Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 9

Usai Lebaran, Bulog dan Kodim Loteng Kebut Serap Gabah Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Personel Kodim Loteng turun langsung mengawal serapan bagah petani bersama Bulog dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Tak mau berlama-lama, jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) bersama Bulog memulai kembali program pengawalan serapan gabah petani usai perayaan Idulfitri. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat capaian stok pangan nasional. Sekaligus untuk mendukung stabilitas harga gabah ditingkat petani, mengingat saat ini sejumlah wilayah di Loteng sedang masa panen raya.

“Pasca-Idulfitri 1447 H jajaran Babinsa Kodim 1620/Loteng bersama Perum Bulog Loteng mulai turun melakukan langkah proaktif guna mempercepat serapan gabah hasil panen petani,” sebut Dandim 1620/Loteng Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti, Rabu (25/3/2026).

Pengawalan dilakukan di sejumlah titik lokasi yang saat ini tengah masa panen. Selain untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap secara maksimal oleh pemerintah juga memastikan harga yang layak dan sesuai standar yang sudah ditentukan.

Ia menegaskan, keterlibatan TNI dalam mengawal serapan gabah petani adalah bentuk dukungan TNI, khususnya TNI AD untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional. “Kami turun langsung ke sawah dan tempat penggilingan untuk memotivasi petani agar menjual hasil panennya ke Bulog. Hal ini penting agar rantai distribusi tetap terjaga dan harga di tingkat petani tidak dipermainkan oleh spekulan,” terangnya.

Kehadiran TNI dalam mengawal serapan gabah petani pada musim panen ini cukup memberi dampak positif. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari progres serapan gabah di Loteng yang menunjukkan tren positif. Harga gabah petani juga cenderung stabil. Dengan kata lain petani sejauh ini mendapatkan nilai ekonomi yang adil dari hasil panen padinya.

“Bantuan personel TNI yang memang memiliki kedekatan emosional dengan warga di desa membuat proses sosialisasi mengenai standar mutu dan harga pembelian pemerintah (HPP) berjalan lebih efektif. Dalam hal ini pihak Bulog juga menyambut baik kolaborasi tersebut,” imbuh Karimmuddin.

Pada akhirnya, semua upaya tersebut diharapkan bisa mendukung tercapainya target serapan gabah secara bertahap, bertingkat dan berlanjut pada musim tanam tahun ini. (kir)

Stok Tersedia 50 MT per Hari, Disdag Lotim Pastikan Elpiji Melon Tidak Langka

By
ekbisntb.com
-
0
Pertemuan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dengan pihak Pertamina, Rabu (25/3/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pasokan kebutuhan gas elpiji 3 kilogram (Kg) per hari dikirim ke Lombok Timur mencapai 50 metrik ton. Berdasarkan data tersebut, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan pasokan gas elpiji bersubsidi tersebut tidaklah langka.

Kepala Dinas Perdagangan Lotim, H. Hadi Pathurrahman menjawab Suara NTB via telepon, menjelaskan gas melon dalam kondisi aman. Meski belakangan muncul informasi terkait kelangkaan di lapangan, hal tersebut dibantah oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Hadi Fathurrahman, menjelaskan bahwa PT Pertamina secara rutin mendistribusikan elpiji 3 kg setiap harinya dengan volume yang mencukupi kebutuhan masyarakat. “Setiap hari Pertamina mendistribusikan gas melon ini cukup besar bahkan siap ditambah,” ujar Hadi.

Menurutnya, ketersediaan pasokan tersebut bersifat rutin dan bahkan mengalami penambahan atau extra dropping seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.

“Berdasarkan hasil koordinasi saya dengan direktur SPBE di Sikur, tidak ada kelangkaan. Setiap hari pasokan itu rutin sesuai arahan SBM Pertamina di Mataram. Mereka menggelontorkan 52 ton per hari, dan itu terus dilakukan. Bahkan fluktuatif, ada extra dropping hingga 58 ton per hari,” tegasnya.

