Beranda blog Halaman 146

Gandeng Jasa Raharja Putera, Bupati Lotim Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Berwisata

0
Gandeng Jasa Raharja Putera, Bupati Lotim Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Berwisata
TUNJUKKAN - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (dua dari kiri) menunjukkan nota perjanjian kerja sama dengan pihak PT Jasa Raharja Putera, di Selong, Kamis (30/7/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera mengenai penyelenggaraan Asuransi Pelayanan Umum (Public Liability) di destinasi wisata.

Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan dasar bagi pengunjung serta meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam berwisata di seluruh objek wisata yang ada di Lotim.


Pemkab Lotim menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi pelaku wisata, mengingat setiap aktivitas wisata memiliki risiko tersendiri. “Objek wisata yang dikunjungi tidak selamanya aman. Segala macam bentuk aktivitas wisata ada risikonya,” ujar Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, Kamis (30/7/2026).


Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan masyarakat dapat berwisata dengan aman dan nyaman. “Kerja sama ini merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata,” ucapnya.


Skema perlindungan ini akan diterapkan di seluruh objek wisata di Lombok Timur, baik yang dikelola pemerintah daerah, dikelola pusat, maupun milik swasta seperti water park. Destinasi yang masuk cakupan meliputi kawasan Joben, Sembalun, Jerowaru, Ekas, dan berbagai tempat wisata lainnya.


Secara khusus, PT Jasa Raharja Putra ini meneken nota kerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Mirayang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola kawasan wisata otak Kokoq Joben.


General Manager PT Jasa Raharja Putera Mataram, Dian Syaiful Rokhma menjelaskan bahwa asuransi ini.
Adapun rincian manfaat yang diberikan, antara lain: meninggal dunia dapat santunan maksimum Rp10.000.000. Cacat tetap dapat santunan maksimum Rp10.000.000 dan biaya perawatan: Maksimum Rp2.000.000


Premi yang dibayarkan sangat terjangkau, hanya Rp1.000 per orang. Biaya perlindungan ini akan dibebankan melalui tiket masuk objek wisata yang dipotong saat pembelian tiket. Program asuransi yang sudah berjalan di Joben ini rencananya akan diperluas ke seluruh destinasi wisata di Lotim.


PT Jasa Raharja Putera merupakan anak perusahaan dari Jasa Raharja dengan total aset mencapai Rp5,1 triliun.

Kehadiran perusahaan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan membangun kepercayaan di kalangan wisatawan serta pelaku industri pariwisata. (rus)

Sudah Saatnya KLU Bangun GOR Secara Bertahap

0
Sudah Saatnya KLU Bangun GOR Secara Bertahap
(Suara NTB/ist) Made Karyasa

Tanjung (EKBIS NTB) -Perolehan 71 medali yang diperoleh Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB beberapa waktu menjadi bukti bahwa generasi muda Lombok Utara memiliki bakat dan potensi prestasi di bidang olahraga.

Medali tersebut diperoleh dengan keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang masih minim. Untuk menguatkan semangat generasi muda tersebut, DPRD menilai Pemda Lombok Utara mulai merancang untuk membangun GOR secara bertahap.


Hal itu ditegaskan Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, Kamis (30/7/2026). Dikatakan, perolehan medali atlet-atlet KLU pada Porprov NTB 2026 meningkat 69 persen dari Porprov 2023 dengan 49 medali menjadi 71 medali. Raihan tersebut patut diapresiasi. Selain melalui bonus prestasi atlet, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olahraga maupun atlet.


“Sebagai unsur Pimpinan DPRD, prestasi adik-adik atlet maupun pengurus semua cabor perlu mendapat apresiasi. Salah satu cara terbaik adalah menyiapkan fasilitas olahraga, Gelanggang Olahraga (GOR) yang memadai,” ungkap Karyasa.


Menurut dia, kenaikan perolehan medali ini adalah bukti bahwa Lombok Utara memiliki potensi untuk berkembang. Keyakinan tersebut terlihat dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah para atlet meskipun kesiapannya dihadapkan pada keterbatasan sarana, prasarana maupun anggaran pembinaan.


