Beranda blog Halaman 145

Ratusan Perempuan Akan Parade Kebaya Nasional di Taman Sangkareang, Ini Maknanya

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Sebanyak 200 perempuan di NTB akan memadati Taman Sangkareang, Kota Mataram, Minggu, 2 Agustus 2026, dalam ajang Parade Kebaya Nasional 2026. Parade yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Maju (DPD PIM) NTB ini dijadwalkan dimulai pukul 07.30 WITA.

Humas DPD PIM NTB, Hj. Nurhidayah, Jumat, 31 Juli 2026 mengatakan antusiasme masyarakat mengikuti parade kebaya ini jauh melampaui perkiraan. Awalnya hanya ditargetkan sekitar 20 kelompok peserta, namun jumlah pendaftar justru membludak.

“Kami semula memperkirakan hanya sekitar 20 grup. Namun ternyata animo masyarakat luar biasa, hingga saat pendaftaran ditutup tercatat ada 40 grup atau sekitar 200 perempuan yang akan ikut berkebaya,” ujarnya.

Menurut Nurhidayah, tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat terhadap kebaya dan budaya lokal masih sangat kuat.

Penyelenggaraan Parade Kebaya Nusantara merupakan bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap 24 Juli. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap pengakuan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO yang diperjuangkan bersama lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.

“Ketua DPP PIM, Ibu Lanate Kuncoro, merupakan salah satu tim nasional yang ikut memperjuangkan kebaya sebagai warisan budaya takbenda. Karena itu kami ingin masyarakat ikut merasakan semangat pelestarian budaya tersebut melalui kegiatan ini,” tambahnya.

Lanjut Nurhidayah, lebih dari sekadar mengenakan kebaya, seluruh peserta diwajibkan memadukan busana mereka dengan wastra asli NTB, baik tenun dari Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu maupun daerah lain di NTB. Panitia secara khusus melarang penggunaan kain bermotif cetak (print) sebagai bentuk dukungan terhadap para perajin tenun tradisional.

Tema yang diangkat tahun ini adalah “Melestarikan Wastra NTB”, sebagai ajakan untuk mencintai sekaligus menggunakan produk budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa wastra NTB memiliki nilai budaya yang tinggi. Karena itu peserta diwajibkan menggunakan kain tenun asli, bukan kain print. Boleh memakai wastra dari Lombok, Bima, Dompu, Sumbawa atau daerah lain di NTB, yang penting merupakan wastra asli daerah,” jelasnya.

Ia juga berharap kebaya tidak lagi dipandang sebagai busana yang hanya dikenakan pada acara seremonial. Menurutnya, perkembangan desain kebaya modern dapat menjadi jembatan agar generasi muda lebih percaya diri mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan.

“Kami ingin anak-anak muda melihat bahwa kebaya bisa tampil modern, elegan, dan nyaman dipakai. Kalau desainnya terus berkembang, bukan tidak mungkin kebaya bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari, bahkan di lingkungan kerja pada hari-hari tertentu,” ujarnya.

Selain parade dan fashion show kebaya, berbagai kegiatan turut meramaikan acara ini. Di antaranya pelantikan dan pitching anggota PIM NTB, sosialisasi digitalisasi pembayaran melalui QRIS oleh Bank Indonesia, peluncuran program ekonomi kreatif dari DPP PIM, serta bazar yang diikuti sekitar 40 pelaku UMKM.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai layanan publik yang disediakan di lokasi, seperti perpustakaan keliling, pelayanan pembayaran pajak, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga layanan kesehatan hewan yang tengah diupayakan panitia.

Pelaksanaan Parade Kebaya Nasional 2026 juga mendapat dukungan Pemerintah Kota Mataram karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Kota Mataram serta menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan mendukung kegiatan ini, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Hj. Sari Yuliati. Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPD RI Ratu Hemas, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, serta Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Nani Hadi Tjahjo Cahyadi.

Bagi DPD PIM NTB, kehadiran dan dukungan para tokoh nasional menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan Parade Kebaya di daerah. Meski tahun ini menjadi penyelenggaraan perdana di NTB, panitia berharap kegiatan ini dapat berkembang menjadi agenda budaya tahunan.

