Home Blog Page 1021

Percantik Jalan di Ampenan, PUPR Mataram Butuh Anggaran Rp550 Juta

0
Hj Lale Widiahning. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Penataan kawasan Jalan Pabean dan Saleh Sungkar di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram membutuhkan anggaran Rp550 juta. Dengan anggaran sebesar itu, sekaligus untuk meremajakan kembali kawasan ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram, Hj Lale Widiahning, Senin 6 Mei 2024.  Lale  mengatakan bahwa modal awal untuk penataan ini berkisar di angka Rp200 juta.

‘’Kan kita perlu modal Rp200 juta dulu, kalau kita keseluruhan nanti bisa jadi menjadi Rp550 juta. Berarti ada penambahan, dia terus kita tata dan sampai selesai itu dua kali penganggaran lah kita maksimalkan,’’ katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dengan peremajaan kembali jalanan Kota Tua Ampenan, adapun semua pemilik rumah yang ada di lokasi tersebut setuju untuk melakukan perbaikan dan perombakan.

Beberapa perbaikan yang akan dilakukan berupa pergantian bangunan, penembelan di 35 rumah atau bangunan tua yang ada di sepanjang jalan Pabean dan Saleh Sungkar. Lale mengatakan bahwa pihaknya perlu melakukan perbaikan dulu sebelum melakukan pengecatan.

“Progres itu tidak akan nampak dulu, tapi nanti targetnya, kalau itu sudah selesai, kalau kita sudah berproses satu atau dua bulan, baru kita akan melakukan pengecatan,” ujarnya.

Dana Rp550 juta tersebut merupakan biaya untuk perbaikan dan ongkos cat, karena untuk biaya cat, Pemerintah Kota Mataram dapat bantuan dari pihak ketiga. “Di sana ada lis pelangnya rusak, temboknya rusak, jadi pengecetan itu kalau untuk ongkos tukangnya, masuk. Tapi kalau pengecatannya sendiri, harga catnya sendiri kita diberikan,” paparnya.

Adapun untuk melakukan pedestrian jalan seperti menambahkan bollard, kursi, seperti penataan pendestrian Jalan Pejanggik, maka akan dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp300 juta.

Sementara itu, untuk pemilihan warna pada proses pengecatan nanti, Pemkot Mataram akan menggunakan warna Hijau Giok karena identik dengan Tionghoa selain warna merah dan kuning. Saat ini katanya, proses perbaikan beberapa bangunan dan pengecatan di Jalan Pabean dan Saleh Sungkar akan segera dilakukan. “Target pengerjaan, ini kita sudah kumpul-kumpulkan bahan, sudah tidak ada penolakan. Alhamdulillah,’’ pungkasnya. (era)

Tinggalkan Investor yang Tidak Serius

0
Rino Rinaldi(Ekbis NTB/dok)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., menyarankan kepada Pemkot Mataram supaya meninggalkan investor yang tidak serius berinvestasi di Kota Mataram. Saran ini menyusul gelagat tidak serius yang ditunjukkan oleh calon investor pengelola Pasar Kebon Roek Ampenan. ‘’Makanya ke depan kita harus lebih selektif lagi memilih investor,’’ katanya kepada Ekbis NTB di Mataram, Senin 6 Mei 2024.

Rino sepakat bahwa Mataram butuh investasi. Akan tetapi dalam memilih investor, kata dia, Pemkot Mataram perlu melihat rekam jejak calon investor. ‘’Cari yang pasti-pasti ajalah. Kalau kemudian investornya tidak ada kabar, ya tinggalin. Kan ndak serius juga,’’ katanya.

Politisi Partai Golkar ini mewanti-wanti jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terulang kembali. Rino yakin masih banyak investor yang siap dan sanggup mengelola Pasar Kebon Roek. ‘’Kalau seperti ini (investor pasar Kebon Roek) saya pikir ndak sanggup, ndak mampu,’’ imbuhnya.

‘’Kita kan ndak tau kenapa dia ndak balik. Apakah karena faktor finansial atau apa. Yang jelas kan kalau investor mau berinvestasi pasti dia akan berhitung untung ruginya,’’ demikian Rino. Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan Pemkot Mataram perlu memberlakukan bank garansi bagi calon investor yang aka berinvestasi.

