Beranda blog Halaman 125

Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
SILATURAHMI - Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri diterima Kepala BPS NTB Wahyudin dan jajaran saat silaturahmi, Selasa (11/8). (Suara NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) –Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang kini telah mencapai 94 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen dan kerja keras BPS dalam menyediakan data yang berkualitas sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah.


Apresiasi tersebut disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8). Kunjungan tersebut sekaligus memenuhi janji Wagub untuk bersilaturahmi dengan jajaran BPS NTB. “Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.


Menurutnya, penyelesaian Sensus Ekonomi bukan sekadar pencapaian target pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi yang akurat. Data tersebut diperlukan pemerintah untuk memahami struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.


Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov NTB dan BPS, khususnya dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data strategis untuk mendukung pembangunan daerah.


Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia memastikan sisa target pendataan akan terus diakselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data.


Selain membahas progres Sensus Ekonomi, pertemuan juga membahas rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.


Dalam pelaksanaannya, data indikator harga dan inflasi BPS akan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan wilayah intervensi dan komoditas yang perlu mendapat perhatian. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.


Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk mengukur capaian pembangunan, tetapi juga untuk membaca persoalan, menentukan prioritas intervensi, dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Sinergi Pemprov NTB dan BPS diharapkan terus diperkuat sehingga data tidak berhenti sebagai angka dan laporan statistik, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan yang mampu mengarahkan pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (r/ham)

Ribuan Hektare Lahan Terbakar, Tiga Kabupaten di NTB Masuk Daftar Rawan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ribuan Hektare Lahan Terbakar, Tiga Kabupaten di NTB Masuk Daftar Rawan
Didik Mahmud Gunawan Hadi (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Ribuan hektare lahan dan hutan terbakar di Provinsi NTB selama kurun waktu delapan bulan terakhir. Jumlah ini dinilai meningkat dibandingkan dengan tahun lalu dengan eskalasi tertinggi pada Agustus-September mendatang.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, tiga daerah masuk daftar paling rawan karhutla, yaitu Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan berdasarkan data DLHK NTB, sekitar tiga ribu hektare lahan terbakar di NTB. Sementara, data Kementerian Kehutanan menunjukkan sekitar lima ribu lahan yang terbakar.


“Di sini terjadi perbedaan data di Kementerian Kehutanan di NTB ada 5.000 hektare yang terbakar, sementara yang menjadi kewenangan kami ada 3.000 hektare,” kata Didik.


Atas potensi tinggi karhutla di NTB, pemerintah pusat meminta NTB untuk mengajukan proposal untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) sebagai antisipasi. Proposal tersebut diperlukan untuk pengadaan alat pemadaman api serta biaya operasional petugas.


Menurut pusat, lanjut Didik Pemprov tidak harus menunggu terjadinya kasus kebakaran baru mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Seharusnya, sebelum kebakaran terjadi, pemerintah daerah sudah mengajukan proposal untuk antisipasi.


“Jadi diminta tadi sama Bu Wagub untuk membuat proposal ke BNPB untuk mendapatkan sarpras dan upah harian untuk petugas di lapangan,” katanya.


Terpisah, Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB, Burhan Bono, mengungkapkan lahan kritis di NTB mencapai sekitar 180 ribu hektare. Jumlah tersebut turun sekitar 10 ribu hektare dibanding data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022.


Di samping itu, penanganan lahan kritis membutuhkan biaya besar. Dengan kebutuhan rehabilitasi Rp8 juta hingga Rp12 juta per hektare, total anggaran yang diperlukan mencapai triliunan rupiah.


“Kalau pemerintah sendiri yang kerjakan, butuh bertahun-tahun. Tapi kalau mindset masyarakat berubah, mungkin dalam lima tahun bisa dipercepat,” katanya.


Untuk penghijauan kembali hutan kritis, Pemprov NTB tidak bisa mengalokasikan anggaran secara langsung karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). (era)

BRIN Berencana Sulap Air Laut Sekotong Jadi Air Bersih Siap Minum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BRIN Berencana Sulap Air Laut Sekotong Jadi Air Bersih Siap Minum
I Gede Putu Ariyadi (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menawarkan rencana riset penyulingan air laut jadi air bersih siap minum di Kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tawaran ini menyusul kawasan Selatan Lombok yang rawan kekurangan air, sehingga perlu ada langkah dalam mengatasi masalah ini.


Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB, I Gede Putu Ariyadi, mengatakan penyulingan air laut di Sekotong bertujuan agar 15 pulau kecil yang ada di wilayah tersebut mendapatkan kemudahan akses air bersih. Rencananya, penyulingan ini akan menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), sama dengan yang digunakan di Sulawesi.


“Memang dia ditawarkannya di wilayah Sekotong. Apakah nanti akan dikembangkan ke daerah lain, pilot project-nya di Sekotong dulu,” ujarnya, Selasa, 11 Agustus 2026.


Menurutnya, terdapat 15 pulau kecil yang kini menjadi kawasan pariwisata di kawasan Sekotong. Dengan adanya teknologi penyulingan menggunakan SWRO, masyarakat hingga pelaku pariwisata di kawasan tersebut tidak perlu lagi membeli air bersih yang dikirim dari Gerung.


Adanya teknologi penyulingan SWRO, sambungnya bisa langsung mensuplai kebutuhan air bersih siap minum, bahkan pada saat musim kering. Dengan teknologi ini, masyarakat bisa menjangkau air bersih dengan lebih mudah dan ekonomis. Bahkan, pemerintah bisa memberikan subsidi kepada masyarakat, dan menjual dengan harga normal kepada pelaku pariwisata.


“Tapi kalau untuk perusahaan kan bisa dijual, dibisniskan. Mungkin nanti yang ngelola BUMD atau BUMD kita bisa untuk ngelola ini supaya ada keberlanjutan itu. Oleh karena itu tadi saya memang tertarik, saya minta itu proposal KAK-nya itu dikirim kepada Gubernur,” jelasnya.


Apabila usulan BRIN ini disetujui oleh Gubernur untuk ditindaklanjuti di NTB, Mantan Kadisnakertrans NTB itu mengungkapkan BRIN siap mendampingi Pemprov NTB selama setahun untuk mengelola teknologi tersebut. Termasuk juga melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat.


“Karena ini cepat programnya. Anggarannya sudah di BRIN, tinggal kita pendampingan untuk masyarakat dan menyiapkan tenaga ahli yang juga dari kita. Jadi ini bisa membuka lapangan kerja juga,” katanya.


Karena di Sekotong ada 15 pulau kecil, Gede mengaku masih belum mengetahui apakah teknologi SWRO ini akan dibangun di satu lokasi yang kemudian disalurkan ke 15 gili tersebut. Atau dengan membangun masing-masing satu SWRO di tiap pulau.


Alasan BRIN memilih Sekotong sebagai lokasi pilot project penyulingan air di NTB karena kawasan ini tidak mendapatkan aliran air dari Gunung Rinjani. Berbeda dengan daerah di Lombok Selatan lain seperti Mandalika dan Sekaroh yang diduga masih ada aliran sungai bawah tanah. Begitupun dengan tiga gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara, meski kawasan ini masih krisis air, namun dinilai masih ada aliran air bawah tanah dari Rinjani.


Adapun kondisi masyarakat yang ada di kawasan pesisir Sekotong ketika musim kering benar-benar kesulitan air. Mereka harus membeli air bersih yang dibawa dari Gerung menggunakan kapal-kapal kecil.

Sementara itu, saat ini rencana penggunaan Isotop untuk mengatasi krisis air bersih di daerah-daerah rentan kering masih dalam tahap kajian. BRIN sudah meminta Pemprov NTB untuk menyiapkan dokumen geologi sebagai tahap lanjut riset tersebut.


Penggunaan teknologi Isotop sangat berpotensi untuk dimaksimalkan di NTB. Rencananya, teknologi ini akan menggunakan air tanah yang selama ini belum terserap agar bisa diserap dan disalurkan kepada masyarakat. Apalagi, NTB memiliki potensi air tanah yang cukup tinggi dialiri dari Rinjani.


Gede mengungkapkan, penggunaan isotop pernah diterapkan di kawasan kering seperti Gunungkidul, Yogyakarta. Kawasan itu didominasi oleh kawasan perbukitan kapur yang dekat dengan pesisir. Dari jenis topografi, wilayah Lombok Selatan memiliki kemiripan dengan Gunungkidul, untuk itu Pemprov NTB mencoba menerapkan teknologi itu di NTB.


