Home Blog Page 1022

Manfaatkan Tol Laut, Pengusaha Dompu Kembali Kirim Ternak Potong ke Jakarta

By
ekbisntb.com
-
0
LIHAT TERNAK - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, saat melihat ternak yang diangkut di kapal tol laut, Jumat 3 Mei 2024 lalu di pelabuhan Bima. (Ekbis NTB/ist)

Dompu (Ekbis NTB) – Pengusaha Dompu kembali mengirim ratusan ekor ternak potong untuk kebutuhan hewan qurban di daerah Jabodetabek tahun 2024. Pengiriman ternak memanfaatkan jalur tol laut dari pelabuhan Bima tujuan Jakarta, Jumat 3 Mei 2024 dan Selasa 7 Mei 2024 ini.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, MSi kepada Suara NTB, Jumat 3 Mei 2024 malam mengungkapkan, pengiriman ternak potong untuk kebutuhan hewan qurban tahun 2024 di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali dilakukan pengusaha Dompu. Pengiriman memanfaatkan tol laut. Tol laut pertama bagi Kabupaten Dompu  dilakukan pada Jumat 3 Mei 2024 untuk 300 ekor ternak potong.

“Tol laut pertama, kita kolaborasi dengan pengusaha ternak dari Bima. Kita 300 ekor, mereka (Bima) 200 ekor,” katanya.

Tol laut kedua akan diberangkatkan pada Selasa, 7 Mei 2024 melalui pelabuhan Bima. Tol laut kedua ini akan mengangkut ternak potong dari Dompu sebanyak 550 ekor. “Alhamdulillah, pengusaha kita siap dengan ternak potongnya,” ungkapnya.

Selain memanfaatkan tol laut, pengusaha Dompu juga menggunakan truk tronton untuk mengangkut sapi potongnya ke Jabodetabek. Pengiriman ternak dilakukan para pengusaha lebih awal agar memiliki waktu yang panjang menjual ternaknya. “Kita terus mengontrol pengiriman ternak untuk mengantisipasi kelebihan pasokan ke Jabodetabek seperti tahun lalu,” terangnya.

Kuota pengiriman ternak potong untuk kebutuhan hewan qurban tahun 2024 ini sebanyak 11 ribu ekor d ari Kabupaten Dompu. Kuota ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya diberikan sebanyak 6 ribu ekor. Kuota ini termasuk untuk pengiriman ke wilayah Kalimantan, dan Sulawesi. (ula)

Event Rinjani 100 Masuk Rekomendasi Wisata Kemenparekraf Bulan Mei Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Geopark Rinjani (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Ada sejumlah event menarik yang digelar di Indonesia bulan Mei ini yang masuk dalam rekomendasi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Mulai dari BTR Ultra 2024 di Bali, Jakarta International Jaca Jazz Festival hingga Rinjani 100. Event Rinjani 100 sendiri akan berlangsung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani tanggal 24-26 Mei 2024.

Akun Instagram kemenparekraf dan sandiuno membuat rekomendasi agar masyarakat Indonesia yang ingin berwisata di bulan Mei ini agar bisa berwisata di dalam negeri, karena ada puluhan event besar yang tersaji di sejumlah daerah, termasuk di Lombok dengan gelaran Rinjani 100.

 “Buruan cek kalendernya. Di Bulan Mei ini ada banyak tanggal merah dan long weekend. Cocok untuk merencanakan liburan ke event,” tulis Instagram kemenparekraf dikutip Suara NTB, Minggu 5 Mei 2024 kemarin.

Penyelenggara kegiatan Rinjani 100 ini adalah Fone Sport, yaitu penyelenggara acara olahraga seru dan ekstrem di Indonesia yang eksotis, khususnya maraton dan triathlon trailrunning. Kompetisi ini terbagi menjadi beberapa katagori yaitu maraton dengan jarak tempuh 162km, 100km, 60km, 36km dan 27km.