“Harapan kami, kegiatan ini bukan hanya menjadi perlombaan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk mencintai kebaya dan melestarikan wastra NTB sebagai identitas budaya yang harus terus diwariskan kepada generasi mendatang,” tutup Nurhidayah.(bul)

Disperindag NTB Gelar Pasar Lelang Komoditas Perdana, Perluas Akses Perdagangan Antarwilayah Berbasis Digital

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disperindag NTB Gelar Pasar Lelang Komoditas Perdana, Perluas Akses Perdagangan Antarwilayah Berbasis Digital
TUNJUKKAN - Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Lalu. Wiranata menunjukkan sejumlah komoditas yang ditawarkan dalam kegiatan pasar Lelang. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB menggelar kegiatan Pasar Lelang Komoditas Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis, 30 Juli 2026.


Kegiatan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia dengan konsep pasar lelang berbasis digital ini, menjadi salah satu inovasi pemerintah daerah dalam memperluas akses pasar sekaligus mendorong perdagangan antarwilayah.


Pasar Lelang diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, kelompok tani, koperasi, hingga perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara luring maupun daring.


Kmoditas yang dipasarkan meliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga hasil hutan bukan kayu seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, rumput laut, kelapa, kopi, madu, kemiri, dan berbagai komoditas unggulan lainnya.


Dari kegiatan pasar Lelang ini, transaksi jual beli dicapai lebih dari setengah miliar. Komoditi yang paling laku keras Adalah beras, kakao, dan pinang.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata, didampingi Kepala Bidang PPDN, Lalu. Afghan mengatakan, penyelenggaraan pasar lelang ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KRBN) sekaligus upaya memperkuat perdagangan antardaerah.


“Pasar lelang ini kita selenggarakan untuk mendukung program kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT. Selain provinsi yang tergabung dalam kerja sama tersebut, ada juga beberapa provinsi lain yang mengikuti kegiatan ini secara daring, seperti Bangka Belitung dan daerah lainnya,” ujarnya.


Menurut Wiranata, komoditas yang dilelang dipilih berdasarkan kebutuhan pasar dari daerah tujuan sehingga peluang transaksi menjadi lebih besar. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah pinang, yang saat ini memiliki permintaan tinggi dari Provinsi NTT.


“Kami memilih produk-produk yang memang dibutuhkan daerah lain. Misalnya NTT membutuhkan pinang dalam jumlah besar. Alhamdulillah, NTB memiliki potensi pinang yang cukup besar, terutama dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Karena itu kami menghadirkan langsung para pelaku usahanya,” jelasnya.


Ia berharap pasar lelang ini dapat menjadi agenda rutin tahunan sehingga semakin banyak komoditas unggulan NTB yang dapat dipasarkan ke luar daerah.


“Kalau memungkinkan, kegiatan ini akan kita laksanakan setiap tahun sebagai salah satu strategi memperluas pasar bagi produk-produk NTB,” katanya.
Lebih lanjut, Wiranata menjelaskan bahwa konsep lelang yang diterapkan bukan bertujuan menjual komoditas

dengan harga murah, melainkan memberikan kesempatan kepada para pembeli dari berbagai daerah untuk memberikan penawaran harga jual dan beli terbaik.


“Misalnya ada beberapa pembeli dari Kupang, Flores, maupun Sumba yang membutuhkan komoditas yang sama, maka produk akan diberikan kepada penawar dengan harga tertinggi. Jadi mekanismenya sama-sama menguntungkan,” ungkapnya.


Ia menilai model perdagangan berbasis teknologi ini jauh lebih efisien dibandingkan misi dagang konvensional yang membutuhkan biaya perjalanan cukup besar.


“Kalau kita harus datang langsung ke setiap daerah tentu membutuhkan biaya yang besar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa mempertemukan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka. Bahkan peserta yang mengikuti sudah dipastikan memang membutuhkan komoditas tersebut,” tambahnya.


Pasar lelang tahun ini menghadirkan beberapa komoditas baru berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pasar di berbagai provinsi.
“Tambahan komoditas yang cukup menonjol tahun ini adalah pinang. Selain itu ada kelapa dan beberapa komoditas lain yang memang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tujuan sehingga peluang transaksi lebih besar,” ujarnya.


Wiranata mengatakan, Disperindag NTB juga mengembangkan aplikasi Pasar Lelang Komoditas secara mandiri sebagai media transaksi sekaligus basis data perdagangan antardaerah.


“Aplikasi ini kami susun sendiri. Harapannya bukan hanya transaksi yang terjadi hari ini, tetapi ke depan dapat menjadi database sehingga provinsi lain mengetahui komoditas yang dimiliki NTB dan bisa melakukan transaksi kapan saja,” jelasnya.


