Tanjung (EKBIS NTB) -Gabungan kelompok nelayan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing di Kantor DPRD KLU, Rabu (12/8/2026). Mereka menuntut dimudahkannya akses BBM jenis solar untuk kepentingan melaut karena dinilai semakin sulit diperoleh.
Koordinator gabungan kelompok nelayan KLU, Dedi Romi Harjo, mengungkapkan kelompok nelayan di lima kecamatan di Lombok Utara kesulitan mendapatkan solar BBM di SPBU yang disediakan Pertamina. Nelayan ikut terdampak antrean panjang akibat ditutupnya dua SPBU di Tanjung dan Kayangan lantaran problem internal pemilik dengan pihak bank.
Pihaknya juga mempertanyakan kuota alokasi untuk nelayan. Sebagai komoditas bersubsidi, BBM jenis solar idealnya tersedia saat dibutuhkan oleh nelayan dalam satu kali 24 jam.
“Tantangan di lapangan lebih banyak berkaitan dengan pengaturan stok. Idealnya, ketika kelompok nelayan mau membeli BBM, tolong stoknya jangan sampai dihabiskan. SPBU supaya menyisakan juga untuk teman-teman nelayan ini,” ungkap Romi saat mengadukan kesulitan yang dialami nelayan.
Romi mendorong agar Pertamina selaku pengendali SPBU, mengawasi alokasi agar peruntukannya tepat sasaran. Begitu pun manajemen SPBU, secara internal agar memiliki kendali kepada operator.
Untuk mengurai antrean, kata dia, pihak-pihak terkait agar mengatur pola pelayanan. Misalnya, manajemen SPBU menyediakan waktu tertentu bagi pengguna BBM (nelayan dan petani) dengan rekomendasi.
“Kami juga berharap, SPBU yang ditutup agar segera dibuka dan kembali beroperasi,” harapnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, S.Kh., menanggapi pihaknya dapat memahami problem para nelayan. Menurut dia, problem utama nelayan adalah akses solar yang tidak semudah sebelumnya.
Dari penuturan para nelayan kata dia, kebutuhan saru orang membutuhkan 2 hingga 5 liter per hari. Di sisi lain, pelayanan BBM di Lombok Utara masih dihadapkan pada dinamika internal pemilik SPBU dengan perbankan.
“Fokusnya bagaimana mereka dipermudah akses pembelian BBM oleh SPBU. Itu saja. Karena selama ini mereka ada keluhan ketika datang, antrean. Padahal hanya beli 2 liter,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini pun meminta, Pemda Lombok Utara kembali melakukan lobi kepada instansi yang berwenang untuk membuka pelayanan di dua SPBU lain yang masih ditutup. Selain itu, OPD teknis yang mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi juga harus memberi respons cepat. Jangan sampai, kendala BBM menyebabkan nelayan kehilangan penghasilan.
“Kita juga perlu membuat Grup (WhatsApp) melibatkan nelayan, dinas dan DPRD. Tujuannya untuk mempercepat koordinasi, informasi maupun pengawasan lapangan,” tandasnya. (ari)
