Home Blog Page 1023

Perda Lahan Bisa Jadi ‘’Rem’’

By
ekbisntb.com
-
0
Fathul Gani (Ekbis NTB/dok)

SETIAP tahun, lahan produktif NTB, khususnya Pulau Lombok semakin terkikis. Pembangunan perumahan semakin, sehingga ini akan berpengaruh terhadap hasil pertanian jika pembangunan ini terus dibiarkan.

Menyikapi permasalahan pembangunan perumahan yang kian tinggi ini, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan perlu dibentuknya peraturan daerah (Perda) untuk menghindari penggunaan lahan produktif sebagai lokasi pembangunan perumahan. Perda ini bisa menjadi salah satu solusi, mengerem penggunaan lahan produktif menjadi perumahan.

“Membuat Perda terkait masalah lahan pembangunan, artinya, kalau sudah seperti itu, harapan kita dengan adanya Perda di tiap kabupaten/kota, terkait dengan lahan pangan berkelanjutan untuk bisa menjaga konsistensi luas lahan untuk dijadikan lahan produktif pertanian,” katanya pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Adapun terkait dengan kebutuhan perumahan yang semakin tinggi, Fathul mengimbau kepada pemerintah daerah, khususnya Pemda Lobar dan pengembang perumahan untuk memperhatikan tata ruang yang ada.

Jika menginginkan pembangunan di atas lahan kelas satu, seharusnya jangan diperbolehkan karena lahan produktif harus dipertahankan untuk kebutuhan irigasi. Sebaiknya, untuk lahan perumahan sebaiknya menggunakan ladang atau lahan yang kurang produktif.

“Memperhatikan dalam arti melihat estimasi kebutuhan pangan, berapa jumlah penduduk kita untuk lima-sepuluh tahun kedepan, kemudian kebutuhan terhadap lahan perumahan itu bagaimana yang diperlukan,” lanjutnya.

Fathul juga menyatakan dengan tingginya pembangunan perumahan, perlu diimbangi juga dengan peningkatan teknologi pertanian.

“Teknologi pertanian, intensifikasi pertanian mutlak diperlukan, irigasi teknis juga harus kita perhatikan, bagaimana jaringan primer, irigasi sekunder, tersier juga harus kita arahkan pada lahan-lahan yang tadinya dalam satu tahun bisa musim panen sekali, ya kita upayakan yang tadinya satu kali jadi dua, dua jadi tiga, bahkan ada di beberapa area tanam empat kali,” paparnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, mengakui, pembangunan perumahan, jangan hanya memperhatikan faktor ekonomis. Tetapi juga perlu memperhatikan faktor yang lebih luas, seperti sosial masyarakat. Karena di beberapa kasus, ditemukan masyarakat yang melakukan protes karena pembangunan perumahan di daerah mereka.

Lebih lanjut, Fathul menjelaskan bahwa untuk mengoptimalisasi lahan, pembangunan rumah subsidi bisa diganti dengan pembangunan apartemen dan rumah susun.

“Seperti di perkotaan ya mungkin karena lahan terbatas, kita harus bisa memulai dengan apartemen, seperti rumah susun. Tapi dengan modif yang bisa menarik minat kaum milenial, jadi untuk perumahan subsidi tidak terlalu masif, apalagi di daerah perkotaan,” tandasnya. (era)

Tiap Tahun, 120 Hektar Lebih Lahan di Lobar Tergerus Perumahan

By
ekbisntb.com
-
0
LAHAN - Damayanti Widyaningrum, Lahan pertanian produktif di Lobar dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. (Ekbis NTB/her)

LOMBOK Barat (Lobar) menjadi magnet bagi pengembang dalam membangun perumahan. Strategisnya lokasi wilayah Lobar yang dekat dengan pusat pemerintahan, baik Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar serta instansi vertikal, TNI/Polri menjadikan lahan pertanian produktif di Lobar banyak berubah jadi kompleks perumahan atau perkantoran.  

Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Lobar, luas lahan yang terpakai untuk pembangunan perumahan maupun infrastruktur publik lainnya mencapai rata-rata 120 hektar lebih. Angka ini meningkat berkali-kali lipat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berkisar antara 20-30 hektar per tahun.

Tingginya alih fungsi lahan ini pun berupaya dikendalikan oleh Pemkab setempat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya dengan menggenjot aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, OPD selektif memberikan kajian dalam penerbitan rekomendasi penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan.

Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan, luas lahan sawah di Lobar mencapai 14.560 hektar. Dari luas lahan itu, selama tiga tahun terakhir (2021-2023) dialihfungsikan mencapai rata-rata 120 hektar tiap tahun, “itu terdiri dari semua jenis lahan, irigasi pertanian dan kebun,”jelas Damayanti, akhir pekan kemarin.

Dirinci dari tahun 2023 ada 120 hektar lebih, tahun 2022 seluas 156 hektar dan 2021 yang dialihfungsikan seluas 187 hektar. Diakuinya, faktor posisi Lobar yang strategis karena dekat dengan Kota Mataram menyebabkan lahan-lahan pertanian terutama yang produktif banyak yang terpakai untuk pembangunan.

“Karena kita dekat dengan Kota Mataram, jadinya lahan Lobar itu banyak sekali menjadi primadona (untuk pembangunan perumahan),” terangnya.

