Beranda blog Halaman 127

Dinas PUPR Lotim Langsung Bergerak Perbaiki Jalan Berlubang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinas PUPR Lotim Langsung Bergerak Perbaiki Jalan Berlubang
BERLUBANG - Jalan berlubang yang dilihat langsung Bupati Lotim H. Haerul Warisin Minggu (9/8/2026) lalu. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) langsung bergerak melakukan identifikasi terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang. Langkah tersebut dilakukan setelah Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menemukan langsung kondisi jalan berlubang saat meninjau ruas Lenek–Labuhan Haji.


Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, menjawab Suara NTB via telepon, Senin (10/8/2026) mengatakan,pihaknya telah mendapat informasi langsung dari Bupati terkait kondisi ruas jalan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, lubang pada badan jalan lintas Sordang Lenek-Korleko Labuhan Haji itu diketahui disebabkan konstruksi saluran yang memotong jalan sudah mengalami kerusakan.


“Memang betul di tempat yang beliau (Bupati-red) kunjungi itu ada jalan berlubang. Itu karena saluran yang memotong jalan betonnya sudah rapuh, sehingga berlubang,” jelas Dewanto.
Ia menyebut apa yang dilakukan Bupati yang turun langsung menemukan kerusakan tersebut, sebagai koreksi untuk Dinas PUPR agar lebih detail dalam memantau kondisi seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.


“Kami berterima kasih kepada beliau yang sudah lebih dulu menemukan itu sebagai koreksi kami, karena tidak detail melihat kondisi jalan di seluruh ruas yang kita punya,” ujarnya.


Pasca-temuan tersebut, tim PUPR telah turun melakukan investigasi di sejumlah lokasi. Untuk menangani lubang di ruas Lenek–Labuhan Haji, pihaknya telah memesan box culvert dengan lebar satu meter yang akan dipasang untuk menggantikan konstruksi lama.


Dedi, panggilan akrab Plt. Kadis PUPR yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu memastikan penanganan jalan berlubang tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain lokasi yang sudah ditemukan, PUPR juga meminta jajarannya terus mengidentifikasi titik-titik kerusakan lain agar dapat segera ditangani sebelum kondisinya semakin parah.


“Teman-teman PU sudah menginvestigasi, dan mungkin dalam minggu ini akan selesai. Kita sudah pesankan box culvert yang lebar satu meter untuk menangani lubang itu,” katanya.


Untuk mendukung pemeliharaan jalan, PUPR Lotim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar pada tahun 2026. Hingga Agustus, anggaran tersebut masih tersisa sekitar 30 persen dan disiapkan untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang muncul atau tidak terdeteksi pada awal tahun.


“Masih sekitar 30 persen tersisa dari Rp4 miliar itu untuk penanganan-penanganan seperti itu,” ungkapnya.
Menurut Dedi, anggaran pemeliharaan tersebut tidak hanya digunakan untuk jalan berlubang, tetapi juga berbagai kerusakan infrastruktur jalan lainnya, termasuk akibat longsor maupun gorong-gorong atau deker yang mengalami amblas. Sejumlah titik disebut telah ditangani melalui kegiatan pemeliharaan rutin.


Ia menjelaskan, kerusakan pada sejumlah titik jalan yang melintasi jaringan irigasi umumnya terjadi karena konstruksi lama masih menggunakan deker biasa. Seiring bertambahnya usia konstruksi dan meningkatnya tonase kendaraan yang melintas, kemampuan deker tersebut dalam menahan beban semakin berkurang.


“Karena usia yang sudah berkarat, kemudian tonase yang lewat juga kadang-kadang lebih, itu menjadikan deker itu tidak mampu lagi menahan,” jelasnya.


Ke depan, PUPR secara bertahap akan mengganti konstruksi lama tersebut dengan box culvert beton. Menurut Dewanto, konstruksi box culvert dinilai lebih kuat, efisien dan mudah dalam pemasangan dibandingkan konstruksi deker lama.
“Dari sisi efisiensi, kemudahan pemasangan, dan ketahanannya jauh lebih kuat,” katanya.


Selain memperbaiki titik yang sudah berlubang, PUPR juga melakukan langkah pencegahan dengan mengidentifikasi kerusakan yang belum sampai menimbulkan lubang. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain konstruksi mulai turun serta bagian besi mulai terlihat.


“Walaupun belum sampai berlubang, tetapi kalau konstruksinya sudah mulai turun, sudah mulai kelihatan besi-besinya, berarti itu indikasi untuk harus segera kita rehabilitasi,” tegasnya.


