Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan telah menghentikan penerbitan izin masuk telur ayam konsumsi dari luar daerah ke Pulau Lombok selama hampir tiga bulan terakhir. Kebijakan ini diambil untuk melindungi peternak lokal yang saat ini tertekan akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi. Menurutnya, pemerintah daerah sudah tidak lagi memberikan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak menjelang Hari Raya Iduladha 2026.
“Kalau dari luar, praktis sudah hampir tiga bulan kami tidak pernah memasukkan telur ke Lombok. Yang resmi tidak ada. Jadi kalau masih ada yang masuk, itu penyelundupan melalui jalur ilegal,” jelas Riadi, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, pemerintah tetap memberikan pengecualian dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kebutuhan di Pulau Sumbawa karena populasi peternak ayam petelur di wilayah tersebut masih sedikit.
“Khusus Sumbawa memang sempat ada dua distributor yang kami izinkan, tetapi sangat dibatasi karena produksi di sana belum mencukupi kebutuhan,” katanya.Riadi mengakui harga telur di tingkat peternak memang sedang mengalami tekanan. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh membanjirnya telur dari luar daerah, melainkan melemahnya permintaan pasar.
Ia menjelaskan NTB sebenarnya sudah lama berada dalam kondisi surplus produksi telur. Kondisi itu masih dapat diserap pasar ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Namun setelah program tersebut berhenti sementara, permintaan telur ikut menurun sehingga harga di tingkat peternak mulai tertekan.
