Harga Daging Ayam Masih Tinggi, Pemkot Mataram Sidak Distributor

By

-

10 October 2025

Inspeksi mendadak (sidak) Dinas Perdagangan ke salah satu distributor daging ayam di Kota Mataram, pada Kamis 9 Oktober 2025. (Ekbis Ntb/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih cenderung tinggi, belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan. Harga daging ayam tercatat masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Jauh di atas harga yang ditetapkan di tingkat distributor yang berada di angka Rp33.000 per kilogram.

Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor ayam potong di wilayah kota, seperti CV. Cendana dan UD Rizky, pada Kamis 9 Oktober 2025.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, stok daging ayam di distributor masih dalam kondisi aman. Baik untuk produk segar maupun beku yang tersimpan dalam cold storage. “Stok daging ayam aman. Harga dari distributor masih di angka Rp33.000 per kilogram,” ujarnya.

Namun, perbedaan harga yang cukup besar di tingkat pedagang pasar membuat Pemkot Mataram akan melanjutkan sidak ke Pasar Induk Mandalika dan beberapa pasar pantauan guna memastikan dari mana para pedagang memperoleh stok mereka, serta apakah terjadi praktik permainan harga yang tidak wajar.

“Kami akan turun kembali ke pedagang untuk menanyakan apakah mereka ambil dari distributor yang mana, dan kenapa harga jualnya bisa sampai Rp40.000 lebih. Karena dari supplier harganya melandai,” tambah Nida, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, selisih harga sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 dari harga distributor masih dianggap wajar karena faktor biaya operasional pedagang. Namun, bila selisih mencapai Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram, maka perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Lebih lanjut, jika alasan pedagang menjual mahal karena pasokan dari distributor dikurangi atau permintaan tinggi dari dapur makan bergizi gratis (MBG), Nida menegaskan bahwa itu tidak relevan, sebab hasil pemantauan menunjukkan bahwa stok di distributor masih melimpah.

“Kami lihat sendiri di lapangan, stok daging ayam di supplier cukup. Jadi tidak ada alasan distribusi terganggu,” katanya.

Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun dan untuk mencegah adanya praktik permainan harga oleh oknum pedagang.

Pemerintah Kota Mataram berharap, pedagang pasar dapat lebih transparan dalam menetapkan harga jual agar tidak membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan pasca-perayaan Maulid. (pan)

Kembali Salurkan Bantuan Pangan

By

ekbisntb.com

-

10 October 2025

0

PEMERINTAH Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kembali akan menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–November 2025. Bantuan yang diberikan berupa 20 kilogram beras dan dua liter minyak goreng untuk setiap KPM.

Lurah Bertais, Hapizudin, mengatakan jumlah total penerima bantuan mencapai 935 KPM yang tersebar di seluruh lingkungan wilayah Kelurahan Bertais. Penyaluran bantuan ini merupakan kerja sama antara Bulog Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.

“Seperti biasa, bantuan disalurkan untuk dua bulan sekaligus, jadi masing-masing KPM akan menerima 20 kilogram beras, karena digabung dari 10 kilogram per bulan. Ditambah lagi dua liter minyak goreng,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025 .

Hapizudin menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang telah didata sebelumnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok rumah tangga.

Penyaluran akan dilakukan secara langsung di setiap lingkungan dengan melibatkan kepala lingkungan (kaling) dan petugas dari kelurahan. Distribusi juga akan dikawal langsung oleh tim dari Bulog agar berjalan tertib dan sesuai sasaran.

“Kami pastikan distribusi dilakukan secara transparan dan adil. KPM yang sudah terdaftar akan menerima kupon pengambilan sesuai jadwal yang ditetapkan dan diumumkan oleh kelurahan,” tambahnya.

Selain bertujuan membantu kebutuhan sehari-hari, bantuan pangan ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan menekan potensi inflasi harga bahan pokok, terutama menjelang akhir tahun saat permintaan pasar biasanya meningkat.

Hapizudin juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib selama proses pengambilan bantuan, serta membawa identitas diri untuk mempermudah proses verifikasi.

“Kami berharap semua penerima bisa mengambil haknya dengan tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Mari kita jaga proses ini agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,’’ jelasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari program bantuan nasional yang digulirkan pemerintah pusat dan disalurkan secara rutin di seluruh wilayah, termasuk di Kota Mataram. (pan)

UNDP dan Kuatkan Perlindungan Ekosistem Laut Melalui Pilot Asuransi Terumbu Karang di Gili Matra

By

ekbisntb.com

-

10 October 2025

0

UNDP bersama KKP melaksanakan program percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra Lombok (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra melaksanakan program pilot atau percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), Lombok, NTB.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Oktober 2025, itu merupakan bagian dari inisiatif Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) yang digagas UNDP dan didukung sepenuhnya oleh Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) melalui UK Blue Planet Fund.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan ekosistem laut serta meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim, terutama risiko pemutihan terumbu karang (coral bleaching).

Dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi bersama masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan pemerintah daerah, tim memperkenalkan desain produk asuransi parametik yang dikembangkan oleh SwissRe, perusahaan reasuransi global asal Swiss.

Produk ini menggunakan suhu permukaan laut (sea surface temperature) sebagai indikator pemicu (trigger) untuk pencairan klaim apabila terjadi peningkatan suhu yang berpotensi merusak terumbu karang.

“Inovasi ini menunjukkan bagaimana produk asuransi dapat melengkapi pendekatan manajemen risiko dan meningkatkan ketahanan finansial menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Cherie Gray, Global Lead SwissRe.

Masyarakat pesisir Gili Matra menyambut positif inisiatif tersebut. Sanu, salah seorang penggiat komunitas, menilai perlindungan terhadap terumbu karang menjadi kunci keberlanjutan ekonomi warga.

“Terumbu karang adalah emas bagi kami. Kami tidak punya minyak atau batubara seperti daerah lain. Karena itu, kami akan terus bergotong royong melindungi karang yang menjadi sumber kehidupan kami,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmadi menyebutkan bahwa kawasan pesisir kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia seperti sampah dan polusi, serta risiko lingkungan berupa abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Menurutnya, skema asuransi seperti ini dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa terumbu karang bukan hanya sumber daya alam, melainkan aset ekonomi dan ekologi yang bernilai tinggi.

“Sebagian besar dari kita menganggap terumbu karang sekadar sumber daya alam, padahal ia adalah aset berharga. Kalau kita bisa merawat rumah dan kendaraan yang kita beli, seharusnya kita juga menjaga karang yang menjadi aset alami kita,” ujarnya.

Dengan posisi strategisnya sebagai kawasan konservasi laut sekaligus destinasi wisata bahari, Gili Matra dinilai relevan menjadi lokasi percontohan (pilot area) program asuransi ekosistem laut pertama di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi model perlindungan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan serta memperkuat implementasi ekonomi biru di tanah air.(ris)

Perbanrindo NTB Siap Bersinergi Dengan Pemerintah Untuk Penyaluran Rp200 Triliun

By

ekbisntb.com

-

10 October 2025

0

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yanuar Alfan, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menggerakkan perekonomian merupakan kebijakan positif yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi nasional.

Namun, ia juga berharap agar penyaluran dana tersebut tidak hanya berhenti di bank-bank besar, melainkan bisa menjangkau lapisan ekonomi bawah melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah di daerah.

“Harapan kami, kalau memang target penyaluran dana Rp200 triliun itu tidak seluruhnya bisa dikelola oleh bank Himbara, maka bisa disalurkan juga melalui kerja sama dengan kami, BPR BPR Syariah. Bisa saja melalui skema program tertentu,” ujar Yanuar di Mataram, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan strategis Menteri Keuangan yang baru, Purbaya ini harus diarahkan agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh sektor riil, terutama UMKM dan pelaku usaha kecil-menengah di daerah sesuai yang diharapkan.

Jika bank-bank besar langsung menyalurkan dana tersebut ke sektor UMKM tanpa melibatkan BPR BPRS, maka akan muncul tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro seperti BPR BPRS.

“Memang ada rasa khawatir di satu sisi. Kalau dana itu langsung dikucurkan ke sektor riil menengah ke bawah, tentu menjadi tantangan bagi kami di BPR BPRS. Tapi di sisi lain, kami melihat ini juga bisa jadi peluang untuk memperkuat peran BPR BPRS dalam ekosistem pembiayaan daerah,” jelasnya.

Yanuar menambahkan, kondisi perbankan selama enam bulan terakhir mengalami kesulitan likuiditas, termasuk di sektor kredit properti. Hal ini berdampak pada melambatnya realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di berbagai daerah, termasuk NTB.

“Kalau dana segar ini masuk ke BTN misalnya, sekitar Rp25 triliun, pasti dampaknya langsung terasa di sektor properti,” ujarnya.

“Kalau BTN dapat tambahan dana, itu pasti larinya ke properti. Kalau BRI, sudah pasti pasarnya ke UMKM. Jadi, dampaknya ke daerah akan terasa juga,” kata Yanuar.

Meski begitu, ia mengingatkan agar penyaluran dana tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, tidak semua wilayah memiliki karakter pasar dan pertumbuhan ekonomi yang sama seperti di Pulau Jawa.

