Tag: Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan Ekstrem Bima Turun 0,41 Persen
Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mencatat penurunan angka kemiskinan dan stunting sepanjang 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 12,59 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,41 persen dari sebelumnya 2,04 persen pada 2024.Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., mengatakan, penurunan itu ditopang kolaborasi lintas sektor yang...
NTB Dorong Desa Berdaya, Mendes Siap Jadikan Model Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (10/3/2026).Program Desa Berdaya yang dikembangkan Pemerintah Provinsi NTB...
Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem
DESA lumbung atau penghasil padi di Lombok Barat (Lobar) justru menjadi lokus kemiskinan ekstrem. Seperti Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung menjadi salah satu desa dengan jumlah serapan gabah Bulog tertinggi, tetapi ironis banyak warganya hidup miskin ekstrem. Sehingga Pemkab pun menjadikan lokus penanganan kemiskinan ekstrem."Desa-desa yang penyumbang padi justru...
Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen
Mataram (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pelaksana Tugas (Plt)...
BPS NTB akan Ungkap Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaru
Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merilis angka terbaru kemiskinan ekstrem di daerah ini. Data resmi tersebut dijadwalkan diumumkan pada 5 Februari 2026, seiring rampungnya proses verifikasi dan validasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS NTB, Wahyudin, MM, mengatakan...




