KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mendukung langkah Pemerintah Kota Mataram untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun serta meningkatkan target PAD pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, peningkatan target tersebut harus diiringi dengan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan penerapan sistem penghargaan maupun sanksi.
Malik mengatakan DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya mengoptimalkan capaian PAD. Ia berharap seluruh OPD mampu memaksimalkan potensi pendapatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya.
“Tentunya yang disampaikan Pak Wali Kota agar PAD dioptimalkan sampai akhir tahun harus menjadi perhatian seluruh OPD, sehingga target bisa tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram akhir pekan kemarin.
Menanggapi rencana kenaikan target PAD tahun depan yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Malik menilai langkah tersebut merupakan hasil akomodasi dari potensi yang dimiliki masing-masing OPD. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian target harus disertai evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, TAPD perlu menerapkan mekanisme reward bagi OPD yang berhasil memenuhi target pendapatan dan punishment bagi OPD yang tidak mampu mencapai target sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan kinerja.
Malik juga menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Selain potensi yang ada, menurutnya masih terdapat sejumlah kelemahan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di beberapa sektor.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah retribusi parkir. Ia menyebut target pendapatan parkir sebesar Rp18 miliar belum tercapai karena perhitungan yang digunakan masih berdasarkan potensi, sementara DPRD lebih melihat kondisi riil di lapangan.
Sebagai ibu kota Provinsi NTB, lanjutnya, Kota Mataram memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tersentuh.
“DPRD bersama pimpinan fraksi dan komisi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap. Potensinya ada, tinggal bagaimana TAPD bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mengoptimalkannya,” katanya.
Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, dewan akan terus mendukung upaya peningkatan PAD melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Apabila terdapat regulasi yang perlu disempurnakan untuk mendukung optimalisasi PAD, DPRD siap melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang berlaku. (fit)
