Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 19 desa yang terdampak kekeringan dari sebelumnya hanya 16 desa di 11 kecamatan sesuai dengan SK siaga ditetapkan.
“Jadi, saat ini ada ada tambahan tiga desa yang mengajukan permohonan permintaan air bersih dari jumlah yang kita tetapkan sebanyak 16 desa,” kata Kepala pelaksana BPBD Sumbawa kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto, Rabu 21 Agustus 2024.
Desa tersebut yakni berada di Kecamatan Moyo Hilir Desa Poto, Moyo Utara di desa Pungkit dan Sebewe. Desa-desa tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan disribusi air bersih tetapi tahun ini ada permintaan.
“Tambahan tiga desa ini yang terdampak kekeringan tetap akan kita intervensi dan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan pendistribusian,” ucapnya.
Diakuinya, pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa. Hanya saja dalam penanganannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD.
“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke Pemerintah dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” sebutnya.
Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.
“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kita keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan kita perpanjang nantinya sesuai kondisi dilapangan,” ujarnya.
Sejauh ini sudah ada beberapa kecamatan yang meminta pendistribusian air bersih seperti Kecamatan Plampang, Lape, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Rata-rata desa yang berada di Kecamatan tersebut berada di pinggir laut dan kaki gunung.
“Baru beberapa desa yang sudah mulai kita lakukan pendistribusian air bersih, kalau untuk desa lainnya belum bisa kita lakukan karena masih menunggu anggaran,” pungkasnya. (ils)
