Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mencatat penurunan angka kemiskinan dan stunting sepanjang 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 12,59 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,41 persen dari sebelumnya 2,04 persen pada 2024.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., mengatakan, penurunan itu ditopang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas. Pemerintah daerah menggelontorkan anggaran Rp248,2 miliar melalui 127 subkegiatan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
“Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa,” ujarnya, Rabu (20/5).
Selain bantuan sosial, Pemkab Bima juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan benih bagi petani.
Data Bappeda menunjukkan angka kemiskinan daerah turun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada kategori kemiskinan ekstrem yang kini berada di bawah satu persen.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bima juga memperkuat program percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah untuk mendukung intervensi terpadu.
“Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah,” ungkap Hariman.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi balita, perbaikan sanitasi, hingga edukasi masyarakat di tingkat desa.
Menurut Hariman, capaian penurunan stunting tahun ini melampaui target pemerintah daerah.
“Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33 persen mampu ditekan hingga mencapai 12,22 persen,” pungkasnya.
Capaian itu menjadi indikator penguatan program pembangunan daerah yang difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (hir)
