Beranda blog Halaman 117

Pemkot Mataram Siapkan Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tambah PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram Siapkan Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tambah PAD
RUMAH DINAS GURU - Seorang pegawai dari Dinas Pendidikan Kota Mataram saat melakukan sidak di rumah dinas guru yang dipotret beberapa waktu lalu. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan skema pemanfaatan rumah dinas yang berada di lingkungan sekolah dan sejumlah aset daerah lainnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan pihaknya saat ini tengah menginventarisasi seluruh aset daerah sebagai langkah awal penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset. Pendataan tersebut mencakup status kepemilikan, kondisi aset, pemanfaatan saat ini, hingga nilai aset melalui proses penilaian atau appraisal.

“Kita pendataan dulu, nilai asetnya berapa? Nanti dari hasil pendataan dan appraisal ini, baru kita bicara kebijakan bersama Pak Wali Kota,” ujarnya, Selasa (18/8).

Menurut Alwan, salah satu aset yang masuk dalam pendataan adalah bangunan bekas sekolah yang tidak lagi berfungsi secara optimal akibat minimnya jumlah siswa maupun kebijakan penggabungan sekolah (regrouping). Salah satunya adalah bangunan SDN 36 Ampenan serta sejumlah sekolah yang telah digabungkan.

Selain bangunan sekolah, Pemkot Mataram juga memetakan rumah dinas guru dan pegawai yang tersebar di sejumlah lokasi. Aset tersebut nantinya akan dikaji untuk menentukan skema pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Alwan menegaskan pemerintah tidak dapat serta-merta mengubah fungsi aset daerah menjadi objek sewa. Pemkot Mataram terlebih dahulu harus memastikan legalitas aset, status sertifikat, nilai aset, serta dasar hukum pemanfaatannya.

“Aset kita ini masih panjang prosesnya. Tidak serta-merta begitu dialihkan langsung bisa dioperasikan. Penilaiannya yang terutama, karena kita harus menilai asetnya dulu,” jelasnya.

Untuk rumah dinas guru maupun pegawai, lanjut Alwan, pemerintah akan mengkaji kembali peruntukannya. Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun melalui skema sewa yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kalau untuk rumah dinas guru atau pegawai, tentu peruntukannya kita kaji lagi, apakah bisa dimanfaatkan oleh ASN, PPPK, atau skema sewa yang bisa masuk menjadi retribusi daerah,” katanya.

Hasil inventarisasi dan appraisal nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkot Mataram dalam menyusun kebijakan pemanfaatan aset. Pemerintah juga menyiapkan regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tata kelola dan tarif pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Mataram mencari sumber PAD baru dengan tetap memperhatikan fungsi, status, dan legalitas aset milik daerah. Aset yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui skema pemanfaatan yang tepat.

“Target kita ke depan tentu ini bisa menjadi sumber PAD baru bagi Kota Mataram. Semua potensi yang ada kita optimalkan agar aset-aset daerah tidak terbengkalai,” pungkasnya. (pan)

Mediasi Pengelola Kafe

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mediasi Pengelola Kafe
Putri Aydul Sakinah (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, memanggil pihak pengelola Kafe Bajawa Flores untuk melakukan mediasi bersama masyarakat terkait jam operasional live music yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan serta ketenteraman masyarakat (Kamtibmas).

Mediasi tersebut dilakukan menyusul keluhan dan laporan warga. Persoalan operasional live music Kafe Bajawa Flores yang diduga berlangsung hingga larut malam juga sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Lurah Pagesangan Barat, Putri Aydul Sakinah, mengatakan pihaknya telah memanggil pengelola Kafe Bajawa Flores dan RT setempat untuk mencari solusi atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Sudah kami panggil dari pihak Bajawa, juga RT setempat. Kami hadir bersama-sama untuk melakukan mediasi,” ujarnya, Selasa (18/8).

Dari hasil mediasi tersebut, masyarakat meminta pengelola Kafe Bajawa Flores mengurangi jam operasional live music. Berdasarkan kesepakatan, pada hari kerja atau Senin-Jumat (weekday), aktivitas live music dibatasi hingga pukul 22.00 Wita. Sementara pada Sabtu-Minggu (weekend), batas operasional ditetapkan maksimal hingga pukul 23.00 Wita.

Putri yang akrab disapa Puput menegaskan, batas waktu operasional tersebut merupakan permintaan warga yang telah disepakati bersama. Tidak ada lagi negosiasi maupun toleransi terkait ketentuan tersebut.

“Waktu tersebut tidak ada negosiasi dan tidak ada lagi toleransi. Sudah final,” tegasnya.

Selain membatasi jam operasional, pihak pengelola kafe juga telah menurunkan volume musik dan sedang memproses pemasangan peredam suara. Namun, langkah tersebut tidak mengubah kesepakatan mengenai batas waktu operasional live music.

“Ternyata, meskipun sudah menurunkan volume, menurut laporan masyarakat masih merasa terganggu,” katanya.

Puput menjelaskan, pihak pengelola Kafe Bajawa Flores akan melaporkan hasil mediasi tersebut kepada pemilik usaha yang berada di Jakarta. Pemerintah Kelurahan Pagesangan Barat meminta hasil koordinasi tersebut disampaikan paling lambat dalam dua hari.

Pihak kelurahan juga meminta agar hasil mediasi dituangkan dalam berita acara sebagai bukti kesepakatan mengenai batas operasional live music. (pan)

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Di Lotim Tembus Rp26,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lotim Tembus Rp26,5 Miliar
(Suara NTB/ist) POSE BERSAMA - Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik, Kepala Bpjamsostek, M. Yohan Firmansyah berpose bersama ahli waris yang diberikan klaim santunan peserta pada acara Gawe Adat di Sakra Barat, Senin (17/8) malam.

Selong (EKBIS NTB) -Pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp26,5 miliar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nilai tersebut berasal dari 2.520 kasus klaim yang telah dibayarkan kepada peserta.


Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur per Juli 2026 juga mencatat jumlah peserta terus mengalami peningkatan. Sebanyak 190.403 pekerja dengan e-KTP Lombok Timur tercatat telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.


Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Muhammad Johan Firmansyah, mengatakan besarnya nilai klaim tersebut menunjukkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan telah dirasakan masyarakat. “Tujuannya agar banyak masyarakat paham program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan sudah terdaftar,” ujar Johan.


Menurutnya, angka Rp26,5 miliar tersebut belum mencakup seluruh pembayaran jaminan bagi peserta asal Lombok Timur. Sebab, masih terdapat pembayaran yang dilakukan di luar wilayah Cabang Lombok Timur serta klaim yang hingga kini masih dalam proses.


Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian pembukaan Festival Gawe Beleq di Lapangan Umum Barokah Sakra Barat, Senin (17/8/2026) malam. Ribuan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.


Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan secara simbolis dengan total nilai mencapai Rp909 juta.
Johan mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai terjadi risiko untuk menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Masyarakat diminta memastikan dirinya telah terdaftar sesuai dengan segmen pekerjaan masing-masing.


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja mandiri, pekerja konstruksi, hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI).


Bagi pekerja yang belum mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah, Johan menyebut kepesertaan dapat dilakukan secara mandiri. “Tujuannya agar banyak masyarakat paham program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan sudah terdaftar,” tegasnya.


BPJS Ketenagakerjaan berharap momentum Festival Gawe Beleq dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta. Dengan kepesertaan yang lebih luas, pekerja dan keluarganya diharapkan memiliki jaring pengaman ketika menghadapi kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun risiko sosial lainnya.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan.


Ia menyebut Pemkab Lotim telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah kelompok masyarakat sesuai kebijakan Bupati Lombok Timur.


“Alhamdulillah sejak Bapak Bupati, semua petani tembakau diasuransikan dan dibayarkan oleh Pemda. Semua perangkat desa, termasuk RT, termasuk yang pekerjaan rentan, semuanya dibayarkan oleh Pemda atas kebijakan Bapak Bupati,” katanya.
Menurut Juaini, perlindungan tersebut memberikan manfaat besar bagi keluarga peserta ketika menghadapi risiko.

Bahkan ketika peserta meninggal dunia, keluarga tetap memiliki hak atas manfaat jaminan sesuai ketentuan program.
“Kita walaupun tidak menerima langsung, inilah bentuk dukungan kita. Apabila ada keluarga kita, sahabat kita yang meninggal dunia, insyaallah ada arahnya untuk anaknya. Kita syukuri semuanya,” ucapnya di hadapan ribuan warga.


Untuk memperlihatkan manfaat program secara langsung, Juaini juga meminta salah seorang penerima memberikan testimoni kepada masyarakat.

Penerima tersebut mengungkapkan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan dibayarkan oleh pemerintah daerah. (rus)

Kapolri dan Titiek Soeharto Dijadwalkan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapolri dan Titiek Soeharto Dijadwalkan Panen Raya Bawang Putih di Sembalun
(Suara NTB/rus) SIAP PANEN - Tanaman Bawang Putih Sembalun siap panen. Kapolri, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Koordinator Bidang, Menteri Pertanian, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, serta jajaran terkait dijadwalkan menghadiri panen raya bawang putih di Kecamatan Sembalun, pada Rabu (19/8).

Selong (EKBIS NTB) -Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mendapat perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan komoditas bawang putih. Kapolri Jenderal Pol.

Listyo Sigit Prabowo, bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, serta jajaran terkait dijadwalkan menghadiri panen raya bawang putih sekaligus ground breaking pembangunan gudang penyangga bawang putih di Kecamatan Sembalun, pada Rabu (19/8).


Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi kepada media di Selong, Selasa (18/8/2026) mengatakan panen raya tersebut direncanakan berlangsung di Desa Sembalun Bumbung dengan lokasi sekitar 5 hektare.


Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik keterlibatan institusi kepolisian dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya bawang putih. Koordinasi dengan jajaran kepolisian, mulai dari Polres hingga Polda NTB, terus dilakukan untuk memastikan persiapan kedatangan Kapolri dan rombongan.


Selain panen raya, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan ground breaking pembangunan gudang penyangga bawang putih. Sejumlah fasilitas pendukung pertanian juga akan disiapkan, termasuk sarana teknologi pertanian yang disebut telah dipersiapkan di lokasi.


Fathul menjelaskan, Lombok Timur saat ini memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penjaga benih bawang putih nasional bersama Kabupaten Temanggung. Posisi tersebut membuat Sembalun tidak hanya diarahkan sebagai sentra produksi konsumsi, tetapi juga sebagai salah satu sumber benih bawang putih untuk daerah lain di Indonesia.


Pada periode pertama tahun ini, luas tanam bawang putih di Lombok Timur mencapai sekitar 147 hektare. Sementara secara keseluruhan, luas tanam yang menjadi target pengembangan mencapai sekitar 447 hektare.


Dari luasan tersebut, produksi diproyeksikan rata-rata empat ton per hektare. Dengan asumsi tersebut, hasil panen dari 447 hektare berpotensi mencapai sekitar 1.788 ton. Sebagian hasil produksi akan diseleksi dan dipersiapkan sebagai benih, sementara sisanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi.


“Kalau kita prediksi tidak muluk-muluk empat ton per hektare, dari 447 hektare kita bisa mendapatkan sekitar 1.800 ton. Sebagian sudah melalui sortasi untuk dijadikan benih, sedangkan sisanya untuk konsumsi,” jelasnya.


Fathul menyebut kebutuhan benih nasional juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk mendukung target penanaman bawang putih seluas 5.000 hektare di 17 provinsi, Lombok Timur diminta ikut menyiapkan kebutuhan benih. Dari total kebutuhan sekitar 1.250 ton benih, kebutuhan daerah akan diperhitungkan terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan didistribusikan ke wilayah lain.


Pembangunan gudang penyangga di Sembalun diharapkan dapat menjawab salah satu persoalan utama petani, yakni keterbatasan tempat penyimpanan. Keberadaan gudang dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil panen sekaligus memastikan benih tidak keluar dari daerah tanpa pengelolaan yang sesuai.


Meski demikian, Fathul mengatakan tata kelola gudang, termasuk pihak yang akan bertanggung jawab serta kapasitas tampungnya, masih menunggu kepastian lebih lanjut setelah pembangunan dilakukan.


Selain persoalan penyimpanan, pengembangan bawang putih di Lombok Timur juga masih menghadapi kendala investasi dan permodalan. Menurutnya, peningkatan produksi harus dibarengi dengan dukungan investor serta modal yang memadai agar hasil panen dapat disimpan dan dikelola hingga memiliki nilai tambah. (rus)

Realisasi APBD Lobar Baru 40 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi APBD Lobar Baru 40 Persen
(Suara NTB/her) H. Abubakar Abdullah

Giri Menang (EKBIS NTB) -Realisasi anggaran APBD Pemkab Lombok Barat (Lobar) hingga semester I ini masih rendah. Baru mencapai 40 persen dari total anggaran Rp2,05 triliun. Rendahnya realisasi anggaran ini menjadi atensi kalangan DPRD Lobar.

Pihak dewan mendorong pemerintahan daerah bergandengan tangan untuk melakukan percepatan realisasi program maupun anggaran.


Jangan sampai jajaran pemerintahan daerah merasa lemah akibat peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah mengatakan bahwa yang menjadi catatan dewan adalah masih rendahnya realisasi anggaran. “Tidak boleh stagnan ini, kita punya waktu terbatas,” kata Abu, Senin (17/8/2026).


Untuk itu, Politisi PKS itu mendorong agar pemerintah daerah harus fokus, baik itu eksekutif dan legislatif untuk kembali bergandengan tangan memperkuat semua lini pemerintahan daerah sampai dengan seluruh masyarakat.


“Masih banyak potensi dan harapan untuk Lombok Barat yang maju, Sejahtera dan berkeadilan itu harus diteruskan,” ujarnya.
Jajaran OPD harus lebih progresif dalam melaksanakan program tanpa harus takut, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan. “Tidak usah takut,” tegasnya.


Ia berharap jangan sampai terlalu lama bersedih dengan peristiwa yang terjadi, tetapi Pemkab harus bangkit dari situasi ini. “Dan momentum kebangkitan ini harus kita perkuat,” ujarnya.
Terlebih dengan upaya Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang melakukan konsolidasi di masa transisi pemerintahan ini, dinilai tepat dan didukung penuh pihaknya. “Kita dukung Bu Wabup konsolidasi pada masa transisi pemerintahan ini,” tegas Abu.


Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya konsolidasi birokrasi dalam proses transisi pemerintahan ini. Pihaknya juga telah membedah kembali APBD murni, program apa yang belum dan sudah dikerjakan. Sehingga dipastikan usulan KUA PPAS segera diajukan untuk dibahas bersama DPRD.


Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan kepada kepala OPD untuk mempercepat pealisasi program yang bersentuhan dengan masyarakat. Sedangkan program yang dikira kurang urgen dipending atau ditunda pelaksanaannya. “Kami percepat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya. (her)

Rotan Ketak Bale Rattan Menembus Pasar Amerika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rotan Ketak Bale Rattan Menembus Pasar Amerika
(Suara NTB/ist0 PAMERAN - Produk ketak rotan Lombok mendapat perhatian pengunjung di pameran Shoppe Object di New York, Amerika Serikat.

Mataram (EKBIS NTB) Produk kerajinan rotan dan ketak asal Lombok membuka jalan ke pasar Amerika Serikat. Bale Ratan Lombok, UMKM kerajinan asal Lombok, terpilih mewakili Indonesia dalam ajang pameran di New York, Amerika Serikat, bersama dua UMKM lainnya dari Yogyakarta.


Pemilik Bale Rattan Lombok, Hartawaludin menyatakan keikutsertaannya ke New York adalah hasil kurasi Bank Indonesia bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Dari sekitar 15-20 UMKM yang diseleksi dari berbagai daerah di Indonesia, hanya tiga UMKM yang akhirnya dipilih untuk mewakili Indonesia, termasuk dia.


“Yang dinilai salah satunya sustainable product, ramah lingkungan, kemudian apakah produknya bisa masuk pasar Amerika. Kami kebetulan bergerak di home decor berbahan rotan dan ketak,” katanya, Selasa, 18 Agustus 2026.


Produk yang dibawa ke New York antara lain kotak tisu, nampan, hiasan dinding, lampu rotan, tas, hingga placemat. Karakter produk yang mengedepankan bahan alami dan proses kerajinan tangan menjadi salah satu kekuatan untuk menyasar pasar luar negeri.
Pameran berlangsung selama tiga hari.

Seluruh biaya keikutsertaan ditanggung melalui dukungan Bank Indonesia, baik Bank Indonesia pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB.


Kesempatan tampil di New York pada pameran Shoppe Object tanggal 2-4 Agustus 2026 menurutnya tidak berhenti pada promosi. Sejumlah calon pembeli dari Amerika langsung menunjukkan ketertarikan dan melakukan trial order.


Beberapa produk yang dipesan di antaranya tas, placemat, nampan, serta kotak tisu berbahan rotan. Nilai transaksi awal berkisar 500 hingga 1.000 dolar AS untuk masing-masing calon pembeli.


“Kalau ditotal untuk transaksi awal kurang lebih Rp20 juta sampai Rp25 juta. Ini baru permulaan. Kami masih terus berkomunikasi dan negosiasi dengan buyer yang kami temui di Amerika,” ujarnya.


Menurut Hartawaludin, sebagian calon pembeli merupakan pemilik butik dan toko yang tertarik menempatkan produk Bale Ratan di gerai mereka. Karena itu, transaksi yang terjadi saat pameran dinilai bukan sekadar penjualan, tetapi pintu masuk untuk menguji respons pasar Amerika terhadap produk kerajinan Lombok.


Bale Ratan kini membidik transaksi yang lebih besar. Dari komunikasi yang masih berjalan dengan sejumlah calon pembeli, Hartawaludin berharap dapat memperoleh pesanan hingga satu-dua kontainer.
“Targetnya mudah-mudahan dari buyer yang sudah kami kontak bisa deal satu atau dua kontainer,” katanya.


Keikutsertaan di New York menjadi bagian dari upaya Bale Ratan memperluas pasar ekspor. Sebelumnya, dukungan promosi juga pernah membuka akses ke Inggris dan Hungaria, meski dalam kesempatan tersebut produk yang diberangkatkan lebih dahulu. (bul)

Kapal Penyeberangan Siap Layani Lonjakan Penonton MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapal Penyeberangan Siap Layani Lonjakan Penonton MotoGP Mandalika 2026
(Suara NTB/bul) Khoiri Soetomo

Mataram (EKBIS NTB) –Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memastikan armada kapal penyeberangan siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang MotoGP yang akan digelar Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.


Ketua Gapasdap RI, Khoiri Soetomo, mengatakan dari sisi jumlah, armada penyeberangan yang beroperasi di sejumlah lintasan menuju Lombok maupun Bali sebenarnya sangat mencukupi. Persoalannya justru terletak pada keterbatasan infrastruktur pelabuhan, terutama jumlah dermaga dan fasilitas sandar kapal.


“Kalau kita bicara masalah jumlah kapal, sangat cukup. Tinggal bagaimana kesiapan infrastrukturnya, terutama dermaga dan jumlah sandarannya,” kata Khoiri.


Menurutnya, kondisi ini membuat banyak kapal tidak dapat beroperasi secara optimal. Kapal harus bergantian menggunakan dermaga sehingga utilisasinya tidak maksimal.
“Kalau kapal harus bergantian, satu bulan operasinya tidak lebih dari 50 persen,” ujarnya.


Kondisi itu menjadi perhatian menjelang MotoGP Mandalika. Ajang balap internasional tersebut diperkirakan kembali mendatangkan ribuan penonton dari Pulau Jawa dan daerah lainnya ke Lombok.
Khoiri mencontohkan lintasan Ketapang-Gilimanuk. Menurutnya, jumlah tempat sandar ideal di lintasan tersebut setidaknya harus dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia saat ini. Hal serupa juga diperlukan di lintasan Padangbai-Lembar.


“Jumlah sandaran yang ideal itu harus dua kali lipat dengan yang ada sekarang. Padangbai-Lembar juga demikian,” katanya.
Namun, penambahan dermaga tidak cukup hanya dari sisi jumlah. Infrastruktur tersebut harus memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung operasional kapal secara aman dan efisien.


Khoiri menegaskan, operator sebenarnya dapat menambah armada untuk mengantisipasi peningkatan penumpang selama MotoGP. Bahkan, sejumlah kapal saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan tempat sandar.


“Kalau masalah kapal, kita bisa menyiapkan kapal dengan sangat cukup. Banyak kapal yang menganggur karena tempat sandarnya tidak ada,” ujarnya.


Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat reguler tetap menjadi prioritas utama operator penyeberangan, terutama untuk melayani pergerakan ekonomi dan distribusi logistik.

Sementara untuk sektor pariwisata, termasuk penonton MotoGP, penambahan armada masih memungkinkan sepanjang didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai. (bul)

Terima Dana Transfer Rp10,8 Miliar, Gaji Pegawai di Mataram Aman hingga Akhir Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terima Dana Transfer Rp10,8 Miliar, Gaji Pegawai di Mataram Aman hingga Akhir Tahun
H. Muhamad Ramayoga (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menerima tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp10,8 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai, terutama pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga akhir 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhamad Ramayoga, mengatakan tambahan dana transfer tersebut merupakan gabungan dari dana alokasi umum (DAU) tambahan, dana bagi hasil (DBH), serta kurang bayar dana bagi hasil (KBDH).

“Totalnya Rp10,8 miliar, sekitar Rp300 juta berasal dari DAU tambahan yang difokuskan untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawai,” kata Yoga, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membantu belanja pegawai, khususnya pemenuhan gaji ASN serta PPPK penuh waktu dan paruh waktu hingga akhir tahun.

Sebelumnya, kemampuan anggaran Pemkot Mataram untuk membayar gaji ASN dan PPPK di lingkup pemerintah kota hanya tersedia hingga Oktober 2026 atau selama 10 bulan. Dengan adanya tambahan dana transfer tersebut, kebutuhan belanja pegawai hingga akhir tahun kini dapat dipenuhi.

“Alhamdulillah, untuk belanja pegawai kami sekarang aman hingga akhir tahun,” ujarnya.

Menurut Yoga, seluruh tambahan alokasi dana sebesar Rp10,8 miliar tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Kota Mataram. Sementara itu, untuk dana kurang bayar yang penggunaannya lebih fleksibel, BKAD masih melakukan pembahasan dan pemetaan kebutuhan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap OPD. Salah satunya berkaitan dengan kegiatan penanganan kebersihan lingkungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta OPD lainnya.

“Usulan-usulan yang sudah masuk akan kami petakan kembali dan dibahas bersama pimpinan untuk menentukan program yang dinilai paling prioritas,” pungkasnya. (pan)

Motor di Depan Belum Tentu Tahu Jalan Aman, Jangan Asal Ikuti Gerakannya

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Saat berkendara, kendaraan di depan sering kali menjadi acuan bagi pengendara di belakangnya. Namun, langsung mengikuti setiap manuver kendaraan depan tanpa tahu alasannya justru dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Ketika sepeda motor di depan mendadak berpindah jalur, mengerem, atau berbelok, pengendara di belakang sebaiknya tidak langsung ikut-ikutan. Pengendara depan bisa saja sedang menghindari lubang, pasir, genangan air, atau kendaraan lain di jalurnya.

Marketing Sub Dept Head Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, mengimbau agar pengguna jalan tidak menjadikan kendaraan lain di depan sebagai satu-satunya pedoman dalam mengambil keputusan.

“Pengendara perlu memahami bahwa setiap manuver kendaraan di depan memiliki alasan yang belum tentu kita ketahui. Jangan langsung mengikuti gerakannya. Berikan waktu untuk membaca kondisi jalan dan pastikan keputusan yang diambil aman,” ujar Yehezkiel Felix.

Menurutnya, menjaga jarak aman merupakan langkah krusial. Jarak yang cukup memberikan jeda ruang dan waktu bagi pengendara untuk merespons dinamika lalu lintas di depan.

Senada dengan hal tersebut, Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menegaskan pentingnya membaca situasi jalan secara mandiri.

“Kendaraan di depan dapat menjadi referensi, tetapi bukan komando. Ketika kendaraan di depan berpindah jalur atau mengerem, kita perlu melihat terlebih dahulu apa yang terjadi di area depan sebelum bertindak,” jelas Satria.

Ia menambahkan, potensi bahaya yang dihindari kendaraan depan belum tentu berada pada posisi yang sama bagi pengendara di belakangnya. Jika kendaraan di depan mendadak mengerem atau berpindah jalur, tindakan terbaik adalah mengurangi kecepatan secara terkendali, amati sekitar, lalu ambil keputusan yang tepat.

Yehezkiel mengingatkan bahwa keselamatan berkendara selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

“Jangan mudah terpancing manuver kendaraan lain. Tetap fokus, jaga jarak, dan pastikan keputusan berkendara diambil berdasarkan Penglihatan sendiri. Dengan begitu, kita bisa #Cari_Aman dalam setiap perjalanan,” tutupnya.

Melalui kampanye ini, Astra Motor NTB mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai gaya hidup berkendara sehari-hari agar perjalanan tetap tenang, nyaman, dan menyenangkan. (r/fan)

Usai Upacara HUT ke-81 RI, PLN UIP Nusa Tenggara dan YBM Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa Flores di Manggarai

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di laydown Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, Senin (17/8), PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusa Tenggara) melalui PLN Peduli bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP Nusa Tenggara langsung bergerak menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Bantuan diserahkan melalui Posko Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Bantuan yang diserahkan berupa 80 karung beras, 45 dus mi instan, dan 41 papan telur.

Kepala Teknis Panas Bumi (KTPB) Ulumbu, Roya Ginting, yang menyerahkan bantuan mengatakan jajaran PLN langsung bergerak menuju Kabupaten Manggarai seusai mengikuti rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan untuk menyerahkan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

“Setelah mengikuti Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, kami langsung bergerak membawa bantuan untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Manggarai yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini kami serahkan melalui posko penanggulangan bencana agar dapat segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Roya.

Penyerahan melalui BPBD Kabupaten Manggarai tersebut melanjutkan respons PLN UIP Nusa Tenggara yang telah dimulai sehari sebelumnya. Pada Minggu (16/8), PLN Peduli telah menyalurkan bantuan langsung ke Desa Bangka Ara, Kecamatan Cibal Barat, salah satu wilayah terdampak gempa.

Pada penyaluran tersebut, bantuan berupa beras, mi instan, telur, biskuit, Pop Mie, serta makanan ringan untuk anak-anak diserahkan langsung ke posko pengungsian. Bantuan diterima Kepala Desa Bangka Ara, Sebastianus Gaga, untuk selanjutnya dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Sebastianus menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN. Menurutnya, bantuan PLN Peduli menjadi bantuan tanggap darurat pertama yang diterima masyarakat Desa Bangka Ara setelah gempa terjadi.

“Atas nama Pemerintah Desa Bangka Ara dan warga, saya mengucapkan terima kasih kepada PT PLN melalui PLN Peduli yang sudah peduli dengan keadaan warga Desa Bangka Ara. Bantuan PLN Peduli adalah bantuan tanggap darurat gempa Flores pertama yang kami terima pascagempa,” ungkap Sebastianus.

General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, RDW. Manurung, mengatakan PLN melakukan penanganan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Sejak mendapatkan informasi mengenai dampak gempa, kami berkoordinasi dengan rekan-rekan di lapangan dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak. Penyaluran bantuan kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Manurung.

Manurung menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting agar dukungan yang diberikan dapat diarahkan sesuai kondisi di lapangan.

“Dalam situasi tanggap darurat, koordinasi menjadi penting agar bantuan dapat diberikan secara tepat dan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Kami berharap dukungan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak gempa Flores,” tutup Manurung.(bul)

1...116117118...1,071Halaman 117 dari 1,071