Menurutnya, pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar daerah lebih aktif meningkatkan perdagangan antarwilayah.


“Melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang terbit pada Juni lalu, seluruh pemerintah daerah didorong untuk menciptakan inovasi dalam meningkatkan perdagangan antarwilayah. Pasar lelang digital ini merupakan implementasi dari arahan tersebut sekaligus mendukung target peningkatan pemasaran komoditas unggulan NTB ke luar daerah,” katanya.


Ia menambahkan, aplikasi ini telah menarik perhatian sejumlah pemerintah provinsi lain.
“Beberapa provinsi sudah menanyakan aplikasi yang kami gunakan. Kami sampaikan bahwa aplikasi ini dikembangkan sendiri oleh Disperindag NTB dan ke depan akan kami daftarkan secara resmi agar memiliki legalitas,” ujarnya.


Afghan optimistis inovasi tersebut mampu membuka peluang pasar baru bagi komoditas unggulan NTB, termasuk pinang, vanili, kopi, kelapa, serta komoditas potensial lainnya.


Pada kegiatan Pasar Lelang ini, Disperindag NTB juga memberikan materi pengelolaan keuangan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada para pelaku UMKM.


Disperindag NTB berharap pasar lelang komoditas berbasis digital ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem perdagangan yang lebih modern, efisien, dan kompetitif.


Selain mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan NTB sekaligus memperluas jaringan pemasaran nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi. (bul/*)

Lotim dan KSB Jalin Sinergi Strategis Kendalikan Inflasi Regional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim dan KSB Jalin Sinergi Strategis Kendalikan Inflasi Regional
TUKAR CENDERA MATA - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya (kiri) bertukar cendera mata sebagai bentuk kerja sama Lotim dengan KSB. ( EKBIS NTB/ist)

Selong ( EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memperkuat sinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur yang mengusung tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”, pada Kamis (30/7).


Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan TPID Sumbawa Barat.

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi saat ini tidak lagi bisa dibebankan kepada satu daerah atau instansi semata mengingat harga pangan dipengaruhi banyak faktor.


“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim.

Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Wabup Edwin.


Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, melalui berbagai program konkret lintas sektor.
Berbagai Program Unggulan Lotim:

  • Dinas Pertanian: Pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW, serta pembangunan greenhouse budidaya cabai/hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
  • Dinas Sosial (Perlindungan Sosial): Penyaluran bantuan belanja sembako beranggaran Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga dari desil 1–3.
  • Bagian Kesra Sekretariat Daerah: Bantuan tunai Rp3 miliar untuk guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
  • Kerja Sama Antar Daerah: Pembuatan komitmen pasokan strategis dengan BI, Bulog, dan champion cabai melalui operasi pasar murah masif di 21 kecamatan, pemantauan rutin harga di pasar tradisional, serta penguatan komunikasi publik guna mencegah aksi panic buying.

  • Wabup berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan mampu melahirkan rekomendasi serta aksi nyata yang berdampak pada stabilitas ekonomi masing-masing wilayah.

  • Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Syahril, menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap penanganan inflasi.
  • Menurutnya, inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan kenyataan pahit yang langsung menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil.

  • “Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya,” tegas Syahril.

  • Syahril menyoroti realitas ekonomi kedua daerah yang saling melengkapi.
  • Lombok Timur unggul sebagai lumbung pangan dengan ketersediaan komoditas seperti cabai, bawang merah, dan telur, namun kerap menghadapi kendala fluktuasi harga saat panen raya serta rantai distribusi luar pulau. Sebaliknya, KSB memiliki tingkat permintaan dan daya beli tinggi akibat pertumbuhan industri tambang, tetapi sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

  • Untuk memutus pola penanganan inflasi mode urgent yang reaktif, Syahril mengajukan lima Pilar Strategi Sinergi Penanganan Inflasi antara KSB dan Lombok Timur: Pertama, Integrasi Sistem Informasi Pasar & Early Warning System – Platform data harga dan stok secara langsung antara kedua daerah agar surplus komoditas di satu daerah bisa langsung diserap oleh daerah yang membutuhkan.

  • Kedua, kerja sama Optimalisasi Rantai Pasok & Efisiensi Logistik Lintas Laut – Mendorong pembentukan konsorsium logistik pangan guna menekan biaya transportasi laut 10–15%, menciptakan tarif khusus/subsidi silang, serta memberikan jalur prioritas bagi truk angkutan bahan pokok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

  • Ketiga, Lotim KSB kerja sama Pengembangan Sentra Produksi & Hilirisasi Bersama. Keempat, Koordinasi Operasi Pasar & Cadangan Pangan Bersama. Kelima, Penguatan Literasi Ekonomi & Peran Masyarakat. (rus)

Jadi Desa Berdaya, Masyarakat Desa Lendang Nangka Utara Diharapkan Bisa Sejahtera

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Desa Berdaya, Masyarakat Desa Lendang Nangka Utara Diharapkan Bisa Sejahtera
DESA BERDAYA - Penyerahan Dukungan Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang digelar di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kamis (30/7). ( EKBIS NTB/ist)

Selong ( EKBIS NTB) – Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik menjadi salah satu lokasi program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Pemprov bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai mitra strategis menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Berdaya.


Penegasan ini disampaikan dalam acara Penyerahan Dukungan Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang digelar di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kamis (30/7).


Acara yang dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, dan Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, yang mewakili Gubernur NTB ini menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan di empat desa prioritas, yaitu Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Buwun Mas, dan Mekar Sari.


Dalam sambutannya, Sekda NTB Abul Chair menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari seluruh program pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, mitra kerja, dan pemerintah desa.


“Ujung dari seluruh ikhtiar yang kita lakukan adalah kesejahteraan masyarakat.

Ini yang menjadi cita-cita kita bersama dan alasan utama kita hadir di sini.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meletakkan fondasinya, para mitra membagikan ilmunya, dan kepala desa bersama masyarakat yang melaksanakannya.

Kombinasi inilah yang menjadi bangunan kokoh bagi kemajuan daerah,” ujar Abul Chair.


Sekda juga mengapresiasi pendekatan para mitra yang tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga pembekalan ilmu dan edukasi. Hal ini penting untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola modal usaha.


Sekda mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan pendampingan ini dengan sebaik-baiknya serta mewaspadai berbagai bentuk kejahatan keuangan.


“Mari manfaatkan kesempatan ini. Jangan mudah tergiur investasi bodong atau pinjaman online ilegal yang justru akan menyulitkan ekonomi keluarga.

Gunakan lembaga keuangan yang aman, resmi, dan bermanfaat.

Jika dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat terus berkolaborasi, saya yakin Lendang Nangka tidak hanya menjadi desa yang maju, tetapi juga desa berdaya yang memberi manfaat luas,” tutupnya.


Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung akselerasi kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan OJK dalam program ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas utama lembaga, khususnya dalam perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan.


“Kami bersinergi dengan rekan-rekan dari OJK Pusat dengan harapan dapat memberikan dukungan maksimal pada program Desa Berdaya di empat desa fokus kami.

Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Gubernur sejak awal tahun lalu, dan kami menindaklanjutinya dengan memfasilitasi pendampingan di lapangan,” jelas Rudi.


Saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat NTB berada di angka 66 persen.

Dengan adanya program pendampingan ini, OJK optimistis indeks literasi maupun inklusi keuangan di NTB dapat melesat hingga mencapai 90 persen.


Acara tersebut dirangkaikan dengan serangkaian kegiatan strategis, antara lain penandatanganan kerja sama keagenan antara pihak perbankan syariah dan pendamping desa.

Kesepakatan juga ditandatangani antara Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara dengan pihak offtaker selaku pembeli siaga hasil usaha masyarakat.


Sebagai bentuk komitmen moral dan transparansi, seluruh prosesi dilengkapi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan masyarakat penerima manfaat dari empat desa sasaran.


Guna memperkuat permodalan sekaligus mengakselerasi digitalisasi keuangan, sejumlah lembaga keuangan dan mitra strategis turut menyerahkan bantuan modal usaha, buku tabungan, serta fasilitas transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara simbolis.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi secara aman, terintegrasi, dan inklusif di dalam ekosistem keuangan digital. (rus)

Slot UMKM di MotoGP Mandalika Diperbanyak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Slot UMKM di MotoGP Mandalika Diperbanyak
UMKM yang berjualan di event MotoGP Mandalika akan diperbanyak. (NTB EKBIS The MandalikaGP.com)


Praya ( EKBIS NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku penyelenggaran ajang MotoGP Mandalika 2026 berencana akan menambah slot jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang nantinya bisa berjualan di Kawasan Sirkuit Internasional Mandalika tempat ajang MotoGP Mandalika berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.


