Beranda blog Halaman 896

PIN Polio Dosis II di NTB Sudah Capai Angka 90,4 Persen, Tim Gelar Jemput Bola

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin saat menyaksikan anak-anak disuntik vaksin polio didampingi Wali Kota Mataram, Selasa 23 Juli 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran atau dosis II di Provinsi NTB sudah mencapai angka 90,4 persen per tanggal 2 September 2024 pukul 21.00 Wita. Diharapkan capaian pemberian imunisasi dosis II ini bisa mencapai target sebanyak 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr.dr H. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, untuk mencapai target pemberian imunisasi polio di NTB, pihaknya melakukan sweeping atau jemput bola kepada seluruh sasaran. Meskipun data proyeksi berada di angka 90,4 persen untuk dosis II, namun data ril sebenarnya berada di angka 98,9 persen.

“Di dalam capaian itu sebenarnya ada data proyeksi sama ril. Kita sudah sampaikan ke pusat bahwa antara proyeksi sama ril itu berbeda. Dan ini menjadi atensi pemerintah pusat juga. Untuk capaian data ril kita untuk dosis I saja kita sudah bisa di angka 101 persen, namun data proyeksi 92,5 persen. Nah sekarang dosis II sudah 90,4 persen data proyeksi, dan ril kita sudah di angka 98,6 persen,” kata H. Lalu Hamzi Fikri kepada Ekbis NTB, Selasa 3 September 2024 kemarin.

Ia mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB akan terus berupaya agar jangan sampai ada bayi-bayi di NTB yang belum mendapatkan imunisasi untuk mencegah masuknya kasus polio di NTB. Patut disyukuri bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus polio di daerah ini.

“Kita tak ingin di tujuh provinsi (kasus polio-red) masuk ke NTB, maka diperlukan imunisasi ini untuk proteksi anak-anak kita yang berusia 0-7 tahun,” katanya.

Untuk diketahui, sasaran vaksin polio di NTB sebanyak 820.487 anak usia 0-7 tahun. Hingga kemarin, anak yang sudah divaksin sebanyak 741.724 orang, sehingga cakupan kumulatif untuk dosis I sebanyak 92,5 persen dan dosis II sebanyak 90,4 persen.

“Cakupan harian sebanyak 0,1 persen atau sekitar 1.168 anak,” katanya.

Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Hassanudin memuji antusiasme orang tua membawa anaknya ke tempat pelaksanaan PIN Polio. Itu menjadi bukti bahwa para orang tua sudah tahu cara menyayangi anak yang benar. Yaitu dengan menjaga kesehatannya agar tidak menderita penyakit polio.

“Karena virus polio sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kelumpuhan seumur hidup,” kata Hassanudin di acara pencanangan PIN Polio Tahap II di Provinsi NTB digelar serentak di seluruh kabupaten/kota, Selasa 23 Juli 2024 lalu.

Dijelaskan, hingga saat ini memang tidak ditemukan adanya kasus polio di NTB. Namun karena adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di tujuh provinsi di Indonesia sehingga pemerintah bertekad memutus rantai penularan virus polio tersebut.

Hassanudin menegaskan, PIN Polio ini harus didukung semua pihak untuk menghadirkan sasaran ke Pos Pelayanan PIN Polio. Mulai dari keluarga, kader, kepala dusun, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola PAUD, TK, termasuk SD kelas satu dan dua, serta sekolah keagamaan.(ris)

Pemprov NTB Berharap Hosting Fee MotoGP Didanai Pusat

0
Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Fathul Gani saat menjelaskan terkait hosting fee, Selasa, 3 September 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si berharap seluruh biaya Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024 didanai oleh Pemerintah Pusat.

Harapan ini muncul akibat dari tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan Hosting Fee, juga karena banyaknya acara nasional yang dibebankan kepada daerah salah satunya adalah Pilkada serentak dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Kementrian Pariwisata siap berkoordinasi dengan Pemprov, ya itu kita pegang. Kita berharap pusat sepenuhnya,” ujarnya, Selasa, 3 September 2024.

Sebelumnya, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya siap kolaborasi dengan Pemprov NTB dan Pemda untuk membantu ITDC dalam membayar biaya Hosting kepada pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, Dorna Sports.

