Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah. Bantuan kali ini sedikit berbeda dibandingkan penyaluran di bulan sebelumnya. Sejumlah 31.046 masyarakat miskin di Mataram, akan menerima bantuan beras dan minyak goreng.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman ditemui di ruang kerjanya pada, Kamis 9 Oktober 2025 menjelaskan, rapat koordinasi yang melibatkan Badan Urusan Logistik, perwakilan Badan Pangan Nasional, TNI-Polri, camat dan lurah berkaitan dengan sosialisasi penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah.

Bantuan kali ini berbeda dibandingkan penyaluran bulan sebelumnya. Selain mendapatkan beras, masyarakat juga akan memperoleh minyak goreng. “Bantuan kali ini adalah jatah bulan Oktober dan November. Kalau sebelumnya hanya beras, tetapi sekarang ada tambahan minyak goreng 2 liter per bulan,” terangnya.

Sejumlah 31.046 masyarakat miskin di Kota Mataram, akan mendapatkan program pemerintah pusat tersebut. Miftah menyebutkan, jumlah penerima manfaat mengalami pengurangan mencapai 121 jiwa. Berdasarkan hasil data tunggal sosial ekonomi nasional bahwasanya 121 penerima manfaat yang dicoret, karena meninggal dunia dan kategori mampu. “Dari hasil pendataan mereka sudah mendapatkan pekerjaan layak, sehingg tidak layak mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Tata cara penyaluran cadangan pangan pemerintah lanjut Miftah, sama seperti mekanisme penyaluran sebelumnya. Khusus Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai bahwa data penerima menjadi satu di Kelurahan Tanjung Karang. Hal ini akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk penyesuaian kembali, agar penerima manfaat menerima bantuan sesuai wilayah tempat tinggal.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menambahkan, penyaluran bantuan pangan dijadwalkan pada 15 Oktober 2025. Beras telah siap didistribusikan oleh Bulog, tetapi khusus minyak goreng harus ada proses pengadaan. Pemerintah pusat perlu penganggaran untuk pengadaan, sehingga masih berupa perencanaan dan akan disesuaikan apabila barangnya telah siap. “Minyak goreng perlu pengadaan dulu. Jadi semua bantuan ini dari pemerintah pusat,” paparnya.

Miftah menegaskan, bantuan cadangan pangan pemerintah langsung sesuai penugasan Presiden,termasuk pemberian minyak goreng juga instruksi langsung dari Presiden H. Prabowo Subianto. (cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pasca-ditetapkannya kebijakan pemerintah pusat terkait harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram, sejumlah merek beras lokal dilaporkan menghilang dari rak ritel modern. Hal ini terutama terjadi karena sejumlah produsen tidak mampu menyesuaikan harga jual dengan ketentuan pemerintah.

Operational Manager MGM Supermarket, Hasbi mengatakan, meski stok beras di tokonya masih tergolong aman, pihaknya mencatat ada beberapa merek lokal yang sebelumnya rutin dijual, kini tidak lagi tersedia.

“Stok masih aman karena beberapa pengusaha beras bisa menyesuaikan. Tapi memang ada beberapa merek seperti Salam Sejahtera Hijau, Salam Coklat, dan beberapa lainnya yang sudah tidak masuk lagi ke rak karena tidak bisa menyesuaikan dengan HET,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, permintaan terhadap beras premium saat ini masih tinggi. Namun, sebagian konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu kini terpaksa beralih ke produk yang tersedia.

“Banyak pelanggan yang tetap cari merek langganannya, terutama Salam Sejahtera. Tapi karena tidak tersedia, akhirnya mereka pindah ke stok premium lain yang ada sekarang,” ungkapnya.

Hasbi menjelaskan, salah satu alasan mengapa merek seperti Salam Sejahtera Hijau tidak lagi diproduksi untuk pasar retail adalah karena perbedaan standar kualitas dan biaya produksi.

Ia juga menyebutkan, beras premium yang saat ini dijual dengan HET mengandung patahan sekitar 15 persen, sementara kualitas beras Salam Sejahtera Hijau memiliki tingkat patahan di bawah 15 persen, sehingga membutuhkan biaya produksi lebih tinggi.

“Karena tidak sesuai standar harga premium yang ditetapkan pemerintah, pengusahanya tidak mengemas lagi dengan merek itu. Mereka beralih mengemas beras yang bisa masuk ke klasifikasi HET,” jelasnya.

Selain faktor harga, Hasbi juga menambahkan bahwa beberapa merek lokal hilang dari peredaran karena berasal dari pengusaha berskala kecil, dengan kapasitas penggilingan terbatas. Akibatnya, mereka tidak bisa memenuhi standar distribusi dan volume penjualan di pasar ritel modern.

“Beberapa pengusaha kecil memang kesulitan bersaing dalam skema ini, bukan hanya soal harga, tapi juga soal kemampuan produksi,” jelasnya.

Pihaknya berharap, ke depan akan ada regulasi turunan atau kebijakan pendukung yang dapat mengakomodasi keberlangsungan usaha beras lokal, khususnya bagi pengusaha skala kecil yang menghasilkan beras berkualitas, agar tetap bisa bersaing di pasar tanpa harus mengorbankan kualitas dan keberlanjutan usaha. (pan)