Dari informasi yang dikutip dari web reminya fonesport.id, event Rinjani 100 merupakan kombinasi antara rute klasik 27km, 36km, dan rute Senaru sepanjang 60km dan 100km (Senaru ke Summit). Ada juga jalur tersulit baru yang pernah ada yaitu 162km Rinjani dengan Cut Off Time 55 jam.

 “Rinjani 162km mungkin menjadi salah satu 100 miler terberat di dunia. Kami menghargai usaha Anda menunggu di garis finis 55 jam untuk kategori 162km ini,” bunyi di keterangan resminya.

Penyelenggara meminta semua peserta yang sudah mendaftar untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena rute yang akan dilakukan oleh para peserta adalah jalur yang menantang.

“Persiapkan diri Anda untuk mengambil jalur sesuai skenario terbaik kami: puncak Gunung Rinjani, namun jika kami harus mengubah rute, itu hanya karena alasan keamanan,” tulisnya.

Berdasarkan data, sebanyak 1.463 perserta dari 42 negara yang sudah mendaftar di event bergengsi ini. Diantaranya peserta berasal dari dalam negeri sebanyak 834 orang, dari Inggris Raya, Kanada, Malaysia, Australia, Thailand, AS, negara-negara Eropa hingga Brazil.

Kepala TNGR Dedy Asriady yang dikonfirmasi terkait dengan event sport ini mengatakan, pihaknya masih menunggu tim Rinjani 100 untuk mematangkan rencana, karena ada sejumlah hal yang perlu dibahas sebelum kegiatan digelar.

“Timnya belum datang ke kantor. Biasanya mereka pasti datang sebelum acara,” katanya.

Di tahun 2023 lalu, event Rinjani 100 digelar dari tanggal 26-28 Mei dan diikuti sebanyak 596 peserta yang berasal dari 34 negara. Rinjani 100 Ultra edisi ke-8 tahun kemarin terbagi menjadi lima kategori, yakni 162 kilometer (km) cut off time (COT) 50 hours, 119 km COT hours, 75 km COT 25 hours, 36 km COT 16 hours, dan 27 km COT 9 hours. Saat itu, pemenang banyak yang berasal dari dalam negeri, kemudian dari Australia dan AS.(ris)

Serapan Jagung Bulog Belum Berdampak pada Harga Jagung di Petani

By
ekbisntb.com
-
0
PASOK JAGUNG - Antrean mobil yang hendak memasok jagung komersial di gudang Bolo Kabupaten Bima, Minggu 5 Mei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Dompu (Ekbis NTB) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI telah menetapkan fleksibilitas harga jagung hingga Rp.5 ribu per kg untuk jagung kering kadar air (KA) 15 persen. Bulog langsung mengikuti keputusan Bapanas dalam menyerap jagung petani. Terbatasnya jagung yang diserap Bulog membuat harga jagung di tingkat petani masih jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru.

Selain Bulog, PT Charoem Pokphand Indonesia (CPI) untuk gudang di Madapangga Bima juga menyerap jagung petani dengan harga sesuai surat fleksibilitas harga jagung yang diterbitkan Bapanas. Namun kapasitas gudang dan serapan yang terbatas membuat Bulog bersama CPI kewalahan, hingga memabatasi penyerapan jagung.

Kondisi ini membuat petani dilematis dan menjual jagungnya ke gudang yang ada dengan harga jauh di bawah fleksibilitas harga dari Bapanas. Dari harga pembelian di 3 gudang besar Kecamatan Manggelewa, rata – rata menyerap jagung petani dengan harga Rp.4.200 per kg dengan KA maksimal 17 persen. Akibatnya, di lapangan petani harus rela melepas jagung pada harga Rp.3.800 hingga Rp.4 ribu per kg.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP mengatakan, pemerintah tidak memiliki kontrol penuh untuk menekan swasta membeli jagung petani  sesuai fleksibilitas harga yang ditetapkan Bapanas. Pemerintah hanya bisa menekan Bulog dalam menyerap jagung sesuai keputusan Bapanas. “Sementara Bulog ada keterbatasan dalam menyerap jagung petani,” kata Syahrul Ramadhan.

Kendati demikian, Syahrul Ramadhan mengaku, hanya bisa menghimbau kepada para pengusaha swasta untuk bisa menyesuaikan diri dengan harga terbaru jagung. Juga melakukan pengawasan di lapangan agar para pengusaha tidak curang dalam timbangan. “Pengawasan ini yang perlu ditingkatkan di lapangan,” katanya.

Pimpinan Cabang Bulog Bima, Wilya Fatayani yang dihubungi terpisah, Minggu 5 Mei 2024 kemarin mengatakan, pihaknya masih konsisten dengan fleksibilitas harga jagung sesuai surat Bapanas RI dalam menyerap jagung petani. Hanya saja, kapasitas jagung yang diserap di CDC Kampasi Meci Dompu antara 120 – 150 ton per hari. “Kami di Perum Bulog melakukan penyerapan jagung sesuai harga fleksibilitas Bapanas. Saat ini masih berlangsung di CDC Dompu,” katanya.

Untuk jagung kering untuk dikomersialkan di gudang Dorotangga Kabupaten Dompu, kata Wilya, hingga saat ini masih full. Begitu juga dengan gudang di Bolo Kabupaten Bima, Minggu 5 Mei 2024 ini juga full. “Untuk gudang Jatiwangi di Kota Bima masih penyerapan,” jelasnya.

Terkait masih banyaknya pengusaha swasta yang menyerap jagung petani dengan harga jauh di bawah harga fleksibilitas dari Bapanas, Wilya mengaku, tidak memiliki kapasitas untuk mengomentarinya. “Kami tidak bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut,” ungkapnya. (ula)

PLN Sukses Kawal Kunjungan Presiden di NTB, Listrik Menyala Tanpa Kedip

By
ekbisntb.com
-
0
SUKSES-PLN sukses mengawal kunjungan Presiden di Provinsi NTB pekan kemarin. Pasokan listrik menyala tanpa kedip. (Ekbis NTB/ist)

KUNJUNGAN kerja Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Lombok dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat berjalan sukses berkat implementasi skema listrik berlapis yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB.

Kunjungan orang nomor satu di Indonesia ini berlangsung dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 2024. PLN berhasil menjaga pasokan listrik tanpa kedip di berbagai lokasi penting yang menjadi agenda kegiatan Presiden Jokowi.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo menyatakan bahwa PLN senantiasa siap menghadirkan layanan listrik yang andal dan berkualitas.

Sebelum kedatangan Presiden, PLN telah melakukan persiapan dan simulasi listrik berlapis di beberapa titik lokasi pelaksanaan untuk memastikan kelancaran pasokan listrik tanpa kendala.

“Penting bagi kami untuk mempersiapkan listrik yang andal bagi setiap kunjungan kerja, terutama dalam hal ini adalah Presiden. Melalui layanan listrik yang andal dan berkualitas, semua kegiatan dapat berlangsung lancar,” ungkap Sudjarwo.

PLN berhasil mengamankan pasokan listrik selama kunjungan Presiden di Pulau Lombok dengan menyediakan puluhan petugas di beberapa titik lokasi serta beberapa unit UPS dan Genset Portable sebagai cadangan listrik.

Selain itu, PLN juga berhasil menjaga pasokan listrik aman selama kunjungan Presiden Jokowi di Pulau Sumbawa dengan menyediakan peralatan cadangan seperti genset dan UPS.

Sudjarwo menambahkan bahwa tim sudah bekerja keras untuk mempersiapkan kunjungan Presiden tersebut sejak H-2 acara, mulai dari mobilisasi hingga uji coba peralatan.

