spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 9

Emas Antam Hari Ini Turun Tipis Kembali ke Rp1,914 Juta/Gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, kembali mengalami sedikit penurunan Rp1.000 dari semula Rp1.915.000 menjadi Rp1.914.000 per gram atau harga jual yang sama pada 15 Juli 2025.

‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.760.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.007.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.914.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.768.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.627.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.345.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.635.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.462.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp463.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp927.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.854.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo Stabil di Pekan Terakhir Juli

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengisian Bahan Bakar Di SPBU(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Shell, Vivo, dan BP terpantau stabil pada pekan terakhir Juli 2025.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, di Jakarta, Senin, harga BBM nonsubsidi jenis pertamax di SPBU Pertamina terpantau stabil di angka Rp12.500 sejak awal Juli.

Selain Pertamax, BBM jenis pertamax turbo juga terpantau stabil di angka Rp13.500 per liter; dan pertamax green Rp13.250 per liter.

Harga BBM untuk dex series juga tidak mengalami perubahan, dengan dexlite di harga Rp13.320 per liter, dan pertamina dex seharga Rp13.650 per liter.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;
Pertamax: Rp12.500 per liter;
Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter;
Pertamax Green: Rp13.250 per liter;
Dexlite: Rp13.320 per liter; dan
Pertamina Dex: Rp13.650 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga tidak mengalami perubahan sejak 2 Juli 2025, dengan jenis Shell Super seharga Rp12.810 per liter.

Harga BBM jenis V-Power Diesel sempat naik hingga Rp13.830 pada 1 Juli 2025, dari Rp13.250 per liter pada Juni. Tetapi, pada 2 Juli 2025, terjadi penurunan menjadi Rp13.800 per liter.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Rp12.810 per liter;
V-Power: Rp13.300 per liter;
V-Power Diesel: Rp13.800; serta
V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP juga tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate: Rp13.300 per liter;
BP 92: Rp12.600 per liter; dan
BP Ultimate Diesel: Rp13.800 per liter.

Selaras dengan yang lainnya, harga BBM di SPBU Vivo juga stabil apabila dibandingkan pada awal Juli 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo:

Revvo 90: Rp12.730 per liter;
Revvo 92: Rp12.810 per liter;
Revvo 95: Rp13.300 per liter; serta
Diesel Primus Plus: Rp13.800 per liter. (ant)

Rupiah Melemah Seiring Potensi The Fed Pertahankan Suku Bunga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nilai Tuker Rupiah Terhadap Dollar(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi potensi Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga.

“Pasar secara umum memperkirakan suku bunga akan tetap stabil antara 4,25 persen dan 4,5 persen,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Secara probabilitas, peluang The Fed mempertahankan suku bunga sebesar 96 persen, dan 4 persen Bank Sentral Amerika Serikat (AS) tersebut akan menurunkan suku bunga 25 basis points (bps).

Sebagian besar proyeksi memperkirakan penurunan suku bunga akan dilakukan paling cepat pada pertemuan di bulan September.

Pasar juga disebut akan memantau dengan cermat konferensi pers Federal Open Market Committee (FOMC) untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang penurunan suku bunga tahun ini yang diumumkan pada Rabu (30/8) atau Kamis dini hari (31/8) WIB.

“Tampaknya, (sebagian besar pejabat The Fed) lebih memilih untuk terus menunggu dan melihat bagaimana tarif akan mempengaruhi perekonomian sebelum mereka melakukan pemotongan,” ucap dia.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.320 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.341 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.325 per dolar AS. (ant)

Imigrasi Mataram Amankan 16 Warga Bangladesh, Diduga Terlibat Sindikat Penyelundupan Manusia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Iqbal, serta perwakilan dari Ditjen Imigrasi NTB, Ida Bagus Ari merilis 16 WN Bangladesh yang diamankan di sekitar Batu Layar sebanyak 16 orang, lengkap bersama barang buktinya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berhasil mengamankan 16 Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh yang diduga terlibat dalam sindikat Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Para WNA tersebut ditangkap dalam operasi gabungan di tiga rumah kontrakan di Perumahan Desa Batu Layar Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kamis 24 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WITA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Iqbal, serta perwakilan dari Ditjen Imigrasi NTB, Ida Bagus Ari, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja sama antara Kantor Imigrasi Mataram, Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi, dan Kepolisian.