“Nah kalau di Yogya yang bukit tandus aja bisa. Apalagi di NTB. Sekarang kan kita bisa lihat secara kasat mata air tawar munculnya di pinggir pantai. Jadi potensinya besar lah,” jelasnya.


Air ini, sambungnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti untuk kebutuhan air minum, mandi, dan sebagainya. Selain itu, air dari teknologi isotop juga sebagai salah satu upaya Pemprov NTB untuk menggaet wisatawan, apalagi di kawasan Lombok Selatan memiliki potensi pariwisata tinggi karena keindahan alam dari pesisir laut.


“Mandalika, ini kan kawasannya memang destinasi super prioritas. Masa tidak didukung dengan air bersih, kan berdampak pada masyarakat juga nanti. Untuk kesehatan, menangani masalah kemiskinan,” pungkasnya. (era)

Jalan Rusak Harus Diperbaiki

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/ist)
H. Haerul Warisin (Suara NTB/ist)

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.


Menurut H. Iron – sapaan akrabnya, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan tetap berkonsentrasi melakukan pembangunan dan perbaikan jalan meski di tengah keterbatasan fiskal.


“Kita tetap jalan pun masih harus konsentrasi membangun karena masih banyak jalan yang harus kita bangun. Kenapa jalan kita prioritaskan? Karena ini kepentingan untuk bagaimana mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” kata Haerul Warisin kemarin.
Ia menilai keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi.


Bupati juga memastikan rencana pembangunan jalan tidak akan mengganggu kewajiban pemerintah daerah lainnya. Saat ini, Pemkab Lotim tetap berkonsentrasi menyelesaikan kewajiban pembayaran yang telah menjadi tanggungan pemerintah daerah sebelumnya.
“Yang sekarang ini konsentrasi kita membayar utang jemaah yang kemarin. Insyaallah tidak ada kendala dan bahkan kita bisa melebihkan sedikit untuk pembayarannya,” ujarnya.


Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas publik lainnya, tetap akan berjalan tanpa mengganggu proses penyelesaian kewajiban tersebut.


Untuk pembangunan jalan, Pemkab Lotim juga telah menyiapkan rencana anggaran pada tahun-tahun mendatang. Ia menyebut pembangunan jalan akan kembali dibahas dalam penyusunan program 2027 dan ditargetkan berlanjut pada 2028 hingga 2029.


“2027 kita bahas kembali nanti untuk kita bangun jalan. 2028, 2029 kita bangun jalan lagi, insyaallah senilai Rp150 miliar,” katanya.
Menurutnya, rencana tersebut telah diperhitungkan agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.


Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat menyusun program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kemungkinan adanya efisiensi pada tahun mendatang tetap menjadi perhatian dalam menyusun prioritas pembangunan.


“Artinya efisiensi kemarin tidak ada tambahan lagi, tetap seperti yang kemarin saja. Tapi pintar-pintarnya kepala daerah untuk mengarahkan program,” demikian. (rus)

Kebut Konversi ke Syariah, 20 Pengurus BPR NTB Disertifikasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kebut Konversi ke Syariah, 20 Pengurus BPR NTB Disertifikasi
(Suara NTB/bul) Faisal

Mataram (EKBIS NTB) –BPR NTB mempercepat persiapan konversi dari bank perekonomian rakyat konvensional menjadi bank perekonomian rakyat syariah (BPR Syariah). Salah satu tahapan penting yang kini dikebut adalah memastikan seluruh jajaran pengurus dan pejabat eksekutif memiliki kompetensi serta sertifikasi syariah.


Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan sebanyak 20 peserta mengikuti pelatihan sertifikasi syariah sebagai bagian dari rangkaian persiapan konversi. Peserta berasal dari jajaran komisaris, direksi hingga pejabat eksekutif.


“Semua pengurus ditambah pejabat eksekutif, dari level kepala bagian, kepala divisi, direksi dan komisaris,” kata Faisal, Selasa, 11 Agustus 2026.


Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi salah satu persyaratan penting sebelum BPR NTB mengajukan proses konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, perusahaan berupaya memastikan seluruh pengurus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.


