Selong (EKBIS NTB) – Frekuensi perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) yang mencapai 39 kali dalam satu tahun anggaran menuai sorotan. Pemerhati kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Gunung Rinjani, Muhammad Saleh menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi mencerminkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Saleh, jika dibagi rata ke empat komisi, masing-masing komisi melakukan sekitar 10 kali perjalanan dinas. Angka ini menunjukkan bahwa perjalanan dinas telah menjadi agenda rutin, bahkan cenderung bersifat wajib bagi lembaga legislatif daerah.
“Dalam praktiknya, perjalanan dinas kerap dipersepsikan sebagai instrumen untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Padahal, setiap perjalanan harus memiliki alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia mengungkapkan, tidak jarang ditemukan kecenderungan penyusunan justifikasi yang bersifat formalitas semata agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun tidak selalu didasarkan pada kebutuhan substantif. Secara administratif, perjalanan dinas memang tidak boleh fiktif, namun manfaat nyata yang dihasilkan sering kali belum terukur secara objektif.