“Persiapan pelaksanaan pengamanan sudah kami laksanakan dan dieksekusi dengan baik oleh seluruh tim di lapangan. Kami tahu kegiatan ini sangat penting sehingga seluruh tim bekerja keras untuk mempersiapkan pasokan listrik yang handal,” tambah Sudjarwo.

Dalam upaya mengoptimalkan pasokan listrik, PLN menyiapkan pasokan listrik berlapis dengan menyiagakan 2 genset dan 1 UPS dengan total kapasitas 50 kVa di lokasi kunjungan Presiden, terutama pada acara Peresmian Bendungan Tiu Suntuk kabupaten Sumbawa Barat.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi tidak hanya meliputi peresmian Bendungan Tiu Suntuk, namun juga kunjungan ke beberapa Fasilitas Layanan Publik serta peresmian jalan di Pulau Sumbawa. Pengamanan kelistrikan dilaksanakan secara menyeluruh pada sistem kelistrikan Sumbawa.

PLN mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh stakeholder terkait, koordinasi, dan sinergi yang baik dalam menjaga kelancaran pasokan listrik selama kunjungan Presiden Jokowi.

 “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Stakeholder dan pihak-pihak terkait yang telah membantu terjaganya pasokan listrik selama kunjungan Presiden. Semoga sinergi yang baik ini terus terjaga untuk layanan listrik yang semakin baik.” pungkas Sudjarwo.(bul)

April 2024, Nilai Tukar Petani NTB Turun 2,57 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
MEPES- Seorang warga sedang mepes atau mengambil sisa padi yang sudah dipanen di sebuah sawah di Kuripan Lombok Barat beberapa waktu lalu. Nilai Tukar Petani di NTB turun 2,57 persen di bulan April 2024, salah satunya disumbang oleh Subsektor Tanaman Pangan.(Ekbis NTB/dok)

BERDASARKAN hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada delapan kabupaten di Provinsi NTB pada bulan April 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB turun 2,57 persen dibandingkan NTP Bulan Maret 2024, yaitu dari 120,88 menjadi 117,77.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 2,49 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,08 persen.

“Penurunan NTP bulan April 2024 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 6,30 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,56 persen,” kata Wahyudin saat menyampaikan rilis pekan kemarin.

Sementara itu untuk subsektor lainnya kata Wahyudin mengalami kenaikan yakni, Subsektor Hortikultura sebesar 6,18 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,03 persen, Subsektor Peternakan sebesar 1,95 persen.

Ia mengatakan, pada bulan April 2024, kemampuan daya beli petani di Provinsi NTB pada semua subsektor berada di atas 100 (cukup baik) yang terdiri dari Subsektor Tanaman Pangan sebesar 115,03, Subsektor Hortikultura sebesar 167,30, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 105,14, Subsektor Peternakan sebesar 107,47, dan Subsektor Perikanan sebesar 103,50

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada bulan April 2024, It mengalami penurunan sebesar 2,49 persen dibanding It bulan Maret 2024, yaitu dari 144,46 menjadi 140,87.

Melalui Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada bulan April 2024, lb naik sebesar 0,08 persen, yaitu dari 119,51 menjadi 119,61. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai Ib pada dua Subsektor yakni Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,24 persen dan Subsektor Hortikultura sebesar 0,49 persen.

“Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan, yakni Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,53 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,30 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,39 persen,” katanya.

Secara umum, dari 38 provinsi, sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan NTP, sedangkan 16 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi di tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,81 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,23 persen, dan Provinsi Bengkulu sebesar 4,28 persen. Sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Banten sebesar 6,31 persen.(ris)

 

Disperin NTB Gandeng BSN untuk Tingkatkan Kualitas Produk IKM

By
ekbisntb.com
-
0
KOORDINASI – Disperin NTB dan BSN berkoordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk IKM (Ekbis NTB/ist)

DINAS Perindustrian Provinsi NTB menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan standarisasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini. Kerjasama kedua belah pihak ini juga bersepakat mensinergikan program kegiatan yang mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Kepala Dinas Perindustrian Nuryanti, SE., ME, melakukan pertemuan dengan Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN beserta rombongan di Mataram, Jumat malam 3 Mei 2024 lalu.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak mendiskusikan sejumlah rencana kerja sama, di antaranya Sertifikasi dan penerapan ISO 9001:2015 untuk lingkup Dinas Perindustrian dan Balai Kemasan Produk Daerah NTB.

Pelatihan Tindak Operasional (TOT) atau fasilitator standar bagi aparat dinas dalam rangka sebagai pendamping untuk mengawal proses standardisasi bagi produk-produk IKM NTB. Sinergi dengan Laboratorium Kesehatan di Provinsi NTB dalam rangka penambahan ruang lingkup dan parameter uji yang sesuai dengan kebutuhan standar produk yang akan diujikan.

Termasuk usulan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk-produk IKM secara voluntary yang akan dijadikan acuan dalam berproduksi, misalnya produk minyak kelapa dan turunannya, produk kopi, permesinan, dan lainnya.

“Kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk IKM NTB di pasar nasional dan global melalui penerapan standar yang tepat,” ungkap Nuryanti.

Tindak lanjut kerja sama rencananya akan dibahas kembali bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov NTB.  Hasil pertemuan nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan BSN dalam rangka mengawal proses standarisasi produk IKM agar berjalan dengan baik.

Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memberdayakan dan meningkatkan daya saing sektor IKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.(bul)

Jika Tak Mau Kena Sanksi, LP2B Harus Diselesaikan

By
ekbisntb.com
-
0
MENANAM - Petani sedang menanam padi di Kecamatan Gerung. Aturan daerah tentang LP2B dan LSD masih belum diselesaikan oleh Pemkab Lobar. (Ekbis NTB/her)

ATURAN daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mendesak diselesaikan oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Menyusul tahun ini Lobar disanksi oleh pusat akibat tak memiliki LP2B tersebut. Dalam hal ini, Dinas Pertanian (Distan) Lobar tidak diberikan bantuan pusat, sebelum aturan LP2B ini selesai.

Karena persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pusat seperti dana bantuan, DAK, harus memiliki perbup atau Perda LP2B. “Biasanya kami dapat DAK fisik, tapi tahun ini tidak jadi, ditarik lagi karena kita belum memiliki itu (Perbup LP2B),” kata Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum, akhir pekan kemarin.

Karena itu lah pihaknya saat ini terus berusaha bersama OPD lain dan TKPRD untuk mempercepat penyelesaian aturan Perbup LP2B dan LSD tersebut. Setelah selesai Perbup itu, pihaknya akan membawa ke pusat sebagai dasar untuk membuka akses bantuan yang dikunci oleh Pusat. “Jadi kami akan minta mohon bisa dibuka lagi untuk bisa kita mendapatkan bantuan tersebut,” terangnya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peranian (Kabid PSP) pada Distan Lobar, I Nyoman Sugiartha menerangkan tahun ini tidak ada DAK Fisik Sektor Pertanian sebagai bentuk sanksi, karena belum tuntasnya LP2B. “Kalau tahun ini selesai, maka 2025 keluar lagi DAK,”ujarnya.

Sebenarnya pada tahun 2023, Pemerintah Pusat, lanjut dia, sudah mengingatkan agar LP2B  ini diselesaikan. Namun belum bisa dituntaskan.

Pihaknya pun berupaya melakukan langkah cepat dengan melakukan rapat hampir tiap pekan bersama Dinas PUTR serta OPD lainnya. Dari hasil rapat koordinasi pembahasan dengan Dinas PUTR tersebut, dihadapkan draft Perbup RTRW sudah ada pada bulan Februari ini. Kemudian bulan Maret ditarget selesai perbup tersebut.

