Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 126

Harga Emas Antam Senin Ini Merosot Rp23.000 Jadi Rp2,327 Juta/gram

0

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, mengalami penurunan harga jual, kali ini turun Rp23.000 menjadi Rp2.327.000 dari semula Rp2.350.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.192.000 dari awalnya Rp2.215.000 per gram, serta dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.213.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.327.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.594.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.866.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.410.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.765.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp56.787.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp113.495.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp226.912.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp567.015.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.133.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.267.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

OJK: Upaya Inklusi Mampu Ciptakan Akses Keuangan Baru Masyarakat

0
OJK: Upaya Inklusi Mampu Ciptakan Akses Keuangan Baru Masyarakat

Surabaya (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan upaya pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memperluas inklusi keuangan telah mampu menciptakan akses keuangan baru bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai informasi yang sangat menggembirakan, telah berhasil dibuka akses keuangan baru untuk masyarakat Indonesia,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan di Surabaya, Minggu.

Friderica mencatat hingga kini terdapat rekening baru dibuka di bank sebanyak 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, yang melonjak fantastis adalah di pasar modal yaitu adanya pembukaan 643.000 rekening investasi baru atau naik hingga 310 persen dari tahun sebelumnya.

Dari industri asuransi pun luar biasa yakni telah dibuka 951.000 polis asuransi baru atau naik sekitar hampir 30 persen dari capaian tahun lalu serta 1,47 juta rekening perusahaan pembiayaan yang baru.

Selanjutnya, OJK mencatat terdapat 5 juta rekening pergadaian baru yang naik 45 persen dari tahun sebelumnya serta 720.000 akun financial technology (fintech) yang baru.

Friderica menuturkan pencapaian ini merupakan hasil dari upaya dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“(Inklusi keuangan yang bertanggung jawab) artinya kita selalu memberikan produk yang sesuai dengan profil risiko dari calon konsumen tersebut dan kita memastikan pelindungan konsumen kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan selama periode 2025 telah dilakukan inklusi keuangan di 37 kantor OJK di seluruh Indonesia dengan capaian 10.874.634 peserta dari seluruh Indonesia atau meningkat 67,87 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Saya bisa sampaikan bahwa di Bulan Inklusi Keuangan ini saja sudah dilakukan 5.182 kegiatan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Friderica mengatakan beragam kegiatan dilaksanakan demi mencapai target 98 persen inklusi keuangan pada 2045 dan kini literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen sedangkan dan inklusi 80,50 persen.

“Untuk inklusi secara lebih luas bahkan sudah mencapai angka yang sangat baik yaitu 92 persen,” katanya.

Ia memastikan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan dilakukan secara merata sesuai dengan prinsip no one left behind termasuk bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Kita memiliki prinsip no one left behind, artinya dalam kita melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ada seorang pun yang boleh ketinggalan,“ kata Friderica. (ant)

Pekan Terakhir Oktober, Harga BBM Pertamina, Shell, bp, Vivo stabil

0
Pekan Terakhir Oktober, Harga BBM Pertamina, Shell, bp, Vivo stabil

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau stabil pada pekan ketiga Oktober 2025, meskipun kelangkaan masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series dan Pertamax Series stabil sejak awal Oktober 2025.

Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) sempat mengalami peningkatan menjadi Rp13.700 per liter dari Rp13.600 per liter apabila dibandingkan pada September 2025.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;
Pertamax: Rp12.200 per liter;
Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter; Pertamax Green: Rp13.000 per liter;
Dexlite: Rp13.700 per liter; dan Pertamina Dex: Rp14.000 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga stabil di tengah-tengah isu kelangkaan sejak pertengahan Agustus 2025, dengan jenis Shell Super dipatok Rp12.890 per liter pada Oktober 2025.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Rp12.890 per liter;
V-Power: Rp13.420 per liter;

V-Power Diesel: Rp14.270; serta V-Power Nitro+: Rp13.590 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp turut stabil sejak awal Oktober 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP: BP Ultimate: Rp13.420 per liter;
BP 92: Rp12.890 per liter; dan BP Ultimate Diesel: Rp14.270 per liter.