“Kalau di NTB, saya yakin pimpinan bank-bank Himbara sudah paham mana sektor yang menguntungkan dan mana yang tidak. Jadi penyalurannya harus disesuaikan agar tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan adanya kucuran dana Rp200 triliun ini, menurutnya, masalah kesulitan likuiditas perbankan lebih longgar dan perang tarif agak mereda. Yanuar menegaskan, Perbarindo NTB tidak merasa khawatir berlebihan dengan adanya kebijakan tersebut. Sebaliknya, ia melihat peluang sinergi antara bank Himbara dan BPR BPRS bisa memperlancar ekosistem keuangan daerah.(bul)

Lombok Timur Minta Tambahan Kuota BBM Bersubsidi untuk Nelayan

By

ekbisntb.com

-

9 October 2025

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk nelayan. Pengurangan kuota tersebut cukup merugikan para nelayan di Lotim. Nelayan mengaku sangat menjerit dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Ilham salah satu nelayan di Ekas, Kamis (9/10/2025) mengaku, akibat kebijakan pemerintah ini nelayan banyak tidak bisa melaut. Harga BBM baik solar maupun pertalite cukup mahal. Hasil tangkapan ikan nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Zainuddin meminta percepatan penambahan kuota BBM untuk nelayan.

Saat ini, jumlah nelayan Lotim 12.712 se Kabupaten Lotim memerlukan BBM untuk melaut cukup besar. Jenis solar dibutuhkan sebanyak 250 kilo liter (kl) per bulan. Sedangkan pertalite sekitar 128 kl. Sementara saat ini, nelayan mengeluhkan tentang ketersediaan BBM.

Menurutnya, kelangkaan terjadi karena adanya pengurangan kuota untuk SPBN di Tanjung Luar Lotim. Dari 250 Kl per bulan menjadi 128 kl. PT Selaparang Energi sebagai pengelola sudah bersurat ke Hiswana Migas dan ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

DKP Lotim kemudian memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat memberikan tambahan kuoat kembali ke 250 kl ke SPPN yang ada di Tanjung Luar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan Lotim. Termasuk SPBN yang dikelola swasta diharapkan bisa ditambah seperti di Labuhan Lombok.

Sebagaimana keluhan nelayan, kebutuhan BBM yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua pekan. Selebihnya nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada bahan bakar.

“Dua minggu sudah habis karena dua minggu berikutnya kosong, sehingga kesannya SPBN ini mati,” terang Zainuddin.

Pihaknya berharap apa yang menjadi tuntutan warga Lotim ini diberikan. Pasalnya, aktivitas melaut para nelayan di Lotim ini berpengaruh besar pada ketersediaan pangan hewani khususnya dari ikan.

“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut karena BBM tidak tersedia,” ucapnya.

Terlebih kata Zainuddin saat ini, pemerintah pusat tengah gencarkan prorgam Makan Berigizi Gratis (MBG). Kebutuhan MBG terhadap ikan cukup tinggi. Pihaknya juga mengimbau seluruh nelayan ini segera mengajukan izin melaut.

Sejauh ini, dari seluruh nelayan yang ada di Lotgim sebagian besar belum memiliki perizinan. Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim siap memfasilitasi seluruh nelayan untuk memperoleh izin dimaksud.

“Kita imbau izinnya ini dilengkapi, kalau kesulitan mengurus perizinan silakan datang ke kantor Dinas Perikanan,” terangnya.

Zainuddin menyebut, pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang bisa membantu para nelayan membuat kelengkapan melaut. Sehingga ke depan bisa dapat rekomendasi untuk bisa mendapatkan BBM.

Saat ini diterapkan aplikasi x-star. Di mana nelayan tidak boleh mewakilkan ke orang lain dalam setiap pembelian BBM. Beda dengan sebelumnya bisa membeli secara kolektif dengan dititip ke orang lain. “Sekarang ini sudah tidak boleh, harus sendiri-sendiri,” ucap Zainuddin.

Banyak sekali nelayan yang selama ini minta rekomendasi tapi izin kapal dengan yang meminta rekomendasi ini beda nama. Hal ini menjadi kendala. Dinas Kelautan dan Perikanan siap memberikan rekomendasi kepada nelayan sehingga urusan membeli BBM tidak terkendala. (rus)

UNDP dan KKP Kuatkan Perlindungan Ekosistem Laut Melalui Pilot Asuransi Terumbu Karang di Gili Matra

By

ekbisntb.com

-

9 October 2025

0

WhatsApp Image 2025-10-09 at 18.01.54 — UNDP bersama KKP melaksanakan program percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra Lombok. (Ekbis NTB.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –

Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra melaksanakan program pilot atau percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), Lombok, NTB.