Penambahan tersebut diharapkan bisa semakin memperluas dampak penyelenggaraan MotoGP terhadap pergerakan ekonomi daerah. Khususnya dalam pengembangan sector UKM di daerah ini.


General Manager (GM) The Mandalika Pari Wijaya mengatakan, terkait penambahan slot UKM tersebut pihaknya sudah berkordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Termasuk pihak sponsor yang rencananya juga akan menggadeng pelaku UKM untuk terlibat dipelaksanaan event MotoGP Mandalika 2026 kali ini.

“Dengan Langkah ini kita harapkan bisa memperbanyak peluang pelaku UKM di daerah ini untuk ikut terlibat di ajang MotoGP,” sebutnya, dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/7).


Hanya saja pihaknya sejauh ini belum bisa menentukan berapa tambahan slot bagi UKM yang terlibat di ajang MotoGP Mandalika itu nantinya. Karena tentunya ada proses seleksi dan kurasi nantinya. Untuk menetapkan UKM mana saja yang bisa ikut terlibat.

Mulai dari standar produknya serta jenis produk yang akan dijual.


Harapannya, produk-produk UKM yang dijual nantinya bisa beragam. Tidak monoton hanya satu jenis tertentu saja, seperti kuliner atau merchandise saja. Harus beragam disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penonton.


“Kebutuhan penonton saat event nantinya beda-beda. Hanya yang mencari kuliner, merchandise atau produk lainnya. Inilah yang akan dijawab melalui seleksi dan kurasi produk UKM oleh tim nantinya,” sebut Pari.


Untuk penempatan UKM sendiri nanti juga akan diupayakan menyebar. Disesuaikan jumlah grandstand yang ada.

Jadi nantinya di setiap grandstand dan pintu-pintu masuk penonton itu ada UKM-nya. Dengan produk yang berbeda-beda.

Jadi lapak UKM diupayakan lebih dekat dari penonton. Sehingga bisa lebih dicari oleh penonton.


Disinggung persiapan menyambut ajang dunia tersebut, Pari menegaskan saat ini terus dilakukan. Dengan focus pada penataan dan pembenahan fasilitas penunjang yang ada di kawasan The Mandalika.

Mulai dari jalan, kebersihan, akses masuk ke kawasan hingga fasilitas penerang jalan.


Termasuk juga fasilitas umum yang ada disekitar kawasan. Di dama dalam ini pihaknya terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah selaku pemangku keweangan terhadap fasilitas umum yang ada di sekitar Kawasan The Mandalika tersebut

Dengan target sebulan sebelum MotoGP, penataan dan pembenahan fasilitas penunjang kawasan sudah selesai.


“Target kita satu bulan sebelum event MotoGP semua fasilitas penunjang di Kawasan The Mandalika sudah rapi.

Agar menunjukkan kalau kita sudah siap menggelar ajang MotoGP,” tandasnya seraya menambahkan, dukungan dari semua pihak dalam hal ini tentu juga sangat diharapkan. Supaya ajang MotoGP 2026 bisa berlangsung sukses dan aman. Karena MotoGP adalah gawe bersama. (kir)


Cegah Pinjol Ilegal dan Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cegah Pinjol Ilegal dan Judol
H. Ahsanul Khalik ( EKBIS NTB/ist)


MARAKNYA pinjaman online ilegal serta judi online (judol) menjadi ancaman ekstrem pada masyarakat rentan di NTB.

Pemprov NTB bersama Komisi 1 DPRD NTB berupaya mencari solusi pencegahan dan penanggulangan melalui kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal serta judi online, bertempat di Ruang Rapat Wane Sekretariat DPRD NTB, Kamis (30/7).


Kepala Diskominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr. Ahsanul Khalik mengungkapkan, kasus pinjol ilegal dan judol sudah merusak semua sendi kehidupan masyarat baik ekonomi hingga perilaku sosial.

Untuk itu dirinya menjelaskan, Pemprov NTB dalam hal ini berfungsi sebagai command center terkait kasus aduan pinjol dan judol.


“Kami di Kominfotik menjadi pusat informasi pengaduan, dan memfasilitasi bahkan mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan jika diperlukan di pihak berwajib,” ujar Dr. Aka sapaan akrab Kadis Kominfotik ini.


Aka menambahkan, selain melakukan koordinasi lintas sektoral, Pemprov NTB di bawah Diskominfotik akan melakukan monitoring dan pengawasan pada ruang digital serta memperkuat kerja sama dengan pihak kepolisian serta Kementerian Komdigi RI. Upaya tersebut akan diaplikasikan dengan menggalakkan literasi digital secara menyeluruh ke masyarakat.


