Selong (EKBIS NTB) – Pengembangan kawasan wisata Joben dan sekitarnya dinilai membutuhkan sinergi antara pengelola yang telah berjalan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Direktur PT Joben Evergreen (JEG), Baiq Pratiwi, mengajak PT Energi Selaparang untuk membangun kolaborasi dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan tersebut.
Menurut Pratiwi, pengelolaan area di luar kawasan izin yang dilakukan pemerintah daerah melalui BUMD justru dapat menjadi peluang untuk memperluas dan mendiversifikasi destinasi wisata Joben.
Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menikmati fasilitas yang selama ini menjadi daya tarik utama, tetapi juga dapat menikmati berbagai potensi wisata di kawasan sekitarnya.
“Bagus sekali. Nanti kawasan wisatanya semakin melebar. Jadi bukan melulu yang kolam, bukan melulu di Wisata Alam Joben,” ujar Pratiwi saat dihubungi Suara NTB, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, area seluas 25 hektare yang akan dikelola PT ES khususnya di bagian selatan dan barat kawasan Joben Evergreen, memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari destinasi wisata terpadu.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya pilihan aktivitas wisata sekaligus memperpanjang lama kunjungan wisatawan.
Pratiwi menilai, kehadiran PT Energi Selaparang sebagai BUMD dapat menjadi mitra strategis bagi pengelola wisata yang sudah ada. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi kawasan, akses wisata, hingga paket wisata bersama. “Bukan persaingan, tetapi bagaimana saling melengkapi,” ujarnya.
Menurutnya, jika dikelola secara terintegrasi, kawasan Joben hingga Otak Kokoq dapat memiliki daya tarik yang lebih kuat. Konektivitas antarkawasan juga penting sehingga wisatawan dapat bergerak lebih mudah dari satu titik destinasi ke titik lainnya.
Salah satu yang dapat dikembangkan adalah akses penghubung antarkawasan, termasuk pemanfaatan area wisata camping ground di sisi utara menuju Otak Kokoq sebagai objek wisata air terjun yang notabenenya sudah sangat lama dikenal wisatawan.
Dengan akses yang terkoneksi, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati satu objek, tetapi dapat memperoleh pengalaman wisata yang lebih luas.
Selain memperkuat daya tarik wisata, pengembangan kawasan secara terpadu dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat.
Peluang usaha bagi pedagang, jasa pemandu, pengelola parkir, hingga pelaku UMKM dapat berkembang seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.
Namun demikian, Pratiwi mengingatkan agar pengembangan kawasan tetap memperhatikan batas kewenangan dan status kawasan. Kejelasan antara kawasan yang berada dalam izin pengelolaan dengan area yang dikelola pemerintah daerah penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Pengembangan fasilitas wisata harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, terutama karena kawasan Joben berkaitan erat dengan sumber air dan ekosistem hutan.
“Yang penting bagaimana pengembangannya tetap menjaga lingkungan dan tidak merusak kawasan,” katanya.
Di sisi lain, PT Energi Selaparang juga diharapkan menyiapkan tata kelola dan rencana bisnis yang profesional apabila nantinya mengembangkan kawasan tersebut.
Pengelolaan wisata tidak semata-mata mengejar pendapatan daerah, tetapi juga harus memastikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan kepada wisatawan.
Pratiwi juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam setiap tahapan pengembangan. Masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi pariwisata, bukan hanya menjadi penonton ketika kawasan wisata berkembang.
Terkait tarif, ia menilai harga tiket sekitar Rp16 ribu masih tergolong wajar apabila dibarengi dengan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Menurutnya, persepsi mahal sering kali justru muncul akibat adanya biaya tambahan yang tidak transparan, seperti tarif parkir atau pungutan lain di luar tiket resmi.
arena itu, integrasi pengelolaan diharapkan mampu menciptakan sistem tarif yang jelas dan transparan serta menghilangkan potensi pungutan tidak resmi.
Dengan kolaborasi antara PT Joben Evergreen, PT Energi Selaparang, pemerintah daerah, dan masyarakat, kawasan Joben diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih luas, terkoneksi, berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan pendapatan daerah Lotim.
Pelaksana Tugas Direktur PT Energi Selaparang, Joyo Supeno sendiri menjelaskan untuk tahap awal ini ia fokus dulu pada pengurusan kelengkapan dokumen perizinan lanjutan.
PT Energi Selaparang menargetkan penyelesaian empat tahapan lanjutan pasca terbitnya persetujuan prinsip dalam waktu enam bulan, meski pemerintah memberikan waktu hingga dua tahun.
Empat tahapan tersebut meliputi penandaan batas area usaha seluas 25 hektare dengan pemasangan patok batas, penyusunan peta area usaha, penyusunan Rencana Pengusahaan Penyediaan Sarana Wisata Alam (RPSWA), serta penyelesaian izin lingkungan.
Selain itu, perusahaan juga diwajibkan membayar iuran kepada Balai TNGR yang menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan kawasan TNGR tersebut ditandatangani pada 16 Juli 2026. Hak pengusahaan diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.
Joyo menegaskan, berdasarkan arahan Bupati Lombok Timur, kawasan Joben akan dikembangkan dengan konsep eco tourism yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain camping ground, area outbound, serta wahana edukasi seperti kebun binatang. (rus)