“Berdasarkan informasi awal, terdapat delapan WNA Bangladesh yang ditampung oleh sindikat di salah satu rumah di Lombok Barat. Setelah pengawasan selama satu minggu, ditemukan tiga rumah yang menjadi lokasi penampungan dan akhirnya kami amankan 16 orang,” terang Mirza dalam konferensi pers, Senin 28 Juli 2025.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa dari 16 orang yang diamankan, satu diduga sebagai pemimpin sindikat, sembilan sebagai agen perekrut, dan enam lainnya merupakan korban. Para korban disebut telah kehilangan seluruh uang mereka setelah dijanjikan akan diberangkatkan ke Australia melalui jalur ilegal.

Modus operandi sindikat ini dimulai dari Malaysia, lalu masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di Dumai, Riau. Dari sana, mereka menempuh perjalanan darat ke Jakarta, kemudian menuju Bali, dan akhirnya tiba di Lombok. Diduga, Lombok hanyalah transit sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur laut di kawasan Lombok Timur.

“Selama dua minggu berada di Lombok, mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Mereka tinggal diam di rumah yang disewa,” jelas Mirza.

Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti paspor, alat komunikasi, buku tabungan, identitas diri, kartu ATM, dan dompet.

Pelanggaran Hukum Keimigrasian

Para WNA ini diduga melanggar Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur sanksi terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp100 juta.

Pasal 119 ayat (1) undang-undang yang sama, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta bagi warga asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah.

“Sebagian dari mereka tidak memiliki paspor, sementara yang lain memiliki dokumen namun masuk tanpa melalui pemeriksaan imigrasi,” ungkap Iqbal.

Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat langsung dalam kasus ini. Namun, satu di antara agen sindikat tersebut diketahui memiliki istri WNI dan telah memegang izin tinggal di Indonesia.

“Orang inilah yang kami duga sebagai koordinator utama dan penghubung para agen lainnya,” ujar Mirza.

Saat ini, ke-16 WNA Bangladesh tersebut sedang dalam proses pemeriksaan dan ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Pihak imigrasi masih mendalami kasus ini lebih lanjut untuk menentukan apakah mereka akan dideportasi atau diproses hukum di Indonesia.

“Proses pendalaman masih berlangsung. Status korban dan pelaku bisa berubah seiring hasil pemeriksaan. Tindakan selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan hasil penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.(bul)

Semester I 2025: 573.057 Wisatawan Berkunjung ke Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kawasan KEK Mandalika(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Semester I 2025, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mencatat capaian tingkat okupansi dan kunjungan wisatawan pada tiga kawasan yang dikelola antara lain The Nusa Dua, Bali, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan The Golo Mori, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama ITDC, Ari Respati menyampaikan, The Nusa Dua, Bali kembali menjadi penopang utama kinerja operasional ITDC pada semester I 2025. Sepanjang periode bulan Januari–Juni, kawasan ini mencatat 1.662.080 kunjungan wisatawan, atau setara sekitar 51% dari target tahunan 3,26 juta kunjungan mengindikasikan trafik yang sehat dan momentum awal tahun yang positif.

Dan rata-rata okupansi hotel di The Nusa Dua selama semester I tercatat sebesar 73,06%, dengan puncak okupansi pada bulan Juni mencapai 82,17%.
Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan akomodasi menjelang musim liburan pertengahan tahun. Meskipun rerata okupansi semester I sedikit di bawah target 74,33%, tren bulanan menunjukkan pertumbuhan yang mengarah pada penguatan kinerja di semester II.

Sebagai pembanding historis, total kunjungan ke The Nusa Dua sepanjang 2024 tercatat sebesar 3,20 juta dengan rata-rata okupansi 76,56%. Dengan realisasi paruh pertama 2025 yang telah menembus angka 1,66 juta kunjungan wisatawan, peluang untuk mengejar dan bahkan.

Sementara itu, The Mandalika terus membangun basis pasar melalui sport tourism. Hingga akhir Juni 2025, kawasan ini mencatat 573.057 kunjungan wisatawan, mencerminkan geliat positif di tengah fase pengembangan.

Rata-rata okupansi hotel Semester I 2025 berada di angka 39%, dengan performa menonjol pada beberapa tenant seperti Hotel Montana yang mencatat okupansi 82,31% di Mei dan 77% di Juni, serta JM Hotel yang mencapai 73,60% dan 78% pada periode yang sama.

Sementara itu, Pullman Lombok Mandalika dan Novotel Lombok, mencatat rata-rata okupansi masing-masing sebesar 29,09% dan 43,54%. Data ini menunjukkan mulai terbentuknya daya tarik di segmen event dan leisure premium

Memasuki Semester II, The Mandalika memasuki fase akselerasi dengan deretan event berskala besar seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia, ARRC, Pocari Run, dan Festival Mandalika Seru. Dengan dukungan strategi bundling akomodasi, penguatan konektivitas udara, dan aktivasi komunitas, kawasan ini diyakini mampu mengejar target tahunan dan memperkuat perannya sebagai motor pertumbuhan pariwisata di kawasan timur Indonesia.