Dengan langkah tersebut, PUPR Lotim menargetkan kerusakan jalan yang telah teridentifikasi dapat ditangani secara bertahap hingga akhir tahun. Upaya ini diharapkan mencegah kerusakan semakin meluas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. (rus)

Produksi Sampah di Gili Trawangan Capai 22 Ton Sehari

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Produksi Sampah di Gili Trawangan Capai 22 Ton Sehari
(Suara NTB/bul) INSINERATOR - Mesin Pengurai Sampah Insinerator Park Pyro VI ramah lingkungan yang saat ini beroperasi untuk mengurai sampah di Gili Trawangan

Tanjung (EKBIS NTB) –Gili Trawangan menghadapi persoalan serius pengelolaan sampah. Saat musim ramai wisatawan, produksi sampah di pulau wisata unggulan di Lombok Utara ini mencapai sekitar 22 ton per hari. Sementara kapasitas mesin pengolahan yang tersedia jauh di bawah volume sampah yang masuk.


Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan, Cahyo Kurniawan, Senin, 10 Agustus 2026 menyebut kapasitas pengolahan yang tersedia saat ini hanya sekitar 4-5 ton sampah per hari untuk satu unit mesin. Akibatnya, sebagian besar sampah masih harus ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


“Kalau sampah ini rata-rata saat high season kurang lebih 22 ton per hari,” ujarnya.
Kesenjangan antara sampah yang masuk dan kemampuan mesin mengolah menjadi persoalan utama.
Jika kapasitas pengolahan hanya sekitar 4 ton per hari, sementara sampah mencapai 22 ton, maka ada sekitar 18 ton sampah per hari yang belum tertangani.


Kondisi ini dinilai semakin berat karena aktivitas pariwisata di Gili Trawangan terus berkembang. Jumlah wisatawan, penduduk, bangunan, serta kegiatan ekonomi meningkat dibandingkan satu dekade lalu.
“Dulu sampahnya tidak seperti ini. Belum banyak bangunan, belum banyak wisatawan masuk, belum banyak penduduk. Sekarang sudah tidak bisa,” katanya.


Di lokasi pengelolaan sampah ini, terdapat tiga unit mesin bantuan Kementerian Kelautan Perikanan. Namun, tidak seluruhnya dapat digunakan.


Dua mesin buatan dalam negeri sebelumnya sempat diuji coba sekitar 15 hari. Pengoperasiannya kemudian dihentikan karena hasil uji emisi menunjukkan persoalan serius. Operasional dua unit mesin ini menimbulkan asap hitam pekat yang sangat mengganggu wisatawan dan keseimbangan udara di destinasi wisata strategis nasional ini.


“Asapnya sangat pekat, sangat hitam. Makanya dua mesin ini distop operasionalnya,” jelasnya.
Sementara satu mesin lainnya, yang dibuat oleh produsen asal Korea Selatan, saat ini masih menjadi mesin yang dapat dioperasikan saat ini. mesin ini juga sama dengan dua unit yang dioperasikan Pemkot Mataram untuk mengurai persoalan sampah kota.


Mesin produksi Park Pyro ini dinilai lebih ramah lingkungan dan memiliki sistem operasi yang berbeda. Mesin membutuhkan gas sebagai pemicu awal dan listrik untuk mendukung operasional awal saat mesin dinyalakan.


Cahyo menyebut persoalan sampah di Gili Trawangan bukan masalah baru. Kondisi darurat sampah telah dirasakan sejak 2017 dan hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Jika sampah tidak segera dikendalikan, konsekuensinya bukan hanya penumpukan. Sampah berpotensi dibuang sembarangan hingga memicu kebakaran.


“Sejak 2017 sudah darurat sampah sampai sekarang. Kami berusaha bagaimana meminimalisir, bagaimana mengendalikan sampah ini,” ujarnya.
Kondisi ini menurutnya membutuhkan intervensi lebih serius dari pemerintah, terutama karena persoalan sampah di pulau wisata tidak bisa disamakan dengan pengelolaan sampah di daratan.


Salah satu opsi yang pernah dibicarakan adalah membawa sampah dari Gili Trawangan ke daratan Lombok setelah melalui proses pemilahan.