Faisal menyampaikan, dokumen pengajuan konversi BPR NTB kepada OJK mulai masuk sekitar September atau paling lambat Oktober 2026. Saat ini, selain sertifikasi pengurus, berbagai dokumen pendukung juga sedang disiapkan.


“Yang sedang berproses sekarang mudah-mudahan segera rampung. Kami usahakan masuk ke OJK secepatnya,” tambahnya.
Persiapan tidak hanya menyangkut sumber daya manusia. BPR NTB juga tengah menyusun sejumlah perangkat internal, mulai dari rencana bisnis, struktur organisasi hingga perangkat aturan yang menyesuaikan karakteristik bank syariah.


“Dari internal sedang disiapkan, termasuk rencana bisnis dan lain sebagainya. Struktur baru, AD/ART baru,” jelas Faisal.
Di sisi lain, perubahan regulasi daerah yang menjadi bagian dari proses konversi juga masih berjalan. BPR NTB terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target.


Faisal melihat konversi BPR NTB bukan sekadar perubahan model bisnis. Lebih jauh, langkah itu dinilai akan memperkuat ekosistem keuangan syariah di NTB.


Dengan BPR NTB masuk ke sistem syariah, masyarakat akan memiliki pilihan pembiayaan yang lebih beragam. Terlebih, BPR NTB sejak awal memiliki fokus kuat pada pembiayaan sektor produktif.


“Setelah kami menjadi syariah, yang pertama ekosistem syariah akan sudah terbentuk. Semua BUMD keuangan di NTB menjadi satu ekosistem syariah. Jadi uang yang bergerak akan lebih banyak,” ujarnya.
Konversi juga membuka ruang bagi BPR NTB untuk mengembangkan produk yang sebelumnya tidak dapat dijalankan dalam skema konvensional.


Faisal mencontohkan produk gadai syariah dan berbagai instrumen pembiayaan berbasis syariah lainnya sebagai peluang yang dapat dikembangkan setelah konversi.
“Ruang bisnis juga semakin lebar. Di syariah ada beberapa produk yang tidak bisa dipasarkan di konvensional, seperti gadai dan lain-lain. Itu sebenarnya peluang kita cukup besar,” katanya.


Salah satu peluang terbesar yang dilihat BPR NTB adalah terbukanya sinergi yang lebih kuat dengan Bank NTB Syariah.
Selama masih berstatus konvensional, terdapat keterbatasan dalam membangun skema pembiayaan dengan ekosistem keuangan syariah.

Setelah konversi, peluang sinergi pendanaan dan penyaluran pembiayaan diyakini semakin terbuka. Faisal menggambarkan BPR NTB nantinya dapat berperan sebagai operator penyaluran pembiayaan produktif dengan dukungan likuiditas dari Bank NTB Syariah.
“Bisa jadi polanya seperti ini: Bank NTB yang memiliki dana lebih, kami sebagai operatornya untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat,” ujarnya.


Skema dimaksud, dinilai sejalan dengan fokus BPR NTB yang sejak awal diarahkan pada pembiayaan produktif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan akses permodalan.


Dengan demikian, konversi diharapkan memberi manfaat pada dua sisi sekaligus. BPR NTB memperoleh dukungan permodalan untuk memperbesar pembiayaan, sementara Bank NTB Syariah dapat memperluas penyaluran dana ke sektor produktif melalui jaringan BPR NTB. (bul)

Banjir Rob Terjang Dua Desa di Lombok Barat, Ratusan KK Terdampak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Banjir Rob Terjang Dua Desa di Lombok Barat, Ratusan KK Terdampak
BANJIR ROB - Banjir Rob menerjang dua desa di Lobar yakni desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung dan Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Banjir rob menerjang dua desa di Lombok Barat (Lobar), yakni Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung dan Desa Kuranji Dalang pada Selasa (11/8/2026) pagi sekitar pukul 06.00 Wita. Sebanyak ratusan KK diperkirakan terdampak bencana tahunan ini.


Kini warga membutuhkan bantuan dari pemerintah, karena warga tidak bisa memasak akibat dapurnya ikut terendam. Terlebih selama sepekan terakhir melayan setempat tidak bisa melaut.