The Golo Mori: Destinasi High-Value Berbasis Event_
Sebagai destinasi Sustainable Marine-Based MICE Tourism Destination, The Golo Mori terus memperkuat posisinya sebagai lokasi penyelenggaraan event strategis yang berfokus pada segmen event pemerintah, korporasi, dan hospitality eksklusif.

Pada Selama Semester I 2025, kawasan ini mencatat total 19.773 kunjungan wisatawan, berasal dari dua venue utama: Golo Convention Hall (1.673 tamu pada Maret–Juni) dan Nuka Beach Club (18.100 tamu sejak Januari) yang menawarkan kombinasi layanan ala carte dan event tematik.

Meskipun rata-rata okupansi kawasan tercatat 3,99%, pendekatan selektif yang berfokus pada kualitas dan nilai tambah tiap event menjadi kekuatan utama The Golo Mori. Dengan kontribusi pendapatan yang konsisten dari kegiatan bernilai tinggi, kawasan ini kian mengukuhkan perannya sebagai destinasi MICE berkelanjutan yang unggul di kawasan timur Indonesia.
Arah Semester II: Optimisasi Portofolio Sesuai Karakter Kawasan

Memasuki paruh kedua tahun 2025, ITDC akan mengoptimalkan keunggulan khas dari masing-masing kawasan untuk menjaga kesinambungan kinerja sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru. Strategi difokuskan pada upaya menjaga stabilitas volume kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi di The Nusa Dua, mendorong peningkatan permintaan ke The Mandalika melalui penguatan kalender event, program bundling leisure, dan memperluas pangsa pasar event strategis bernilai tinggi di The Golo Mori.

“Ketiga kawasan yang kami kelola dengan strategi yang saling melengkapi,” tutup Ari.(bul)

Usulan Gubernur Khofifah Tambah Kapal Di Ketapang-Gilimanuk, Gapasdap: Perlu Kajian Yang Tepat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan RI untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat oleh pelaku usaha penyeberangan Gapasdap.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub dimana LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer. Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Dan Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Rahmatika, Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

“Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga). Artinya, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrian panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga,” ujar alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu.

Gapasdap, kata Alumni Magister Transport ITS Surabaya ini, yang sekaligus pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menanggur sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal, bila 3 pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi. “Ngapain tambah kapal?! Ekonomi kita masih sulit!” Dengan penambahan dermaga tersebut sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus antisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya

Harusnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak perlu panik dan harus mengamati kondisi lapangan yang saat ini kapal-kapal di LCT sudah dioperasikan semuanya dan bahkan sudah bisa mengantisipasi kemacetan panjang sehingga antrian sampai pada hari Minggu malam sudah 0 meter. “Silahkan Kepala Dinas lihat di lapangan langsung, jangan hanya berdasarkan laporan di media sosial! Bisa Hoax” tutupnya.(r)

Disnakertrans KSB Buka Pelatihan Operator Listrik Industri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat kembali membuka kegiatan pelatihan kerja. Kali ini pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan (BKK) itu untuk keterampilan operator listrik industri.

Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi mengatakan, kegiatan pelatihan itu akan digelar sepenuhnya oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) setempat. “Dan proses pendaftarannya sudah kita buka sejak tanggal 24 Juli sampai 8 Agustus nanti,” terangnya.

Untuk pendaftarannya dikatakan Slamet dapat dilakukan secara daring maupun luring. Untuk online, calon peserta dapat melayangkan lamarannya lewat alamat email UPTD BLK KSB. Sementara pendaftaran langsung atau manual, calon peserta dapat datang langsung ke kantor Disnakertrans KSB. “Kami juga ada menyediakan kontak layanan yang bisa dihubungi,” sebutnya.

Pelatihan ini sendiri dikhususkan bagi warga Sumbawa Barat. Menurut Slamet, dalam ketentuan pendaftaran, pihaknya mensyaratkan calon peserta yang mendaftar wajib ber-KTP Sumbawa Barat. “Jadi pelatihan ini khusus buat warga kita (KSB),” cetusnya.

Selain syarat khusus ber-KTP KSB, syarat lain bagi calon peserta pelatihan yakni harus memiliki ijasah minimal SMA/Sederajat, mempunyai sertifikat dasar listrik, tidak sedang bekerja atau menjalani pelatihan kerja lainnya. Dan terakhir siap mengikuti pelatihan selama 264 jam pelajaran.

Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam memasang dan mengoperasikan instalasi otomasi listrik industri, sesuai standar kerja yang berlaku.

Dikatakan Slamet, pelatihan ini digelar menyesuaikan kebutuhan bursa kerja di daerah. Di mana saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil di bidang kelistrikan.

“Hampir semua perusahaan kan beroperasi pakai listrik. Jadi mereka butuh banyak tenaga pastinya untuk mengawasi soal energinya itu,” katanya.

Terakhir Slamet menyampaikan, kepada seluruh masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan tersebut agar segera mendaftarkan diri. Mengingat ilmu yang bakal didapatkan sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan kerja warga. “Dan yang perlu dicatat masyarakat, pelatihan ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun,” imbuhnya. (bug)

Khawatir Ekonomi Lokal Terpuruk, Porter dan Pelaku Wisata Harap Penutupan Rinjani Tak Berlarut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Porter membawa barang para pendaki dan siap mendaki ke Gunung Rinjani. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Rinjani membawa dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat di kawasan lingkar Rinjani. Para pelaku wisata seperti porter, pemandu wisata, dan pengemudi transportasi mengaku terpukul secara finansial dan berharap pemerintah segera memberi kepastian waktu pembukaan kembali jalur pendakian.

Ketua Transportasi Lingkar Rinjani, Zohri, mengakui penutupan yang dilakukan secara mendadak telah menyebabkan banyak pembatalan wisata dan kerugian yang tak sedikit. Bahkan ada dana downpayment  (DP) dari tamu yang sudah kita alihkan atau kembalikan. Sekarang teman-teman banyak yang menganggur,” ujarnya, Minggu 27 Juli 2025.

Sebelum penutupan, penghasilan harian pengemudi bisa mencapai Rp200.000 hingga Rp500.000, dengan pendapatan bersih bulanan sekitar Rp3 juta. Namun kini, pendapatan mereka terhenti total.

Hal serupa dialami oleh para porter dan pemandu wisata. Neli Pujiawan, seorang guide Rinjani sejak 2012, mengaku harus mencari pekerjaan serabutan untuk menghidupi keluarga.

Dalam kondisi normal, pelaku wisata ini mengaku juga bisa dapat Rp300.000 per trip dan biasanya naik 2–3 kali seminggu. Pendapatan mingguan para guide bisa mencapai Rp2–3 juta. “Tahun ini sebenarnya lonjakan wisatawan cukup tinggi. Tapi semua rontok setelah penutupan,” ucapnya.

Sementara itu, Rezi Hermawan, seorang porter, kini harus kembali menjadi buruh tani dengan upah Rp100.000 per hari. “Jauh dibandingkan jadi porter, apalagi saat musim ramai,” katanya.

Rezi mengungkapkan, dalam satu musim pendakian (April–Desember), ia bisa mendapatkan Rp10–15 juta, belum termasuk tip dari tamu.

Selain tekanan ekonomi, muncul pula kekhawatiran akan potensi gesekan sosial antarpelaku wisata di dua pintu masuk utama Rinjani, yaitu Sembalun dan Senaru. “Kami khawatir akan terjadi ketegangan jika situasi ini terus berlarut,” ujar Zohri.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) yang mendorong pengelolaan pendakian berbasis kawasan. “Kita ingin pengelolaan yang adil dan berpihak pada masyarakat lokal,” tegasnya.

Terkait wacana Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang mengusulkan agar pendaki diwajibkan menginap satu hingga dua malam di Sembalun sebelum mendaki, Zohri menyambut baik.

“Itu kebijakan bagus. Bisa mendukung kondisi fisik pendaki dan menghidupkan ekonomi lokal. Kalau wisatawan ke Rinjani, mereka pasti sudah siap secara finansial,” ucapnya.

Masyarakat berharap kejadian yang memicu penutupan Rinjani menjadi pelajaran bersama, dan tidak menutup pintu harapan mereka terlalu lama. Menurutnya, pada pelaku saat ini butuhkan kepastian dan kejelasan kapan bisa bekerja kembali. (rus)

Sumbawa Butuh 48. 849 Unit Rumah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rizqi Helfiansyah(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, masih membutuhkan sekitar 48.849 unit rumah dari jumlah hunian yang tersedia saat ini sebanyak 117. 594 unit yang tersebar di seluruh kecamatan berdasarkan hasil pendataan tahun 2023 lalu.