Menurutnya, langkah cepat OPD, baik PU dan Distan ini tentu sangat bagus. Sebab kalau Perbup RTRW sudah selesai, maka itu bisa menjadi acuan untuk percepatan penyelesaian aturan tentang LP2B, sehingga dengan tuntasnya LP2B ini, diharapkan tahun 2025, DAK pusat bisa diberikan lagi oleh pusat ke Lobar. Ia menambahkan, Lombok menjadi salah satu daerah LSD dan daerah lumbung pangan, karena kondisi tanahnya bagus yang bisa menunjang produktivitas padi. Namun diakui penetapan titik LSD ini belum tuntas, sehingga pihaknya bersama Dinas PUTR sudah berupaya menggenjot menyelesaikan itu. (her)

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Sahri (Ekbis NTB/rus)

KEPALA Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim), H. Sahri, mengumumkan Lotim telah diberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Awalnya, alokasi pupuk mencakup urea sebanyak 17,648 ton, NPK sebanyak 12,700 ton, dan NPK formula khusus sebanyak 7 ton. Namun, dengan penambahan baru ini, jumlahnya melonjak drastis menjadi 30.137 ton untuk urea, 27.222 ton untuk NPK, 51 ton untuk NPK formula khusus, dan 5.680 ton untuk pupuk organik.

Menjawab Ekbis NTB, Sahri menjelaskan sebelumnya ketersediaan pupuk menjadi keluhan di Lotim. Akan tetapi sekarang ini setelah ada konfirmasi tambahan mencapai  90-100 ton maka diyakinkan pupuk aman.

Sahri menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi petani untuk takut menanam karena kekurangan pupuk. Distribusi pupuk akan diawasi ketat oleh semua pihak terkait, sehingga setiap petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan mereka. “Kalau ada yang mengatakan pupuk langka itu bohong,’ ungkapnya.

Menanggapi masalah kelangkaan pupuk, Sahri menyatakan bahwa hal tersebut adalah anggapan yang keliru. Dengan luas lahan pertanian mencapai 41 ribu hektar di Lotim, rekomendasi takaran pupuk telah diberikan kepada petani untuk memastikan kecukupan pasokan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kekurangan pupuk jika petani mengikuti takaran yang disarankan.

Langkah ini juga sejalan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun, menandakan bahwa anggapan tentang kelangkaan pupuk adalah tidak benar.

Pemerintah Lotim berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk yang cukup untuk mendukung pertanian lokal dan meningkatkan produksi hasil pertanian di wilayah ini.

Penindakan terhadap pelanggaran distribusi pupuk akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi pupuk ini berada dalam pengawasan dan tidak boleh dipermainkan. Kalau ada yang memainkan maka akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. “Kita awasi bersama dengan aparat TNI dan Polri,” demikian. (rus)

Disperkim NTB Buat Kajian Kasiba di Lobar dan KSB

By
ekbisntb.com
-
0
Sadimin (Ekbis NTB/dok)

UNTUK merespons kecenderungan pembangunan kawasan perumahan di lahan-lahan pertanian produktif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB sudah memulai membuat kajian Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lasiba) di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

 Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin,S.T., M.T., mengatakan, output dari kajian Kasiba/Lasiba ini nantinya Provinsi NTB akan memiliki kawasan pengembangan baru seperti misalnya Bumi Serpong Damai (BSD) yang merupakan kota mandiri terencana yang berlokasi di Tangerang Selatan

“Seperti BSD Serpong lah kira-kira dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif antara 6 sampai dengan 10 hektare, namun ramah terhadap bencana baik gempa, banjir maupun longsor,” kata Sadimin kepada Ekbis NTB Minggu 5 Mei 2024.

Kasiba di Lobar dan KSB dihajatkan untuk menampung urbanisasi di Kota Mataram dan karyawan yang kerja di industri smelter KSB. Namun demikian konsep Lasiba ini  baru berupa inisiasi dari Disperkim NTB, sehingga membutuhkan waktu dan dukungan dari banyak pihak dengan harapan konsep ini bisa bisa terwujud.

Sadimin mengatakan, Kasiba bertujuan untuk mencegah lahan-lahan pertanian produktif berubah menjadi kawasan perumahan. Hal itu akan berdampak pada menyempitnya lahan pertanian berkelanjutan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Karena itulah konsep Kasiba/Lasiba ini akan bekerjasama dengan Pemda Lobar dan KSB serta dengan para pengembang agar berhasil.

“Kasiba/Lasiba tujuan utamanya untuk mencegah lahan prodoktif menjadi perumahan dan ini kami kerja sama dengan pengembang dan kabupaten/kota,” terangnya.(ris)

Alih Fungsi Lahan Harus Dikendalikan

By
ekbisntb.com
-
0
Muzihir (Ekbis NTB/dok)

KEGIATAN alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan pertanian pertanian yang produktif menjadi atensi banyak pihak. Salah satu sektor yang menggerus lahan pertanian adalah pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya.

DPRD Provinsi NTB juga memberikan atensi terhadap persoalan ini. Terlebih Provinsi NTB memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut harus menjadi acuan di dalam melakukan alih fungsi di lahan pertanian di NTB.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, pihaknya juga melihat perubahan lahan-lahan pertanian yang produktif menjadi kawasan perumahan begitu cepat. Memang cukup dilematis. Di satu sisi, masyarakat butuh tempat tinggal, namun di sisi lain lahan pertanian menjadi berkurang. Sehingga acuan dari kebijakan ini adalah Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat provinsi NTB maupuan kabupaten/kota.

“Di situ lah sebagai kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan ini. Ini yang saya lihat betul-betul tiap hari ya, pemandangan hari ini masih hijau, besok pagi sudah beton,” kata H. Muzihir kepada Ekbis NTB pekan kemarin.

Ketua DPW PPP NTB ini menilai, kawasan perumahan yang cukup pesat perkembangannya yaitu di sekitar bypass satu atau dari Tembolak sampai bundaran Giri Menang Square Lombok Barat. Menurutnya, alih fungsi lahan yang subur dan produktif ini harus dikendalikan. Sebaiknya, perumahan dibangun di lahan yang tak produktif.

“Harus direm ini. Sebab lahan produktif semua itu. Makanya harus direm. Kalau di wilayah Lombok Barat, terutama di kawasan bypass ini ya. Itu sudah terlalu padat,” katanya.

Sebelumnya, Asisten II Setda Provinsi NTB Dr. Fathul Gani mengatakan, secara akumulatif, sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian di NTB mengalami penyusutan tiap tahunnya. Total lahan produktif sendiri di NTB sekitar 270.000 hektare. Alih fungsi lahan di NTB faktornya banyak didominasi oleh pembangunan tempat tinggal atau perumahan. Ada juga pembangunan fasilitas umum lainnya.

“Kemarin dua tahun terakhir hampir 10 ribu hektare per tahun penyusutan lahannya,” kata Fathul Gani.

Meski bangunan perumahan banyak menggerus lahan pertanian produktif, ia tidak menafikan pembangunan perumahan merupakan suatu keniscayaan. Tapi paling tidak pembangunan diprioritaskan untuk lahan-lahan yang tidak produktif.

“Kita sama-sama menjaga lahan abadi kita untuk keberlanjutan generasi kita. Jadi kita bukan hanya mikirnya hari ini saja, tapi jauh ke depan. Kita harus persiapkan untuk generasi penerus kita, lahan pangan pertanian berkelanjutan,” jelasnya.

Mengenai penyusutan lahan produktif di NTB, kata Gani, harusnya menjadi atensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang langsung berada di lapangan. Salah satunya dengan membuat regulasi. Pemerintah Kabupaten/Kota diminta membuat dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).(ris)

1...1,0211,0221,023...1,059Page 1,022 of 1,059