Hadi mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan belakangan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, masyarakat mulai giat memasak untuk persiapan Lebaran, seperti membuat kue dan aneka hidangan. Kedua, meningkatnya jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Lombok Timur, sehingga secara otomatis menambah volume konsumsi elpiji.

Meskipun pasokan dipastikan aman, Hadi mengakui bahwa ada kendala di tingkat pengecer yang menyebabkan harga jual di lapangan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini, elpiji 3 kg ditemukan dijual hingga Rp25 ribu per tabung, melebihi ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Disdag Lotim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak Pertamina untuk melakukan pengawasan. Hadi juga akan segera melaporkan situasi ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Kami akan terus pantau ini. Karena hukum pasar berlaku, pedagang menaikkan harga. Ini yang akan kita koordinasikan lebih lanjut,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) serta melaporkan kepada aparat jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan di atas HET di tingkat pengecer.

Sales Branch Manager Rayon 1 NTB PPN Tommy Wisnu Ramdan secara khusus, Rabu (25/3) menemui Bupati Lotim H. Haerul Warisin. Pihak Pertamina ini diterima langsung Bupati Lotim di ruang kerjanya.

Tommy menegaskan bahwa stok elpiji, baik dari depot maupun di agen dalam kondisi aman. Di wilayah Lombok saja disalurkan 35 ribu tabung per hari. Khusus untuk kebutuhan hari raya termasuk jelang lebaran ketupat Pertamina juga telah menyiapkan 250 persen dari alokasi harian.

Dengan ketersediaan tersebut, ia memastikan alokasi tersebut sudah mulai disalurkan pada Rabu (25/3/2026) kemarin. Seperti contoh penyaluran lewat SPBE Sikur yang biasanya menyalurkan harian sekitar 50 metrik ton, hari ini sudah ter-planning 80 metrik ton.

“Mudah-mudahan siang atau sore ini distribusinya sudah selesai. Masyarakat silakan membeli di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina.” tutupnya.

Sementara pada hari Rabu (25/3/2026) akan disalurkan 17.900 tabung 3 kg yang akan disebar di wilayah Lombok Timur. Dengan demikian pada 25 Maret di Lombok Timur ada sekitar 50 ribu tabung gas melon 3 kg, sehingga masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir. (rus)

Warga Kirim Surat Terbuka ke Gubernur NTB Soal Elpiji

By
ekbisntb.com
-
0
Warga Kirim Surat Terbuka ke Gubernur NTB Soal Elpiji
Petugas saat mengisi elpiji 3 kilogram. Belakangan kondisi elpiji 3 kilogram langka. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Warga di wilayah Alas, Kabupaten Sumbawa, menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu. Muhamad Iqbal terkait melonjaknya harga elpiji 3 kilogram yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.

Surat tebuka ini disebar ke group percakapan WhatsApp. Dalam surat tersebut, dikeluhkan harga elpiji bersubsidi yang mencapai Rp60.000 per tabung di tingkat pengecer. Angka itu jauh di atas harga yang seharusnya dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah yang sangat bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, harga elpiji justru melambung tinggi. Ini sangat memberatkan kami,” bunyi surat terbuka tersebut.

Perwakilan warga Alas ini juga menilai kondisi ini bertolak belakang dengan harapan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi elpiji berjalan lancar serta tepat sasaran.

Beberapa poin tuntutan juga disampaikan kepada gubernur. Di antaranya, melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi elpiji 3 kg di wilayah Sumbawa, khususnya di Alas.

Menindak tegas oknum yang bermain dalam rantai distribusi Elpiji bersubsidi. Memastikan harga elpiji 3 kg kembali sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Dan menghadirkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati di Mataram, Rabu, 25 Maret 2026 menjelaskan bahwa secara pasokan, elpiji di NTB tidak mengalami kelangkaan.

Berdasarkan informasi dari Hiswana Migas dan Pertamina Patra Niaga, penyaluran elpiji dalam beberapa hari terakhir justru telah ditingkatkan secara signifikan melalui kebijakan extra dropping. Sejak 17 hingga 25 Maret 2026, distribusi elpiji mencapai sekitar 250 persen dari alokasi harian, dengan total penyaluran sekitar 87.360 tabung.

“Secara stok sebenarnya aman. Yang terjadi di lapangan lebih pada peningkatan konsumsi dan pergeseran pola permintaan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, lonjakan konsumsi dipicu oleh arus mudik, di mana banyak masyarakat kembali ke daerah asal seperti Lombok Timur dan Sumbawa, sehingga permintaan di wilayah tersebut meningkat tajam. Sementara itu, konsumsi di wilayah perkotaan seperti Mataram justru cenderung menurun.

Menurutnya, kondisi ini bersifat sementara dan diperkirakan akan berangsur normal setelah puncak arus mudik berakhir dan aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas ESDM NTB bersama BPH Migas dan Dewan Energi Nasional telah melakukan monitoring langsung ke Depo Elpiji Sekotong. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menegaskan bahwa penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram di wilayah Lombok tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun terjadi peningkatan konsumsi menjelang dan setelah hari besar keagamaan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa lonjakan permintaan dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyambut momentum Hari Raya Nyepi, Idulfitri, serta tradisi Lebaran Ketupat.

Untuk menjaga ketersediaan, Pertamina telah menambah pasokan melalui program extra dropping selama Maret. Di Kabupaten Lombok Tengah, tambahan distribusi mencapai 89.600 tabung atau sekitar 13,2 persen dari alokasi bulan Maret. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Timur, tambahan pasokan tercatat sebanyak 110.320 tabung atau dengan persentase yang sama.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi dengan memprioritaskan penyaluran ke pangkalan dengan tingkat konsumsi tinggi, memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta melakukan pembinaan kepada mitra penyalur. Koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait turut diintensifkan guna menjaga stabilitas distribusi di lapangan.

“Pertamina secara konsisten menyalurkan elpiji subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah serta melakukan pemantauan berkala agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujar Ahad. (bul)

Belanja Negara Sudah Rp4 Triliun di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hafsari (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Ditjen Perbendaharaan NTB, Ratih Hafsari, mengungkapkan bahwa, kinerja fiskal di Provinsi NTB hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif.

Realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp630,14 miliar atau 11,26 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp4,02 triliun atau 17,75 persen dari total pagu.

“Capaian ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujar Ratih, Rabu, 25 Maret 2025.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp389,04 miliar atau tumbuh 15,01 persen secara tahunan (year-on-year). Kinerja ini ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp152,17 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp156,15 miliar.

Meski demikian, terdapat beberapa komponen yang mengalami kontraksi, terutama pada PPh yang turun 33,45 persen secara tahunan. Hal ini dipengaruhi kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Di sisi lain, PPN dan PPnBM justru tumbuh signifikan hingga 87,13 persen, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp54,83 miliar atau 5,66 persen dari target. Pertumbuhan positif terjadi pada bea keluar yang melonjak 161,39 persen akibat relaksasi ekspor konsentrat tembaga, serta cukai yang tumbuh 11,19 persen didorong peningkatan produksi hasil tembakau. Namun, bea masuk mengalami kontraksi 31,73 persen akibat penurunan impor bahan baku dan barang modal.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp186,27 miliar atau 25,66 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 2,36 persen, terutama dari layanan pendidikan dan rumah sakit. Adapun PNBP lainnya meningkat 3,84 persen, ditopang antara lain oleh pendapatan pengganti tindak pidana korupsi, layanan paspor, dan penerbitan BPKB.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp787,6 miliar atau 9,97 persen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, seperti pendidikan Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta kesehatan Rp37,82 miliar.

Di samping itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp3,23 triliun atau 21,90 persen dari pagu. Dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41,38 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp914,33 miliar, termasuk di dalamnya Rp273,25 miliar untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

Ratif menegaskan bahwa penyaluran belanja negara yang cukup progresif di awal tahun ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga mampu memperkuat pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (bul)

Tekan Biaya BBM, Pemkot Mataram Rencanakan Sepeda untuk Operasional Dinas

By
ekbisntb.com
-
0
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri saat mencoba menggunakan sepeda listrik yang ada di Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (25/3/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram berencana menerapkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi operasional bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat Eselon II, III, dan IV. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus mencegah kemacetan.