Namun, solusi itu membutuhkan biaya dan rantai operasional yang panjang. Sampah harus diangkut menggunakan kapal, kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan di daratan dan kembali dibawa ke fasilitas pengolahan. (bul)

Kendaraan Listrik Ancam Eksistensi Cidomo di Gili Trawangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendaraan Listrik Ancam Eksistensi Cidomo di Gili Trawangan
(Suara NTB/bul) PERSAINGAN - Cidomo dan kendaraan listrik mengalami persaingan yang sengit saat ini di Gili Trawangan

Tanjung (EKBIS NTB) –Persaingan moda transportasi di Gili Trawangan, Lombok Utara, mulai berubah. Cidomo yang selama ini menjadi kearifan lokal angkutan khas gili tersohor ini, kini harus berhadapan dengan semakin banyaknya kendaraan listrik yang masuk di pulau bebas emisi gas buang ini.


Bagi kusir cidomo, kehadiran kendaraan listrik bukan sekadar perubahan moda transportasi. Mereka merasakan langsung dampaknya terhadap pendapatan.
Salah seorang kusir cidomo di Gili Trawangan menuturkan, kondisi paling terasa ketika musim kunjungan ramai.

Dalam sehari, pendapatan kusir memang bisa mencapai sekitar Rp2 juta. Namun angka itu tidak selalu didapat karena sangat bergantung pada jumlah wisatawan dan persaingan di lapangan.
“Kalau ramai bisa Rp2 juta,” ujarnya, Senin, 10 Agustus 2026.


Ia mengatakan, jumlah cidomo yang beroperasi di Gili Trawangan saat ini tak sampai 50 unit unit. Di sisi lain, kendaraan listrik yang disewakan kepada wisatawan terus menjamur. Tarif sewa sepeda motor listrik disebut berada di kisaran Rp250 ribu per hari. Bahkan, jumlahnya diperkirakan mencapai 250 hingga 300 unit saat ini.


Kondisi ini membuat cidomo kehilangan sebagian pasar. Wisatawan yang sebelumnya mengandalkan cidomo untuk berkeliling pulau kini memiliki pilihan kendaraan yang lebih praktis dan bisa digunakan sendiri.


Menurut kusir ini, dampaknya semakin terasa dibandingkan beberapa tahun lalu. Jarak perjalanan yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan kini semakin pendek karena wisatawan memilih menggunakan kendaraan listrik.
“Dulu kalau musim ramai dapat. Sekarang Rp500 ribu saja susah dapat kerja,” keluhnya.


Para kusir juga mempersoalkan keberadaan sepeda motor listrik yang dinilai terus bertambah tanpa kejelasan pengaturan dan perizinan.
Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut. Sebagian disebut menggunakan nama warga lokal, tetapi diduga ada pula modal dari luar daerah.


“Ada orang sini sebagian, tapi ada yang pakai nama orang sini, tapi dari orang luar,” ujarnya.
Kusir mempertanyakan mengapa kendaraan listrik bisa terus masuk dan beroperasi, sementara cidomo yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan Gili Trawangan justru menghadapi banyak pembatasan.


“Belum ada izin, tapi tiba-tiba masuk begitu saja,” pengakuannya.
Persoalan lain adalah aktivitas sepeda motor listrik yang berlangsung hingga malam. Menurutnya, kendaraan tersebut bisa didatangkan dari daratan dan digunakan wisatawan berhari-hari.


“Setiap malam 10-15 motor masuk ke gili,” ungkapnya.
Ia menilai pengawasan terhadap kendaraan listrik dan cidomo seharusnya dilakukan secara adil. Jangan sampai hanya cidomo yang mendapat sorotan, sementara jumlah kendaraan listrik terus bertambah.


“Yang disorot cuma cidomo saja masuk, tapi sepeda motornya tadi tidak disorot,” katanya.
Di tengah persaingan itu, kusir cidomo juga mengungkap besarnya investasi untuk bisa memiliki dan mengoperasikan cidomo di Gili Trawangan.


Menurut dia, nilai kepemilikan cidomo beserta berbagai kebutuhan dan perizinannya kini bisa mencapai sekitar Rp1 miliar. Angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan biaya yang harus ditanggung karena masih ada kebutuhan membeli dan merawat kuda. (bul)

Bekerja Keluar Negeri, Wakil Ketua DPR RI Minta Masyarakat Gunakan Jalur Resmi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bekerja Keluar Negeri, Wakil Ketua DPR RI Minta Masyarakat Gunakan Jalur Resmi
Hj. Sari Yuliati (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati menyampaikan bahwa Indonesia membuka kerjasama yang luas untuk sektor ketenagakerjaan dengan berbagai negara di dunia. Karena itu dia meminta pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah NTB untuk tetap menempuh jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri.

“Kesempatan bekerja di luar negeri sangat terbuka luas dan dapat menjadi jalan meningkatkan kesejahteraan. Namun, semuanya harus melalui mekanisme resmi dan prosedural agar pekerja migran Indonesia terlindungi dan terhindar dari berbagai risiko,” kata Sari Yuliati.

Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 183.355.446 jiwa. Angka tersebut, menurutnya, merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

“Indonesia saat ini masuk dalam era bonus demografi yang menjadi peluang strategis bagi pembangunan nasional. Jumlah usia produktif yang sangat besar menjadi kekuatan yang harus kita manfaatkan dengan baik,” katanya.

Ia menjelaskan, kondisi Indonesia berbeda dengan sejumlah negara di kawasan Asia Utara dan Jepang yang saat ini menghadapi fenomena aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja global, terutama di negara-negara yang mengalami kekurangan tenaga produktif.

“Bonus demografi ini menjadi peluang yang sangat besar. Banyak negara membutuhkan tenaga kerja produktif, dan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bisa berkontribusi di dunia internasional,” ucapnya.

Sari menyebut sejumlah negara yang saat ini memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar, di antaranya Malaysia, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Turki, Singapura, Bulgaria, hingga Jerman.

Namun demikian, Sari mengingatkan adanya tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait masih maraknya penempatan pekerja migran Indonesia melalui jalur nonprosedural.

Ia menegaskan, keberangkatan pekerja migran tanpa mengikuti mekanisme resmi pemerintah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan status pekerjaan, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi di negara tujuan.

“Belakangan ini banyak pemberitaan di media sosial terkait pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah karena berangkat tidak melalui prosedur resmi. Hal ini harus kita cegah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sari, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing secara global, sekaligus memastikan hak-hak mereka terlindungi.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya generasi usia produktif untuk memanfaatkan peluang kerja internasional dengan tetap mengikuti aturan yang telah disiapkan pemerintah,” pungkasnya. (ndi)

Satpol PP Mataram akan Panggil Pengelola Kafe

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Irwan Rahadi (Suara NTB/pan)
H. Irwan Rahadi (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram akan memanggil pengelola salah satu kafe di Jalan Majapahit, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram. Pemanggilan dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar yang merasa terganggu oleh aktivitas live music yang diduga berlangsung hingga melewati batas waktu.

Kepala Satpol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas hiburan di kafe tersebut. Keluhan itu juga ramai diperbincangkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Atas laporan tersebut, Satpol PP akan memanggil pengelola kafe tersebut untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan pengecekan terhadap kegiatan hiburan yang digelar.

“Ini yang dipersoalkan menyuguhkan live music tanpa peredam dan keamanan terhadap suara. Itu kita akan melakukan pengecekan,” ujar Irwan, Senin (10/8).

Menurutnya, aktivitas live music tersebut diduga tidak dilengkapi peredam suara yang memadai sehingga suara musik terdengar hingga ke permukiman warga sekitar. Selain persoalan kebisingan, kegiatan hiburan itu juga disebut berlangsung hingga melewati pukul 00.00 Wita.

Karena itu, Satpol PP akan memberikan teguran dan pembinaan kepada pengelola agar aktivitas hiburan yang digelar tidak kembali mengganggu ketenteraman masyarakat.

Irwan menegaskan, pemanggilan tersebut juga untuk memastikan izin penyelenggaraan hiburan, khususnya live music. Pengelola diminta membatasi kegiatan musik dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kita tidak mempermasalahkan orang membuka kegiatan usaha angkringan. Yang dipersoalkan adalah gangguan yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas live music. Apabila mereka menyediakan aktivitas tersebut, mereka harus memiliki izin khusus terkait live music,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil pengelola untuk memberikan penjelasan dan pembinaan. Namun, untuk sementara, pengelola diminta membatasi aktivitas hiburan agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

“Ini kita mau panggil dulu. Namun, yang pasti hari ini kita minta mereka untuk membatasi, jangan sampai menunggu ketertiban,” tegasnya.

Terkait batas waktu operasional hiburan, Irwan menjelaskan bahwa kegiatan yang menggunakan rekomendasi izin keramaian pada prinsipnya dibatasi hingga pukul 23.00 Wita. Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal yang akan diperiksa Satpol PP dalam menindaklanjuti keluhan warga. (pan)

Ahli Waris Tolak dan Persoalkan Proses Hukum, PN Mataram Eksekusi Hotel Arianz

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ahli Waris Tolak dan Persoalkan Proses Hukum, PN Mataram Eksekusi Hotel Arianz
TOLAK EKSEKUSI - Sejumlah sepanduk penolakan eksekusi terpasang di dinding dan halaman Hotel Arianz di Jalan Catur Warga, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang pada Senin (10/8/2026). (Suara NT/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pengadilan Negeri (PN) Mataram mengeksekusi lahan dan bangunan Hotel Arianz di Jalan Catur Warga, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Senin (10/8/2026).

Eksekusi dilakukan diduga karena aset yang menjadi agunan dalam penyelesaian kredit yang disebut telah jatuh tempo dan belum dapat diselesaikan oleh pihak pengelola.

Pantauan Suara NTB sekitar pukul 09.20 Wita, sejumlah personel kepolisian dan TNI terlihat melakukan pengamanan di sekitar area hotel. Sejumlah spanduk penolakan eksekusi juga terpasang di halaman hotel.

Saat proses eksekusi berlangsung, sejumlah orang mengenakan pakaian berwarna biru toska mengeluarkan barang-barang dari dalam hotel untuk kemudian diangkut menggunakan truk.

Pengelola Hotel Arianz sekaligus ahli waris lahan, I Made Agus Ariana, menegaskan pihaknya menolak pelaksanaan eksekusi tersebut. Ia menilai proses eksekusi mengabaikan gugatan perdata yang masih berjalan di PN Mataram.

Agus mengatakan lahan yang kini berdiri Hotel Arianz merupakan warisan keluarganya dari mendiang ayahnya, I Gde Angka Kusuma. Menurut dia, lahan tersebut telah dikuasai keluarganya sejak 1910.

Persoalan tersebut, kata Agus, bermula pada 2016 ketika keluarga ahli waris mencari investor untuk mengembangkan Hotel Arianz. Keluarga kemudian menjalin kerja sama dengan pengusaha asal Jakarta melalui PT Bencoolen Lombok Indah yang dikelola Gregory dan Suryanto.

Setelah kerja sama berlangsung, pihak mitra yang mengelola fasilitas hotel mengajukan kredit kepada Bank BNI Palembang. Agus menyebut keluarga ahli waris sebagai pemilik lahan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kredit tersebut.

Namun, ketika kredit mengalami kemacetan, dampaknya turut dirasakan keluarga ahli waris hingga kemudian terjadi persoalan hukum yang disebut sebagai wanprestasi.

“Kami menduga ada kesengajaan dalam proses kredit ini sampai akhirnya macet. Ketika kami ingin menyelamatkan tanah warisan dan melunasi kewajiban, pihak mitra justru meminta kompensasi yang nilainya terus berubah,” kata Agus.

Ia menuturkan pihak mitra sempat meminta kompensasi sebesar Rp12 miliar. Namun, nilai tersebut kemudian turun menjadi Rp3 miliar.

Agus juga mengaku telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pokok kredit sebesar Rp14 miliar dari total tagihan yang disebut mencapai Rp17 miliar. Namun, menurut dia, pihak bank menginginkan pembayaran secara penuh sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

“Kami ingin menyelesaikan kewajiban itu, bukan menghindarinya. Sikap ini patut kami pertanyakan,” tegasnya.

Selain persoalan kredit, Agus mempersoalkan pelaksanaan eksekusi karena gugatan perdata yang diajukan pihaknya masih berlangsung di PN Mataram. Ia menyebut perkara tersebut telah berjalan sekitar delapan bulan dan kini memasuki tahap pembuktian.

“Gugatan kami masih berjalan. Perkara belum selesai dan proses pembuktian juga belum tuntas. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pelaksanaan eksekusi saat proses hukum masih berlangsung,” ujarnya.

Agus juga mempertanyakan proses lelang aset yang kabarnya dimenangkan PT Prima Manajemen Indonesia. Ia menilai proses lelang tersebut tidak berlangsung secara transparan dan terbuka.

Ia menegaskan tidak ingin lahan yang menjadi warisan keluarganya kehilangan hak melalui proses yang sejak awal telah dipersoalkan.

“Kami mempertanyakan proses lelang dan siapa yang memenangkan aset ini,” katanya.

Menurut Agus, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut lahan dan bangunan hotel. Eksekusi juga berdampak terhadap tempat ibadah umat Hindu yang berada di kawasan hotel.

Di halaman Hotel Arianz terdapat pura yang selama ini digunakan keluarga untuk menjalankan aktivitas dan ritual keagamaan. Agus khawatir penutupan akses akibat eksekusi membuat keluarganya kehilangan tempat untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Atas persoalan tersebut, pihak ahli waris telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

Sementara itu, Panitera PN Mataram, Anak Agung Nyoman Diksa, mengatakan pengosongan aset Hotel Arianz merupakan pelaksanaan penetapan resmi Ketua Pengadilan setelah seluruh tahapan hukum dilalui.