“Memang backlog kita segitu (48.849 unit), tetapi data itu belum sepenuhnya valid, karena ada kasus seperti rumah tangga baru dan belum memiliki rumah sendiri melainkan rumah warisan,” Kata Kadis PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Ekbis NTB, Minggu 27 Juli 2025.

Rizqi melanjutkan, terhadap kondisi tersebut pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara khusus karena keterbatasan anggaran. Apalagi untuk backlog biasanya diintervensi melalui rumah subsidi dan anggaran pemerintah tidak tersedia.

“Selama ini memang kita belum memiliki program khusus untuk backlog, karena anggaran kita juga terbatas sehingga kita berharap bisa diintervensi beberapa tahun kedepan,” ujarnya.

Diakuinya, terkait dengan kondisi tersebut pihaknya berharap bisa diintervensi melalui program yang ada di Kementerian PKP salah satunya melalui program 3 juta rumah. Apalagi untuk backlog saat ini menjadi perhatian khusus PKP dan pihaknya berharap bisa diintervensi.

“Karena jumlah backlog kita sangat banyak, sehingga kami sangat berharap Kementerian PKP bisa memberikan perhatian khusus ke Sumbawa,” tambahnya.

Selain masalah Backlog Sumbawa juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup barat yakni masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bahkan berdasarkan data sedikitnya sebanyak 34.052 unit rumah masuk dalam kategori RTLH.

“Jumlah RTLH kita masih cukup besar sementara yang bisa kita tangani setiap tahunnya hanya sekitar 100 unit, sehingga kami berharap adanya dukungan yang maksimal untuk mengintervensi masalah ini,” tambahnya.

Ia menambahkan, jumlah penduduk Sumbawa mencapai 522. 99 jiwa dengan luas wilayah 6,644, 98 meter persegi. Dengan luas wilayah tersebut, jumlah masyarakat miskin saat ini berada di angka 67.400 jiwa dengan persentase 13,91 persen dan garis kemiskinan di angka Rp 441, 977, 00 per kapita per bulan.

“Sumbawa memiliki potensi besar, termasuk pemanfaatan lahan pemerintah untuk pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tukasnya. (ils)

Selain Piutang, Denda PBB P2 Wajib Pajak di Lotim Tembus Rp 21 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Edy Ilham (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Selain piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menembus Rp 55 miliar, terdapat pula denda wajib pajak PBB P2 Lotim senilai hampir Rp 21 miliar.  Jumlah itu merupakan akumulasi dari puluhan tahun sebelumnya.

“Itu sudah cukup lama bahkan ada yang terkesan sudah kedaluarsa,” ungkap Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Edy Ilham menjawab Ekbis NTB pekan lalu.

Dia menjelaskan, kemunculan denda ini masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. BPK merekomendasikan untuk dilakukan penghapusan. Diketahui, sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Sukiman tahun 2023 lali untuk menghapus denda pajak tersebut.

Akan tetapi, mengingat besarnya denda yang harus dihapus maka harus lewat persetujuan anggota DPRD Lotim. Keterlibatan dewan dalam penghapusan ini menjadi syarat yang direkomendasikan BPK. Ketentuan penghapusan denda atas pajak diatas Rp 5 miliar memang diharuskan lewat persetujuan wakil rakyat

Menurutnya, persetujuan dewan ini tidak diharuskan dalam bentuk Peraturan Darah (Perda). Cukup adanya keputusan persetujuan dari anggota dewan maka bisa dilakukan penghapusan. “Hal ini akan kita sampaikan ke DPRD,” ucap Edy.

Sebenarnya, kata Edy, khusus PBB ini dendanya setiap wajib pajak tidaklah seberapa. Relatif kecil untuk masing-masing wajib pajak. Akan tetapi, akumulasi dari semua wajib pajak dan lamanya denda yang tak kunjung dibayarkan, sehingga tercatat cukup besar.

Jumlah wajib pajak yang kena denda itu saat juga masih dalam proses verifikasi oleh Bapenda. Termasuk sedang dilakukan oleh Tim Operasi Kejar (Opjar) PBB P2. Lewat kegiatan tim Opjar ini coba dilakukan perbaikan data base sehingga bisa lebih baik.

Sumber data PBB P2 Lotim ini diketahui terangkum dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Lebih jauh soal penghapusan dikatakan secara normatif dan sangat rasional untuk segera dilakukan penghapusan dikarenakan selalu menjadi temuan sepanjang tahun. Pasalnya, besar kemungkinan data atas kepemilikan atas objek pajak itu juga sudah banyak berubah bahkan hilang sehingga perlu dilakukan perbaikan. (rus)

1...8910...602Halaman 9 dari 602

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami