terutama dari telur. Bahkan kami sudah mampu menyuplai kebutuhan protein hewani ke daerah lain, seperti ke Kota Mataram,” ujar Masyhur.


Salah satu kunci keberhasilan Lotim adalah program “Lotim Berkembang,” yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2026, Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp2,5 miliar untuk program ini.


“Kami menggunakan pendekatan perbankan. Setelah koordinasi dengan perbankan, sudah banyak peternak yang mandiri. Banyak peternak yang sudah bagus perjalanan pinjamannya, bahkan ada yang mengakses secara mandiri dengan jumlah pinjaman mencapai ratusan juta rupiah,” tambah Masyhur.


Program ini terbukti berhasil. Bahkan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebelumnya juga telah melakukan studi tiru ke Lotim untuk mempelajari mekanisme program tersebut. Berkat keberhasilannya, Lotim meraih penghargaan TPAKD Award selama dua tahun berturut-turut.


Lotim saat ini memiliki 384 personel peternakan yang bertugas mendampingi peternak, baik yang memelihara ternak secara perorangan maupun berkelompok.
“Kondisi peternakan kami mungkin belum layak sebagai tempat studi tiru. Namun kami yakin Tabalong bisa menjadi lebih maju setelah belajar dari pengalaman kami,” pungkas Masyhur.


Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Tabalong, Fahrul Raji, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mempelajari banyak hal dari Lotim. Tabalong memiliki luas wilayah 3.553 km persegi dengan jumlah penduduk 269 ribu jiwa. Sektor pertanian di Tabalong didominasi oleh perkebunan, dengan luas lahan karet mencapai 70 ribu hektare dan sawah seluas 9 ribu hektare.


“Kami berharap ke depan, meski tidak terlalu luas, Tabalong bisa terus belajar dari Lotim. Sebagian besar wilayah kami merupakan kawasan hutan, namun kami optimistis bisa mengembangkan sektor peternakan,” ujar Fahrul.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Tabalong baru saja menggabungkan dua dinas menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKPPP) yang membawahi tujuh bidang, termasuk peternakan dan kesehatan hewan.


Kabid Kesmavet Disnakeswan Lotim, Drh. Hultatang, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan vaksinasi untuk pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, ia mengakui adanya gangguan reproduksi pada ternak akibat penanganan Inseminasi Buatan (IB) yang kurang steril, sehingga banyak terjadi masalah reproduksi.


Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim telah memiliki laboratorium tipe C yang mampu melakukan deteksi dini adanya penyakit pada ternak.


Dengan sinergi antardaerah ini, diharapkan ketahanan pangan bidang peternakan dapat segera terwujud, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan protein hewani nasional. (rus)

Kejari Lotim Bantu Pemulihan Keuangan Daerah Rp53,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kejari Lotim Bantu Pemulihan Keuangan Daerah Rp53,5 Miliar
BERI PENGHARGAAN - Bupati Lotim H. Haerul Warisin (kiri) memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Lotim atas keberhasilan memberikan pemulihan keuangan daerah, Rabu (29/7/2026).(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur kembali mencatatkan kinerja gemilang dalam membantu pemulihan keuangan daerah. Kejari berhasil memulihkan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur senilai total Rp53,5 miliar, sebuah pencapaian yang diapresiasi langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.


Bupati Lotim pada Rabu (29/7/2026) menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati sebagai rangkaian dari kegiatan Penandatanganan kerjasama lanjutan antara Kejari Lotim dengan Bupati Lotim dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.


Bupati Haerul Warisin menyebut keberhasilan ini sebagai pencapaian yang prestisius. Menurutnya, sinergi dengan Kejari sangat membantu pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi perusahaan yang sulit ditagih atau memiliki persoalan hukum yang kompleks. “Ini keberhasilan yang cukup prestisius ya, dari kejari sehingga membantu pemerintah daerah,” ujar Bupati.