Apalagi Lobar masuk sebagai tunggal kendali Mataram Metro, sehingga banyak sekali pengusaha developer ingin membangun perumahan di wilayah Lobar, terutama yang berada di perbatasan dengan Kota Mataram. Hal ini sulit dielakkan, karena masyarakat juga berhak mendapatkan sandang, pangan dan papan terkait perumahan. “Di satu sisi harus disiapkan perumahan dan satu sisi juga siapkan ketahanan pangan,”ujarnya.

Untuk menyikapi dan mengantisipasi makin tergerusnya lahan produktif tersebut, pihaknya saat ini sedang menyusun aturan Perbup LP2B. Kaitan dengan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejauh ini sudah ada titik-titik yang akan dijadikan LSD yang berkisar 10 ribu hektar. Nantinya lahan yang masuk LSD ini tidak boleh diotak-atik. Lahan pertanian ini akan dibagi zonasinya, zona yang bisa dibangun perumahan, zona warning harus ada syarat-syarat tertentu untuk dibangun dan ada zona tidak boleh sama sekali dibangun perumahan.

“Sementara hal tersebut (aturan) belum jadi, kami betul-betul selektif untuk menentukan apakah boleh untuk dibangun perumahan,”jelasnya.

Sejauh ini sudah banyak yang masuk permohonan untuk membuat kajian sebagai dasar rekomendasi boleh tidak dibangun. Namun pihaknya melihat dulu secara selektif. Kalau lahannya sudah terhimpit perumahan, maka itu jadi pertimbangan untuk dilepas. “Tapi kalau masih dalam bentuk hamparan luas, tunggu dulu, kami selektif,”tegasnya.

Titik lahan inipun sudah dipetakan, dan itu sudah diserahkan ke Dinas PUPR. Di mana tiap kecamatan ada yang dijadikan lahan pertanian berkelanjutan dan untuk pembangunan perumahan. Data inilah yang belum selesai dibahas dengan Dinas PUPR, sehingga itu yang digenjot diselesaikan hingga dihasilkan dalam bentuk Perbup. Lebih lanjut dijelaskan, dalam proses penertiban izin itu sendiri masing-masing OPD diminta kajian untuk diberikan ke TKPRD. Distan dari sisi lahan, kemudian OPD lain menyangkut irigasi dan limbah serta lalu lintasnya.

Kalau Distan melihat dan mengkaji dulu lahan tersebut, layak atau tidak diberikan izin. Apakah termasuk hamparan, hasil produksinya bagus atau tidak, berapa kali tanam dan apakah lahan itu jauh atau tidak dengan jalan umum. “Kalau tidak layak maka kami tidak akan berikan,” ujarnya.

Pihaknya pun menggunakan skor dari tim teknis di masing-masing item yang dikaji tersebut. Dimana tim teknis akan turun ke lapangan melakukan survei, kemudian dibuatkan kajiannya bukan rekomendasi. Pihaknya tidak berhak memberikan rekomendasi, sebab rekomendasi itu dikhawatirkan disalahgunakan untuk menjadi dasar membangun.

Hasil rekomendasi masing-masing OPD dibahas bersama untuk menentukan boleh tidak direkomendasikan untuk dibangun. Pihaknya sangat berharap para pengembang tidak terkonsentrasi membangun di kota atau perbatasan kota. Namun di tempat yang jauh-jauh juga. Soal penggantian lahan yang terpakai untuk pembangunan, apakah harus diganti? Menurutnya kalau sudah ada aturan LSD, tentu harus ada penggantian. Lahan yang dipakai di zona kuning, dipersyaratkan boleh dibangun asalkan mengganti lahan tersebut sesuai dengan aturan.

“Rencananya kami akan buat begitu, sebab aturannya di UU nomor 41 tahun 2009, kalau menggunakan lahan irigasi maka harus diganti tiga kali lipat dari itu,”tegasnya.

Kemungkinan dengan begitu pengembang akan lebih berpikir membangun di lahan subur. Langkah ini harus dilakukan mengingat ketahanan pangan di dalam daerah perlu diamankan. Sebab kalau ketahanan pangan terganggu maka sta0bilitas nasional pun terganggu.

Siasati Dampak Alih Fungsi Lahan

Selain dengan membuat aturan, upaya untuk mengendalikan dahsyatnya alih fungsi lahan produktif ini, pihak Dinas Pertanian Lobar juga melakukan berbagai langkah, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan, menanam padi tidak saja di lahan irigasi namun juga dilahan kering.

Salah satunya mengintegrasikan tanaman kelapa dengan padi gogo dengan varietas inpago.  Pihaknya juga melakukan perluasan areal tanam dengan pompanisasi dan irigasi perpompaan supaya lahan kering mendapat air dari sungai. Diharapkannya juga dengan intervensi pompanisasi ini, bisa menambah indeks pertanaman. “Seperti misalnya di Sekotong, yang tadinya tidak bisa ditanami padi bisa ditanam sekali atau dua kali. inilah kiat-kiat kami,” ujarnya. 

Di samping pihaknya mencari bibit-bibit yang unggul, produktivitas tinggi, dan tahan kekeringan, hama serta penyakit.  Untuk meningkatkan produksi, pihaknya akan mempercepat penanaman. Biasanya dari persemaian 21 hari, akan  dipercepat menjadi 14 hari. Dampaknya panen pun lebih cepat bisa dilakukan, sehingga lahan yang tadinya bisa tanam 3 kali, menjadi 4 kali.