Rencana tersebut muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan belanja daerah hingga 50 persen pada APBD murni 2026. Salah satu pos yang terdampak adalah belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas. Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan rencana penerapan work from home (WFH) oleh pemerintah pusat, yang mendorong penyesuaian sistem kerja ASN di daerah.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan Wali Kota Mataram telah memberikan arahan agar pejabat struktural mulai beralih menggunakan sepeda, khususnya sepeda listrik, sebagai sarana transportasi ke kantor.

“Kalau sudah ada keputusan resmi dari pusat terkait WFH, Pak Wali sudah mengambil kebijakan bahwa pejabat Eselon II, III, dan IV akan bersepeda dari rumah ke kantor setiap hari,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan sepeda listrik direncanakan berlaku secara umum tanpa batasan radius tertentu. Artinya, seluruh pejabat tetap didorong menggunakan sepeda meskipun jarak tempuh dari rumah ke kantor relatif jauh. Namun demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan kajian teknis, terutama bagi ASN yang berdomisili di luar wilayah Kota Mataram, seperti di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Terkait pengadaan sepeda listrik, Alwan menegaskan bahwa penyediaannya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pejabat. Kebijakan ini difokuskan pada pejabat struktural sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan dinas, sehingga biaya operasional, khususnya BBM dan perawatan kendaraan, dapat ditekan secara signifikan.

“Ini berlaku untuk pejabat struktural agar penggunaan kendaraan dinas bisa diminimalkan. Dengan begitu, pengeluaran untuk BBM bisa ditekan. Sementara untuk staf tetap menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah kota akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk menghitung tingkat efisiensi anggaran yang dihasilkan. Perbandingan penggunaan BBM antara tahun 2025 dan 2026 akan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.

“Nanti akan kita hitung berapa efisiensi yang bisa dicapai setelah program ini berjalan. Dari situ kita bisa lihat dampaknya secara nyata,” tambahnya.

Selain aspek efisiensi, penggunaan sepeda listrik juga diharapkan memberikan dampak positif lainnya, seperti meningkatkan kesehatan dan kebugaran ASN, serta berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Mataram.

Menurut Alwan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam mendorong gaya hidup ramah lingkungan di kalangan aparatur. (pan)

Antisipasi Lonjakan Pengunjung Lebaran Topat, BPBD Mataram Siagakan 60 Personel di Tiga Titik

By
ekbisntb.com
-
0
Budi Wartono (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mendirikan tiga posko pengamanan terpadu pada puncak perayaan Lebaran Topat atau Ketupat 1447 Hijriah yang jatuh pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Tiga posko tersebut ditempatkan di sejumlah objek wisata pantai, yakni Pantai Loang Baloq, Pantai Boom atau Pantai Ampenan, dan Pantai Bintaro. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi guna meningkatkan pengawasan serta memberikan rasa aman bagi para pengunjung.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Budi Wartono, mengatakan pendirian posko di tiga titik tersebut didasarkan pada potensi lonjakan pengunjung saat puncak Lebaran Topat.

“Pada puncak perayaan Lebaran Topat yang dipusatkan di Makam Loang Baloq dan Makam Bintaro, masyarakat diperkirakan akan memadati sepanjang 9,1 kilometer kawasan pantai Kota Mataram,” ujarnya, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan, BPBD akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Polairud, Satpol PP, serta aparat kecamatan dan kelurahan. Kolaborasi tersebut difokuskan pada upaya pengamanan dan pemberian imbauan kepada pengunjung agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca.

Menurutnya, aktivitas masyarakat yang terpusat di kawasan pesisir menjadi perhatian khusus, terutama terkait ancaman gelombang pasang.

“Yang perlu diantisipasi adalah gelombang pasang yang bisa datang tiba-tiba. Kami mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan saat mandi di laut atau berada di area kolam,” tegasnya.

BPBD juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. Berdasarkan informasi terbaru, kondisi cuaca saat perayaan Lebaran Topat diperkirakan cerah berawan dan tidak terdapat potensi siklon.

