Mataram (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, belum menyalurkan bantuan air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya tanggap darurat kekeringan oleh pemerintah daerah setempat.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi mengatakan, pihaknya telah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, untuk segera menerbitkan atau menetapkan darurat kekeringan di dua kawasan destinasi wisata tersebut, sehingga menjadi acuan Pemprov NTB, mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis air di dua gili tersebut.
“Dalam rangka kita mendistribusikan air, harus ada payung hukumnya dulu dari kabupaten, kalau tidak ada SK tanggap darurat krisis air, kita menggunakan anggaran itu apa dasarnya,” katanya saat dikonfirmasi pada, Jumat, 28 Juni 2024.
Meskipun krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno sudah cukup parah, tetapi pemerintah harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Diantaranya, surat keputusan tanggap darurat dan lain sebagainya. Ketetapan itu menjadi acuan pendistribusian air bersih agar tidak menyalahi aturan.
“Walaupun ada krisis pun, kita tetap on procedural, supaya kita jangan menyalahi aturan,” lanjutnya.
Pihaknya belum mengetahui volume air yang didistribusikan. Ahmadi mengatakan, di Gili Trawangan dan Gili Meni ada dua segmen yang terdampak yakni, masyarakat dan pelaku usaha.
Oleh karena, Pemkab KLU perlu merumuskan SK agar bisa diformulasikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Karena ada lini bisnis, apakah ia akan berbayar, atau mengambil sendiri, ataukah pemerintah perlu fokus pada kebutuhan air masyarakat sendiri, kira-kira itu rancangannya,” ujarnya.
Ahmadi mengakui, permasalahan di dua gili tersebut cukup berat khususnya di Gili Trawangan sebagai kawasan populer dari gili lainnya. Jangan sampai krisis ini merusak persaingan pariwisata yang ada di NTB.(era)