Nyoman menjelaskan, pengadilan sebelumnya telah memfasilitasi upaya mediasi serta memberikan teguran resmi kepada pihak yang akan dieksekusi agar melakukan pengosongan secara sukarela.

“Prosedur mediasi dan teguran sudah kami sampaikan beberapa kali. Namun, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pengosongan secara sukarela, maka penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan harus dilaksanakan hari ini (Senin, 10/8),” pungkasnya. (pan)

Optimalkan Aset Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimalkan Aset Daerah
Abdul Malik (Suara NTB/dok)

DPRD Kota Mataram mendorong Pemkot Mataram lebih serius mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD) sebagai salah satu sumber potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengatakan aset daerah yang selama ini dimiliki pemerintah harus dipetakan dan dikaji kembali pemanfaatannya. Menurutnya, masih terdapat sejumlah aset yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD apabila dikelola secara tepat dan sesuai ketentuan.

“Barang milik daerah ini merupakan potensi-potensi PAD yang tentunya nanti kita akan rumuskan bersama. Kita akan melihat apa saja yang menjadi potensi kita selama ini sehingga PAD kita bisa sesuai dengan harapan,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (10/8).

Ia menjelaskan, potensi PAD tidak hanya bersumber dari pajak maupun retribusi. Pemanfaatan aset daerah juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pendapatan daerah, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sejumlah aset seperti sekolah, perumahan guru dan aset pemerintah lainnya, menurut Malik, perlu dilakukan pendataan serta kajian ulang. Hal itu penting untuk memastikan status, peruntukan, hingga pihak yang berhak memanfaatkan aset tersebut.

“Yang terkait dengan potensi-potensi, misalnya seperti sekolah, perumahan guru dan lain sebagainya, perlu dikaji ulang dulu seperti apa. Jangan sampai nanti terjadi kesalahpahaman terkait aset,” ujarnya.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini juga menyoroti persoalan pemanfaatan perumahan guru yang sebelumnya ditemukan ditempati oleh pihak yang dinilai tidak sesuai peruntukannya. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih tegas dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

“Seharusnya diberikan ruang seperti peraturan yang mengikat. Siapa yang berhak dan siapa yang menempati itu harus jelas. Kalau setelah ditemukan seperti ini, artinya pengawasannya sangat kurang,” tegasnya.

Menurut Malik, persoalan aset daerah tidak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga harus menyangkut aspek pemanfaatan dan kontribusinya terhadap masyarakat maupun daerah. Karena itu, DPRD sebagai representasi masyarakat akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan penataan terhadap seluruh aset yang dimiliki.

Politisi Partai Golkar ini mengaku pernah tinggal di salah satu perumahan guru selama tiga tahun. Dari pengalaman tersebut, ia menilai penataan dan pemeliharaan aset harus dilakukan secara terukur, termasuk memastikan aset digunakan oleh pihak yang memang memiliki hak sesuai aturan.

DPRD, lanjutnya, akan mendorong agar potensi-potensi aset daerah tersebut masuk dalam pembahasan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi peningkatan PAD sekaligus mencegah terjadinya aset daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal. (fit)

PLN UIP Nusra Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Melalui Pengembangan PLTP Mataloko

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN UIP Nusra Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Melalui Pengembangan PLTP Mataloko
Site office pembangunan kawasan geowisata PLTP Mataloko yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang saat ini mencapai sekitar 77 persen pada tahap pembangunan infrastruktur pendukung.

Selain mendukung penyediaan energi baru terbarukan, pengembangan PLTP Mataloko turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Tenaga kerja lokal terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari konstruksi, pengawasan, administrasi hingga pekerjaan pendukung lainnya.

Salah seorang tenaga kerja lokal, Anjelina Tay, mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam pengembangan PLTP Mataloko. Baginya, keberadaan proyek tersebut tidak hanya memberikan kesempatan memperoleh penghasilan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya.

“Saya bersyukur mendapat kesempatan bekerja di proyek ini. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, saya juga bangga karena bisa ikut terlibat membangun daerah sendiri.

Saya berharap proyek ini terus berjalan sehingga semakin banyak masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang sama,” ujar Anjelina.
Hal senada disampaikan Alvin Menge, tenaga kerja lokal yang bertugas sebagai supervisor pengawasan pembangunan infrastruktur PLTP Mataloko. Menurutnya, kesempatan tersebut membuat dirinya dapat mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki tanpa harus meninggalkan daerah asal.

“Saya merasa ilmu yang saya miliki bisa dimanfaatkan di kampung halaman sendiri. Harapan saya, semakin banyak anak muda Ngada yang dapat bekerja sesuai kompetensinya tanpa harus merantau keluar daerah,” kata Alvin.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, mengatakan keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan PLTP Mataloko. Menurutnya, keberhasilan pembangunan proyek ketenagalistrikan juga harus diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah proyek.

“Keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal untuk berkontribusi sesuai kompetensi yang dimiliki sehingga masyarakat dapat tumbuh bersama dengan pembangunan PLTP Mataloko,” ujar Manurung.
Manurung menambahkan, keterlibatan tenaga kerja lokal juga menjadi bagian dari upaya PLN untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar wilayah pengembangan proyek.

“Kami ingin kehadiran PLTP Mataloko memberikan manfaat yang berkelanjutan. Masyarakat lokal bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat terlibat dan mengambil peran di dalam prosesnya sesuai dengan kompetensi masing-masing,” tambahnya.

Melalui pengembangan PLTP Mataloko, PLN UIP Nusra berharap pembangunan energi panas bumi tidak hanya memperkuat pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan di Pulau Flores, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membuka peluang ekonomi, serta menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek.(bul)

Pebalap Astra Honda Raih Kemenangan Manis di ARRC Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Praya (Ekbis NTB) – Tim Astra Honda Racing Team (AHRT) tampil dominan pada putaran keempat Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (7–9/8/2026). Mengandalkan performa CBR Series, AHRT sukses mengamankan podium tertinggi di kelas Asia Production (AP) 250 melalui Irfan Ardiansyah dan podium ketiga kelas Supersport (SS) 600 lewat Herjun Atna Firdaus.

Kelas AP250: Drama Lap Terakhir dan Kemenangan Irfan Ardiansyah

Pada Race 1 yang berlangsung Sabtu (8/8), Irfan Ardiansyah sejatinya tampil menjanjikan usai start dari posisi ketujuh hingga sempat memimpin balapan. Sayang, pertarungan sengit di tikungan terakhir menjelang finish membuatnya terdorong keluar lintasan demi menghindari insiden, sehingga harus puas finis di posisi ke-10.

Dahaga podium akhirnya terbayar tuntas pada Race 2, Minggu (9/8). Meski sempat melorot ke posisi ke-11 saat tersisa enam putaran, pebalap bernomor motor 16 ini merangsek naik secara bertahap. Setelah mencatatkan fastest lap balapan (1:46.919) pada Lap 7, Irfan secara cerdik memanfaatkan celah di tikungan terakhir lap pamungkas untuk merebut posisi terdepan hingga menyentuh garis finis pertama. Kemenangan ini menambah 31 poin dan mendongkrak posisinya ke peringkat empat klasemen sementara AP250 dengan total 82 poin.

“Alhamdulillah, saya sangat senang bisa meraih kemenangan di Race 2. Terima kasih untuk seluruh tim atas kerja keras dan dukungannya. Semoga momentum positif ini bisa kami pertahankan hingga putaran berikutnya,” ujar Irfan.

Masih di kelas yang sama, Rheza Danica Ahrens menunjukkan daya saing tinggi. Usai finis ke-6 di Race 1, Rheza sempat memimpin balapan di lap terakhir Race 2. Namun, nasib naas menimpanya setelah terjatuh di Tikungan 16 akibat kontak fisik dengan pebalap lain. Rheza kini mengemas 10 poin dari akhir pekan ini dan mengunci posisi kedua klasemen sementara (92 poin).

Sementara itu, M. Badly Ayatullah yang masih beradaptasi pascacidera berhasil bangkit di Race 2 dengan finis di posisi ke-5, setelah sebelumnya mengalami crash di Race 1.

Kelas SS600: Aksi Comeback Herjun Atna Firdaus

Persaingan tak kalah sengit tersaji di kelas Supersport 600. Setelah gagal meraih hasil maksimal pada Race 1 akibat insiden jelang garis finis dan terlempar ke posisi ke-8, Herjun Atna Firdaus menunjukkan determinasi tinggi pada Race 2.

Start dari posisi ke-8, Herjun menjaga ritme dengan CBR600RR miliknya di tengah kepungan lima pebalap terdepan. Mengandalkan catatan waktu pribadi terbaiknya (1:37.893), Herjun cermat memanfaatkan celah insiden dua pebalap di depannya pada lap terakhir untuk mengamankan podium ketiga. Hasil ini membawa Herjun menempati posisi kelima klasemen sementara SS600 dengan raihan 91 poin.

“Alhamdulillah, saya senang bisa kembali naik podium setelah melewati dua race yang cukup berat. Terima kasih untuk tim, mekanik, dan keluarga. Semoga momentum ini terus berlanjut,” kata Herjun.

Kelas ASB1000: Perjuangan Tangguh M. Adenanta Putra

Di kelas tertinggi, Asia Superbike (ASB) 1000, M. Adenanta Putra mengendarai CBR1000RR-R dalam kondisi fisik yang belum pulih total akibat cedera tulang selangka. Meski demikian, Adenanta tampil konsisten dengan finis di posisi ke-6 pada Race 1 dan memperbaiki raihannya ke posisi ke-5 pada Race 2 usai terlibat aksi saling susul di kelompok terdepan. Adenanta kini mengoleksi 71 poin dan menduduki peringkat keenam klasemen sementara ASB1000.

“Saya senang bisa meraih hasil yang lebih baik di Race 2 dan semakin percaya diri dengan motor. Saya akan fokus memulihkan kondisi untuk memberikan yang terbaik di seri berikutnya,” ungkap Adenanta.

Komitmen Mengharumkan Nama Bangsa

General Manager Marketing Planning and Analysis PT Astra Honda Motor (AHM), Andy Wijaya, mengapresiasi tinggi perjuangan pantang menyerah seluruh skuad AHRT di Sirkuit Mandalika.

“Kami bangga melihat semangat juang seluruh pebalap AHRT. Kemenangan Irfan dan podium Herjun adalah buah kerja keras tim. Semoga capaian positif ini menjadi motivasi untuk menghadapi putaran berikutnya dan terus mengharumkan nama Indonesia di panggung balap Asia,” tutur Andy.

Rangkaian hasil dari Mandalika ini menjadi modal berharga bagi AHRT menuju seri kelima Idemitsu FIM ARRC 2026 yang akan digelar di Sepang International Circuit, Malaysia. (r/fan)

Pantai Maluk Disiapkan Jadi Ruang Publik Sehat dan Produktif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pantai Maluk Disiapkan Jadi Ruang Publik Sehat dan Produktif
(EKBIS NTB/ist) CEK KESEHATAN – Bupati KSB, H.Amar Nurmansyah melakukan pengecekan kesehatan saat hadiri acara baksos Unair di Maluk pada, Minggu (9/8)


Taliwang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mendorong kawasan Pantai Maluk tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga ruang publik yang aktif bagi masyarakat.

Upaya itu ditandai dengan pencanangan Car Free Day (CFD) setiap Minggu di sepanjang jalan kawasan Pantai Maluk.


Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mengatakan, kegiatan rutin tersebut diharapkan mampu menghidupkan kawasan pantai melalui aktivitas olahraga, interaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


“Kita ingin kawasan ini hidup. Masyarakat bisa berolahraga, berkumpul, dan UMKM juga bisa ikut bergerak,” kata Bupati saat menghadiri penutupan rangkaian bakti sosial Universitas Airlangga di Pantai Maluk pada, Minggu (9/8).


Selain menghidupkan aktivitas ekonomi, CFD diharapkan menjadi sarana membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Bupati mengajak warga yang berada di sekitar kawasan Pantai Maluk untuk tidak hanya menikmati kawasan wisata, tetapi ikut bertanggung jawab menjaga dan merawat kawasan tersebut.


“Kebersihan lingkungan pantai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar kawasan tersebut tetap bersih dan nyaman dalam jangka panjang,” tandas Bupati.


Ajakan tersebut mendapat respons dari masyarakat yang hadir. Warga menyatakan kesiapannya ikut menjaga kebersihan kawasan pantai. Pencanangan CFD dilakukan bersamaan dengan penutupan Bakti Sosial Universitas Airlangga di KSB.

Kegiatan hasil kolaborasi Pemda KSB melalui Dinas Kesehatan dan RSUD Asy-Syifa bersama Universitas Airlangga diisi sejumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat.


Diantaranya aksi bersih pantai, senam sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal dan donor darah.


Sebelumnya, rangkaian bakti sosial tersebut juga diisi seminar kesehatan serta pelatihan Basic Life Support di Universitas Cordova. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menggerakkan aktivitas ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan yang sehat dan produktif. (bug)

1...126127128...1,071Halaman 127 dari 1,071