Pantauan media di lokasi pada Selasa (11/8), air laut masuk hingga ke pemukiman penduduk. Untungnya, air tidak sampai masuk ke rumah warga, hanya mengenai bagian pekarangan. Tampak tim BPBD bersama kecamatan serta desa pun turun memantau ke lokasi.
Warga Dusun Taman Desa Taman Ayu, Hairiah menuturkan air laut naik akibat gelombang tinggi, berlangsung selama empat hari terakhir. “Tapi hari ini (Selasa, red) yang parah, hingga masuk ke pemukiman warga,” tuturnya.


Akibat banjir rob itu, tidak hanya menggenangi pemukiman, tetapi juga mengakibatkan sampan milik nelayan rusak. Warga yang rumahnya berada di pinggir pantai tepaksa mengevakuasi diri ke rumah keluarga yang aman. “Tidak berani tidur karena gemuruh ombak seperti gempa rasanya,” ujarnya.


Warga lain bernama Sapii, mengaku, karena kejadian ini telah biasa terjadi sehingga warga pun tidak terlalu panik. Dusun itu sendiri menjadi langganan banjir rob tiap tahun. Tahun ini, termasuk lumayan parah.


Warga setempat juga tidak bisa melaut hampir selama seminggu terahir. Untuk itu, warga berharap agar diberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari ke depan. “Kami berharap bantuan sembako, karena ini (gelombang tinggi) diperkirakan sampai empat lima hari ke depan,” harap dia.


Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Desa Taman Ayu, Lalu Ahmad mengatakan jumlah nelayan yang terdampak cuaca buruk banjir rob ini sebanyak 150 KK atau 450 jiwa. Bahkan akibat dihantam gelombang tinggi, beberapa unit perahu milik nelayan rusak.
Warga saat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah, karena sejak beberapa hari terakhir mereka tidak bisa melaut. Dan diperkirakan dalam waktu tiga sampai empat hari ke depan, mereka tidak bisa melaut karena kondisi cuaca ini.


Di masa paceklik ini, nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki alat tangkap seperti jaring dan lainnya. Mereka juga berharap bantuan alat tangkap, sebab selama hampir beberapa tahun terakhir warga tidak pernah mendapatkan bantuan alat tangkap.


Sementara itu, Kades Kuranji Dalang Sidik mengatakan dua dusun di desanya terkena banjir rob yakni Dusun Kuranji Dalang dan Kuranji Bangsal. “Kejadiannya persis sama waktunya seperti di Taman Ayu, pada pagi hari. Yang terdampak di kami 270 KK, kalau jiwa sekitar 700 jiwa,” sebutnya.


Saat ini warga membutuhkan bantuan logistik, kerana warga tidak bisa melaut. “Harapan kami diberikan bantuan sembako untuk sambung hidup selama tidak bisa melaut,” ujarnya.


Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. Ramdan Hariyanto, S.Sos., yang turun bersama Tim dan Camat Gerung Fitriati Wahyuni mengatakan bahwa banjir rob merendam beberapa rumah warga di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lobar. “Ada perahu nelayan rusak (patah),” kata Hari sapaan akrab Kalak BPBD ini.


Selain di Taman Ayu, banjir rob juga terjadi di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi. Kondisi saat ini di beberapa daerah itu, banjir rob sudah surut.


Penanganan jangka pendek berupa bantuan sembako kepada warga terdampak. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait.

Sebab penanganan dari sisi kedaruratan di BPBD sudah turun ke lokasi, sedangkan nanti terkait bantuan logistik dengan Dinas DKP Ketapang dan Dinas Sosial. (her)

Dampak PJU Padam, Sejumlah Titik Jalan Selaparang Gelap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dampak PJU Padam, Sejumlah Titik Jalan Selaparang Gelap
PJU PADAM - Pengendara melintas Jalan Selaparang, kawasan Mayura yang mengalami PJU padam pada Senin malam (10/8/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram segera menurunkan petugas bidang lalu lintas untuk mengecek kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik di Jalan Selaparang, kawasan Mayura, yang dilaporkan kerap mengalami pemadaman.

Pantauan Suara NTB dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan sejumlah lampu PJU di Jalan Selaparang, khususnya di tikungan menuju arah Transmart, tidak menyala. Kondisi tersebut membuat ruas jalan terlihat lebih gelap, terutama pada malam hari.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan pemadaman PJU di Jalan Selaparang diduga disebabkan gangguan pada komponen kelistrikan. Namun, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat maupun pihak terkait sehingga penanganannya belum dapat dilakukan.

“Itu pasti ada gangguan di komponennya. Kita tidak dapat laporan,” ujarnya, Selasa (11/8).

Menurut Zulkarwin, secara umum seluruh PJU di Kota Mataram dipastikan berfungsi. Namun, pada beberapa titik masih dapat terjadi gangguan yang menyebabkan lampu padam.

Ia mengakui petugas tidak mungkin memantau seluruh titik PJU setiap saat. Karena itu, laporan dari masyarakat maupun perangkat pemerintah sangat dibutuhkan agar gangguan dapat segera ditindaklanjuti.

Zulkarwin menduga gangguan di Jalan Selaparang berkaitan dengan komponen kelistrikan, seperti MCB atau perangkat pada kWh meter. Untuk memastikan penyebabnya, Dishub akan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

“Pasti ada gangguan, entah di kWh meter atau komponennya. Nanti kita cek dan informasikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, lampu PJU yang digunakan di sepanjang Jalan Selaparang merupakan jenis LED.

Zulkarwin mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan PJU yang padam. Laporan dapat disampaikan melalui perangkat pemerintah di tingkat kecamatan atau kelurahan untuk kemudian diteruskan melalui grup WhatsApp Mataram Siaga.

“Kalau ada PJU yang padam, silakan dilaporkan. Nanti bisa diteruskan melalui Mataram Siaga sehingga dapat segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Dishub Kota Mataram juga mengungkapkan gangguan PJU terjadi di sepanjang Jalan TGH. Faisal. Pemadaman di ruas jalan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi MCB pada jaringan listrik milik PLN yang sudah lemah sehingga kerap mengalami trip atau jeglek.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Bambang Eko Yudarminto, mengatakan gangguan PJU di Jalan TGH. Faisal bukan disebabkan kerusakan pada jaringan PJU milik Dishub. Gangguan terjadi pada MCB kWh meter PLN yang kerap mengalami trip ketika dialiri listrik.

“Kalau gangguan dari kami tidak ada. Kadang-kadang kWh dari PLN itu yang menyebabkan listrik padam karena MCB-nya jeglek,” ujarnya. (pan)

44.202 Warga Mataram Terima Bantuan Beras, Total 1.326 Ton

Penulis
ekbisntb.com
-
0
44.202 Warga Mataram Terima Bantuan Beras, Total 1.326 Ton
BANTUAN CPP - Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana memegang bendera menandai peluncuran penyaluran bantuan CPP secara simbolis didampingi pihak Bulog dan Sekretaris Daerah serta sejumlah Kepala OPD di halaman Kantor Wali Kota Mataram pada Selasa, (11/8/2026).(Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama Perum Bulog meluncurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras di halaman Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (11/8/2026). Bantuan tersebut disalurkan kepada 44.202 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Total beras yang dialokasikan mencapai 1.326 ton. Setiap PBP menerima bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan. Karena penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan dukungan pemerintah terhadap program bantuan pangan yang disalurkan Bulog menjadi langkah penting karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu.

“Dukungan pangan ini saya kira memberikan dampak bagi masyarakat kita yang kurang mampu,” ujarnya seusai peluncuran bantuan secara simbolis.

Menurut Mohan, penyaluran bantuan pangan tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Dengan adanya bantuan tersebut, ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat diharapkan tetap terjamin.

Ia menilai penyaluran CPP juga memberikan manfaat terhadap kondisi ekonomi rumah tangga penerima. Bantuan beras dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga stabilitas perekonomian Kota Mataram tetap kondusif. Menurut Mohan, penyaluran bantuan kali ini juga memiliki momentum yang tepat karena bertepatan dengan persiapan masyarakat menghadapi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan musim kemarau.

“Makanya ini penting, masyarakat menghadapi Maulid dan musim kemarau, momennya tepat,” katanya.

Untuk periode Juli hingga September 2026, bantuan pangan akan didistribusikan kepada masyarakat di 50 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Penyaluran dilakukan melalui titik-titik yang telah disepakati bersama dan berada dekat dengan penerima, termasuk kantor lurah masing-masing.