Ia menekankan, Pemda Lombok Utara perlu membangun dan menguatkan sistem pembinaan olahraga melibatkan lembaga-lembaga olahraga, maupun masyarakat. Mengingat, atlet Lombok Utara sudah tercatat menjadi wakil daerah bahkan wakil Indonesia untuk berlaga pada ajang atletik tingkat dunia.


“Kita akui, belum ada fasilitas olahraga yang representatif, termasuk lintasan atletik. Oleh karena itu, ke depan Lombok Utara agar punya GOR di lombok utara. Wamenpora RI, Taufik Hidayat pernah berkunjung ke Lombok Utara. Beliau bahkan bersedia membantu komunikasi dengan Kementerian terkait. Tinggal bagaimana kita menindaklanjuti dukungan tersebut,” jelasnya.


Selain sarpras olahraga, Politisi PDIP Lombok Utara ini juga mengingatkan Pemda Lombok Utara untuk memenuhi bonus prestasi bagi para atlet maupun ofisial. Mereka telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga demi membawa nama baik daerah. Pesan Karyasa, hak para atlet agar segera dibayarkan. Bonus tersebut merupakan wujud apresiasi sekaligus bentuk motivasi agar para atlet dapat berkiprah lebih baik lagi di masa depan.


Selain penyelesaian uang TC, Karyasa juga mendorong Pemerintah KLU untuk segera menyiapkan pemberian bonus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas pengorbanan dan prestasi yang telah mereka persembahkan. (ari)

Bantah Pengawasan Lemah, Komisi III Sebut Proyek Diusut KPK Tak Libatkan DPRD

0
Bantah Pengawasan Lemah, Komisi III Sebut Proyek Diusut KPK Tak Libatkan DPRD
PROYEK - Proyek Alun-alun di Lombok Barat yang masuk penanganan KPK. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) menyebut proyek-proyek yang masuk diusut KPK dalam kasus dugaan korupsi Bupati non-aktif Lombok Barat LAZ, dianggarkan dari anggaran pergeseran. Pergeseran anggaran beberapa kali dilakukan tahun 2025 tanpa melibatkan DPRD Lobar.


Atas dasar itu pihak dewan membantah dianggap lemah dalam pengawasan terhadap eksekutif. Seperti beberapa proyek di kawasan Kantor Bupati Lombok Barat menjadi temuan KPK, masing-masing proyek rehabilitasi Taman kota Gerung tahap 2 dengan nilai anggaran Rp4,3 miliar dan rehabilitasi Taman Kota tahap 1 tahun anggaran 2025 dengan nilai anggaran Rp2,3 miliar.


Selain dua proyek ini, juga proyek pembangunan alun-alun menjadi salah satu proyek yang bermasalah. DPRD Lombok Barat menegaskan bahwa paket proyek pembangunan yang kini dijadikan alat bukti oleh KPK tidak pernah dibahas ataupun disetujui bersama legislatif.


Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi membantah tudingan DPRD kurang pengawasan. Pihaknya menyampaikan, pengawasan sudah dilakukan, tetapi Pemkab dalam hal ini Bupati melakukan beberapa kali pergeseran untuk anggaran proyek-proyek tersebut. Pergeseran itu tanpa pemberitahuan ke DPRD. Ia mengungkap pelaksanaan proyek seperti penataan Alun-Alun Giri Menang Park sejak awal memiliki kecatatan dari sisi perencanaan.


“Anggaran proyek tersebut bergeser dan dieksekusi tanpa melalui mekanisme pembahasan penetapan APBD bersama dewan,” tegasnya.
Apa yang direncanakan dan dibahas bersama dewan berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan di lapangan. “Proyek yang diusut KPK ini berawal dari pergeseran anggaran yang tidak pernah masuk dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.


Menurut DPRD, praktik dugaan manipulasi dan pergeseran anggaran tanpa persetujuan parlemen kerap menjadi celah rawan tindak pidana korupsi. Pihaknya mengkritik keras porsi pelaksanaan proyek yang tiba-tiba muncul di pertengahan jalan anggaran, padahal tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal yang diputuskan bersama. Atas temuan KPK tersebut, jajaran legislatif Lobar mendesak Pemkab untuk melakukan evaluasi dan perbaikan total pada sistem perencanaan anggaran.


“DPRD meminta agar seluruh program strategis ke depan dikembalikan pada mekanisme regulasi yang sah dan transparan demi mencegah terulangnya kasus serupa,” ujarnya.


Selain proyek alun-alun dan taman kota, DPRD Lombok Barat juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) daerah yang salah satunya dipicu oleh kendala pembebasan lahan. Fraksi PKB secara khusus mempertanyakan perencanaan denah jalan baru menuju kawasan Gerung—Bypass.


Pihak dewan mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang tidak mengoptimalkan ruas jalan yang sudah ada, melainkan justru membuka dan menembus jalur baru yang berdampak pada membengkaknya anggaran pembebasan lahan.
“Kami akan turun langsung mencari data dan mengkaji ulang. Ada apa jalan ini sampai dipindah? Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran yang tidak perlu. Tugas kami adalah menelusuri alasan di balik perubahan denah ruas jalan tersebut,” ujarnya.


DPRD Lobar juga menyatakan siap mengkaji regulasi terkait tuntutan evaluasi terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai bekerja tidak objektif, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.


Sementara itu, Pj. Sekda Lobar, H. Akhmad Saikhu mengatakan pimpinan telah mengadakan pertemuan dengan beberapa OPD dan PBJ, yang hasilnya program-program yang telah direncanakan dalam skema APBD harus dilaksanakan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat. “Tapi tetap dilihat mana yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat diutamakan,” jelasnya.


Ia mengatakan, progam atau proyek yang sudah berkontrak tahun ini harus tetap jalan, tapi pekerjaan yang belum berkontrak itu akan dilihat lagi.


Juru Bicara Pemkab dalam hal ini, Kadis Kominfotik Lobar H. Rizky Bani Adam mengatakan bahwa terkait masukan DPRD untuk evaluasi program dan proyek, hal ini belum ada pembicaraan di internal Pemkab.

“Belum ada pembicaraan di internal soal itu, kecuali ada pembahasan di internal baru bisa kami sampaikan,” imbuhnya. (her)

Pupuk Melimpah, Kadis Pertanian Lotim: Sekarang Pupuk yang Mencari Petani

0
Pupuk Melimpah, Kadis Pertanian Lotim: Sekarang Pupuk yang Mencari Petani
PETANI – Para petani sedang menggarap lahan di Lombok Timur. Dinas Pertanian Lombok Timur menegaskan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Lotim saat ini sangat melimpah. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim), Lalu Fathul Kasturi, menegaskan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Lotim saat ini sangat melimpah. Bahkan, ia menyebutkan bahwa kini kondisinya terbalik: pupuklah yang mencari petani, bukan petani yang mencari pupuk.


Pernyataan itu disampaikan Mamiq Kasturi, sapaan Kepala Dinas Pertanian Lotim menjawab Suara NTB via telepon, Rabu (29/7/2026) terkait dengan rencana pengawasan distribusi pupuk yang akan dilakukan jajarannya ke lapangan.

Menurutnya, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).


Luas tanam di Kabupaten Lotim saat tercatat susah mencapai 157.077,09 hektare. Jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan e-RDKK untuk urea sebanyak 33.488 ton. NPK sebanyak 43.313 ton dan organik 21.627 ton. Alokasi tersedia 30.196 ton urea, 30.927 tim NPK dan 7.370 ton organik. Realisasi sampai dengan bulan Juli 2016 ini sudah 18?735,37 ton urea atau 62,05 persen. Sedangkan NPK terealisasi 12.369 ton atau 39,99 ton. Organik terealisasi 1.108,34 ton atau baru 15,04 persen.


