Mataram (EKBIS NTB) –Provinsi NTB mulai menata ekosistem ekonomi kreatif dari hulu hingga hilirnya. Pemerintah daerah bahkan mulai membangun satu ekosistem yang membuat pelaku ekonomi kreatif dalam satu wadah besar untuk tumbuh dan berkembang.
Wadah besar itu dibangun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB sebagai hub ekonomi kreatif. Kantor dinas di Jalan Majapahit, Kota Mataram sudah dirancang menjadi ruang bersama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berdialog, mencari solusi, memamerkan karya hingga mengembangkan kolaborasi.
Salah satunya dimulai dengan digelarnya Talkshow Inspiratif dan Networking Session pada Kamis (13/8) di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menghadirkan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, ahli di bidangnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Aulia, melalui Sekretaris Dinas, Muhamad Ervan, Rabu (12/8) mengatakan, saat ini, pemerintah daerah tengah menyamakan pemahaman pemerintah dan para pemangku kepentingan mengenai ekonomi kreatif.
“Sekarang tahapannya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder. Pemerintah juga harus paham. Apa itu ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu bukan UMKM, tapi UMKM bisa jadi sebagai ekonomi kreatif,” ujarnya.
Menurutnya, ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Keduanya bergerak cepat dan terus berubah mengikuti tren, teknologi serta selera pasar. Karena itu, pemerintah tidak ingin menjadi pemain utama. Perannya lebih diarahkan sebagai regulator, fasilitator dan akselerator.
“Kami ingin Disparekraf menjadi tempat curhat, berdialog dan berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif. Prinsipnya, datang ke kami dan sampaikan apa yang bisa kami bantu. Saat ini kami masih belanja masalah, apa saja masalah-masalah ekonomi kreatif kita kumpulkan dulu untuk dibuatkan solusinya,” ujarnya.
Saat ini, kata Ervan, Dinas Periwisata dan Ekonomi Kreatif NTB tengah membangun Ekraf Satu Data. Langkah ini dinilai penting karena pelaku ekonomi kreatif NTB sebenarnya sudah banyak, tetapi belum seluruhnya terpetakan dengan baik.
Dengan data yang lebih rapi, pemerintah akan lebih mudah menentukan pola pembinaan, kebutuhan pelaku, sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemerintah maupun peluang pasar.
Ditambahkan, ekonomi kreatif itu memiliki 21 subsektor. Namun, Ervan menegaskan pemerintah provinsi tidak akan mengambil seluruh ruang yang selama ini sudah dikerjakan organisasi perangkat daerah lain.
Subsektor seperti kuliner, misalnya, telah banyak disentuh Dinas Koperasi, UMKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disparekraf akan lebih fokus menguatkan subsektor yang menjadi pengungkit bagi ekosistem kreatif, seperti fotografi, periklanan, perfilman dan animasi, termasuk musik.
“Karena kuliner tanpa periklanan, tanpa fotografer, tanpa perfilman, mungkin sulit berlari cepat. Kita membutuhkan semua itu agar ekonomi kreatif bisa berkembang,” jelas Ervan.
Konsep hub ini, lanjut Ervan, dimulai dari lingkungan kantor Disparekraf NTB. Ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, mengekspresikan diri, dan memamerkan karya. (bul)