Namun demikian, Budi yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Mataram mengingatkan bahwa perubahan cuaca tetap berpotensi terjadi dan dapat memicu gelombang tinggi. Oleh karena itu, pengunjung diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di pantai.

Untuk mendukung pengamanan, BPBD menyiagakan sebanyak 60 personel yang dibagi di tiga posko, masing-masing 20 orang. Selain itu, satu unit speed boat juga disiapkan untuk patroli di sepanjang kawasan pantai.

“Patroli ini juga disiapkan apabila Wali Kota Mataram bersama Forkopimda melakukan pemantauan langsung di lokasi,” tambahnya.

Di setiap posko, petugas juga telah dilengkapi dengan peralatan penanganan darurat skala ringan serta alat komunikasi guna memaksimalkan penyampaian imbauan kepada masyarakat.

BPBD bersama Polairud dan Satpol PP turut melakukan pemantauan di titik-titik rawan yang telah dipasangi rambu peringatan bahaya.

“Masyarakat kami minta tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan keselamatan bersama,” pungkasnya. (pan)

Ancaman Krisis BBM Global, Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Strategis

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi kelangkaan BBM di tengah ancaman global. (Suara NTB/artificial intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan penghasil minyak, yakni di kawasan Timur Tengah membayangi stabilitas pasokan energi dunia. Di tengah ancaman kelangkaan BBM ini, peralihan ke kendaraan listrik bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, menegaskan penggunaan kendaraan listrik merupakan solusi konkret untuk meminimalisasi ketergantungan pada BBM. Langkah ini telah dimulai secara internal oleh Pemprov NTB melalui pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional Kepala OPD.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan contoh nyata sekaligus mematahkan stigma di masyarakat bahwa kendaraan listrik selalu identik dengan harga yang mahal.

“Kemungkinan ke depan kalau dengan situasi global yang tidak stabil, geopolitik yang terus bersambung di lokasi-lokasi penghasil BBM, ini bisa jadi alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat terutama ke depannya. Dan, Pak Gubernur sudah memberikan contoh kepada kami,” ujar Samsudin kepada Suara NTB, Rabu (25/3/2026).

Selain faktor ketahanan energi, kendaraan listrik menawarkan beberapa keunggulan di antaranya, pengurangan emisi gas rumah kaca dan efisiensi biaya operasional. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang menghasilkan polusi karbon, kendaraan listrik diklaim jauh lebih ramah lingkungan dan hemat perawatan.

Berdasarkan pengalaman pribadinya, Samsudin mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam pemeliharaan antara mobil listrik dan mobil konvensional.

“Biaya perawatan enggak ada, tidak ganti oli, tidak ganti spare part, tidak ganti segala macam kaitan dengan perawatan kendaraan enggak ada, ini murni hanya bagaimana baterai jangan sampai habis,” jelasnya.

Untuk mendukung ekosistem ini, Dinas ESDM NTB berencana memperluas jaringan infrastruktur pendukung. Bekerja sama dengan PT PLN Wilayah NTB, penambahan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kini tengah dipetakan.

Saat ini, titik pengisian daya di NTB masih terbatas pada lokasi tertentu seperti Kantor ESDM NTB, Dinas Perhubungan, Kantor Gubernur, dan Lombok Epicentrum Mall (LEM). “Ke depan itu (SPKLU) akan kita perbanyak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Jamaluddin. Diakuinya, kebijakan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal yang menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon II merupakan langkah tepat. Terlebih kondisi global yang sedang dihadapkan dengan perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel berpengaruh besar terhadap penggunaan BBM.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB ini mengakui tidak harus antre lama mengisi bahan bakar di SPBU. ‘’Cukup kita melakukan pengisian di rumah, sudah bisa kita bawa kendaraan dinasnya. Tapi kalau tidak cukup kekuatan listrik di rumah, kita bawa ke SPKLU,’’ ujarnya.

