Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) memperketat penerbitan rekomendasi pengiriman sapi potong dari Kabupaten Bima. Langkah ini diambil menyusul terjadinya penumpukan pengiriman ternak di pelabuhan di Pulau Sumbawa, dan Pulau Lombok yang sempat menyebabkan kemacetan pengangkutan sapi ke Pulau Jawa.
Kepala Disnakeswan NTB, Muhammad Riadi di Mataram, Selasa, 29 April 2025 menyampaikan bahwa pihaknya secara selektif menerbitkan rekomendasi pengiriman untuk menghindari penumpukan sapi di jalur pelabuhan.
Beberapa waktu lalu, arus pengiriman dari Bima ke Jabodetabek sempat padat, menyebabkan penumpukan truk pengangkut sapi di Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) dan Pelabuhan Gili Mas (Lembar, Lombok Barat), yang menjadi titik transit sebelum di kapalkan ke Pulau Jawa.
“Saya belum menerbitkan seluruh rekomendasi. Masih ada sekitar 3 ribuan ekor sapi dari Kabupaten Bima yang belum kita terbitkan rekomnya, dari total kuota pengiriman setahun Kabupaten Bima sekitar 16 ribu ekor,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat distribusi, melainkan agar pengiriman berjalan tertib dan lancar tanpa menimbulkan kerugian di lapangan.
“Saya pantau setiap hari kondisi pelabuhan Poto Tano. Kalau lancar, rekom kita terbitkan. Tapi kalau penumpukan masih terjadi, kita tahan dulu. Itu saja sebenarnya. Supaya tidak terulang penumpukan di pelabuhan,” tegasnya.
Menurutnya, risiko besar akan muncul jika sapi menumpuk terlalu lama di pelabuhan, seperti keterbatasan air, kurangnya pasokan pakan, hingga ancaman kesehatan ternak seperti keram otot akibat stres perjalanan.
“Kalau sapinya nunggu di pelabuhan, itu rawan. Tapi kalau masih di kandang peternak sambil nunggu rekom, enak. Bisa istirahat, cukup pakan, dan kondisinya lebih stabil,” tambahnya.
Riadi menjelaskan, sistem pengaturan rekomendasi ini tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan kondisi di lapangan. Setiap hari ia mengevaluasi berapa jumlah sapi yang telah berangkat dan berapa lagi yang siap diberangkatkan, agar rekomendasi diterbitkan secara bertahap sesuai kapasitas pengangkutan kapal.
“Kita tidak mau kejadian sebelumnya terulang. Permintaan dari Kabupaten Bima memang tinggi, tapi kita harus atur. Kalau kapal pengiriman lancar, pasti rekomendasi juga cepat kita keluarkan,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran arus distribusi ternak dari NTB ke luar daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan ternak dan efisiensi logistik bagi peternak dan pengusaha.(bul)