“Pada kasus judol ilegal ini pencegahannya harus mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai mitigasi kita giatkan literasi, di samping melakukan pemetaan aplikasi yang terafilliasi terhadap judol dan pinjol ilegal di NTB,” ungkapnya kemudian.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD NTB TGH Achmad Muchlis menyebut bahwa, Rancangan Peraturan Daerah terkait pinjol illegal dan judol ini merupakan pertama dan satu satunya di Indonesia.

Ia menilai hadirnya Raperda ini menjadi bukti komitmen bahwa negara hadir dalam rangka mencegah maraknya pinjol ilegal dan judol.

“NTB termasuk darurat pinjol dan judol maka perlu dibuat peraturan,” tandasnya.


Muchlis juga menyarankan dalam memaksimalkan pencegahan judol dan pinjol ilegal, untuk segera dibentuk Satgas untuk mendeteksi kasus judol dan pinjol ilegal di NTB.


“Setelah Raperda ini disahkan maka perlu Satgas untuk memberantas, terdiri dari dinas atau lembaga terkait. Kami di DPRD khususnya di komisi 1 sudah juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing,” lanjutnya. (r/ham)

Desain Ulang Pasar Seni Senggigi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Desain Ulang Pasar Seni Senggigi
Ahmad Nur Aulia ( EKBIS NTB/era)


PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan Rp84,5 miliar untuk revitalisasi Pasar Seni Senggigi.

Rencananya, proyek fisik akan dilakukan di awal tahun 2027 nanti. Saat ini, pusat tengah melakukan desain ulang meski Pemprov NTB sempat melaksanakan Desain Engineering Design (DED).


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengakui, alasan pusat melaksanakan DED ulang pada proyek revitalisasi yang memakan anggaran fantastis ini. Karena pusat perlu melakukan penyesuaian sebab desain yang dilakukan Pemprov NTB merupakan desain lama.


“DED kita kan sudah ada DED nya, tetapi itu akan disinergikan karena kondisi dulu dengan yang sekarang kan berbeda,” ujarnya, kemarin.


Menurutnya, desain revitalisasi kali ini untuk menghadirkan kawasan yang memiliki fungsi lebih luas dibandingkan pasar seni biasanya.

Selain menjadi etalase produk UMKM lokal dan pusat atraksi budaya, kawasan tersebut juga akan menjadi landmark baru yang merepresentasikan pariwisata NTB.


Aulia menyebut, pemerintah pusat menginginkan Pasar Seni Senggigi menjadi ikon yang langsung dikenali wisatawan, sebagaimana Pelabuhan Sydney menjadi identitas Kota Sydney. Karena itu, proses reviu desain akan difokuskan pada penguatan tampilan sekaligus penambahan fungsi kawasan.


“Itu akan diproses melalui namanya re-design. Re-design ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” katanya.


Selain aspek visual, desain baru juga akan mengintegrasikan Pasar Seni Senggigi dengan Pelabuhan Senggigi. Kawasan tersebut dirancang menjadi kawasan wisata yang menghubungkan jalur laut dengan destinasi di sekitarnya.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk akses yang ramah bagi penyandang disabilitas dan transportasi penghubung antara pelabuhan dan kawasan pasar seni.
Ia menjelaskan, rincian fasilitas yang akan dibangun masih menunggu hasil reviu desain oleh pemerintah pusat. Dengan anggaran sekitar Rp84,5 miliar, fungsi kawasan dipastikan akan diperkaya agar mampu mendukung aktivitas ekonomi kreatif, budaya, sekaligus pariwisata.


Sementara itu, Pemprov NTB saat ini masih mengejar penyelesaian dokumen Readiness Criteria (RC) yang menjadi syarat pelaksanaan proyek.

Seluruh persyaratan ditargetkan rampung pada akhir tahun sehingga proses lelang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pembangunan fisik dimulai pada awal tahun depan.


“Kita harus akhir tahun ini semua harus terpenuhi,” katanya.


Selain menyiapkan dokumen RC, pemerintah juga tengah menyelesaikan proses administrasi penghapusan aset di atas lahan Pasar Seni Senggigi agar tidak menghambat pelaksanaan revitalisasi. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, proyek akan sepenuhnya ditangani pemerintah pusat, termasuk proses tender dan pelaksanaan konstruksi. (era)

Bupati Apresiasi Polri Kawal Pengadaan Bibit Bawang Putih Sembalun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Apresiasi Polri Kawal Pengadaan Bibit Bawang Putih Sembalun
( EKBIS NTB/rus) BAWANG PUTIH - Tanaman bawang putih Sembalun. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan Polri mengawal suksesnya pengadaan bibit bawang putih Sembalun.

Selong ( EKBIS NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan Polri dalam mengawal suksesnya pengadaan bibit bawang putih Sembalun.

Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mempertahankan Sembalun sebagai sumber benih nasional.
“Kami senang karena pak Kapolri Jenderal Pol Sigit Prabowo yang rencananya juga turun tangan dan dijadwalkan akan datang ke Sembalun dalam waktu dekat ini,” ungkap Bupati Lotim saat dikonfirmasi media di Kantor Bupati Lotim, Kamis (30/7/2026).


Bupati Haerul mengungkapkan bahwa Kapolri berencana melakukan kunjungan ke Sembalun dalam waktu dekat. Rencana kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui pengembangan budidaya bawang putih di Kecamatan Sembalun.


Salah satu agenda utama kunjungan Kapolri adalah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang penyimpanan sementara benih bawang putih. Pembangunan ini sangat dinanti oleh para petani mengingat keterbatasan fasilitas penyimpanan yang ada.


Bupati menuturkan, salah satu kendala terbesar pengembangan benih bawang putih Sembalun ini adalah tidak ada gudang besar tempat penyimpanan yang representatif .

“Masyarakat tidak mampu membangun gudang yang banyak, sehingga kami meminta pemerintah,” jelas Bupati.


Ada anggapan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gudang sebesar Rp5 miliar lebih. Meskipun anggaran pusat sebesar Rp5 miliar telah disiapkan untuk pembangunan gudang, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama. Saat ini, pemerintah daerah belum memiliki lahan yang siap dibangun.


Merespons situasi tersebut, Bupati Haerul berinisiatif untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

“Saya akan minta satu hektar dilepas dari HGU itu.

Terserah nanti mau dilepas, mau hak pakai dan sebagainya. Yang penting kita berdirikan gudang, sehingga penampungan hasil penanaman bawang putih yang akan kita jadikan sumber benih itu ada tempat penampungan,” tegasnya.


Sembalun sendiri memang tengah disiapkan sebagai pusat pembenihan bawang putih nasional dengan target luas lahan pembenihan sekitar 750 hektare hingga 1.000 hektare.

Kawasan ini dinilai memiliki keunggulan geografis dan tingkat produktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.


Bupati Iron menegaskan bahwa kualitas produksi bibit bawang putih tetap menjadi perhatian utama. Mulai dari kesiapan benih, masa dormansi, daya tumbuh, hingga pemupukan dan pengendalian polutan terus dikawal.

Para petani di Sembalun dinilai sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek-aspek teknis budidaya tersebut.


Dengan pengawalan dari Polri dan dukungan pemerintah pusat, diharapkan Sembalun dapat terus berkembang sebagai sentra perbenihan bawang putih unggul nasional dan mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. (rus)

Bupati Apresiasi Polri Kawal Pengadaan Bibit Bawang Putih Sembalun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Apresiasi Polri Kawal Pengadaan Bibit Bawang Putih Sembalun
( EKBIS NTB/rus) BAWANG PUTIH - Tanaman bawang putih Sembalun. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan Polri mengawal suksesnya pengadaan bibit bawang putih Sembalun.

Selong ( EKBIS NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan Polri dalam mengawal suksesnya pengadaan bibit bawang putih Sembalun.

Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mempertahankan Sembalun sebagai sumber benih nasional.


“Kami senang karena pak Kapolri Jenderal Pol Sigit Prabowo yang rencananya juga turun tangan dan dijadwalkan akan datang ke Sembalun dalam waktu dekat ini,” ungkap Bupati Lotim saat dikonfirmasi media di Kantor Bupati Lotim, Kamis (30/7/2026).


Bupati Haerul mengungkapkan bahwa Kapolri berencana melakukan kunjungan ke Sembalun dalam waktu dekat. Rencana kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui pengembangan budidaya bawang putih di Kecamatan Sembalun.


Salah satu agenda utama kunjungan Kapolri adalah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang penyimpanan sementara benih bawang putih. Pembangunan ini sangat dinanti oleh para petani mengingat keterbatasan fasilitas penyimpanan yang ada.


Bupati menuturkan, salah satu kendala terbesar pengembangan benih bawang putih Sembalun ini adalah tidak ada gudang besar tempat penyimpanan yang representatif .

“Masyarakat tidak mampu membangun gudang yang banyak, sehingga kami meminta pemerintah,” jelas Bupati.


Ada anggapan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gudang sebesar Rp5 miliar lebih. Meskipun anggaran pusat sebesar Rp5 miliar telah disiapkan untuk pembangunan gudang, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama.

Saat ini, pemerintah daerah belum memiliki lahan yang siap dibangun.


Merespons situasi tersebut, Bupati Haerul berinisiatif untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

“Saya akan minta satu hektar dilepas dari HGU itu. Terserah nanti mau dilepas, mau hak pakai dan sebagainya. Yang penting kita berdirikan gudang, sehingga penampungan hasil penanaman bawang putih yang akan kita jadikan sumber benih itu ada tempat penampungan,” tegasnya.


Sembalun sendiri memang tengah disiapkan sebagai pusat pembenihan bawang putih nasional dengan target luas lahan pembenihan sekitar 750 hektare hingga 1.000 hektare. Kawasan ini dinilai memiliki keunggulan geografis dan tingkat produktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.


Bupati Iron menegaskan bahwa kualitas produksi bibit bawang putih tetap menjadi perhatian utama. Mulai dari kesiapan benih, masa dormansi, daya tumbuh, hingga pemupukan dan pengendalian polutan terus dikawal.

Para petani di Sembalun dinilai sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek-aspek teknis budidaya tersebut.


Dengan pengawalan dari Polri dan dukungan pemerintah pusat, diharapkan Sembalun dapat terus berkembang sebagai sentra perbenihan bawang putih unggul nasional dan mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. (rus)

Hasilkan 510 Ton per Hari, Lotim Menanti Bantuan “World Bank” untuk Kelola Sampah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hasilkan 510 Ton per Hari, Lotim Menanti Bantuan "World Bank" untuk Kelola Sampah
PEMBUANGAN AKHIR - Tempat pembuangan akhir sampah di Ijobalit, Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mematangkan persiapan menjadi salah satu daerah penerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mematangkan persiapan menjadi salah satu daerah penerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program ini bertujuan mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah menjadi lebih modern, terpadu, dan bernilai ekonomi.


“Kita di Lotim menghasilkan sekitar 500-510 ton sampah per hari. Dengan LSDP, kami rencanakan bisa mengelola sekitar 150 ton per hari,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, Dr. Pathurrahman kepada media usai Zoom Meeting dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Kantor Bupati, Kamis (30/7/2026).


Ia mengungkapkan bahwa program yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Bank Dunia, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup ini akan menyasar 28 kabupaten di Indonesia. Saat ini, Lotim telah melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat.


“Penilaian dokumen umum dan teknis sudah kami lalui pada 7-8 April lalu. Hari ini dilanjutkan dengan verifikasi lapangan secara daring melalui Zoom, di mana kami mempresentasikan kesiapan lahan seluas tiga hektar di area TPA Ijo Balit,” jelas Fathurrahman. Lahan yang disiapkan tersebut nantinya akan difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi.


Fathurrahman berharap Lotim dapat masuk dalam 28 lokasi terpilih. Jika lolos, tahap perencanaan lebih detail akan dimulai pada Agustus-September mendatang, dengan pendampingan dari kementerian teknis. “Baru di akhir tahun dilakukan MoU antara pemerintah daerah terpilih dengan pemerintah pusat, dan kegiatan baru dimulai pada 2027,” ujarnya.


Program ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sejak awal agar pengelolaan sampah berkelanjutan dan tidak menjadi monumen semata. Fathurrahman menegaskan bahwa sampah harus diolah menjadi produk bernilai ekonomi sirkular, seperti maggot, kompos, dan material daur ulang.


Saat ini, dari 14 TPS yang melakukan pemilahan sampah (3R), 13 di antaranya tidak aktif dan hanya satu yang beroperasi karena keterbatasan alat angkut yang hanya menjangkau 38 persen wilayah Lotim.

Dengan bantuan LSDP, pemerintah menargetkan bisa mengaktifkan kembali TPS-TPS tersebut dan menambah fasilitas TPST di daerah terpencil seperti Sembalun. (rus)

1...144145146...1,072Halaman 145 dari 1,072