Selaras dengan Shell dan bp, harga BBM di SPBU Vivo turut stabil sejak awal Oktober 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo: Revvo 90: Rp12.810 per liter; Revvo 92: Rp12.890 per liter;
Revvo 95: Rp13.420 per liter; serta
Diesel Primus Plus: Rp14.270 per liter. (ant)

Pertama di Indonesia, Kadin NTB Sertifikasi Pengelola Dapur MBG Melalui Pelatihan HACCP

0
Kadin NTB Sertifikasi Pengelola Dapur MBG Melalui Pelatihan HACCP

Lombok (ekbisntb.com)- Dalam upaya mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Siang Gratis (MBG), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB memfasilitasi pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) bagi 90 pengelola dapur dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mitra Badan Gizin Nasional (BGN).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Mataram, Minggu (26/10/2025), menghadirkan narasumber Suharman Larante Bewisang, Direktur LKP Best Akademi, yang berlisensi nasional di bidang keamanan pangan.
Ketua Kadin NTB, H. Faurani mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk membantu para pengelola dapur memenuhi standar keamanan pangan nasional dan mendapatkan sertifikasi HACCP, yang menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan.

“Program ini penting karena dapur penyelenggara makan siang gratis harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Melalui pelatihan HACCP ini, kami ingin memastikan dapur-dapur di NTB siap mendukung kebijakan nasional Presiden Prabowo,” ujar Faurani.

Faurani menambahkan, pelatihan ini merupakan inisiatif Kadin NTB yang memahami langsung kebutuhan para pengelola dapur mitra program MBG. Menurutnya, banyak dapur sekolah dan dapur komunitas di daerah yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM agar mampu menerapkan prinsip Good Food Handling sesuai standar HACCP.

“Selama ini banyak pelaku dapur yang sudah berpengalaman, tetapi belum memiliki sertifikasi resmi. Pelatihan ini menjadi wadah untuk mendapatkan pengakuan profesional, sekaligus membangun budaya dapur higienis dan aman bagi anak-anak penerima manfaat program MBG,” jelasnya.

Pelatihan HACCP Kadin NTB ini menjadi pilot project pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Kadin daerah. Ke depan, kegiatan serupa akan digelar secara rutin untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak pengelola dapur di seluruh kabupaten/kota di NTB memiliki kapasitas dan lisensi yang sama.

“Kami rencanakan pelatihan ini terus berlanjut. Setiap Sabtu dan Minggu akan dibuka kelas baru, agar semua pengelola dapur bisa ikut tanpa mengganggu aktivitas kerja harian mereka,” terang Faurani.
Selain sertifikasi HACCP, peserta juga akan mendapatkan pelatihan tahap lanjutan, seperti sertifikasi halal dan pengelolaan logistik pangan. Materi pelatihan mencakup pemilihan bahan makanan, pencegahan kontaminasi, serta manajemen kebersihan dapur.

Faurani menegaskan, keberhasilan program Makan Siang Gratis Presiden Prabowo sangat bergantung pada kesiapan dapur yang aman dan berkualitas.

“Kami ingin NTB menjadi contoh provinsi yang siap menjalankan program ini dengan standar tinggi. Semua dapur yang terlibat harus bersertifikat HACCP dan halal,” tegasnya.
Terkait biaya, Faurani menyebutkan peserta hanya membayar biaya administrasi ringan, jauh lebih murah dibanding mengikuti pelatihan di luar daerah.

“Biaya pelatihan di sini hanya sekitar 30 persen dari biaya luar daerah karena Kadin NTB menanggung sebagian besar fasilitas,” katanya.

Dengan cara ini, Kadin NTB berharap dapat memperluas jangkauan pelatihan sehingga semua dapur mitra program MBG di NTB dapat bersertifikat sebelum batas waktu pelaksanaan nasional.
Faurani menegaskan, NTB diharapkan menjadi provinsi percontohan dalam penyelenggaraan dapur bersertifikat dan pengelolaan makanan bergizi aman bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.(bul)

BOSDA Jadi Skema Alternatif di Tengah Kisruh Sumbangan Biaya Sekolah di NTB

0
Arifin (ekbis NTB/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tengah menyiapkan skema baru pembiayaan sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Skema ini dinilai lebih aman serta transparan untuk menghindari polemik sumbangan komite yang sering dianggap sebagai pungutan.

Sekretaris Dikbud NTB Arifin mengatakan, pihaknya sedang menghitung kemungkinan penerapan BOSDA dengan besaran Rp 50 ribu per siswa per bulan.

“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.

“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.

Menurutnya, penerapan BOSDA menjadi pilihan realistis dibanding kembali menggunakan sistem Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan.

Arifin menegaskan, jika BPP kembali diberlakukan dengan pola pengelolaan yang sama seperti APBD, maka Dikbud NTB harus meningkatkan kompetensi tenaga pengelola keuangan di sekolah maupun cabang dinas.

“Kalau memang nanti BPP diberlakukan lagi, mau tidak mau kami harus menyiapkan SDM yang lebih kompeten dalam pengelolaan keuangan,” ujar Arifin. Ia mengakui masih banyak tenaga sekolah yang belum terlatih dalam tata kelola dana publik.

“Tidak apa-apa kalau saat ini belum semua kompeten, karena kami sedang siapkan peningkatan kapasitasnya,” tambah Arifin.

Langkah ini diambil agar pengelolaan dana pendidikan lebih profesional dan terhindar dari potensi pelanggaran. “Kalau sistem sumbangan komite itu pasti rancu, bisa disalahartikan,” tegas Arifin.

Dikbud NTB juga berencana mengevaluasi pembiayaan SMA, SMK, dan SLB negeri yang masih menggunakan sumbangan komite. Evaluasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat. “Lebih cepat lebih baik,” tandas Arifin. (sib)

Pusat Tambah Kuota Warga Kurang Mampu Penerima PBI Kesehatan di Dompu

0
Muhammad Syaukani(ekbis NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Kementerian Sosial menambah kepersertaan Prograam Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk Kabupaten Dompu hingga 2 ribuan jiwa hingga Oktober 2025. Semula penambahan kepesertaan hingga 5 ribuan pada Agustus dan September, tapi diikuti dengan penonaktifan kepesertaan hingga 3 ribuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, S.T., kepada media ini, Kamis 23 Oktober  mengungkapkan, penambahan kepesertaan PBI JK ini hasil pengajuan yang dilakukan pihaknya dan ditindaklanjuti Kementerian Sosial. Dalam usulannya, penambahan sebanyak 6 ribu jiwa. Usulan ini ditindaklanjuti kementeriaan.

Seribuan jiwa ditambah pada September dan 4 ribuan jiwa pada Oktober. Namun sebelumnya, juga dilakukan penonaktifan sebanyak seribuan pada Agustus dan 2 ribuan pada Sember 2025. Sehingga penambahan kuota untuk Kabupaten Dompu sebanyak 2 ribuan jiwa.

Penambahan ini menyebabkan pergeseran pembiayaan. Mereka yang dialihkan ke PBI JK adalah mereka yang selama ini iuran BPJS Kesehatannya dibiayai oleh Pemda Dompu. Sehingga capaian peserta aktif Kabupaten Dompu hingga 1 Oktober ini sebanyak 228.042 jiwa atau 81,48 persen dari total jumlah pendudukan Dompu sebanyak 279.884 jiwa.

Yang ditanggung pemerintah pusat 119.893 jiwa dan yang ditanggung daerah sebanyak 59.080 jiwa. PBPU atau kepesertaan mandiri yang aktif 2.267 jiwa dan tidak aktif 9.792 jiwa. PPU PN sebanyak 33.019 jiwa, PPU BU sebanyak 8.666 jiwa, dan BP sebanyak 5.117 jiwa. “Kita sudah mencapai UHC dengan kepesertaan 99,23 persen dan aktif 81,48 persen dari target minimal kepesertaan 98 persen dan aktif minimal 80 persen dari jumlah penduduk,” ungkapnya.

Syaukani juga mengatakan, peran serta desa/kelurahan sangat penting dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pusat. Usulan penambahan atau penghapusan dilakukan oleh operator desa/kelurahan melalui SIKS NG dan usulannya langsung masuk pada data base PBI JK Kementrian. “Peran serta desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan usulan tersebut sesuai kriteria dan masuk ke desil 1–5,” katanya. (ula)

Sumbawa Siapkan Data Dukung Penanganan Tiga Ruas Jalan

0
Syarafuddin Jarot(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memastikan terus menyiapkan data dukung untuk merealisasikan pembangunan tiga ruas jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan lebih lanjut.

“Jadi, data dukung termasuk readines criteria (RC) dan desain yang kita siapkan tidak hanya untuk IJD, tetapi proyek lain yang ada di daerah dengan harapan bisa segera diakomodir pemerintah pusat,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Jumat 24 Oktober 2025.

Jarot meyakinkan, dokumen tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke Kementerian PU untuk tahap verifikasi lebih lanjut atas usulan pemerintah. Baik yang akan dilaksanakan tahun 2025, tahun 2026 termasuk program untuk beberapa tahun kedepan.

“Kami sangat berharap agar usulan itu bisa disetujui pemerintah, sehingga penanganan infrastruktur yang ada di daerah bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Menurut Jarot, pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak terutama di tiga ruas jalan tersebut. Pihaknya pun berharap penanganan terhadap ruas jalan tersebut bisa tuntas karena kerap dikeluhkan oleh masyarakat

“Memang untuk kebutuhan infrastruktur jalan sifatnya mendesak, sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan atensi khusus terkait infrastruktur jalan ini,” tambahnya.

Jarot menyebutkan, tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini yakni mendorong agar penanganan terhadap tiga ruas jalan ini dilaksanakan secara tahun jamak. Karena untuk proses harus bertemu langsung dengan menteri untuk persetujuan lebih lanjut.

“Saat kunjungan menteri PU kemarin di Sumbawa sudah ada lampu hijau untuk proyek jalan tersebut. Makanya terus mantapkan dokumen dan data dukung lainnya sehingga saat pelaksanaan bisa berjalan lancar,” tukasnya. (ils)

Kejari Bima Dalami Dugaan Penggelapan Alsintan Distanbun Bima

0
Catur Hidayat(ekbis NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima mulai mendalami dugaan penggelapan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima. Puluhan unit traktor tangan bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2025 diduga berpindah tangan tanpa prosedur resmi, bahkan sebagian dilaporkan digadaikan secara tidak sah.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bima, Catur Hidayat Putra, membenarkan bahwa pihaknya telah menangani perkara tersebut. Ia menegaskan, jaksa saat ini sedang mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak terkait.

“Benar, sedang kami klarifikasi,” ujar Catur yang akrab disapa Yabo melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2025).

Tim penyidik Pidsus mulai menelusuri laporan masyarakat yang menyebut sejumlah kelompok tani tidak lagi menguasai alsintan yang mereka terima. Beberapa unit traktor bahkan disebut sudah berpindah tangan ke pihak lain tanpa izin resmi dari Dinas Pertanian.

Jaksa mengundang sejumlah pejabat Distanbun Kabupaten Bima untuk memberikan klarifikasi. Mereka juga akan meminta keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Distanbun di berbagai kecamatan guna memastikan alur distribusi dan penggunaan alat tersebut.

“Setelah dari dinas, kami akan turun ke UPTD di lapangan untuk memastikan data di tingkat bawah,” kata Yabo.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, bantuan alsintan yang menjadi sorotan mencakup sejumlah traktor tangan hasil pengadaan tahun 2025. Alat tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung produktivitas petani dan mempercepat proses olah lahan di berbagai wilayah Kabupaten Bima. Namun dalam praktiknya, sejumlah alat justru tidak berada di lokasi penerima manfaat.

Kejari Bima berkomitmen menelusuri kasus ini secara tuntas. Tim penyidik menegaskan akan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk penerima bantuan dan oknum pegawai yang bertanggung jawab dalam pendistribusian.

“Kami akan tindak lanjuti setiap temuan. Kalau nanti ada indikasi pelanggaran pidana, tentu kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegas Yabo.

Kasus dugaan penggelapan alsintan ini menjadi sorotan publik, mengingat nilai bantuan pertanian dari pemerintah pusat cukup besar dan sangat dibutuhkan oleh petani di Bima. (hir)

 

Pemkot Bima Wujudkan Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu

0
Wali Kota Bima, H. A. Rahman secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan 22 unit Rumah Layak Huni melalui program Mahyani Bima 2025, Jumat 24 Oktober 2025.(ekbis NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima mulai merealisasikan pembangunan 22 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga kurang mampu di tahun 2025. Program ini menjadi wujud nyata sinergi lintas lembaga dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan Mahyani di kediaman Anggrianingsih, RT 007/RW 002, Lingkungan Sadia II, Kelurahan Sadia, Jumat (24/10/2025).

Dalam kegiatan itu, Rahman menyampaikan apresiasi tinggi kepada Baznas Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima atas kerja sama yang solid menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Saya berterima kasih atas sinergi yang kuat antara Baznas Provinsi dan Kota Bima. Program ini membantu warga yang membutuhkan rumah layak dan menjadi bukti nyata zakat memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Rahman.

Dari total 22 unit rumah yang dibangun tahun ini, sebanyak 20 unit bersumber dari Baznas Provinsi NTB, masing-masing 10 unit di Kelurahan Santi dan 10 unit di Kelurahan Sadia. Sementara dua unit tambahan di Kelurahan Monggonao dan Kelurahan Mande berasal dari zakat perusahaan Bank NTB Syariah.

Rahman menjelaskan, program seperti Mahyani menjadi bentuk nyata kolaborasi yang mampu mengisi keterbatasan anggaran daerah. Ia menyinggung tantangan keuangan daerah pada tahun 2026 mendatang akibat pemotongan dana transfer dari pusat.

“Birokrasi boleh susah, masyarakat tidak boleh. Semua perangkat daerah harus tetap fokus pada pelayanan publik dan mencari cara kreatif agar program terus berjalan,” tegasnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, Rahman juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan agar lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

“Kita perlu mengubah paradigma pemberian bantuan. Bantuan produktif jauh lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif. Kita harus bantu masyarakat agar bisa mandiri,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah dan Baznas diminta bekerja sama memastikan bantuan tepat sasaran tanpa campur tangan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Hindari seluruh kepentingan individu dan kelompok. Bantuan harus benar-benar diterima mereka yang membutuhkan,” tandasnya. (hir)

PIM NTB Siap Bersinergi dengan Dinas Pariwisata NTB

0
PIM NTB siap bersinergi dengan Dinas Pariwisata NTB(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah melakukan silaturahmi dengan Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia Iqbal, organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB melanjutkan agenda kunjungan dengan menyambangi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan PIM NTB dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong pemberdayaan perempuan sekaligus mendukung promosi pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata NTB, Dekranasda NTB, dan PIM Pusat dalam berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Program kerja tersebut rencananya akan mulai direalisasikan pada tahun ini dan diharapkan menjadi agenda tahunan yang konsisten dijalankan di NTB.

“Insya Allah, kami akan terus mendukung program-program Dinas Pariwisata. Kolaborasi ini bukan hanya untuk satu kegiatan, tapi akan menjadi sinergi tahunan antara Dekranasda dan PIM NTB,” ujar Diyah.

Ia menambahkan, PIM NTB terdiri dari perempuan-perempuan lintas profesi, mulai dari pengusaha, politisi, dokter, pegiat pelatihan, hingga aktivis sosial. Keberagaman latar belakang tersebut menjadi kekuatan utama PIM NTB dalam menciptakan program nyata yang berdampak bagi masyarakat.

“PIM NTB bukan hanya wadah bagi perempuan pengusaha, tapi juga tempat berkumpulnya para perempuan dari berbagai bidang profesi. Tujuannya satu, bagaimana perempuan Indonesia bisa benar-benar maju, berdaya, dan menjadi bagian dari pembangunan daerah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, menyambut baik inisiatif dan semangat kolaboratif dari PIM NTB. Ia menilai kehadiran organisasi perempuan seperti PIM sangat strategis dalam memperkuat peran masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam mendukung promosi wisata dan ekonomi kreatif daerah.

“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Dinas Pariwisata tentu sangat terbuka terhadap kolaborasi, apalagi dengan organisasi perempuan yang memiliki visi pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal seperti PIM NTB,” kata Aulia.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif perempuan dalam sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas, terutama dalam pengembangan produk lokal, kuliner, dan seni budaya yang menjadi daya tarik khas NTB.

Melalui sinergi ini, PIM NTB dan Dinas Pariwisata berkomitmen untuk menumbuhkan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang sedang dijajaki antara lain pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM pariwisata, pengembangan promosi digital, serta festival budaya berbasis peran perempuan.

“Intinya, kami ingin agar perempuan NTB tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor pariwisata dan industri kreatif,” tutup Diyah.

kolaborasi PIM NTB dengandengan Dekranasda, dan Dinas Pariwisata NTB diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan perempuan menuju NTB Makmur, dan Mendunia. (bul)