Pemulihan keuangan daerah tersebut bersumber dari dua jenis penanganan. Pertama, Bantuan Hukum Non-Litigasi Aset Dermaga Labuhan Haji sebesar Rp42,9 miliar.


Sebagian besar nilai pemulihan berasal dari bantuan hukum non-litigasi terkait aset Dermaga Labuhan Haji yang sebelumnya dikuasai oleh PT NSL dengan total nilai Rp42,9 miliar.
Keberhasilan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Pemkab Lotim dalam sengketa dengan PT NSL.

Kemenangan hukum ini menjadi modal bagi Pemkab untuk mengambil alih pengelolaan dermaga dan membukanya bagi investor baru. Bupati menegaskan bahwa dermaga tersebut adalah aset daerah yang akan ditertibkan dan difungsikan kembali, termasuk untuk jalur penyeberangan.


Selain aset, Kejari Lotim juga berkontribusi dalam penarikan pajak daerah senilai Rp10,69 miliar. Sebelumnya, Kejari juga telah berhasil menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tagihan pajak tower sebesar Rp3,5 miliar. Total tunggakan pajak yang berhasil ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai hampir Rp6 miliar.


Keberhasilan ini merupakan bagian dari sinergi yang terus diperkuat antara Pemkab Lotim dan Kejari. Penandatanganan perjanjian kerja sama bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).


Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, S.H., M.H. , yang baru bertugas selama tujuh bulan, mengaku mendapatkan penerimaan luar biasa dari Bupati dan jajaran Forkopimda. Ia menekankan bahwa kehadiran Kejari tidak hanya untuk penegakan hukum (represif), tetapi lebih mengedepankan upaya preventif melalui pendampingan dan pemberian pendapat hukum (legal opinion).


Selain membantu melakukan penarikan pajak kepada penunggak pajak, Kejari Lotim siap membantu daerah dalam pendampingan hukum.
“Kami ingin lebih kedepankan preventif. Bukan represif. Manfaatkan kami dalam pendampingan. Berikan legal opinion,” ujar Kajari.


Pendampingan ini mencakup pengawasan terhadap proyek-proyek fisik untuk mencegah terjadinya praktik korupsi sejak dini, memastikan setiap kegiatan tepat sasaran dan sesuai aturan. “Tugas kami bukan mencari kesalahan, tapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.


Dengan komitmen dan sinergi yang harmonis ini, Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus menjadi daerah dengan pemerintahan yang bersih dan memiliki kepastian hukum, demi pembangunan yang lebih maju. (rus)

Harga Kopi di Tingkat Petani Naik 100 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Kopi di Tingkat Petani Naik 100 Persen
PANEN KOPI - H. Sadiki bersiap memanen buah kopi chery di lahan miliknya di Lombok Utara. (Suara NTB/bul)

Tanjung (EKBIS NTB) – Harga kopi Arabika di tingkat petani di Desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara, mengalami kenaikan harga di tingkat petani, pada tahun lalu. Kondisi ini memberi keuntungan bagi para petani yang selama ini menggantungkan pendapatan dari komoditas perkebunan ini.


Dari tingkat petani, harga kopi juga tinggi hingga di meja-meja kedai kopi. Petani kopi Dusun Kuripan, Desa Rempek, H. Muhammad Sadiki, Selasa, 28 Juli 2026 mengatakan, harga biji kopi kering di tingkat petani saat ini mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram. Harga kopi ini meningkat tajam dibandingkan harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram .


“Harga di tingkat petani sekarang sekitar Rp55.000 per kilogram untuk biji kopi kering. Sebelumnya hanya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram,” jelas H. Sadiki.


Menurutnya, para petani tidak mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan lonjakan harga kopi. Harga kopi di tingkat eceran mencapai sekitar Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Meski saat ini memasuki musim panen, harga di tingkat petani tetap stabil dan hasil panen relatif mudah dipasarkan.