Meski demikian pihaknya mengharapkan PLN bisa menambah SPKLU, karena SPKLU yang ada di NTB masih terbatas, sehingga ketika melakukan kunjungan ke luar Kota Mataram, kendaraan listrik bisa mengisi daya di SPKLU tersebut. ‘’Tapi saya yakin dengan kendaraan listrik yang ada sekarang, sekali mengisi masih bisa menjangkau Pulau Lombok,’’ tambahnya. (sib)

Minggu, Puncak Arus Balik di BIZAM

By
ekbisntb.com
-
0
Minggu, Puncak Arus Balik di BIZAM
Penumpang saat menunggu keberangkatan di ruang tunggu BIZAM. Pada mudik Lebaran tahun 2026 ini, penumpang di BIZAM tembus 9 ribu penumpang sehari dan puncak arus balik diperkirakan Minggu (29/3/2026). (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Pergerakan penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) selama mudik lebaran tahun ini menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 10 hari periode mudik lebaran sejak tanggal 13 Maret 2026, rata-rata penumpang harian di BIZAM di atas 9 ribu orang. Dengan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 dengan jumlah penumpang mencapai 10.559 orang.

Ada pun untuk arus balik, jumlah penumpang tertinggi pada tanggal 23 Maret 2026, sebanyak 10.723 orang. “Untuk arus balik puncaknya diperkirakan akan berlangsung pada Minggu (29/3/2026) mendatang. Bersamaan dengan berakhirnya masa liburan,” sebut Plt. Branch Communication & CSR Department Head PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Hidya Putri Ramadhina, dalam keteranganya, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, selama periode Angkutan Udara Lebaran 1447 H di BIZAM total sudah ada 20 realisasi extra flight (penerbangan tambahan) yang diajukan sejumlah maskapai. Seperti dari Lion Air, Citilink, Garuda Indonesia hingga Super Air Jet. Dengan total penumpang sudah di atas 97 ribu orang lebih.

Meski mengalami lonjakan jumlah penumpang, secara umum operasional di BIZAM berjalan lancar dan normal. Pihak bandara menyiagakan sebanyak 362 personel internal dan eksternal selama operasional bandara berlangsung serta memastikan kesiapan fasilitas keamanan, keselamatan, sisi udara, sisi darat dan layanan lainnya.

Semua itu dilakukan untuk memastikan seluruh pengguna jasa kebandaraan bisa menikmati layanan prima selama periode Lebaran tahun ini. “Untuk antisipasi peak day/time kami sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Mulai dari memastikan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di area pick up dan drop zone penumpang hingga memastikan tidak terjadi kerumunan serta penumpukan orang maupun kendaraan di area bandara,” imbuhnya.

Terhadap potensi terjadinya delay penerbangan di BIZAM, pihaknya juga sudah melakukan langkah penanganan dan antisipasi. Terutama terkait keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Termasuk berkoordinasi dengan Airnav dan Otoritas Bandara untuk kebutuhan slot time baru jika diperlukan.
“Saat terjadi delay kita juga turut memastikan perwakilan maskapai berada di tempat dan melaksanakan ketentuan yang ada,” tandasnya. (kir)

Bulog Butuh Mitra Serap Gabah Petani KSB

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog Butuh Mitra Serap Gabah Petani KSB
Nurul Syaspri Akhdiyanti

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkap salah satu kendala yang dihadapi Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam memaksimalkan penyerapan gabah petani adalah soal kemitraan.

Saat ini jumlah mitra kerja sama Bulog di KSB baru sebanyak dua pengusaha. Jumlah itu terhitung minim mengingat luas area tanam yang melaksanakan panen di KSB setiap musimnya tersebar hampir di seluruh kecamatan. “Iya, mitra Bulog baru dua pengusaha sekarang ini. Makanya mereka sulit memaksimalkan pembelian gabah petani,” ungkap Kepala DKP KSB, Nurul Syaspri Akhdiyanti.

Pihaknya telah mendorong sejumlah pengusaha pangan lokal untuk bermitra dengan Bulog dalam rangka penyerapan gabah petani. Akan tetapi ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi para pengusaha sehingga mereka tidak dapat dilibatkan. “Terutama soal gudang dan kapasitas penyimpanannya. Karena gudang yang dimiliki Bulog juga terbatas,” sebutnya.