“Persemian juga tidak harus di sawah namun kita coba di luar menggunakan sejenis nampan-nampan,” imbuhnya. Seperti pola tanam yang pernah diterapkan, yakni sistem tanam SRI atau tanam satu-satu mengggunakan nampan.  Airnya irit, karena menggunakan Sistem Irigasi Berselang atau intermittent irrigation. “Itu hasilnya 8 ton per hektar,” klaimnya. (her)

Lahan Pertanian Terus Menyusut, Predikat Daerah Penghasil Beras Terancam

By
ekbisntb.com
-
0
KAWASAN - Kawasan lahan subur di Kota Mataram yang harus dipertahankan. (Ekbis NTB/bul)

Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merupakan salah satu daerah favorit bagi pengembang dalam membangun perumahan. Lokasi yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan baik Provinsi NTB, Kota Mataram, Lobar dan juga instansi vertikal lebih memilih wilayah seperti Labuapi, Gunung Sari, Lingsar sebagai kompleks perumahan.

SEMAKIN banyaknya pembangunan perumahan menimbulkan kekhawatiran terkait keberadaan Pulau Lombok sebagai penyangga pangan nasional. Apalagi lokasi pembangunan perumahan ini adalah tanah kelas 1. Dalam arti, tanah yang subur dengan irigasi teknis yang mendapatkan pasokan air setiap tahun. Jika tidak ada upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah, maka jangan harap sebutan daerah penghasil beras masih bisa dipertahankan.

Namun, tidak bisa dipungkiri, jika lahan -lahan yang masih ditanami padi di beberapa lokasi strategis, seperti di Kota Mataram dan juga Lobar dimiliki oleh pengembang. Sementara, petani yang menanam padi, jagung atau tanaman palawija lainnya adalah petani penyewa tahunan. Mereka akan berhenti menyewa di lahan tersebut jika pengembang sudah mendapatkan izin membangun kompleks perumahan dari pemerintah kabupaten/kota.

Hj. Mariah, salah seorang penyewa tanah tahunan di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, menuturkan, jika sewa tahunan tanah di sekitar kawasan Labuapi cukup mahal. Untuk setengah hektar, mereka harus menyiapkan dana di atas kisaran Rp 150 juta. Uang sewa ini nanti diserahkan pada perantara dan nanti sang perantara yang berkomunikasi dengan pemilik lahan.

Diakuinya, tanah-tanah kosong atau yang sekarang sedang ditanami padi sebagian besar dimiliki oleh orang luar. Dalam arti, petani yang menggarap lahan persawahan itu hanya menyewa.

“Kita ada memiliki lahan, tapi hanya 2 sampai 5 are. Namun, sebagian besar lahan itu berada di sekeliling lahan milik orang lain. Nanti ketika tanah orang lain itu dijual pada pihak pengembang, mau tidak mau, kita harus menjual tanah itu. Soalnya, kalau tidak dijual, kita tidak bisa masuk lahan kita, karena ditutup oleh pengembang,” tuturnya belum lama ini.

Selain itu, jika tidak mau menjual lahannya dan memiliki modal, maka pemilik lahan harus mengambil rumah di dekat lahan yang dimiliki. Jika ini tidak dilakukan, maka lahannya tidak ada yang mau membeli, kecuali warga di kompleks perumahan yang berbatasan langsung dengan sawah masyarakat.

Berani Membangun Karena Kantongi Izin

Meski demikian, harus diakui pembangunan kawasan perumahan tidak bisa dilakukan begitu saja, kecuali, setelah pengembang mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, wilayah seperti Labuapi, Kediri, Gunungsari, Gerung masuk  dalam wilayah penyangga Kota Mataram.

Kawasan-kawasan penyangga ini menurutnya sangat menarik dijadikan kawasan investasi properti. Alasannya, karena tingginya permintaan (demand) terutama di daerah-daerah sekitar jalan bypass. “Banyak pengembang yang menanam investasinya di kawasan-kawasan penyangga ini,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan tidak begitu saja bisa dilakukan. Apalagi jika kawasan tersebut adalah kawasan pertanian. Heri Susanto meyakini, para pengembang tersebut sudah mendapatkan izin, sehingga berani memulai pembangunan perumahannya.

“Nggak mungkin pengembang bangun di pinggir jalan sebesar itu, dilihat oleh semua orang, bahkan dilihat APH (Aparat Penegak Hukum) sekalipun. Kalau bangun tanpa izin, sudah pasti ditutup. Saya yakin pengembang sudah punya izin,” katanya.

Soal apakah lahan tersebut yang digunakan merupakan lahan pertanian, menurut Heri Susanto, itulah pentingnya diperjelas perencanaannya.

“Bagaimana kita mau berbicara kalau sudah perencanaannya seperti itu. Ketika pemerintah sudah merencanakan, ada bypass, ada daerah penyangga. Berarti lahan itu memang diperuntukkan untuk itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, maraknya pembangunan perumahan saat ini izin-izinnya diurus cukup Panjang. Tidak ada izin-izin yang keluar saat pembangunan mulai dilakukan. Menurut Heri Susanto, pengembang tidak bisa berspekulasi begitu saja. “Kan sudah ada ketentuannya membangun. Pengembang sudah pasti mengikuti dan melaksanakan ketentuan tersebut,” imbuhnya.

Pengembang yang membangun kawasan perumahan tanpa mengantongi izin-izin dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pengembang membangun kawasan perumahan.

Pertama. Pemda setempat tidak mungkin membiarkan pengembang membangun, sebelum izin-izinnya selesai. Kedua, jika memungkinkan ada pengembang yang berani membangun tanpa terlebih dahulu mengantongi izin-izin, pengembang akan kesulitan saat penjualan unit KPR.

“Kan setelah selesai (perumahan) dibangun, harus dijual, bank yang menalangi, nanti konsumen yang nyicil di bank. Nah, persyaratan untuk bank mengeluarkan kredit ini sangat rigit. Harus lengkap seluruh izin-izin pengembang dan kawasan perumahan yang akan dijual,” ujarnya.

Sehingga ketika ada pengembang yang berani membangun tanpa izin, pada saat penjualan unit akan terbentur dengan regulasi dari perbankan.

“Kalau ada yang berani membangun tanpa izin, berarti itu namanya bunuh diri, katakan misalnya Pemda tidak melakukan pengawasan sampai kompleks perumahan dibangun 100 persen dan  tinggal jual, bank tidak akan berani membiayai,” jelasnya. (bul/ham)

Gencarkan Pemasaran Maggot

By
ekbisntb.com
-
0
I Gede Wiska (Ekbis NTB/dok)

KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mendorong DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram menggencarkan pemasaran maggot guna meningkatkan target retribusi dari produksi maggot. ‘’Untuk maggot ini baru berjalan 30 persen. Targetnya kan sampai Rp150 juta per tahun,’’ ungkap Wiska kepada Ekbis NTB melalui sambungan telepon, Minggu 5 Mei 2024.

 

Untuk mengejar target itu, maka pemasaran maggot itu sendiri perlu digencarkan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi maggot baik kepada peternak maupun pembudidaya ikan. ‘’Artinya, berapa persen sih manfaat maggot ini. Artinya keuntungannya,’’ kata dia.

 

Namun demikian, capaian 30 persen di triwulan pertama, kata Wiska, masih bisa diterima. Tetapi ke depan, Komisi III berharap, target retribusi maggot bisa ditingkatkan hingga Rp100 juta. ‘’Jadi capaian 30 persen dari target Rp50 juta pada start awal ini saya rasa masih bisa diterima,’’ ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

 

Wiska melihat, yang cukup penting dilakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan pemasaran. Dia mengingatkan, jangan sampai ketika produksi maggot besar, tidak bisa diimbangi dengan pemasaran produknya. ‘’Kemarin kan hasilnya sampai 7 ribu boks maggot yang akan dipelihara di maggot center. Itu kan hitungannya per minggu, nanti bisa per hari juga,’’ katanya.

 

Hal ini dikarenakan produksi sampah organik per hari cukup besar. ‘’Itu yang akan diolah menjadi bubur maggot. Jangan sampai nanti kekhawatiran kita justru di pemasarannya dia lemah. Produksi besar, kelabakan juga nanti. Harus seimbang di situ,’’ kata anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.

 

Komisi III menekankan kepada DLH, bahwa dari 60 an tenaga kerja di TPST Sandubaya, termasuk di maggot center, harus ada tenaga pemasaran khusus yang bisa memasarkan maggot tersebut kepada para peternak yang ada di luar Kota Mataram.

 

Wiska menegaskan bahwa peternak maggot jangan dibebani untuk melakukan pemasaran sendiri. ‘’Mereka itu fokus untuk membesarkan, memberi makan. Untuk pemasarannya harus ada orang khusus,’’ ujarnya. Tenaga pemasaran ini, menurut anggota dewan dua periode ini, harus punya pengetahuan yang cukup. ‘’Artinya keuntungan menggunakan maggot lebih besar ketimbang menggunakan pakan pabrikan,’’ pungkasnya. (fit)

Indosat Tumbuh Melejit di Nusa Tenggara, Ekonomi Lokal Makin Berdaya

By
ekbisntb.com
-
0
Gerai Indosat dan Tri (3) (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Sejak Juli 2023, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menjadikan wilayah Nusa Tenggara sebagai fokus perluasan jangkauan serta peningkatan kualitas jaringan. Melalui kedua brand-nya, IM3 dan Tri, Indosat berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang mengesankan atau marvelous experience bagi masyarakat Nusa Tenggara.
Strategi ekspansi ke wilayah Nusa Tenggara diwujudkan Indosat melalui penambahan BTS 4G baru hingga naik 29% di wilayah ini, kini mencapai lebih dari 1.400 sites per April 2024. Selaras dengan penambahan BTS 4G baru tersebut, Indosat mencatatkan peningkatan trafik data yang signifikan di wilayah Nusa Tenggara, yakni tumbuh 82% dibandingkan sebelum ekspansi.
Elny Widjaja, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, dari hasil pengamatan, trafik data Indosat meningkat signifikan di wilayah Nusa Tenggara, pasca Indosat fokus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas jaringan di wilayah ini.
Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat Nusa Tenggara yang beraktivitas secara digital menggunakan layanan Indosat.
“Kami berharap upaya ini dapat terus menciptakan dampak positif bagi perekonomian di berbagai sektor di wilayah Nusa Tenggara,” ujarnya.
Kini, seluruh pelanggan Indosat, baik IM3 maupun Tri, sudah dapat merasakan jangkauan jaringan yang lebih luas dengan tambahan 86 kecamatan menjadi 307 kecamatan dan tambahan 248 desa menjadi 1.089 desa di wilayah Nusa Tenggara.
Dengan perluasan jaringan ini, Indosat berkomitmen untuk mendukung pengoptimalan potensi perekonomian di berbagai pelosok Nusa Tenggara, termasuk potensi UMKM dan pariwisata.
Tidak hanya dari sisi jaringan, Indosat juga mencatatkan penambahan 131 Mini Gerai IM3 dan 3Kiosk baru di wilayah Nusa Tenggara.
Sementara itu, jumlah outlet baru yang menjual berbagai produk IM3 dan Tri juga tercatat bertambah lebih dari 4.700 outlet. Selain untuk mendekatkan pelanggan di pelosok pedesaan dengan layanan Indosat, upaya ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nusa Tenggara, dan berdampak lebih lanjut bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
“Upaya perluasan konektivitas di wilayah Nusa Tenggara juga kami lengkapi dengan pemberdayaan komunitas, sehingga diharapkan dapat membawa multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian lokal di wilayah ini. Sejumlah program yang telah kami selenggarakan antara lain Pelatihan Pemasaran Produk melalui Media Sosial bagi pelaku UMKM di Desa Pagutan, Lombok Tengah, pemberdayaan UMKM melalui kegiatan “SheHacks” di Labuan Bajo, serta Festival Literasi Digital di Politeknik Negeri Kupang. Ke depan, kami akan menggelar program-program inklusif lainnya bagi masyarakat Nusa Tenggara tercinta,” demikian Elni.
Khusus di Wilayah NTB, tercatat peningkatan jumlah BTS 4G sebesar 15% sejak Juli 2023, yang kini telah menjangkau lebih dari 89% populasi masyarakat NTB. Semakin luasnya jaringan Indosat ini diikuti dengan peningkatan trafik data yang mencapai 46%, mengindikasikan kepercayaan masyarakat NTB yang semakin besar terhadap layanan Indosat.
Selain melakukan perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan, Indosat juga terus berupaya memaksimalkan pelayanan hingga ke pelosok pedesaan di wilayah NTB dengan membuka 41 Mini Gerai IM3 dan 3Kiosk, serta menambah lebih dari 1.800 outlet yang menjual produk IM3 dan Tri. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan nilai bersama untuk memberdayakan komunitas lokal.

Salah satu mitra Indosat, Muhlis (43), pemiliik 3 Kios di Kecamatan Kediri, Lombok Barat mengatakan, tahun lalu ketika Tri hadir di Lombok Timur, ia tertarik untuk bermitra karena melihat peluang yang bagus. HIngga saat ini omset yang saya peroleh cukup memuaskan.
“Dalam sebulan ada lebih dari 100 pelanggan yang datang ke 3Kiosk yang saya kelola. Meeka sebagian besar menggunakan layanan ganti beli kartu, ganti kartu sim, hingga pembelian voucher pulsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua UMKM Pagutan Bersyariah, Ahmad Jupri juga menyampaikan, sejak workshop UMKM yang diberikan oleh IM3 pada Juli 2023 lalu, para pelaku UMKM mendapatkan wawasan baru dalam memasarkan produk kami yang berdampak pada peningkatan penjualan hingga 40%.
“Kami berharap pelatihan serupa dapat diadakan kembali agar kami dapat semakin cepat beradaptasi menjadi masyarakat digital,” demikian Jupri.(bul)

Pangdam IX/Udayana Panen Raya Jagung dan Deklarasi Patriot Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Pangdam XI Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi dan jajaran bersama Pemkab Lombok Timur panen raya jagung, Sabtu, 4 Mei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Selong (Ekbis NTB) – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI ingin mengembalikan masa keemasan swasembada pangan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Untuk mendukung kedaulatan pangan itu, TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana mengerahkan seluruh satuan jajarannya untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah terutama di Dinas Pertanian dan para petani seperti yang dilakukan Kodim 1615/Lombok Timur.

Sabtu, 4 Mei 2024, Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi memimpin langsung panen raya jagung bersama kelompok tani Pade Angen di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IX/Udayana didampingi Ketua Persit KCK PD IX/Udayana Dian Bambang Trisnohadi, Komandan Korem 162/WB Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., beserta istri, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Juaini Taofik bersama Forkopimda Lotim dan PJU Korem 162/WB.

Pangdam IX/Udayana dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga berada di tengah-tengah para petani dan melaksanakan panen raya jagung secara bersama. “Hari ini juga akan kita lakukan Deklarasi Patriot Pangan untuk pertama kali di Pemda Lombok Timur dengan melibatkan TNI Polri sebagai pendamping dengan harapan agar ke depan dapat membantu kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian,” ujarnya.

Dijelaskannya, NTB memiliki potensi besar di bidang pertanian khususnya padi dan jagung. Kabupaten Lombok Timur merupakan urutan ke lima secara nasional penghasil jagung dan sebagai sentra utama jagung khususnya di Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Jerowaru.

Tanaman jagung tidak membutuhkan kadar air yang banyak, untuk itu jagung banyak ditanam di lahan kering atau lahan tadah hujan dengan indek penanaman mencapai IP 200 atau dua kali tanam dalam setahun.

Bambang Trisnohadi juga menjelaskan, Patriot Pangan merupakan inisiasi dari TNI dan Polri untuk menjaga ketahanan pangan dengan menumbuhkan kembali semangat dan motivasi pencapaian kedaulatan pangan nasional, salah satunya dengan memaksimalkan program pompanisasi kerja sama antara Kementerian Pertanian RI dengan TNI, sehingga para tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengairi lahannya.

Lebih lanjut, peraih Adhi Makayasa 1993 itu juga menginstruksikan Korem dan Kodim jajarannya untuk mengikuti dan menerapkan Patriot Pangan di wilayah masing-masing karena itu bisa menjadi pilot projek yang bagus untuk manunggal dan sinergis antara TNI, Polri dan petani dan masyarakat.

Sebelumnya, Pj. Bupati Lombok Timur Juaini Taofik dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di Bumi Patuh Karya Lombok Timur. Pj. Bupati mengungkapkan tugas PJ Bupati adalah menjaga inflasi dengan berbagai persoalan dari hulu sampai hilir. Permasalahaan bahan pokok masih tergantung dengan impor jagung sehingga kemandirian pangan harus fokus dilaksanakan dengan bekerja sama yang melibatkan semua pihak.

“Konsep Patriot Pangan diharapkan dapat membantu mengurangi dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada petani. Kita harus yakin dan bersama-sama dengan Pemerintah akan hadir dari Hulu hingga Hilir untuk membantu penyelesaian dan meningkatkan hasil petanian,” bebernya.

Pihaknya mengakui harga jual pertanian memang masih rendah, namun ia berharap agar ke depan masyarakat tetap semangat untuk menanam dan optimis bahwa permasalahan pasti akan ada jalan keluar.

Terkait usulan Kepala Desa Gunung Malang untuk pembukaan jalan usaha tani, Pj. Bupati Lotim menyanggupinya dan akan membantu merealisasikannya, namun dengan catatan tidak ada permasalahan terkait dengan kepemilikan tanah yang akan dijadikan sebagai jalan usaha tani.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Deklarasi Patriot Pangan oleh Pangdam IX/Udayana, Danrem 162/WB, PJ. Bupati Lotim, Dandim 1615/Lotim dan Kapolres Lotim serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada kelompok tani. (ham/r)

BPS NTB : Alih Fungsi Lahan ke Perumahan Bisa Mengancam Produksi Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Maraknya alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan bisa mengganggu produksi pangan. Sehingga, penting lahan pertanian abadi ini diproteksi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin.,MM mengatakan, konversi lahan pertanian ke bangunan otomatis akan berpengaruh terhadap luas baku lahan pertanian. Sehingga, otomatis akan mempengaruhi produksi.


“Kalau bicara produksi, rumusnya, luas tanam dikali produktivitas. Itu yang akan terpengaruh langsung kalau terjadi konversi lahan pertanian secara massif,” kata Wahyudin di Mataram, Sabtu 4 Mei 2024.
Apalagi jika konversi lahan ini terhadi di lahan-lahan produktif irigasi teknis. Terkeculi, konversi lahan ke bangunan ini dilakukan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Atau lahan lahan yang marjinal. Misalnya, lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan untuk berproduksi. Atau lahan-lahan kering yang tingkat produktivitas pertanian perkebunannya rendah.
“Itu ndak masalah. Tidak banyak mempengaruhi produksi pangan,” ujarnya.
Wahyudin menambahkan, pemerintah sudah menggencarkan program IP3 dan IP4. Program Padi IP (Indeks Pertanaman) 400 atau pola tanam 4 kali dalam setahun merupakan upaya pemerintah melalui APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2022 sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan produksi beras nasional.


“Tapi IP3 saja, yang program tanam 3 kali setahun belum maksimal dilaksanakan, apalagi IP 4, apalagi konversi lahan pertanian menjadi lahan bangunan semakin massif,” tambahnya.
Menurut Wahyudin, BPS juga merasa khawatir, bila-bila, konversi lahan pertanian ini tidak ada penyelesaian yang jelas.
Karena itu, untuk memotret alih fungsi lahan ini, BPS dalam waktu dekat akan merilis hasil Sensus Pertanian terkait usaha pertanian dan usaha pertanian perorangan. Nantinya, akan terpotret berapa lahan pertanian yang dikonversi menjadi bangunan.


“Kita tunggu hasil sensusnya dari pusat untuk kita rilis,” kata Wahyudin.
Untuk menjaga produksi pertanian pangan ini, Wahyudin mengatakan, mestinya pemerintah menguasai lahan-lahan pertanian yang dijual oleh pemilik/masyarakat. agar tidak dikuasi oleh pihak swasta dan dikomersilkan.
Hal ini menurutnya pernah disarankan kepada dinas teknis. Hanya saja, diperlukan kekuatan financial daerah.
“LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) ini bisa dipertahankan. Pemerintah yang beli lahannya dan dikelola. Supaya tidak disalahgunakan,” demikian Wahyudin.(bul)


Disperin NTB Gandeng BSN untuk Peningkatan Kualitas Produk IKM

By
ekbisntb.com
-
0
Koordinasi Disperin NTB dengan BSN (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Perindustrian Provinsi NTB menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan standarisasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini. Kerjasama kedua belah pihak ini juga bersepakat mensinergikan program kegiatan yang mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Kepala Dinas Perindustrian Nuryanti, SE., ME, melakukan pertemuan dengan Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN beserta rombongan di Mataram, Jumat malam 3 Mei 2024.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak mendiskusikan sejumlah rencana kerja sama, di antaranya, Sertifikasi dan penerapan ISO 9001:2015 untuk lingkup Dinas Perindustrian dan Balai Kemasan Produk Daerah NTB.

Pelatihan Tindak Operasional (TOT) atau fasilitator standar bagi aparat dinas dalam rangka sebagai pendamping untuk mengawal proses standardisasi bagi produk-produk IKM NTB. Sinergi dengan Laboratorium Kesehatan di Provinsi NTB dalam rangka penambahan ruang lingkup dan parameter uji yang sesuai dengan kebutuhan standar produk yang akan diujikan.

Termasuk usulan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk-produk IKM secara voluntary yang akan dijadikan acuan dalam berproduksi, misalnya produk minyak kelapa dan turunannya, produk kopi, permesinan, dan lainnya.

“Kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk IKM NTB di pasar nasional dan global melalui penerapan standar yang tepat,” ungkap Nuryanti.

Tindak lanjut kerja sama rencananya akan dibahas kembali bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov NTB. Hasil pertemuan nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan BSN dalam rangka mengawal proses standarisasi produk IKM agar berjalan dengan baik.

Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memberdayakan dan meningkatkan daya saing sektor IKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.(bul)

Artikel lainnya….

Lagi, Pertamina Guyur Pulau Sumbawa dengan LPG 3 Kg

Retribusi Maggot di Mataram Baru Mencapai 30 Persen

Realisasi Lotim Terbesar, Sampai April, Rp517 Miliar DD di NTB Tersalur

Bukan Hanya Harta, Warisan Ini Juga Harus Dipersiapkan

By
ekbisntb.com
-
0
Prodia Warisan Sehat (Ekbis NTB/r)

Mataram (Ekbis NTB) – Disadari atau tidak, ciri fisik, karakter, dan kebiasaan yang anak lakukan merupakan hal yang diwariskan dari orangtuanya. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila bentuk tubuh, gestur, serta kepribadian orangtua dan anak memiliki banyak kesamaan. Misalnya, orangtua yang memiliki keterampilan bersosialisasi memiliki potensi menurunkan kebiasaan tersebut kepada anak-anaknya yang juga memiliki banyak teman. Hal tersebut terjadi, karena anak memiliki kecenderungan untuk menyontoh apa yang orangtuanya lakukan, dalam hal ini berupa gaya dan pola komunikasi orangtuanya.

Warisan selain harta benda yang penting diturunkan kepada anak-anak dapat dimulai dengan cara merawat diri dan kebersihan seperti kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari atau merapihkan tempat tidur sebelum memulai hari.
Selain itu, orang tua juga perlu memperkenalkan makanan sehat dengan gizi yang seimbang sedari kecil, terutama apabila telah diketahui riwayat penyakit menurun di keluarga seperti diabetes atau alergi. Perkenalkan juga beragam aktivitas fisik yang dapat dilakukan bersama secara jangka panjang untuk mengetahui minat dan bakat anak.

Tak hanya manfaat bagi kebugaran fisik saja, kita perlu untuk melatih keterampilan bersosialisasi agar memiliki hubungan baik dengan banyak orang yang dapat berdampak bagi anak-anak di masa depan. Memiliki rasa bersyukur terhadap hal-hal kecil juga membentuk pola pikir positif yang dapat bermanfaat bagi pembentukan mental anak-anak yang dapat berdampak bagi peningkatan kualitas hidup generasi mendatang.

Tentunya kita mengharapkan warisan baik tersebut untuk dapat terus bertahan hingga dewasa dan diturunkan sampai generasi selanjutnya. Namun, tidak dapat dipungkiri kemungkinan risiko negatif juga dapat mengiringi, salah satunya risiko penyakit menurun (herediter). Sehingga, penting untuk kita meminimalisir risiko penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat saat ini untuk kemudian diadaptasi oleh penerus.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan kebiasaan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali. Terlebih apabila Anda telah mengetahui terdapat anggota keluarga yang mengidap penyakit herediter, medical check-up bermanfaat untuk memantau kondisi kesehatan terkini dan menentukan langkah pemeliharaan yang tepat.
Walaupun pada sebagian besar kasus penyakit herediter dapat diturunkan langsung, namun tidak sedikit juga pasien penyakit menurun berasal dari orangtua yang tidak memiliki penyakit. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan genomik untuk prediksi risiko penyakit serta mengetahui langkah preventif dalam menekan terjadinya penyakit.

Investasi kebiasaan tersebut dapat dimulai saat ini dengan memanfaatkan program tahunan Be Healthy First dari Prodia demi mewujudkan #WarisanSehat jangka panjang. Prodia menyadari bahwa warisan bukan hanya berbentuk harta benda, tetapi juga gaya hidup sehat untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih lama bersama anak, cucu, hingga cicit kelak.

Oleh karenanya, selama bulan Mei 2024 Prodia menyediakan keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan dan keringanan 25% untuk Panel ProHealthy Life 1-4 untuk Anda yang membutuhkan medical check-up tahunan. Dengan pemeriksaan ini, pelanggan dapat mengakses hasil dengan format yang dapat dibaca oleh pelanggan secara mandiri melalui Smart Report.

Untuk pelanggan yang ingin melakukan pemeriksaan prediktif dan preventif Prodia juga menyediakan penawaran Buy One Get One untuk pemeriksaan genomik sampai tanggal 8 Mei 2024. Penawaran khusus juga dapat dinikmati oleh pelanggan meliputi paket khusus thalasemia dan lupus, konsultasi dokter, vitamin booster, vaksinasi, hingga pembelian program meal plan.

Seluruh rangkaian program ini tersedia melalui aplikasi U by Prodia atau datang langsung ke cabang Prodia terdekat. Jika pelanggan ingin melakukan pengambilan sampel di rumah juga dapat memanfaatkan fitur layanan Home Service. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.prodia.co.id atau hubungi Kontak Prodia melalui layanan WhatsApp 0855 1500 830 atau call center 1500 830 (syarat dan ketentuan berlaku).(r)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

OJK Dorong Penguatan Ekonomi Difabel dan PMI Purna di Bima

Kontes Ternak, Wabup Beri Apresiasi Kemajuan Peternakan di Dompu

Dukung “Senggigi Reborn”, Pelaku Hotel akan Gelar Event di Senggigi

By
ekbisntb.com
-
0
Foto: ROADSHOW:  GM hotel di Senggigi saat menerima Kadispar Agus Gunawan yang melakukan kegiatan rutin roadshow ke para pelaku wisata. (Ekbis NTB/ist)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Untuk meramaikan Sengigigi, para pelaku usaha hotel di kawasan Sengigigi Lombok Barat akan menggelar sejumlah even. Hal ini bentuk kolaborasi dari pelaku usaha untuk membangkitkan kembali kawasan Sengigigi, sesuai tagline “Senggigi Reborn”.

Demikian komitmen beberapa GM (General Manager) hotel di Senggigi saat dikunjungi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) Agus Gunawan, Kamis 2 Mei 2024. Sejak beberapa waktu lalu, Kepala Dispar Lobar Agus Gunawan sudah melakukan kunjungan atau roadshow ke pelaku wisata di Lobar. Kegiatan ini akan terus dilakukan dalam rangka silaturahmi untuk membangun pariwisata Lobar.

“Kalau kunjungan langsung kayak gini, tentu suasana akan berbeda. Lebih santai, lebih intens, dan justru akan lebih efektif dibanding kita rapat-rapat gitu kan,” katanya saat mengunjungi Svarga Resort Lombok.Ada beberapa hal yang menjadi perhatian besar khsusnya kepada Kawasan Wisata Senggigi. Yakni, masalah kebersihan, penerangan, pedagang kaki lima dan lainnya.

Ia berharap melalui silaturahmi ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat.“Kita diskusi, kembali ke dasar yaitu Sapta Pesona Pariwisata. Kita hidupin lagi jumat bersih, kita bersama-sama membersihkan daerah wisata kita ini. Kita tunjukkan kekompakan kita, mulai dari hal yang kecil untuk sesuatu yang besar nanti,” tegas Agus.

Selain itu, ia berharap agar setiap hotel memiliki minimal satu event untuk meramaikan Senggigi.“Seperti harapan Mas Menteri (Pariwisata,red) kemarin, dan harapan kita semua untuk mari berkolaborasi memperbanyak event di daerah wisata khususnya Senggigi dan Sekotong,” ujarnya.Sementara itu GM Svarga Resort Lombok Zul Padli mengapresiasi “roadshow” yang dilakukan Kadispar saat ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini akan mampu mensinergikan keinginan pemerintah dan para pelaku pariwisata.

“Hal ini merupakan awal yang baik karena baliau menjemput bola, turun ke bawah untuk mensosialisasikan apa yang menjadi keinginan beliau. Dan kita punya keinginan yang sama bahwa Senggigi ini harus reborn dengan karakter yang beda dari yang lainnya,” ungkap Zul.Tahun ini Svarga Resort akan menggelar satu buah event besar sebagai bentuk keberlanjutan dari event-event di tahun sebelumnya. Tahun lalu, Svarga menyelenggarakan sebuah event mixology non alkohol yang basenya dari bahan lokal.

Event itu terbilang sukses dan kebanyakan peserta merupakan barista hotel yang ada di Lombok dan Bali.“Next event kita berharap bisa bikin Senggigi Svarga Fashion Week yang mana kita bisa mengekspose fashion hijabers, muslim friendly, seperti konsepnya Svarga. Saya berharap ini bisa jadi daya tarik untuk para pecinta update fashion,” terangnya.

Zul menjelaskan, event akan digelar di pertengahan tahun selama tiiga hari. Di dalamnya akan ada fashion show, coaching clinic, kemudian bagaimana cara mensosialisasikan, mengajar desainer-desainer muda hingga bisa mendapatkan sesuatu yang baru. “Kita berharap ini bisa untuk menambah okupansi dan jadi daya tarik baru bagi wisatawan,” harap Zul.

Di tempat terpisah, GM Aruna Senggigi Resort & Convention, Aditya Maulana membocorkan sedikit informasi terkait event yang sedang disiapkannya.“Iya memang ini jadi acara tahunan di Aruna dan untuk mensupport event Lombok Barat juga, kita ada event Musik dan Live DJ juga di bulan Juli. Untuk lineup DJ nya siapa ya itu surprise lah nanti,” ungkapnya.“Nanti juga di event Moto GP kita juga ada event setiap hari. Event musik juga selama empat hari tiga malam,” tambahnya.(her)

Artikel lainnya….

Pelaku Usaha Pariwisata Berharap, Garuda Indonesia Jadi Jalan Tengah Tingginya Harga Tiket Pesawat ke Lombok

Pangdam Akui Potensi NTB Besar, Ketahanan Pangan Harus Dijaga

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

1...1,0221,0231,024...1,059Page 1,023 of 1,059