Pemkot Mataram memastikan proses pendistribusian dilakukan secara tertib, aman, dan lancar sehingga bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima sesuai data yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terkait jumlah penerima yang mengalami penurunan dibandingkan penyaluran periode Februari–Maret 2026 yang mencapai 46.983 penerima manfaat, Mohan menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan.

Menurutnya, penggunaan DTSEN sebagai basis data penerima menunjukkan upaya pemerintah untuk menggunakan data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Penurunan jumlah penerima, kata dia, juga dapat menjadi indikator adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Kalau DTSEN dipakai menjadi patokannya, tentu saya kira itu korelasinya. Saya kira Bulog yang melihat kebutuhan data penerima,” jelasnya.

Mohan menambahkan, penggunaan data yang lebih terintegrasi diharapkan membuat intervensi pemerintah terhadap persoalan kemiskinan semakin tepat sasaran. Penurunan jumlah penerima bantuan tidak semata-mata dilihat dari berkurangnya alokasi bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kondisi kemiskinan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi.

“Jadi, sekali lagi, penurunan ini menandai kemampuan kita mengintervensi terhadap isu kemiskinan di Kota Mataram,” pungkasnya. (pan)

Penerima Bantuan Pangan di Mataram Turun 2.781 PBP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penerima Bantuan Pangan di Mataram Turun 2.781 PBP
Sudirman (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mencatat jumlah penerima bantuan pangan melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Perum Bulog mengalami penurunan pada periode Juli–September 2026.

Berdasarkan data DKP yang diterima dari Perum Bulog, alokasi bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026 mencapai 44.202 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Jumlah tersebut turun dibandingkan alokasi periode Februari–Maret 2026 yang mencapai 46.983 PBP.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan penurunan jumlah penerima merupakan hasil penyesuaian data. Dari sebelumnya 46.983 PBP, kini jumlah penerima menjadi 44.202 PBP.

“Untuk alokasi ini turun. Kalau kemarin kita hanya alokasi dua bulan, hari ini sekaligus tiga bulan dengan mendapatkan 30 kilogram,” ujar Sudirman, Selasa (11/8/2026).

Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak 2.781 PBP atau sekitar 6 persen dibandingkan alokasi sebelumnya.

Sudirman menjelaskan, penyaluran periode Juli–September 2026 juga berbeda dari periode sebelumnya. Kali ini bantuan yang disalurkan sepenuhnya berupa beras dan tidak disertai minyak goreng seperti pada penyaluran sebelumnya.

Setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras untuk kebutuhan selama tiga bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Adapun rincian alokasi penerima bantuan pangan berdasarkan kecamatan yakni Kecamatan Ampenan sebanyak 9.018 PBP, Cakranegara 7.177 PBP, Mataram 7.012 PBP, Sandubaya 9.078 PBP, Selaparang 6.174 PBP, dan Sekarbela 5.743 PBP.

Penyaluran bantuan pangan tersebut menyasar masyarakat di 50 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah titik penyaluran yang telah disepakati agar masyarakat dapat mengambil bantuan di lokasi yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya.

Salah satu lokasi yang digunakan untuk mendukung proses distribusi adalah kantor kelurahan. Penggunaan titik-titik tersebut diharapkan dapat memudahkan penerima sekaligus membantu pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan sesuai dengan data yang telah ditetapkan.

Pemkot Mataram memastikan proses distribusi dilakukan secara tertib dan terkoordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah juga berupaya agar bantuan dapat diterima seluruh PBP sesuai alokasi dan jadwal yang ditetapkan.

Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima, terutama di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah. (pan)

Perkuat Ekosistem Digital dan Kedaulatan Rupiah, BI NTB Resmi Buka Pekan QRIS Nasional 2026 dan Pameran Uang RINJANI

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka gelaran tahunan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang dirangkaikan dengan Pameran Uang RINJANI (Rupiah Berjaya Sampai Pelosok Negeri) di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Mataram, Selasa (11/8/2026).

Mengusung tema utama “Rayakan Digitalisasi, QRISnya Satu, Menangnya Banyak!” serta diselaraskan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertajuk “Nusantara Bersatu, Adil, dan Makmur”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas akseptasi sistem pembayaran digital sekaligus memperkuat edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah hingga ke pelosok negeri.

Acara pembukaan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Muhammad Faozal (mewakili Gubernur NTB), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, Danlanal Mataram, pimpinan instansi vertikal, perbankan (Himbara, Bank NTB Syariah, BPR), serta tokoh masyarakat.

Integrasi Nontunai dan Tunai: CeMuMuAH dan Kedaulatan Moneter

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa pengembangan pembayaran digital perlu berjalan beriringan dengan penguatan pemahaman masyarakat terhadap uang Rupiah.

Hario menceritakan kilas balik peluncuran QRIS pada 17 Agustus 2019 yang kini telah tumbuh pesat sebagai instrumen transaksi yang CeMuMuAH (Cepat, Murah, Mudah, Aman, dan Andal). Meski demikian, berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2025, sebanyak 80% masyarakat masih bertransaksi menggunakan uang tunai. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, dan tingkat literasi keuangan.

“Digitalisasi sistem pembayaran perlu berjalan beriringan dengan penguatan pemahaman masyarakat terhadap Rupiah. Melalui Pameran Uang RINJANI, kami ingin mengajak masyarakat untuk mengenal, menghargai, merawat, dan menggunakan Rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa,” ujar Hario K. Pamungkas.

Untuk memastikan ketersediaan uang layak edar hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), BI NTB bekerja sama dengan TNI AL menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Hario mengaitkan pentingnya Rupiah di batas negeri dengan sejarah kedaulatan NKRI, di mana penggunaan simbol Rupiah memegang peranan krusial. Dari sisi digital, fitur QRIS interkoneksi (cross-border) kini juga dapat digunakan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Tiongkok dan Jepang.

Dorong Pariwisata Inklusif dan Ekonomi Daerah

Mewakili Gubernur NTB, Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia atas konsistensinya mendorong transformasi digital di Nusa Tenggara Barat.

Faozal mengungkapkan, QRIS kini bukan sekadar teknologi pembayaran, melainkan bagian dari gaya hidup dan ekosistem pendukung sektor pariwisata serta UMKM NTB yang sedang memasuki lonjakan musim kunjungan (peak season).

“QRIS bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan ekonomi daerah. Karena itu, mari kita bergandeng tangan membangun ekosistem digital. Pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama agar digitalisasi dapat dirasakan secara inklusif dan tidak ada masyarakat yang tertinggal,” tegas Lalu M. Faozal.

Ia berseloroh bahwa masyarakat saat ini lebih khawatir tertinggal handphone dibanding dompet tunainya. Kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik di destinasi unggulan seperti Tiga Gili sangat bergantung pada kemudahan infrastruktur digital dan konektivitas nontunai.

Rangkaian Kegiatan PQN & Pameran Uang RINJANI 2026

  1. Pameran Uang RINJANI (11–14 Agustus 2026): Menghadirkan koleksi sejarah sistem pembayaran dari era sistem barter, uang kuno pra-kemerdekaan, hingga Rupiah modern terkini sebagai sarana edukasi CBP Rupiah.
  2. Pengukuhan Komunitas Numismatik Sasambo: Pengukuhan pengurus komunitas kolektor uang kuno yang mewakili tiga suku besar di NTB (Sasak, Samawa, dan Mbojo).
  3. Edukasi Nilai Sejarah & Adat: Mengangkat kearifan lokal penggunaan Kepeng Bolong (uang kepeng) yang masih dilestarikan dalam ritual adat pernikahan Sorong Serah Suku Sasak.
  4. Inovasi Pembayaran Digital: Edukasi dan demonstrasi fitur transaksi masa depan seperti QRIS Tap hingga pembayaran zakat nontunai via QRIS.

Faozal memungkas dengan arahan dari Gubernur NTB: “Kita boleh bergerak cepat menuju masa depan dengan teknologi terbaru, tetapi jangan sampai kita lupa pada sejarah masa lalu kita, karena sejarah adalah pelajaran bagi kita semua.”

Pekan QRIS Nasional 2026 dan Pameran Uang RINJANI terbuka untuk umum secara gratis mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2026 di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Mataram. (r/fan)

1...124125126...1,071Halaman 125 dari 1,071