Namun, karena Pemerintah Kabupaten juga tidak sanggup untuk membiayai hosting fee senilai Rp231 miliar ini, Pemprov NTB berharap Pemerintah Pusat memahami kondisi fiskal daerah NTB yang juga lemah.

“Tapi kita berharap pusat yang membayar seluruhnya, Pemerintah Kabupaten/Kota juga sama saja kondisi kita saat ini. Jadi, pusat mengharapkan pemda, kita harapkan pusat,” lanjut Gani.

Ia mengatakan fokus anggaran Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini terfokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak, yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. “Kabupaten/Kota ndak sanggup, ya kan sama saja kondisi kita saat ini, sama-sama membiayai Pilkada serentak, dan fokus kita disitu,” sambungnya.

Gani menegaskan bahwa Pemprov NTB bukannya tidak sanggup untuk membantu membiayai Hosting Fee MotoGP ini, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran, pun kalau bisa ia berharap keseluruhan pembiayaan ditanggung oleh pusat.

“Bukan masalah tidak mampu, mekanismenya kan harus dipahami, kita berharap ya pusat bayar semua,” pungkasnya. (era)

Jaga Arsip Daerah, Pemprov NTB Terapkan Aplikasi SRIKANDI

0
Sekda NTB dan Sekretaris ANRI setelah press Conference, Selasa, 3 September 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sukses menggelar rapat koordinasi penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang diselenggarakan pada Selasa, 3 September 2024 di Mataram.

Rakor ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemkot Mataram.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan perlu penerapan SRIKANDI ini untuk menjaga segala arsip daerah.

Menurutnya, dengan kasus hilangnya data pemerintah pusat beberapa menjadi catatan untuk mulai menggunakan aplikasi yang lebih aman sehingga segala dokumentasi tidak hilang jejak.

“Sekarang kita memproduksi dokumen surat menyurat kan tinggi sekali, menjadi penting ketika terdokumentasi dengan baik. Kalau kita memproduksi dokumen tanpa terdokumentasi dengan baik, kehilangan jejak nanti, makanya sistem SRIKANDI terus akan mengalami proses untuk penguatan-penguatan, dan kini kita sudah bertransformasi dari manual, menuju digital, dan ini sebuah keniscayaan,” jelasnya.

Selain itu, dengan dunia yang serba digital saat ini, penerapan Aplikasi SRIKANDI ini dinilai sangat mampu menyiapkan SDM daerah yang lebih unggul.

“Penekanan pada penyiapan SDM kita, dan ini adalah generasi muda yang akan melanjutkan birokrat-birokrat. Saat ini saja pendaftaran CPNS sudah melek IT dan lain sebagainya, jadi kantor kita ada di genggaman, proses birokrasi berlangsung secara lebih cepat, tapi harus dipastikan tetap ada keamanannya,” lanjutnya.

Menurut Sekretaris Utama Arsip Nasional (ANRI) RI, Rini Agustina, S.H., MAP., diterapkannya Aplikasi SRIKANDI ini dalam upaya untuk membentuk aplikasi satu data, artinya, seluruh bentuk kearsipan akan berpusat di aplikasi tersebut.

“Aplikasi SRIKANDI sebagai super aplikasi di bidang kearsipan, yang akan kita pergunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan yang akan terintegrasi nantinya untuk bisa diterapkan diseluruh Indonesia,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa dengan diterapkan Aplikasi SRIKANDI oleh seluruh Pemerintah Daerah, maka akan lebih memudahkan koneksi bai kantar pusat dengan daerah, maupun daerah dan daerah.

Apabila Pemerintah Daerah telah memiliki aplikasi arsip sendiri, Rini mengatakan pihaknya membebaskan Pemda tersebut untuk menerapkan aplikasinya, asalkan bisa terkoneksi dengan aplikasi SRIKANDI.

“Seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan srikandi ini, karena kalau tidak maka tidak akan bisa berkomunikasi. Apabila dia (pemda, red) masih memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang dibangun, saya rasa ketika itu masih terconnect monggo saja bisa diaplikasikan dan itu dapat izinnya agar bisa connect di aplikasi SRIKANDI adalah izin di Kominfo,” jelasnya.