Bank garansi ini, kata Rino, sebagai jaminan keseriusan investor berinvestasi di Kota Mataram. ‘’Karena kan yang mau ini banyak. Yang sanggup banyak. Jangan sampai teman-teman yang lain hilang kesempatannya berinvestasi,’’ ucapnya. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan batas waktu kepada calon investor.

Ketika dalam batas waktu tertentu ternyata calon investor justru tidak serius, maka tidak ada ganjalan bagi Pemerintah untuk meninggalkan calon investor tersebut. ‘’Sehingga Pemkot tidak rugi waktu,’’ tegasnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong Pemkot Mataram membuka juga kesempatan berinvestasi bagi investor lokal.

‘’Jadi tidak harus investor dari luar. Kan bisa juga ditawarkan kepada investor lokal. Saya yakin mereka mampu-mampu semua,’’ pungkasnya. Tetapi, kata Rino, bukan berarti pemerintah mengedepankan azas kedaerahan. ‘’Kalau orang luar kan kita ndak tau kantornya di mana, nanti kalau ada apa-apa, kemana kita harus minta pertanggungjawabannya,’’ demikian Rino. (fit)

Inflasi Wilayah Bali Nusra, NTB Terendah

0
Rakor pengendalian inflasi yang digelar oleh Kemendagri secara online, Senin 6 Mei 2024 kemarin. Pj Gubernur NTB diwakili oleh Asisten II Setda NTB, H Fathul Gani. (Ekbis NTB/ist)

PEMPROV NTB kembali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin 6 Mei 2024 kemarin. Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani dan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH.

Rakor dipimpin langsung oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia atau perwakilannya secara online. Sejumlah narasumber memberikan pemaparan dalam Rakor tersebut, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Bulog dan lain-lain.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw berharap agar pemerintah daerah terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk menekan laju inflasi di daerah masing-masing. Termasuk melakukan penanaman komoditas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan perencanaan yang baik.

“Beberapa daerah sudah melaksanakan itu, namun hasilnya belum signifikan. Karena dilakukan dengan perencanaan yang kurang baik,” kata Tomsi.

Ada sejumlah komoditas pertanian yang harganya cukup fluktuatif beberapa waktu terakhir seperti cabai dan bawang merah. Karena itulah Pemda diminta untuk melakukan penanaman dengan perencanaan yang baik agar komoditas tersebut tak lagi memberi andil inflasi.

Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, inflasi bulan April 2024 sebesar 3,00 secara tahunan (y-o-y) dan secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,25 persen. Andil inflasi m-to-m secara nasional dominan dari kelompok transportasi. Namun inflasi secara tahunan di bulan April dominan dikontribusikan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Secara m-to-m, ada 34 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan empat provinsi mengalami deflasi. Meski inflasi, namun Provinsi NTB sendiri masuk dalam jajaran lima provinsi dengan inflasi terendah secara m-to-m di bulan April kemarin. Urutannya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, dan Aceh dengan angka sama-sama 0,05 persen. Sementara NTB dan Kepulauan Riau berada di angka 0,06 persen.

“Di wilayah Bali Nusra, inflasi tertinggi Provinsi Bali 0,32 persen secara month to month dan inflasi terendah Nusa Tenggara Barat 0,06 persen,” kata Amalia Adininggar Widyasanti saat memberikan pemaparan.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik arahan dari Kemendagri yang meminta semua Pemda di Indonesia konsisten melakukan pengendalian inflasi, salah satunya dengan gerakan penanaman komoditas pangan. Sebab stok pangan yang terbatas di satu daerah berpotensi menimbulkan kenaikan harga dan akhirnya memberi andil terhadap inflasi.

Wirajaya mengatakan, untuk mengendalikan inflasi di bulan Mei ini, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota terus berupaya optimal menerapkan strategy 4 K. Strategi 4 K yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mudah panic buying dan menerapkan manajemen kebutuhan secara logis.

“Kita juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TPID Kabupaten/Kota, melaksanakan gerakan menanam tanaman bahan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, tomat. Ini dilakukan juga dengan memasifkan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup,” ujarnya.

Pemprov NTB juga akan berupaya memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di tiga kabupaten/kota, memperkuat kerjasama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas serta sejumlah upaya lainnya.(ris)

Kutipan: Amalia Adininggar Widyasanti

“Di wilayah Bali Nusra, inflasi tertinggi Provinsi Bali 0,32 persen secara month to month dan inflasi terendah Nusa Tenggara Barat 0,06 persen,”

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik  

0
Rute penerbangan bali-lombok (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB)  – Insiden serangan burung atau bird strike sempat membuat pesawat maskapai Citilink harus melakukan pendaratan ulang di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Senin 6 Mei 2024. Beruntung, pesawat tidak mengalami kerusakan berarti, sehingga bisa dinyatakan layak terbang kembali.

Setelah itu, pesawat rute Lombok-Denpasar tersebut berhasil mendarat di Bandara Internasional Ngurai Rai, Denpasar Bali dengan selamat setelah terbang kembali dari BIZAM. “Pesawat sempat mengalami RTB (return to base) atau kembali ke bandara asal,” ungkap Stakeholder Relation Manager PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) Arif Hariyanto, kepada Ekbis NTB.

Ia menunturkan, insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 16.00 Wita. Saat itu pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG1673 jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PK-GQG rute Lombok tujuan Denpasar take off dari BIZAM. Awalnya semua berjalan normal. Pesawat bisa take off dengan mulus.

Namun saat mencapai ketinggian 6.500 feet, pesawat yang membawa penumpang sebanyak 152 orang tersebut mendapat serangan burung (bird strike). Mengetahui kejadian itu, pilot kemudian menghubungi petugas ATC BIZAM untuk meminta RTB. Setelah itu pesawat lantas berputar balik. “Kejadian pada saat (masih berstatus) take off run,” terangnya.

Tepat sekitar pukul 16.46 Wita pesawat udara tersebut akhirnya berhasil mendarat kembali BIZAM. Seluruh kru dan penumpang pesawat juga dinyatakan selamat. Sesuai prosedur yang ada, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin pesawat kejadian tersebut.

Sekitar satu jam pemeriksaan dilakukan akhirnya dinyatakan pesawat tidak mengalami kerusakan. Sehingga dinyatakan layak terbang. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dinyatakan tidak ada masalah serta dapat beroperasi normal, pesawat Citilink QG1673 tersebut selanjutnya lepas landas dari BIZAM pukul 17.57 Wita dan mendarat di Bandara Internasional Ngurai Rai Bali pukul 18.26 Wita dengan selamat,” tandas Arif. (kir)

Triwulan I-2024, Ekonomi Provinsi NTB Tumbuh 4,75 Persen

0
Wahyudin (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Ekonomi Provinsi NTB di triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 lapangan usaha dan hanya satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan di Provinsi NTB pada triwulan I kemarin yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 12,48 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,46 persen dan administrasi aemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,71 persen.

“Selanjutnya, lapangan usaha Informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,16 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 6,50 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,37 persen. Adapun lapangan usaha yang terkontraksi yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,13 persen,” ujar Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Senin 6 Mei 2024.

Adapun pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2023 (q-to-q) ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 1,36 persen. Pertumbuhan terjadi pada lima lapangan usaha, sedangkan 12 lapangan usaha lainnya terkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,55 persen; pengadaan listrik dan gas sebesar 4,35 persen; dan jasa perusahaan sebesar 1,78 persen.

Di sisi lain, tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam adalah industri pengolahan sebesar 16,62 persen, diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,51 persen; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,30 persen.

Wahyudin menerangkan, struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sedikit mengalami perubahan dibandingkan triwulan IV-2023. Perekonomian NTB Triwulan I-2024 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,13 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 21,10 persen; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,01 persen; dan konstruksi sebesar 9,43 persen.

“Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat mencapai 65,67 persen,” ujarnya.(ris)

Bambang Haryo Sidak Pelabuhan Lembar dan Gili Mas

0
Bambang Haryo bersama stakeholder terkait saat melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Lembar dan Gili Mas. (Ekbis NTB/bul)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan dan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas serta permasalahan yang terjadi di pelabuhan Lembar, dan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran transportasi penyeberangan dari pelabuhan ini. Bambang Haryo didampingi sejumlah stakeholder terkait di pelabuhan. Diantaranya, unsur dari BPTD Kelas II NTB, Balai Karantina NTB, KSOP, ASDP, Gapasdap, Pelindo III Cabang Lembar.
“Saya ingin memastikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di transportasi penyeberangan. Ini kan tempat angkutan transportasi penyeberangan yang sangat strategis, tidak tergantikan sebenarnya dengan transportasi lain,” ungkap Bambang Haryo Soekartono, Senin 6 Mei 2024 saat melakukan kunjungan.
Dalam kunjungannya, Bambang Haryo mendapatkan beragam masukan terkait dengan kelancaran angkutan penyeberangan dan keberlangsungan usaha di pelabuhan Lembar. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah terkait akses keluar masuk kendaraan logistik yang harus terjamin kelancarannya.
“Kita sangat mengharapkan areal penumpukan di pelabuhan ASDP, baik yang di Lembar maupun Padang Bai, bisa ditambah. Kemungkinan besar dengan adanya regulasi nanti kita akan usulkan dan kita dorong untuk pembatasan overload dan over dimensi,” tambahnya.
Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya peningkatan area kawasan pelabuhan. Meskipun penambahan armada menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, fokus saat ini adalah pada peningkatan area kawasan untuk memastikan kelancaran aktivitas di pelabuhan.
“Kebijakan ini sudah cukup bagus tinggal dilanjutkan oleh Kabinet yang akan datang dan saya selaku calon legislative terpilih akan mengawal permasalahan ini ke depannya. Jadi jangan sampai berubah kebijakan ini sebelum adanya iklim usaha yang kondusif dengan keseimbangan antara supply dan demand,” tegasnya.
Selain itu, perlu juga diperhatikan keseimbangan antara lintas pendek dan lintas jauh agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang seimbang dan mendukung bagi para pelaku usaha.
Dengan kunjungan ini, diharapkan berbagai permasalahan terkait transportasi penyeberangan di pelabuhan Lembar dapat segera ditangani untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran aktivitas di wilayah ini.
Bambang Haryo juga menambahkan, hasil temuan dan masukan-masukan yang didapat akan disampaikan di komisinya nanti di DPRRI.(bul)

100,15 Ribu Orang Angkatan Kerja NTB Masih Pengangguran

0
Ilustrasi Pengangguran (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wshyudin menyampaikan kondisi terakhir ketenagakerjaan di Provinsi NTB.

Sebagaimana dipaparkan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibanding Februari 2023.

Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juganaik sebesar 2,80 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Menurutnya, penduduk NTB yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023.

Wahyudin lebih rinci lagi mengemukakan, penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di NTB. Penduduk NTB usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 4,10 juta orang, naik sebanyak 68,22 ribu orang dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,03 juta orang (73,97 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,93 juta orang penduduk yang bekerja dan 100,15 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 163,34 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 169,99 ribu orang sedangkan pengangguran menurun sebanyak 6,65 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2024 sebesar 73,97 persen, naik 2,80 persen poin dibanding Februari 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,64 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 63,38 persen. Kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya diberikan pada laki-laki.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 32,76 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,21 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama, baik untuk Februari 2023 maupun Februari 2022.

Pada Februari 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 45,45 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan Diploma dan Universitas sebesar 11,83 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2023 maupun Februari 2022.

Dibandingkan dengan Februari 2023, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah naik sebesar 4,29 persen poin, sedangkan penduduk bekerja pada jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.

Apabila dibandingkan dengan Februari 2022, penduduk bekerja tamatan Sekolah Menengah Pertama, pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas), dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,31 persen poin, 0,84 persen poin dan 0,59 persen poin.(bul)

CBP Rupiah di NTB Diperluas ke Sekolah Madrasah

0
Edukasi Program Cinta Bangga Paham (CBP) Bank Indonesia (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Bank Indonesia secara aktif mengedukasi masyarakat melalui program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah sebagai bentuk pengembangan edukasi tentang uang Rupiah yang mencakup tiga pesan utama yaitu , mengenali dan menyayangi fisik uang Rupiah, pemaknaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan prilaku bijak menggunakan Rupiah dalam bertransaksi.

Dengan pesan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan menyadari perannya untuk turut serta menjaga Rupiah dalam pemaknaan yang lebih luas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa Bank Indonesia berkewajiban memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang Rupiah kepada masyarakat.

Kolaborasi edukasi CBP Rupiah antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dijalin sejak tahun 2023, menyasar pada sekolah – sekolah.

Upaya tersebut membuahkan hasil positif, yang ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat pemahaman CBP Rupiah pada tahun 2023 berada pada skala cukup baik.

“Selain itu, temuan uang palsu pun menurun signifikan meski peredaran uang tunai tetap tumbuh hingga 8 persen secara tahunan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap.

Pada tahun 2024 ini, pesan CBP Rupiah diakselerasi kepada seluruh sekolah dan madrasah se-Provinsi NTB.

Inisiatif tersebut diawali dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama Integrasi Materi Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah ke dalam bahan ajar sekolah dan madrasah di lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi NTB.

Komitmen bersama ini dirangkai dengan Anugerah Istimewa Sekolah memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di SMAN 1 Sembalun Lombok Timur, tanggal 4 Mei 2024.

Selain itu, pada rangkaian Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB juga memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh pendidikan dan penggiat budaya di Provinsi NTB.

Penyerahan apresiasi dilaksanakan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2024.

Integrasi materi edukasi CBP Rupiah ke dalam bahan ajar sekolah dan madrasah merupakan inisiatif strategis menanamkan pemaknaan Rupiah sejak usia dini yang merupakan era emas (golden age) pendidikan.

Kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB akan memberikan ruang eksplorasi lebih dalam penyampaian pesan CBP Rupiah kepada generasi penerus bangsa.

Terlebih lagi diperkuat dengan integrasi ke dalam nilai-nilai moral dan agama. Niscaya, internalisasi CBP Rupiah makin melekat.(bul)

Canggihnya RTR di Sikur Lombok Timur, Beras Asalan Bisa Diolah jadi Beras Standar SNI

0
Kegiatan pengolahan dan pengemasan beras di RTR Sikur, Lombok Timur (Ekbis NTB/bul)

Selong (Ekbis NTB) – Badan Urusan Logistik (Bulog) melengkapi NTB sebagai lumbung pangan nasional dengan mesin-mesin penggilingan hingga pengolahan beras termodern, salah satunya, Rice To Rice (RTR) atau Sentra Pengolahan Beras di Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
RTR beroperasi sudah tiga tahun terakhir ini. Teknologi ini mampu mampu mengolah beras berkualitas biasa menjadi premium dalam kemasan.
Menurut I Made Indramawan, Manager Operasional RTR, didukung dengan mesin-mesin berteknologi tinggi ini mampu menghasilkan beras premium 6 ton perjam atau sekitar 30 hingga 35 ton perhari.
RTR ini mampu meminimalisir kotoran seperti batu dan sejenisnya. Beras yang di olah melewati beberapa bagian perangkat yang memsihakan beras dengan brokennya.
“Bahkan kita bisa memproduksi beras sesuai dengan kualitas sesuai pesanan,” jelas Made Indramawan, ditemui di Sikur, Senin 6 Mei 2024.
Ditambahkan, beras premium yang dihasilkan oleh RTR Sikur sebagian besarnya dipasarkan di wilayah Lombok Timur. Seperti untuk kebutuhan supermarket, retail modern dan sejenisnya. Dalam dua minggu, satu retail modern bisa menjual 20 hingga 40 ton beras yang di produksi RTR.
Dua jenis beras premium yang diproduksi yakni merk Setra Ramos dan Candi Mulyo dengan berat masing-masing 5 kg/karung. Selain beras premium ber merk, sentra pengolahan beras ini juga menjual beras premium dalam karungan 10 Kg maupun 25 Kg, sesuai pesanan konsumen.
“Mesin disini hanya menghasilkan beras premium. Berasnya semua dari petani lokal, digiling di mitra Bulog, selanjutnya kami olah menjadi premium disini,” jelasnya.
Made Indramawan menambahkan, mesin RTR ini juga menerima jasa olah dari mitra Bulog dari beras asalan menjadi beras premium. Managemen hanya mengenakan tarif olah sebesar Rp290/Kg.
“Ada banyak mitra bawa berasnya ke sini, kita olah menjadi premium kemudian dipasarkan,” tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, RTR adalah teknologi pengolahan beras yang mengubah beras pecah kulit (BPK) atau beras asalan menjadi beras berkualitas medium atau premium. Teknologi ini bertujuan untuk menghasilkan beras dengan mutu yang lebih baik. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), beras premium memiliki derajat sosoh 100%, jumlah beras kepala minimum 95%, dan kadar air maksimum 14%.
Sementara beras medium memiliki derajat sosoh minimum 80-95%, beras kepala minimum 60-78%, butir patah maksimum 20-35%, benda asing maksimum 0,02-0,2%, dan kadar air maksimum 14-15%.(bul)

Bulog Sumbawa Pastikan akan Beli Jagung Petani KSB

0
Zuhri Hanafi (EkbisNTB/dok)

Taliwang (Ekbis NTB) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbawa memastikan akan melaksanakan pembelian jagung petani di seluruh wilayah kerjanya. Tidak saja di Kabupaten Sumbawa tetapi juga hasil panen petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Pasti kita beli juga yang di sana (KSB). Kami kan sudah diberi tugas untuk membantu petani jagung dari pusat,” kata kepala Bulog Sumbawa Zuhri Hanafi.

Secara nasional Bulog telah mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengatasi anjloknya harga jagung di tingkat petani. Menindaklanjuti penugasan itu, Zuhri mengatakan pihaknya pun telah mengambil langkah-langkah awal. Salah satunya dengan menyiapkan gudang penampungan.

Untuk gudang penampungan itu, diakui Zuhri baik di Sumbawa mapun di KSB pihaknya masih terus mengupayakannya. Di kabupaten Sumbawa sendiri, terdapat gudang Bulog dilakukan pengosongan karena keterbatasan gudang yang tersedia untuk menampung hasil pembelian jagung nantinya. “Kita sudah ada gudang di Lopok yang dikosongkan. Kapasitasnya sekitar 1000 ton,” sebutnya.

Di KSB sendiri, Zuhri mengungkapkan, pihaknya masih berupaya mencari gudang. Beberapa hari terakhir, telah menugaskan stafnya untuk mencari gudang di wilayah KSB yang representatif digunakan menampung jagung. “Sama seperti di Sumbawa di KSB juga kita masih mencari gudang untuk tempat penampungan,” paparnya.

Selain masih menyiapkan gudang, Zuhri selanjutnya menyampaikan, dalam upaya penyerapan jagung petani pihaknya akan butuh penyesuaian. Pasalnya Bulog baru kali ini mendapat penugasan membeli dan menampung produk pertanian jagung. “Kita perlu pelajari juga seperti apa cara menampung jagung karena kan baru pertama kali kita dapat penugasan seperti ini,” tukasnya seraya kembali memastikan layanannya akan berjalan di Sumbawa maupun KSB.

“Pasti kami beli jagung petani untuk menstabilkan harga baik di Sumbawa maupun KSB sesuai wilayah kerja kami,” janji Zuhri.

Sebelumnya ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin meminta Bulog Sumbawa turut melakukan pembelian jagung petani KSB. Mengingat hasil panen petani yang semakin banyak dapat menyebabkan harga jagung mengalami anjlok.

Menurut Aheruddin, petani jagung saat ini butuh uluran tangan pemerintah untuk menstabilkan harga agar tidak berujung pada kerugian. “Antisipasinya sekarang Bulog harus pantau terus harga di tingkat petani. Begitu kelihatan turun segera lakukan aksi pembelian. Jangan tunggu petani teriak-teriak dulu,” cetus politisi Gerindra itu. (bug)