Mataram (EKBIS NTB) –BPR NTB mempercepat persiapan konversi dari bank perekonomian rakyat konvensional menjadi bank perekonomian rakyat syariah (BPR Syariah). Salah satu tahapan penting yang kini dikebut adalah memastikan seluruh jajaran pengurus dan pejabat eksekutif memiliki kompetensi serta sertifikasi syariah.
Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan sebanyak 20 peserta mengikuti pelatihan sertifikasi syariah sebagai bagian dari rangkaian persiapan konversi. Peserta berasal dari jajaran komisaris, direksi hingga pejabat eksekutif.
“Semua pengurus ditambah pejabat eksekutif, dari level kepala bagian, kepala divisi, direksi dan komisaris,” kata Faisal, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi salah satu persyaratan penting sebelum BPR NTB mengajukan proses konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, perusahaan berupaya memastikan seluruh pengurus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.
Faisal menyampaikan, dokumen pengajuan konversi BPR NTB kepada OJK mulai masuk sekitar September atau paling lambat Oktober 2026. Saat ini, selain sertifikasi pengurus, berbagai dokumen pendukung juga sedang disiapkan.
“Yang sedang berproses sekarang mudah-mudahan segera rampung. Kami usahakan masuk ke OJK secepatnya,” tambahnya.
Persiapan tidak hanya menyangkut sumber daya manusia. BPR NTB juga tengah menyusun sejumlah perangkat internal, mulai dari rencana bisnis, struktur organisasi hingga perangkat aturan yang menyesuaikan karakteristik bank syariah.
“Dari internal sedang disiapkan, termasuk rencana bisnis dan lain sebagainya. Struktur baru, AD/ART baru,” jelas Faisal.
Di sisi lain, perubahan regulasi daerah yang menjadi bagian dari proses konversi juga masih berjalan. BPR NTB terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target.
Faisal melihat konversi BPR NTB bukan sekadar perubahan model bisnis. Lebih jauh, langkah itu dinilai akan memperkuat ekosistem keuangan syariah di NTB.
Dengan BPR NTB masuk ke sistem syariah, masyarakat akan memiliki pilihan pembiayaan yang lebih beragam. Terlebih, BPR NTB sejak awal memiliki fokus kuat pada pembiayaan sektor produktif.
“Setelah kami menjadi syariah, yang pertama ekosistem syariah akan sudah terbentuk. Semua BUMD keuangan di NTB menjadi satu ekosistem syariah. Jadi uang yang bergerak akan lebih banyak,” ujarnya.
Konversi juga membuka ruang bagi BPR NTB untuk mengembangkan produk yang sebelumnya tidak dapat dijalankan dalam skema konvensional.
Faisal mencontohkan produk gadai syariah dan berbagai instrumen pembiayaan berbasis syariah lainnya sebagai peluang yang dapat dikembangkan setelah konversi.
“Ruang bisnis juga semakin lebar. Di syariah ada beberapa produk yang tidak bisa dipasarkan di konvensional, seperti gadai dan lain-lain. Itu sebenarnya peluang kita cukup besar,” katanya.
Salah satu peluang terbesar yang dilihat BPR NTB adalah terbukanya sinergi yang lebih kuat dengan Bank NTB Syariah.
Selama masih berstatus konvensional, terdapat keterbatasan dalam membangun skema pembiayaan dengan ekosistem keuangan syariah.
Setelah konversi, peluang sinergi pendanaan dan penyaluran pembiayaan diyakini semakin terbuka. Faisal menggambarkan BPR NTB nantinya dapat berperan sebagai operator penyaluran pembiayaan produktif dengan dukungan likuiditas dari Bank NTB Syariah.
“Bisa jadi polanya seperti ini: Bank NTB yang memiliki dana lebih, kami sebagai operatornya untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat,” ujarnya.
Skema dimaksud, dinilai sejalan dengan fokus BPR NTB yang sejak awal diarahkan pada pembiayaan produktif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan akses permodalan.
Dengan demikian, konversi diharapkan memberi manfaat pada dua sisi sekaligus. BPR NTB memperoleh dukungan permodalan untuk memperbesar pembiayaan, sementara Bank NTB Syariah dapat memperluas penyaluran dana ke sektor produktif melalui jaringan BPR NTB. (bul)