Kasturi menjelaskan bahwa pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan menyeluruh. “Kita akan buat jadwal turun ke lapangan,” ujarnya. Pengawasan ini mencakup pengecekan jumlah pupuk, memastikan tepat sasaran, serta mengecek keabsahan izin para pengecer.


Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Tim KP3). Tim ini tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan pupuk, tetapi juga mengawasi agar distribusi berjalan dengan tepat harga, tepat mutu, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat jenis.


“Termasuk menindaklanjuti laporan warga yang menjual pupuk mahal,” tegas Kasturi menanggapi adanya keluhan dari masyarakat di wilayah selatan Lotim.


Meskipun stok pupuk melimpah, data terbaru menunjukkan bahwa serapan pupuk di Lombok Timur baru mencapai sekitar 45 persen dari total alokasi yang tersedia. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 55 persen stok pupuk yang siap disalurkan kepada petani.


Menurut Kasturi, kondisi ini justru menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk tidak menjadi masalah. “Tetap ada kondisi pupuk mencari petani,” ujarnya.


Untuk mendukung pernyataan tersebut, pihak Dinas Pertanian akan segera mengirimkan data lengkap mengenai stok dan serapan pupuk.


Dengan melimpahnya stok pupuk dan pengawasan yang ketat, Dinas Pertanian Lotim optimistis petani dapat menjalani masa tanam tanpa khawatir kekurangan pupuk. (rus)

OJK Tancap Gas, Berantas Kemiskinan Ekstrem Desa Berdaya di NTB

0
OJK Tancap Gas, Berantas Kemiskinan Ekstrem Desa Berdaya di NTB
AYAM PETELUR - Kandang ayam petelur yang dibangun di Desa Berdaya Lendang Nangka. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, serta sejumlah lembaga jasa keuangan dan mitra pembangunan mengeksekusi program Desa Berdaya sebagai strategi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.


Salah satunya, melalui dukungan program peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat di Desa Berdaya Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 30 Juli 2026.


Melalui program ini, OJK tidak hanya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa agar warga mampu membangun usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair menegaskan, kolaborasi pemerintah, OJK, lembaga keuangan, hingga pemerintah desa menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.


“Ini untuk kesejahteraan rakyat dan sesuai Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah,” ujar Abul Chair.
Menurutnya, keberhasilan program tidak diukur dari besarnya bantuan yang diterima masyarakat, melainkan dari kemampuan warga mengelola keuangan, mengembangkan usaha, serta merencanakan masa depan secara mandiri.


“Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan apa yang dimiliki sehingga desa menjadi lebih berdaya, UMKM berkembang, dan generasi mudanya ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” katanya.


Sementara Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan, program Desa Berdaya merupakan tindak lanjut arahan Gubernur NTB agar berbagai program pemberdayaan difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.


Sebagai tahap awal, OJK menjalankan proyek percontohan di empat desa, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Mekarsari, dan Bewun Mas, dengan melibatkan berbagai mitra, di antaranya Bank NTB Syariah, Astra, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), International Labour Organization (ILO), Women’s World Banking, pemerintah daerah, serta pelaku industri jasa keuangan.


Program ini menyasar lebih dari 100 kepala keluarga penerima manfaat yang tergolong miskin ekstrem.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan daerahnya menjadi kabupaten dengan jumlah Desa Berdaya terbanyak di NTB. Tahun ini, sebanyak 64 desa telah ditetapkan sebagai Desa Berdaya melalui keputusan Gubernur NTB.


Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera meluncurkan program Duta Perlinsos (Perlindungan Sosial) untuk memperkuat validasi data masyarakat miskin.


Sebanyak 2.300 personel akan diterjunkan melakukan pendataan terhadap 501.104 kepala keluarga menggunakan aplikasi Ferlinsos yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data nasional, termasuk data kepegawaian dan kelistrikan.


Menurut Juaini, sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan penerima bantuan (inclusion error), sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.


“Kami ingin menuju Satu Data Indonesia agar pelayanan kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem, semakin tepat sasaran. Target kami, kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat ditekan hingga nol pada akhir masa pemerintahan daerah ini,” katanya. (bul)

Korwil BGN Diminta Perkuat Pengawasan dan Libatkan KWT dalam Program MBG

0
Korwil BGN Diminta Perkuat Pengawasan dan Libatkan KWT dalam Program MBG
KOORDINASI - Kepala Dinas Kesehatan, H. Emirald Isfihan (tengah) bersama Korwil BGN makan bergizi gratis (MBG) dan sejumlah SPPG melakukan koordinasi di Ruang Tamu Kantor Dinas Kesehatan pada Kamis (30/7/2026). Korwil BGN diminta perkuat pengawasan dan libatkan KWT dalam program MBG . (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram meminta Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan serta tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tingkat daerah.

Program tersebut diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka stunting pada kelompok sasaran prioritas serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan Korwil BGN perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kelompok sasaran prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, pengawasan yang konsisten akan memastikan pelaksanaan MBG benar-benar mendukung upaya pemerintah dalam menekan prevalensi stunting.

“Saya minta Korwil mulai memantau secara rutin dan konsisten kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya, Kamis (30/7).

Selain memperkuat pengawasan terhadap penerima manfaat, Dinkes juga meminta Korwil BGN memetakan rantai pasok bahan pangan yang digunakan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Emirald mengusulkan agar kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari Kelompok Wanita Tani (KWT) serta potensi pertanian yang ada di setiap kelurahan maupun lingkungan di Kota Mataram.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan yang lebih segar, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam program MBG. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Ia juga meminta seluruh Korwil BGN dan SPPG lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan melalui grup Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Mataram. Satgas tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, aparat penegak hukum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah memastikan setiap kemasan makanan mencantumkan batas waktu konsumsi secara jelas. Pengawasan terhadap kualitas makanan, menurutnya, harus dilakukan langsung oleh pihak SPPG dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.

“Kami berharap komunikasi di Satgas MBG menjadi sarana membangun kritik yang positif agar kualitas pelayanan terus meningkat,” pungkas Emirald. (pan)

DLU Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Lewat Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat

0

Surabaya (ekbisntb.com) – PT Dharma Lautan Utama (DLU) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan transportasi laut yang berkualitas, aman, nyaman, dan profesional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui publikasi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Publikasi tersebut menjadi bentuk keterbukaan informasi sekaligus penegasan bahwa seluruh layanan yang diberikan DLU mengacu pada standar pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui langkah ini, perusahaan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

Senior Manager Usaha dan Operasi PT Dharma Lautan Utama, Gede Maharta, mengatakan publikasi Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan merupakan bentuk kesanggupan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Maklumat Pelayanan merupakan komitmen kami kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Sementara Standar Pelayanan menjadi pedoman bagi seluruh insan DLU agar mampu memberikan layanan yang cepat, aman, nyaman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan sarana dan operasional, tetapi juga dengan mendengarkan secara langsung suara pelanggan. Karena itu, DLU secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai instrumen evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Melalui survei tersebut, masyarakat dapat menyampaikan penilaian, masukan, maupun saran yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Masukan dari pelanggan menjadi bagian penting dalam proses peningkatan pelayanan. Dengan mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat, kami dapat terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin baik dari waktu ke waktu,” jelas Gede Maharta.

Ia menambahkan, komitmen terhadap pelayanan prima menjadi bagian dari budaya kerja DLU dalam menjalankan operasional transportasi laut nasional. Oleh karena itu, setiap unsur pelayanan terus dievaluasi agar mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna jasa.

Melalui publikasi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat, PT Dharma Lautan Utama berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui pelayanan yang terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat “We Serve The Nation” yang menjadi motto PT Dharma Lautan Utama dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.(bul)

GM PLN UIP Nusra Tinjau Kesiapan PLTP Mataloko, Pastikan Proyek Siap Memasuki Tahap Drilling

0
GM PLN UIP Nusra Tinjau Kesiapan PLTP Mataloko, Pastikan Proyek Siap Memasuki Tahap Drilling
General Manager PLN UIP Nusra, RDW. Manurung, meninjau langsung Wellpad B PLTP Mataloko yang telah disiapkan sebagai lokasi pengeboran (drilling) dalam pengembangan proyek PLTP Mataloko.

Mataram (ekbisntb.com) – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, bersama Vice President Panas Bumi PLN, Maternikus Tigor Marolop Situmorang, meninjau langsung progres pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko 2×10 MW di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 24 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sebelum memasuki tahapan pengeboran (drilling), sekaligus meninjau sejumlah infrastruktur utama yang telah dibangun, seperti wellpad, akses jalan, sistem penyediaan air, serta lokasi-lokasi manifestasi panas bumi yang menjadi dasar pengembangan panas bumi Mataloko.

Dalam peninjauan tersebut, jajaran manajemen juga mengevaluasi kesiapan teknis pekerjaan pengeboran, termasuk sistem penyediaan air yang akan mendukung aktivitas drilling. Saat ini, PLN masih menunggu keputusan dari KfW selaku lender terkait skema pemanfaatan air untuk mendukung tahapan pengeboran.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan bahwa pengembangan PLTP Mataloko terus menunjukkan kemajuan dan kini memasuki fase penting sebelum pengeboran dilaksanakan.

“Kami ingin memastikan seluruh kesiapan proyek, mulai dari infrastruktur pendukung, aspek teknis, hingga pengelolaan lingkungan, telah memenuhi standar sehingga tahapan drilling dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan sesuai rencana,” ujar Manurung.

Pada kesempatan tersebut, jajaran manajemen juga meninjau sejumlah titik manifestasi panas bumi di kawasan Mataloko sebagai bagian dari evaluasi lapangan.

Manurung menjelaskan, munculnya manifestasi di kawasan Mataloko sebagai dampak besarnya potensi sumber daya panas bumi, turut membuka peluang pemanfaatan langsung yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Energi panas bumi, lanjut Manurung, dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti sumber panas bagi proses industri, sebagaimana telah diterapkan di kawasan PLTP Lahendong. Selain itu, potensi tersebut dapat dikembangkan untuk kawasan pemandian air panas (geowisata) maupun mendukung sektor pertanian melalui pengembangan greenhouse berbasis energi panas bumi.

“PLTP Mataloko merupakan salah satu proyek strategis di Flores yang diproyeksikan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Flores sekaligus mendukung target transisi energi nasional melalui pemanfaatan energi panas bumi,” ujar Manurung.

Untuk memastikan kelestarian lingkungan, PLN telah menyiapkan berbagai langkah pengelolaan dan mitigasi, antara lain pemasangan Automatic Water Level Logger (AWLR), pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring, memastikan aliran ekologis sungai tetap terjaga, serta membuka ruang dialog dan pengaduan bagi masyarakat.

Manurung menegaskan, seluruh tahapan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan keberlanjutan.

“Setiap tahapan kami laksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial secara seimbang,” tutup Manurung.

Sebelum melakukan peninjauan lapangan di Mataloko, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra bersama jajaran manajemen mengikuti Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Proyek Panas Bumi Flores dan Lembata di Kampus II IFTK Ledalero, Maumere, Kamis, 23 Juli 2026.

Forum tersebut menjadi wadah dialog antara PLN, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan proyek panas bumi di Flores dan Lembata, termasuk penyampaian aspirasi serta pembahasan berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Manager Unit Pelaksana Proyek (MUPP) Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, menegaskan bahwa setiap tahapan pengembangan PLTP Mataloko mengedepankan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

“PLN berkomitmen melaksanakan pengembangan PLTP Mataloko secara transparan dan partisipatif. Kami memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan, potensi dampak, serta langkah-langkah pengelolaan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah proyek,” ujar Avianda.(bul)

Dr. Arus Terus Membangun NTB Lewat Gerakan “Tai”

0

Mataram (Suara NTB)– Di balik namanya yang terdengar unik dan mengundang senyum, tersimpan sebuah gagasan besar tentang lingkungan, ketahanan pangan, energi terbarukan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Itulah program dengan sebutan nyeleneh “Tai” yang digagas pengusaha properti dan agro asal Kota Mataram, Dr. H. Ahmad Rusni, S.E., M.M., M.Pd., atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Arus.

Selama beberapa tahun terakhir, Dr. Arus menginisiasi gerakan yang berangkat dari persoalan sederhana namun sering diabaikan masyarakat, yakni pengelolaan kotoran ternak dan limbah organik. Menurutnya, limbah yang selama ini dianggap sebagai sumber pencemaran justru memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan baik.

Program tersebut ini dulunya lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di sejumlah wilayah, di mana kotoran sapi, kambing, unggas, hingga limbah organik rumah tangga masih banyak dibiarkan menumpuk dan menimbulkan pencemaran. Tidak hanya mengganggu kebersihan, kondisi ini juga dinilai berpotensi menjadi sumber penyakit dari lingkungan di masayarakat.

“Kami ingin membersihkan lingkungan sekaligus mengubah sesuatu yang selama ini dianggap tidak bernilai menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dr. Arus, Kamis, 30 Juli 2026 saat ditanya kelanjutan program yang dulu di inisiasinya itu.

Melalui program ini, tim yang telah dibentuk sejak beberapa tahun lalu bergerak mendatangi masyarakat untuk mendata sekaligus membeli kotoran dari masyarakat. Limbah yang terkumpul kemudian diolah menjadi pupuk kompos maupun biogas yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Menurut pengusaha property ini, pendekatan tersebut memberikan manfaat ganda. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, masyarakat juga memperoleh tambahan pendapatan dari hasil penjualan limbah yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi.

“Kami tidak ingin masyarakat dirugikan. Kotoran yang dikumpulkan akan kami beli, kemudian diolah menjadi pupuk kompos ataupun biogas,” katanya.

Ia menjelaskan, pupuk kompos yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah pertanian yang selama ini dinilai mengalami penurunan kesuburan akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

“Tanah kita sudah mulai lelah karena terlalu lama bergantung pada pupuk kimia. Melalui pupuk organik ini kami ingin mengembalikan unsur hara tanah sehingga kembali subur dan produktif,” ujarnya.

Selain menghasilkan pupuk, limbah organik tersebut juga diproyeksikan menjadi sumber energi alternatif melalui pengembangan biogas. Menurutnya, pemanfaatan biogas dapat menjadi solusi atas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil.

“Semua limbah ini bisa diolah menjadi biogas. Harapannya masyarakat memperoleh sumber energi yang lebih murah sekaligus ramah lingkungan dari bahan baku kotoran ini,” jelasnya.

Program tai ini juga menjadi bagian dari gerakan UH ASIK (Usaha Harmoniskan Alam, Sehatkan Lingkungan, Ekonomi Kuat) yang diinisiasi Gerbang Umat. Konsep tersebut mengintegrasikan pengelolaan limbah dengan pengembangan kawasan pertanian produktif berbasis pupuk organik.

Sejumlah lokasi telah menjadi percontohan program, di antaranya di Belanting, Lombok Timur, serta Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah tersebut, pupuk organik hasil pengolahan limbah dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai tanaman produktif seperti buah naga, durian, manggis, alpukat, kelengkeng, jambu, hingga tanaman jahe sebagai sistem tumpangsari.

“Di beberapa lokasi hasilnya sudah mulai terlihat. Tanaman tumbuh dengan baik dan kualitas buah yang dihasilkan juga sangat bagus,” kata Dr. Arus.

Ia menuturkan bahwa keberadaan peternakan di desa semestinya tidak menjadi sumber pencemaran, tetapi justru menjadi penopang ekonomi masyarakat melalui pengelolaan limbah yang terintegrasi.

Ke depan, setiap desa yang memiliki populasi ternak besar maupun ternak unggag, diharapkan mampu mengelola limbahnya secara mandiri. Kotoran ternak, bahkan kotoran manusia, akan dikumpulkan di tempat pengolahan komunal, dicampur dengan dedaunan dan limbah organik lainnya, kemudian difermentasi menjadi pupuk kompos maupun biogas.

“Kami ingin tidak ada lagi dusun yang dipenuhi bau limbah. Semua bisa dimanfaatkan menjadi pupuk dan energi,” ujarnya.

Program Tai ini  sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Namun, Dr. Arus memastikan inisiatif itu tetap berjalan dan kini kembali disiapkan untuk diperluas ke berbagai daerah di NTB.

Menurutnya, gagasan tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Ia menilai keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga kesuburan tanah, mengurangi limbah, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

Lebih jauh, Dr. Arus meyakini lingkungan yang bersih juga akan memperkuat daya tarik pariwisata NTB. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat melihat bagaimana masyarakat mampu mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

“Jangan sampai wisatawan datang menikmati keindahan daerah kita, tetapi terganggu oleh limbah yang tidak dikelola. Karena itu kami ingin membangun budaya baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber manfaat,” tuturnya.

Melalui Tai ini, Dr. Arus berharap lahir kesadaran baru di tengah masyarakat bahwa limbah organik merupakan aset yang dapat diolah menjadi pupuk, energi, sekaligus sumber ekonomi. Baginya, perubahan besar selalu berawal dari cara pandang terhadap persoalan yang selama ini dianggap sepele.

“Mudah-mudahan masyarakat tidak lagi saling mengejek karena namanya, tetapi saling mengajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun kesejahteraan,” demikian owner PT. Dasar Group ini.(bul)

Cadangan Pangan KLU Melebihi Standar Minimal

0
Cadangan Pangan KLU Melebihi Standar Minimal
( EKBIS NTB/dok) Tresnahadi

Tanjung ( EKBIS NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2026 melebihi standar minimal yang ditetapkan Pemprov NTB.

Angka CPP yang sudah diadakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU adalah sebesar 52 ton.


Kepala DKPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Rabu (29/7) mengungkapkan, total stok CPP Pemda Lombok Utara berjumlah lebih dari 52 ton.

Angka tersebut diperoleh menyusul pengadaan gabah (setara beras) baru sejumlah 32 ton. Volume pengadaan ini merupakan kuota tambahan untuk mendukung sisa stok awal sekitar 20 ton.


“Alhamdulillah, kita sudah selesai mengadakan CPP Kabupaten sejumlah 32 ton.

Persediaan stok sebelumnya masih tersisa 20-an ton,” ujar Tresnahadi.


Ia menjelaskan, tambahan pengadaan CPP dilakukan Pemda Lombok Utara sebagai jaring pengaman ketahanan pangan jika sewaktu-waktu terjadi keadaan kahar.

Cadangan pangan ini tersedia pada gudang penyimpanan milik masyarakat yang menjalankan usaha penggilingan.


Tresnahadi menyatakan, persediaan CPP sebesar 52 ton tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kriteria keamanan pangan daerah. Pasalnya, Pemprov NTB mematok standar minimal pengadaan beras cadangan sekitar 25 ton.


“Pemerintah Provinsi NTB menetapkan standar minimal ketersediaan CPP kabupaten/kota sebesar 25 ton.

Kita sudah punya dua kali lipatnya. Sehingga posisi pangan cadangan kita dapat dikatakan sangat aman,” ujarnya.


Tresnahadi melanjutkan, CPP Kabupaten disiapkan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Alokasi ini disiapkan untuk mengantisipasi sekaligus jaring pengaman sosial apabila daerah dilanda musibah, bencana alam, maupun kondisi darurat seperti kekeringan.


Bantuan pangan darurat tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak langsung, khususnya kelompok produktif di sektor agraria dan kelautan seperti petani, nelayan, serta peternak.


Meskipun kesiapan logistik telah optimal, pihak Pemkab tetap berharap Lombok Utara terhindar dari berbagai bencana.


“Tentu harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan tidak terjadi musibah apa pun di Kabupaten Lombok Utara. Yang terpenting, dari sisi pemerintah daerah, kita sudah menyiagakan cadangan pangan yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya. (ari)