Menurutnya, menjalin kemitraan dengan Bulog dalam penyerapan gabah petani sangat menguntungkan. Selain itu proses pembayaran yang dulu kerap dikeluhkan pengusaha berlangsung lambat tidak lagi terjadi. Nurul mengatakan, informasi dari pihak Bulog anggaran untuk pembelian gabah petani tersedia sesuai kuota masing-masing unit.

“Bulog bilang ke kami carikan mitra, soal pembayaran mereka punya anggaran yang sudah siap sedia,” kata Nurul.

Minimnya mitra kerja Bulog di KSB ini membuat DKP KSB khawatir jelang musim panen saat ini. Nurul mengatakan, pihaknya terus mengupayakan ada pengusaha yang bersedia menjadi mitra Bulog termasuk memfasilitasi Bulog mendapatkan gudang penyimpanan yang menenuhi kriteria di wilayah KSB. “Bulog juga sedang cari gudang untuk mereka sewa,” tukasnya.(bug)

Sumbawa Pastikan Larangan Pengiriman Benih Lobster Hanya ke Luar Negeri

By
ekbisntb.com
-
0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan larangan pengiriman benih hanya berlaku ke luar negeri dan tidak untuk budidaya didalam negeri berdasarkan Permen KP nomor 7 tahun 2024.

“Jadi, yang tidak boleh sesuai Permen KP tersebut hanya ke luar negeri. Kalaupun ada kejadian maka bisa dipastikan itu ilegal karena kami tidak akan pernah mengeluarkan surat keterangan asal (SKA),” Kata Kadis Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Suara NTB, Selasa (24/3/2026).

Hidayat melanjutkan, pemerintah pun memastikan akan memberikan atensi khusus terhadap pengiriman benih lobster tersebut. Bahkan sebelum surat keterangan asal keterbitkan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan daerah tujuan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Misalnya ada permintaan dari Kabupaten Lombok Timur, kami pasti akan kordinasi terlebih dahulu betul atau tidaknya baru akan kita terbitkan SKA nya,” ucapnya.

Berdasarkan data lanjut Dayat saat ini jumlah kelompok budidaya di Sumbawa mencapai 32 kelompok yang memiliki izin untuk melakukan penjualan dengan jumlah kouta yang ditentukan. Sementara yang diperbolehkan untuk pengiriman ke luar negeri diatas 50 gram kalau untuk benih tidak diperbolehkan.

“Skemanya harus budidaya dulu 5-6 bulan sambil menunggu berat 50 gram baru boleh dikirim keluar negeri, jika dibawa itu maka aturannya sudah sangat jelas tidak boleh dikirim,” jelasnya.

Ia menyakinkan, selama ini benih lobster dari Sumbawa banyak dikirim ke Pulau Lombok terutama Lombok Timur yang paling banyak memiliki pelaku budidaya. Bahkan pada tahun 2025 jumlah benih lobster yang dikirim ke pulau Lombok mencapai 760. 016 benih dari kuota yang diberikan pemerintah sebanyak 810.000 benih.

“Tahun lalu memang kita tidak bisa memenuhi kuota pengiriman, karena kelompok penangkap yang sudah terbentuk baru 25 kelompok. Sementara untuk tahun 2026 kuota penangkapan kita belum diberikan oleh pusat,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, pihaknya tetap akan intens turun melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menekan kasus penangkapan BL secara ilegal. Terutama di wilayah rawan, karena dikhawatirkan menjadi polemik di masyarakat apalagi kelompok yang terbentuk ini belum mulai melakukan aktivitas.

“Kami tetap akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini sehingga penangkapan BL secara ilegal yang masih terus terjadi sampai saat ini bisa terus ditekan,” tambahnya.

Seraya menambahkan, selain itu pihaknya juga akan melibatkan peran serta kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan (Pokmaswas) di wilayah perairan tersebut. “Meski kewenangan pengawasan laut sudah berada di provinsi, tetapi kami tetap akan melakukan pengawasan dengan menggandeng Pokmaswas,” tukasnya. (ils)

1...8910...795Page 9 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami