Home Blog Page 11

UMKM Binaan BI NTB Tampil di ISEF 2026, Bawa Produk Fesyen dan Kuliner Khas Daerah ke Pasar Nasional

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) turut ambil bagian dalam ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 14–18 Oktober 2026.

Ajang bergengsi ini menjadi wadah strategis bagi Pelaku Usaha Syariah (PUS) dan UMKM binaan BI NTB untuk memperkenalkan kekayaan produk kreatif, fesyen, dan kuliner khas daerah ke pasar yang lebih luas.

ISEF 2026 secara resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo. Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, kegiatan ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem rantai nilai halal dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, melalui keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa keikutsertaan UMKM dalam ajang nasional ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pasar serta mendorong potensi ekonomi syariah daerah agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Deretan Produk Unggulan NTB di Panggung Nasional

Dalam pameran ISEF 2026, BI NTB memboyong sejumlah UMKM dan pelaku usaha unggulan dari berbagai sektor:

  • Kategori Kriya & Aksesoris: LAMOPS dengan produk aksesoris mutiara khas Lombok.
  • Kategori Fesyen (Ready to Wear IKRA): Yuni Kinasih dan Erina Gallery. Kedua jenama ini bahkan turut tampil dalam peragaan busana bergengsi In2motionfest 2026 x JMFW sebagai bagian dari rangkaian acara ISEF 2026. Partisipasi ini diharapkan mampu mendongkrak eksposur serta membuka peluang pengembangan karya fesyen modest NTB di pasar nasional.
  • Kategori Kuliner Khas Daerah: Sate Rembiga Goyang Lidah dan Ayam Taliwang Beca Bero yang menyajikan cita rasa autentik kuliner Lombok.
  • Kategori Olahan Makanan Ringan: Nutsafir Cookies yang membawa produk olahan kacang khas daerah.

Dorongan Penguatan Ekonomi Syariah Global

Selain pameran UMKM dan business matching, gelaran ISEF 2026 juga diisi dengan peluncuran tiga program strategis Bank Indonesia, yakni Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), pembaruan Zakat Core Principles (ZCP) dengan tambahan dimensi manajemen risiko, serta program beasiswa internasional melalui dana sosial syariah.

Langkah-langkah penguatan ini sejalan dengan posisi strategis Indonesia di kancah global. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia, sementara rantai nilai halal nasional tercatat tumbuh 5,5% secara tahunan pada triwulan II 2026.

Melalui keikutsertaan aktif di ISEF 2026, BI NTB optimistis produk-produk unggulan lokal dapat semakin berdaya saing tinggi dan turut mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. (r/fan)

Proyek Tambang Blok Elang Dodo Butuh 5.000 Pekerja

By
ekbisntb.com
-
0
Proyek Tambang Blok Elang Dodo Butuh 5.000 Pekerja
Khaeruddin (EKBIS NTB/ils)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, menyebutkan kebutuhan tenaga kerja proyek pertambangan di Blok Elang Dodo sekitar 4.000-5.000 pekerja. Jumlah itu diprediksi terus bertambah seiring banyaknya aktivitas usaha. Rekrutmen pekerja dimulai awal Maret-April 2027.


“Hasil komunikasi awal dengan manajemen perusahaan kebutuhan awal sekitar 4.000-5.000 orang tenaga kerja,” kata Kadis Nakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Suara NTB, Kamis (15/10).


Pihaknya sedang mengatur regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Salah satunya membentuk peraturan daerah dan peraturan bupati untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas untuk bekerja. Pihaknya masih menunggu ekspose dari perusahaan untuk jumlah kebutuhan serta kriteria calon pekerja yang dibutuhkan.


“Ekspose dari perusahaan kita anggap sangat penting, untuk memastikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di proyek tersebut,” ucapnya.


Menurut dia, ekspose ini dinilai penting untuk mengetahui secara detail kebutuhan tenaga kerja. Untuk rekrutmen tahap awal dibutuhkan pekerja lapangan untuk proses konstruksi. Pemerintah Sumbawa terus berupaya mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di sektor manapun. Selain itu, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap pekerja lokal untuk terus dipersiapkan termasuk peningkatan kualifikasi melalui pelatihan.


Ia berharap masyarakat Sumbawa untuk masuk ke aplikasi yang akan disiapkan pemerintah dengan mengunggah daftar riwayat hidup dan data pribadi. Sistem tersebut akan melacak kebenaran data yang disampaikan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemetaan wilayah lingkar tambang. Tujuannya agar masyarakat yang memasukkan data ke aplikasi tidak mengklaim diri sebagai masyarakat lingkar tambang.

“Hasil pemadanan data dari Dukcapil ternyata mereka bukan wilayah lingkar tambang, makanya perlu kita cek data sebenarnya,” ujarnya. (ils)

Kekeringan EkstremPemda KLU Salurkan Pompa Air ke Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan EkstremPemda KLU Salurkan Pompa Air ke Petani
TERIMA BANTUAN - Kelompok tani di KLU menerima bantuan pompa air untuk digunakan dalam mengairi sawah menghadapi cuaca kemarau ekstrem.(EKBIS NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) -Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, menyalurkan bantuan pompa air kepada kelompok tani di KLU, Kamis (15/10/2026). Bantuan tersebut untuk mengintervensi dampak kekeringan ekstrem agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar di tingkat petani.


Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengungkapkan sektor pertanian merupakan pilar utama ketahanan pangan di wilayah KLU. Saat ini, rata-rata petani sedang menghadapi tantangan iklim yang cukup berat, yaitu ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena alam. Situasi tersebut secara otomatis mengganggu pola tanam di tingkat petani.


“Dampak dari kemarau panjang ini sangat dirasakan langsung oleh para petani kita di lapangan, di mana ketersediaan air irigasi menjadi sangat terbatas dan mengancam produktivitas lahan sawah,” ujarnya.


Ia menegaskan, pemerintah daerah merespons situasi yang dihadapi petani tersebut dengan menyalurkan delapan unit pompa air kepada delapan kelompok tani. Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah untuk melakukan mitigasi serta langkah cepat tanggap darurat pangan.


“Bantuan ini ditujukan agar potensi gagal panen akibat kekeringan di wilayah KLU dapat diminimalisir sekecil mungkin,” sambungnya.
Melalui pemanfaatan teknologi pompa air, Pemda berharap dapat mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada—baik dari sungai, embung, maupun saluran irigasi sekunder—untuk dialirkan langsung ke lahan-lahan pertanian yang mulai kritis.

Pemerintah menargetkan, pada kelompok tani yang diintervensi tersebut, tanaman yang sedang tumbuh dapat diselamatkan, indeks pertanaman (IP) dapat terus ditingkatkan, serta produktivitas pertanian tetap berjalan demi memperkuat swasembada pangan daerah maupun nasional.


Ia juga menekankan, agar seluruh kelompok tani penerima manfaat dapat menggunakan pompa dengan adil dan bijak di tingkat anggota. Distribusi pemanfaatan pompa agar berjalan secara merata untuk menjaga kesinambungan tanaman di tingkat anggota maupun masyarakat sekitar kelompok.


Ia juga berpesan agar mesin pompa tersebut dijaga dan dirawat dengan baik. Pemeliharaan dilakukan secara berkala, termasuk partisipasi kelompok dalam mengganti suku cadang saat diperlukan.


Selain itu, pemanfaatan mesin juga diharapkan berjalan optimal terutama untuk mengatasi dampak kekeringan pada areal persawahan maupun perkebunan.


“Jika di kemudian hari kami menemukan bantuan ini tidak dimanfaatkan dengan optimal atau dibiarkan menganggur, maka Dinas Pertanian memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau menarik bantuan tersebut untuk diberikan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan,” tegas Tresnahadi.


Di sisi lain, dirinya selaku Kepala OPD, mengajak seluruh jajaran pada DKP3 hingga ke tingkat UPTD dan Penyuluh, untuk tetap bersinergi dengan masyarakat petani.

Melalui kerja sama yang baik, diharapkan sektor pertanian secara konsisten menjadi sektor inklusif dan menjadi andalan dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. (ari)


MotoGP Berdampak terhadap Pergerakan Ekonomi Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
MotoGP Berdampak terhadap Pergerakan Ekonomi Nasional
Dua pembalap Indonesia Veda Pratama (Moto3) dan Mario Aji (Moto2) foto bersama dengan penggemar di sela-sela balapan MotoGP Mandalika 2026, akhir pekan kemarin. (EKBIS NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) -Gelaran MotoGP Mandalika 2026 sukses memberi dampak besar terhadap pergerakan ekonomi nasional. Hasil riset yang dilakukan Lembaga Teknik dan Manajemen Industri (LETMI) – Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebutkan perhelatan MotoGP Mandalika 2026 mampu memberi dampak ekonomi dengan nilai menembus angka Rp5,2 triliun. Angka tersebut naik sekitar 4,8 persen jika dibandingkan dengan perhelatan MotoGP Mandalika 2025 lalu.


Riset sendiri dilakukan LETMI-ITB sepekan sebelum hingga gelaran MotoGP Mandalika tuntas. Riset ini menggunakan pendekatan input-output berbasis tabel Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendekatan Keynesian untuk mengukur dampak pengganda ekonomi. Salah satu indikator yang dinilai yakni rata-rata belanja pengunjung atau wisatawan.


Pada gelaran MotoGP Mandalika tahun ini, rata-rata belanja wisatawan naik menjadi Rp8,56 juta per orang selama sepekan. Mencakup berbagai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan akomodasi, makan minum hingga kebutuhan oleh-oleh.


Dengan jumlah penonton yang datang sebanyak 157.875 orang, secara akumulasi maka dampak ekonomi dari MotoGP Mandalika 2026 di angka Rp5,2 triliin. Naik dari MotoGP Mandalika 2025 diangkat Rp4,9 triliun.


“Capaian ini menunjukkan semakin besarnya peran ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dalam menggerakkan ekonomi pariwisata dan membuka peluang usaha bagi masyarakat,” sebut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar, dalam keterangya, Kamis (15/10).


Ia mengatakan, sesuai hasil riset yang dilakukan ITB tersebut menunjukkan kalau dampak MotoGP Mandalika sudah mulai terasa sebelum balapan berlangsung. Wisatawan domestik dan asing datang lebih awal, menginap, menikmati kuliner, menggunakan transportasi lokal, mengunjungi destinasi wisata dan membeli oleh-oleh. Aktivitas itulah yang memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika.


Dalam waktu dekat ini, BPS juga akan turut merilis data terkait dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Yang nantinya akan menjadi pembanding independen dan sarana kontrol terhadap hasil kajian LETMI–ITB. Dengan memperhatikan kesesuaian cakupan, periode pengukuran serta metodologi yang digunakan.


Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy R. Warokka menambahkan, pertumbuhan jumlah penonton atau pengunjung sebagai capaian yang menggembirakan. Diikuti pula dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan kenyamanan pengunjung.

Itu semua menunjukkan antusiasme yang terus meningkat terhadap ajang MotoGP Mandalika. Dan, semua capaian tersebut bukanlah hasil kerja ITDC semata. Tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak.


Terkait akurasi data pengunjung tersebut, Troy menegaskan, jumlah pengunjung mengacu pada angka yang dikonfirmasi dan dirilis oleh Dorna Sport. Berdasarkan data terperinci dari pemindaian elektronik arus masuk pengunjung.

Pencatatan mencakup kegiatan utama serta side event pada sore dan malam hari sesuai cakupan penghitungan Dorna. “Kami meyakini keakuratan angka yang dipublikasikan,” tegas Troy. (kir)

MotoGP Berdampak terhadap Pergerakan Ekonomi Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
MotoGP Berdampak terhadap Pergerakan Ekonomi Nasional

Praya (EKBIS NTB) -Gelaran MotoGP Mandalika 2026 sukses memberi dampak besar terhadap pergerakan ekonomi nasional. Hasil riset yang dilakukan Lembaga Teknik dan Manajemen Industri (LETMI) – Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebutkan perhelatan MotoGP Mandalika 2026 mampu memberi dampak ekonomi dengan nilai menembus angka Rp5,2 triliun. Angka tersebut naik sekitar 4,8 persen jika dibandingkan dengan perhelatan MotoGP Mandalika 2025 lalu.


Riset sendiri dilakukan LETMI-ITB sepekan sebelum hingga gelaran MotoGP Mandalika tuntas. Riset ini menggunakan pendekatan input-output berbasis tabel Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendekatan Keynesian untuk mengukur dampak pengganda ekonomi. Salah satu indikator yang dinilai yakni rata-rata belanja pengunjung atau wisatawan.


Pada gelaran MotoGP Mandalika tahun ini, rata-rata belanja wisatawan naik menjadi Rp8,56 juta per orang selama sepekan. Mencakup berbagai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan akomodasi, makan minum hingga kebutuhan oleh-oleh.


Dengan jumlah penonton yang datang sebanyak 157.875 orang, secara akumulasi maka dampak ekonomi dari MotoGP Mandalika 2026 di angka Rp5,2 triliin. Naik dari MotoGP Mandalika 2025 diangkat Rp4,9 triliun.


“Capaian ini menunjukkan semakin besarnya peran ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dalam menggerakkan ekonomi pariwisata dan membuka peluang usaha bagi masyarakat,” sebut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar, dalam keterangya, Kamis (15/10).


Ia mengatakan, sesuai hasil riset yang dilakukan ITB tersebut menunjukkan kalau dampak MotoGP Mandalika sudah mulai terasa sebelum balapan berlangsung. Wisatawan domestik dan asing datang lebih awal, menginap, menikmati kuliner, menggunakan transportasi lokal, mengunjungi destinasi wisata dan membeli oleh-oleh. Aktivitas itulah yang memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika.


Dalam waktu dekat ini, BPS juga akan turut merilis data terkait dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Yang nantinya akan menjadi pembanding independen dan sarana kontrol terhadap hasil kajian LETMI–ITB. Dengan memperhatikan kesesuaian cakupan, periode pengukuran serta metodologi yang digunakan.


Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy R. Warokka menambahkan, pertumbuhan jumlah penonton atau pengunjung sebagai capaian yang menggembirakan. Diikuti pula dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan kenyamanan pengunjung.

Itu semua menunjukkan antusiasme yang terus meningkat terhadap ajang MotoGP Mandalika. Dan, semua capaian tersebut bukanlah hasil kerja ITDC semata. Tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak.


Terkait akurasi data pengunjung tersebut, Troy menegaskan, jumlah pengunjung mengacu pada angka yang dikonfirmasi dan dirilis oleh Dorna Sport. Berdasarkan data terperinci dari pemindaian elektronik arus masuk pengunjung.

Pencatatan mencakup kegiatan utama serta side event pada sore dan malam hari sesuai cakupan penghitungan Dorna. “Kami meyakini keakuratan angka yang dipublikasikan,” tegas Troy. (kir)

Perang Houthi-Arab SaudiUmrah Tetap Jalan, Kemlu Siapkan Rencana Darurat

By
ekbisntb.com
-
0
Perang Houthi-Arab SaudiUmrah Tetap Jalan, Kemlu Siapkan Rencana Darurat
Heni Hamidah (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) –Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum mengeluarkan imbauan penghentian perjalanan umrah menyusul meningkatnya situasi keamanan di Arab Saudi. Pemerintah terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh juga mendorong perwakilan RI memperkuat kesiapsiagaan untuk melindungi WNI.


Aktivitas perjalanan umrah bagi jemaah Indonesia masih berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Arab Saudi menyusul serangan yang dikaitkan dengan konflik Houthi.


Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah dalam pernyataan resmi, Kamis, 15 Oktober 2026, menyampaikan, Kemlu bersama perwakilan RI di Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi untuk memantau situasi di lapangan.


“Sampai saat ini jemaah umrah masih terus berjalan dan belum ada imbauan untuk menyetop. Kemlu dan perwakilan RI terkait serta Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi dan memantau situasi di lapangan,” kata Heni.


Menurut dia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah menyiapkan rencana kontingensi atau penanganan keadaan darurat. Rencana tersebut akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi.


Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi, termasuk apabila terjadi gangguan terhadap perjalanan dan aktivitas warga Indonesia di negara tersebut.


Kesiapsiagaan tersebut menyusul serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan informasi otoritas Arab Saudi yang diterima KBRI Riyadh, serangan itu mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 309 orang mengalami luka-luka, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis.


Korban meninggal dunia terdiri atas empat warga Arab Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Serangan tersebut juga menyebabkan penghentian sementara operasional bandara untuk pemeriksaan dan penilaian keselamatan.


Kemlu RI menyatakan hingga 11 Oktober 2026 belum ada WNI yang terkonfirmasi meninggal dunia akibat insiden tersebut. Namun, kemungkinan adanya WNI di antara korban luka masih dalam proses verifikasi pada saat informasi itu disampaikan.


KBRI Riyadh kemudian menerima informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada 13 Oktober 2026 mengenai dua WNI yang mengalami luka ringan pada 11 Oktober 2026.


Kedua WNI tersebut berinisial RM, 45 tahun, yang dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al Shahafah, Riyadh, serta ET, 32 tahun, yang dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al-Takhasusi, Riyadh.


Kemlu menegaskan, keduanya merupakan warga Indonesia yang menetap di Arab Saudi atau pemegang izin tinggal (iqamah), bukan jemaah umrah. Keduanya juga telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama setelah mendapatkan penanganan medis.


Di tengah situasi keamanan tersebut, KBRI Riyadh mengimbau WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, khususnya kawasan Bandara Internasional King Khalid, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak.


WNI yang hendak bepergian dari dan menuju Arab Saudi juga diminta memastikan status penerbangan kepada maskapai masing-masing dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan RI.


WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor +966 569173990 atau KJRI Jeddah di nomor +966 503609667.


Berdasarkan pembaruan data resmi yang disampaikan kepada Kemlu melalui KBRI Riyadh, jumlah WNI di Arab Saudi mencapai sekitar 581.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 351.

070 orang merupakan WNI residen atau pemegang izin tinggal (iqamah), sedangkan 229.930 lainnya tercatat sebagai pengunjung atau pemegang visa ziarah.(bul)

MBG Hemat Belanja Siswa

By
ekbisntb.com
-
0
MBG Hemat Belanja Siswa
I Gede Putu Aryadi (EKBIS NTB/ist)


BADAN Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB bersama dengan tim peneliti Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan kajian evaluasi program MBG di NTB. Hasil kajian yang dipaparkan oleh Koordinator dan Ketua Tim Peneliti, menunjukkan program MBG bermanfaat bagi siswa, terutama dalam membantu mengurangi pengeluaran uang jajan.


Namun, sejumlah aspek masih perlu diperbaiki, meliputi ketepatan waktu distribusi, variasi dan cita rasa menu, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, serta pengaruh program terhadap kegiatan belajar.


Dari sisi ekonomi, keterlibatan pemasok daerah dan pemanfaatan bahan pangan lokal juga perlu diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.


Kepala Brida Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan anak, ketahanan rumah tangga, dan perekonomian daerah.


“NTB memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program.


Seminar tersebut juga membahas pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan mutu dan keamanan pangan, evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemantauan program secara berkala.


Ia menekankan, perlunya keterpaduan antara kebutuhan bahan pangan SPPG dan kesiapan produksi petani, peternak, serta pemasok lokal. Hasil kajian diharapkan dapat dikembangkan menjadi policy brief yang memuat data, indikator, dan alternatif kebijakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.


Di samping itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan keterwakilan sampel penelitian agar hasil evaluasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian lanjutan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah perkotaan dan perdesaan serta berbagai alternatif model pengelolaan, dengan tetap memenuhi standar gizi, kesehatan, dan keamanan pangan.


Dalam sesi tanggapan, peserta turut membahas kendala perizinan penelitian, capaian penerima manfaat yang masih perlu ditingkatkan, serta perlunya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan program.


Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan tim peneliti dinilai penting untuk memperluas data lapangan dan memperkuat dasar evaluasi.


Melalui seminar ini, Brida Provinsi NTB berharap hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur NTB dan perangkat daerah terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang terukur.

“Dengan dukungan data yang akurat dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan MBG di NTB diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” pungkasnya. (era)

Peluang dan Tantangan MBG Prasmanan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Peluang dan Tantangan MBG Prasmanan di NTB
H. Fathul Gani (EKBIS NTB/ist)

RENCANA penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara prasmanan di Provinsi NTB menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri bagi daerah. Sebelum wacana ini benar-benar diterapkan, perlu dilakukan uji coba yang matang agar program ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.


Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan rencana ini akan menjadi tantangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani banyak sekolah. Sementara, bagi SPPG yang hanya melayani satu atau dua unit sekolah, rencana ini bisa menjadi peluang untuk dilakukan uji coba.


“Apalagi misalnya dalam lingkup 1 sekolah layanannya, seperti pondok pesantren, itu sangat berpeluang untuk kita uji coba,” ujar Asisten I Setda NTB ini, Kamis (15/10).


Kendati begitu, wacana ini tetap bergantung pada kesiapan mitra SPPG. Seperti kesiapan perangkat sarana prasarana untuk MBG prasmanan. “Sehingga target kita minggu depan ini, setelah teman-teman Korwil balik dari Rakor di Jakarta, kita akan coba rapat, koordinasi untuk kesiapan, kita akan tawarkan ke mitra,” lanjutnya.


Pada tahap pertama, pihaknya akan mencoba menawarkan mitra yang ada di Kota Mataram untuk melakukan uji coba rencana tersebut. Hal ini karena rencana itu, katanya belum menjadi regulasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi masih tahap uji coba.


“Nanti akan kita lihat masalah jamnya. Jam berapa? karena harus ada kesepakatan dari pihak sekolah, penerima manfaat maupun dari mitra,” katanya.


Uji coba ini, sambungnya guna memastikan program ini tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah sasaran. Skemanya, mitra akan membawa seluruh makanan ke sekolah, dan disalurkan di luar jam belajar-mengajar.


Dengan skema ini, Asisten I Setda NTB itu mengaku bisa mengurangi risiko keracunan siswa karena makanan yang sudah jadi akan langsung disalurkan. Karena itu, sebelum melakukan uji coba, perlu adanya persetujuan terkait dengan kapan waktu penyalurannya.


Di samping itu, perlu juga memastikan kesiapan SPPG, berapa personel yang akan turun ke sekolah untuk membantu menyalurkan kepada siswa. Kesiapan alat untuk prasmanan, dan sebagainya.


“Misalnya jam istirahat atau jam berapa ya. Pertama yang harus dipastikan itu jam layanannya, layanannya jam berapa, itu harus sepakati. Apakah pagi atau siang,” ucapnya.


Sementara itu, Kepala SMAN 1 Pemenang, Yusron Hadi mengatakan kesiapan tempat dan peralatan perlu menjadi atensi utama sebelum model prasmanan diterapkan. Selain itu, efektivitas waktu juga mesti dipikirkan agar program MBG tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas.


“Kami dengan jumlah siswa 656 orang dengan tenaga guru hanya 30 orang pasti kewalahan,” ujarnya.

Meski demikian, Yusron menilai kedua skema baik yang langsung dikemas oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun model prasmanan, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. “Semua punya kekurangan, tapi prasmanan akan tampak lebih layak dan aman,” terangnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq mengaku setuju dengan model prasmanan jika pertimbangannya adalah untuk memastikan menu yang disajikan lebih hangat dan segar. Namun, ia mengingatkan bahwa model prasmanan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembagian makanan.


Misalnya saja, siswa yang terlebih dahulu mengambil makanan bisa saja mengambil lebih dari porsi yang seharusnya, sementara yang lain berpotensi tidak kebagian. Karena itu, jika model prasmanan ini diterapkan, Arofiq menyebut perlunya pendampingan dari guru di sekolah.


“Harus didampingi oleh guru supaya kalau ada anak yang mau mengambil lebih dari normal nanti akan kita tanya,” katanya. (era)

Bapanas Puji Harga Pangan di NTB Paling Stabil, Stok Beras Melimpah

By
ekbisntb.com
-
0
Bapanas Puji Harga Pangan di NTB Paling Stabil, Stok Beras Melimpah
SIDAK - Sidak harga pangan oleh Bapanas dan Satgas Pangan NTB di pasar tradisional di Kota Mataram.(EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB)-Provinsi NTB dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan kekeringan. Hasil pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas), menunjukkan harga pangan relatif stabil dan pasokan beras melimpah.


Bapanas dan Satgas Pangan melakukan pemantauan harga pangan langsung di pasar tradisional dan ritel modern di Kota Mataram, Kamis, 15 Oktober 2026.


Diantaranya yang turun melakukan pengecekan langsung, Aulia Sofyan (Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas), Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas RI, Dr. Rachmad Firdaus.


Wakil Direskrimsus Polda NTB, AKBP. Wendy Andrianto, S.I.K. Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu. Mirza Amir Hamzah.


Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas RI, Dr. Rachmad Firdaus mengatakan, mengatakan, hasil pemantauan di lapangan memperlihatkan kondisi pangan di NTB masih terkendali. Pemantauan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, pasokan memadai, serta mutu yang terjamin.


“Secara umum, stok pangan di NTB aman. Kami sudah turun ke lapangan. Alhamdulillah, harga masih stabil,” kata Rachmad.
Menurut dia, stabilitas harga menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya Indonesia mempertahankan swasembada pangan. Peningkatan produksi, kata dia, harus berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga harga agar tidak membebani masyarakat.


Khusus beras, pemerintah memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras medium, maupun beras premium terus dipantau. Berdasarkan hasil pemantauan selama lebih dari satu bulan di NTB, kondisi pasokan dan harga beras dinilai cukup baik, meskipun terdapat dinamika pada harga beras premium.


Namun, Bapanas tidak hanya menyoroti persoalan harga. Aspek mutu dan pelabelan beras yang beredar di pasaran juga menjadi perhatian.
Rachmad mengatakan, dalam sidak tersebut pihaknya tidak menemukan beras dengan kondisi rusak atau berkutu seperti yang pernah dijumpai di daerah lain. Meski demikian, masih ditemukan beras yang belum dilengkapi label mutu pangan.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, memastikan persediaan beras yang dikuasai Bulog saat ini dalam kondisi aman. Berdasarkan perhitungannya, stok tersebut mencukupi kebutuhan hingga sekitar 27 bulan ke depan.


“Stok kita cukup aman sampai 27 bulan ke depan. Harga beras SPHP yang kami temukan di pasaran masih sesuai HET, bahkan ada yang menjual di bawah HET,” ujarnya.


Bulog, lanjut Mara, terus menyalurkan beras SPHP untuk menjaga pasokan sekaligus membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen. Volume penyaluran di NTB berkisar 80–100 ton per hari.


Penyaluran secara berkelanjutan diharapkan menjaga ketersediaan beras di pasar, terutama ketika masyarakat membutuhkan beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Dari sisi produksi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan kemampuan daerah menjaga pasokan pangan ditopang produksi padi yang mencapai sekitar 1,687 juta ton gabah kering giling (GKG).
Capaian tersebut menunjukkan produksi padi NTB masih terjaga, meskipun sejumlah wilayah menghadapi tantangan kekeringan.


“Dari sisi hulu, kita sudah mampu menjaga produksi. Sekarang kita lihat di pasar barangnya tersedia, sementara stok di gudang Bulog juga lebih dari cukup,” kata Mirza.


Selain menjaga produksi, Pemprov NTB juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah.


Keterkaitan antara produksi yang terjaga, stok Bulog yang memadai, dan distribusi beras SPHP menjadi penopang stabilitas pangan NTB. (bul)


Ditargetkan Beroperasi Awal 2027Progres Pembangunan TPST Kebon Talo Baru 17 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Ditargetkan Beroperasi Awal 2027Progres Pembangunan TPST Kebon Talo Baru 17 Persen
TINJAU - Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana (kemeja coklat) meninjau progres pembangunan TPST Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Kementerian PU pada Kamis, (15/10/2026).(EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, baru mencapai 17 persen. Proyek senilai Rp52 miliar tersebut ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026 dan mulai beroperasi pada awal 2027.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan progres pembangunan TPST Kebon Talo sangat bergantung pada kedatangan dan pemasangan peralatan pengolahan sampah. Peralatan tersebut diperkirakan tiba pada November 2026 dan diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian proyek.

“Hari ini kita memantau progres TPST Kebon Talo. Saat ini masih dalam pengerjaan infrastruktur utamanya dulu. Targetnya 31 Desember. Memang persentase pekerjaan ini signifikan tergantung pada peralatannya,” ujarnya saat meninjau proyek tersebut, Kamis (15/10).

Mohan menambahkan, seluruh pekerjaan infrastruktur ditargetkan rampung pada akhir 2026. Setelah itu, Pemerintah Kota Mataram akan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) pengelolaan agar operasional TPST dapat berjalan secara terintegrasi. Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan mulai beroperasi pada awal 2027.

Menurutnya, kedatangan peralatan pengolahan sampah pada November mendatang akan memengaruhi progres aktual pembangunan, termasuk tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan hingga proyek tersebut rampung.

Mohan menjelaskan, TPST Kebon Talo dirancang memiliki kapasitas pengolahan sampah sekitar 60 ton per hari. Sementara itu, TPST Sandubaya memiliki kapasitas sekitar 40 ton per hari. Dengan demikian, kedua fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah total sekitar 100 ton sampah setiap hari.

Pembangunan TPST Kebon Talo merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,48 hektare untuk mendukung penanganan sampah di Kota Mataram yang volumenya mencapai sekitar 300 ton per hari.

Keberadaan TPST Kebon Talo dan TPST Sandubaya diharapkan dapat mengurangi volume sampah Kota Mataram yang selama ini sebagian besar dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, kedua fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas penanganan sampah melalui sistem pengolahan yang lebih terpadu.

Terkait kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan fasilitas tersebut, Mohan mengatakan Pemerintah Kota Mataram akan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlebih dahulu.

Menurutnya, penambahan pegawai baru tidak dapat dilakukan secara langsung karena pengoperasian peralatan TPST membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus. Proses perekrutan harus melalui tahapan seleksi, disertai pendampingan agar pengoperasian teknologi pengolahan sampah dapat berjalan optimal.

“Nanti, untuk sementara ini kita manfaatkan SDM yang ada dulu di DLH karena ini teknologi yang butuh kecermatan. Kemudian, ada proses pendampingan-pendampingan. Itu yang penting supaya alat-alat ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (pan)


1...101112...1,059Page 11 of 1,059