“Alhamdulillah, sekarang tidak susah menjual kopi. Harganya masih stabil di kisaran Rp55.000 per kilogram,” ungkapnya.
H. Sadiki menjelaskan, sebagian petani memilih langsung menjual hasil panen kepada pengepul, sementara sebagian lainnya menyimpan stok untuk menunggu kemungkinan harga kembali naik.


Komoditas yang dibudidayakan masyarakat Rempek didominasi kopi jenis Arabika, yang dinilai memiliki permintaan pasar cukup tinggi. Seiring membaiknya harga, semakin banyak petani yang mulai menanam kopi bahkan menyiapkan bibit untuk perluasan kebun.


“Petani sekarang lebih banyak menanam kopi karena harganya bagus. Dulu banyak yang menanam kakao, sekarang mulai beralih ke kopi,” jelasnya.


Ia memperkirakan luas areal perkebunan kopi di kawasan Rempek kini telah mencapai ribuan hektare, termasuk adanya pembukaan lahan baru oleh masyarakat.


Dengan harga yang tetap tinggi dan permintaan pasar yang stabil, para petani berharap kondisi ini dapat terus bertahan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kopi. (bul)

Pelantikan Pengurus KADIN NTB, Anindya Bakrie: Jadikan NTB sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pelantikan Pengurus KADIN NTB, Anindya Bakrie: Jadikan NTB sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
FOTO BERSAMA - Ketua KADIN, Anindya Bakrie (kiri) Bersama Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal (Tengah), dan Ketua KADIN NTB, H. Faurani foto Bersama pada pengukuhan pengurus KADIN NTB Periode 2025-2030 di Mataram, Rabu, 29 Juli 2026. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, mengukuhkan kepengurusan Kadin NTB periode 2025-2030 dengan membawa pesan kuat kepada pelaku usaha agar menjadikan NTB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.


Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ia menilai NTB justru memiliki peluang besar karena mampu menjaga keseimbangan antara industri pengolahan, pariwisata, dan sektor pertanian.


Dalam kesempatan ini, putra Konglomerat Abu Rizal Bakrie ini menegaskan KADIN bukan lembaga pemerintah, melainkan organisasi independen, swadaya, dan nirlaba yang bertugas memperkuat dunia usaha sebagai motor utama perekonomian nasional.
“Kami bukan lembaga pemerintah.

Kami lembaga independen, swadaya, non-profit, tetapi berusaha memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sekitar 92 persen PDB Indonesia berasal dari dunia usaha, dan itulah yang kami perjuangkan,” ujar Anindya, Rabu, 29 Juli 2026 di Mataram.


Menurutnya, KADIN tidak hanya mewakili perusahaan besar, tetapi juga menjadi rumah bagi sekitar 60 juta pelaku UMKM, usaha mikro, dan koperasi yang membutuhkan akses pembiayaan, pasar, teknologi, serta jejaring usaha.


Anindya mengapresiasi capaian ekonomi NTB yang mencatat pertumbuhan sekitar 13,64 persen, salah satu yang tertinggi secara nasional.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak hanya ditopang industri pengolahan, tetapi juga ditunjang pertumbuhan sektor pariwisata dan agribisnis sehingga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.


“Pertumbuhan ini patut disyukuri karena bukan hanya berasal dari satu sektor. Pariwisata dan agribisnis juga ikut tumbuh sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.


Pada kepengurusan KADIN NTB periode 2025-2030 diketuai kembali oleh H. Faurani ini, ia juga mendorong KADIN NTB menjadi katalis investasi, mempercepat hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi biru, serta memanfaatkan peluang perdagangan internasional melalui berbagai perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia.


Selain itu, Anindya mengungkapkan KADIN Indonesia segera meluncurkan program “We Buy from Indonesia” untuk memperkuat promosi produk nasional di pasar global.
Menurutnya, konsep tersebut dapat dikembangkan menjadi “We Buy from NTB” guna memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar internasional.


“Selamat kepada pengurus KADIN NTB yang dilantik, kita adalah mitra strategis pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak pelaku usaha mengubah cara pandang terhadap situasi global. Ia menilai krisis bukan lagi kondisi sementara, melainkan bagian dari dinamika baru yang harus dijadikan peluang.


“Kita harus mulai menganggap krisis sebagai normalitas. Yang terpenting bukan fokus pada krisisnya, tetapi fokus mencari peluang yang lahir dari setiap perubahan,” kata Iqbal.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB yang kini telah menembus dua digit menjadi bukti bahwa strategi pembangunan daerah mulai menunjukkan hasil.


Yang lebih penting, kata dia, pertumbuhan tersebut disertai kenaikan signifikan pada sektor pertanian dan pariwisata sehingga langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Iqbal juga mengajak pengusaha KADIN memanfaatkan peluang bisnis di sektor pangan, garam, perikanan, agroforestri, dan agromaritim. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, siap memberikan dukungan bagi investor yang masuk ke sektor-sektor produktif tersebut.


Di sisi lain, Ketua KADIN NTB H. Faurani memastikan dunia usaha di daerah tetap optimistis meski menghadapi tekanan ekonomi global. Ia menegaskan pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi dan harus memperkuat sinergi dengan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang KADIN. (bul)

Jual Elpiji 3 Kilogram di Atas HET, Pangkalan Terancam Disanksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jual Elpiji 3 Kilogram di Atas HET, Pangkalan Terancam Disanksi
SIDAK - Dinas Perdagangan melakukan sidak di salah satu pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kota Mataram pada Selasa, (28/7/2026). Jual elpiji 3 kg di atas HET, pangkalan terancam disanksi. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram menemukan satu pangkalan elpiji 3 kilogram di kawasan Cemara yang menjual gas bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Atas pelanggaran tersebut, pangkalan diberikan teguran dan terancam dikenai sanksi hingga penutupan apabila tidak segera mematuhi ketentuan.

Temuan itu diperoleh saat Disdag melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan elpiji pada Selasa (28/7/2026).

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pangkalan tersebut menjual elpiji 3 kilogram seharga Rp19.000 per tabung, lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung.

“Kami berikan teguran langsung. Pangkalan tidak boleh menjadikan alasan pasokan terbatas untuk menaikkan harga seenaknya tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya, Rabu (29/7).

Menurut Nida, pihaknya telah berkoordinasi dengan agen yang menaungi pangkalan tersebut. Disdag memberikan waktu selama satu minggu untuk memperbaiki pelanggaran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan merekomendasikan sanksi yang lebih tegas.

“Bahkan, pangkalan tersebut bisa ditutup melalui agen apabila tetap melanggar ketentuan,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh agen terus menyosialisasikan aturan mengenai HET kepada pangkalan binaannya agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Nida menjelaskan, temuan itu diperoleh dalam kegiatan pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram mulai dari tingkat agen hingga pangkalan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan.

Meski menemukan pelanggaran harga di salah satu pangkalan, ia memastikan stok dan penyaluran elpiji bersubsidi di Kota Mataram masih dalam kondisi aman.

“Kami turun melakukan pengawasan ke beberapa pangkalan untuk memastikan pasokan menjelang Maulid tetap terjaga,” katanya.

Disdag juga mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi elpiji menjelang peringatan Maulid Nabi. Untuk itu, hasil pengawasan lapangan akan dibahas bersama PT Pertamina pada pekan depan, termasuk kemungkinan pengajuan penambahan pasokan atau extra dropping apabila diperlukan.

“Menjelang momen seperti Maulid, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Hasil sidak ini akan kami bahas bersama Pertamina. Jika diperlukan, kami akan mengoordinasikan pengajuan extra dropping,” pungkasnya. (pan)

1...146147148...1,072Halaman 147 dari 1,072