Penerapan Aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi di bidang kearsipan, misalnya jika dulu ingin mengirim surat membutuhkan waktu yang lama, kini hanya tinggal klik, surat tersebut sudah tersampaikan pada tujuannya. (era)

Pemkab Lotim Komitmen Tingkatkan Jaringan Pasar Bawang Putih

0
Penjabat Bupati Lotim, HM. Juaini Taofik saat Panen bawang putih beberapa waktu lalu di Sembalun.(ekbisntb.com)

Lotim (ekbisntb.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkomitmen untuk meningkatkan jaringan pasar untuk perdagangan komoditi bawang putih. Hal ini menjawab persoalan harga bawang putih yang selama ini selalu dikeluhkan petani.

Penegasan ini disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim, Dr. Fauzan, Selasa kemarin. Dia mengutip penjelasan sebelumnya dari Penjabat Bupati Lotim, H.M. Juaini Taofik saat mengikuti panen raya bawang putih di Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun beberapa waktu lalu.

Pj. Bupati tidak menampik hasil panen yang baik sejauh ini kerap terbentur dengan masalah harga. Sangat diharapkan harga jual bawang putih ini tetap hadirkan keuntungan bagi petani. Selain kuantitas produksi bagus, maka kualitas harga juga diharapkan juga bagus.

Pj. Bupati juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di wilayah Sembalun, yang merupakan pusat hortikultura penting di Lombok Timur. Ia berharap banyak petani muda yang akan mengembangkan pertanian di daerah ini, memajukan tidak hanya Lombok Timur tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.

Kepala Dinas Pertanian, Sahri, menambahkan bahwa budidaya bawang putih di Lombok Timur pada tahun ini mencapai luas terluas, yakni 425 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Luas terbesar terdapat di Sembalun dengan 380 hektar. Hasil panen rata-rata mencapai 21 ton per hektar.

Program bawang putih, yang didukung oleh Upland Project, diharapkan dapat terus meningkatkan kesuksesannya untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas di masa depan. Program ini fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan keterampilan dalam produksi bawang putih, memberikan harapan bagi perkembangan sektor pertanian di Lombok Timur. (rus)

BPBD KSB Sebut Jumlah Warga Terdampak Kekeringan Bertambah

0
Abdul Hamid(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan, sejauh ini jumlah warga yang terdampak kekeringan terus bertambah.

“Data kami terbaru sekitar 7.700-an jiwa yang saat ini kesulitan air bersih sebagai dampak kekeringan tahun ini,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB, Abdul Hamid, Selasa 3 September 2024.

Penambahan jumlah jiwa terdampak kekeringan itu, kata Hamid paling banyak terjadi di kecamatan Poto Tano. Ada dua desa yang melaporkan terus bertambahnya warganya yang semakin kesulitan memperoleh air bersih, yakni desa Senayan dan Kiantar.

Selain di kecamatan Poto Tano, tambahan wilayah baru yang melaporkan diri ke BPBD warganya mulai kesulitan memperoleh air bersih berasal dari kecamatan Jereweh dan Maluk. “Di Maluk laporannya dari desa Benete sementara Jereweh dari Jelenga,” sebut Hamid.

Diakui Hamid, dampak kekeringan terhadap masyarakat kali ini dalam kurun waktu sebulan cukup signifikan. “Sebelumnya itu hanya sekitar 5.700 jiwa di tiga kecamatan. Tapi dalam sebulan berikutnya, sekarang ini sudah 7.700-an jiwa,” sebutnya.

Dari sisi jumlah wilayah, dampak kekeringan tahun ini juga terus meluas. Jika sebelumnya hanya terjadi di 3 kecamatan kini bertambah menjadi 5 kecamatan dan 11 desa. Adapun desa-desa terdampak itu diantaranya Desa Poto Tano, Desa Tambak Sari, Desa Kiantar, Desa Senayan dan Desa Mantar di Kecamatan Poto Tano. Desa Air Suning, Lamusung dan Kelanir di Kecamatan Seteluk. Desa Seloto di kecamatan Taliwang, desa Jelenga di Jereweh dan desa Benete di kecamatan Maluk.

Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan itu, BPBD KSB pun terus melaksanakan kegiatan distribusi air bersih. Hamid mengatakan, di masa perpanjangan ketiga siaga darurat bencana kekeringan ini pihaknya setiap hari menyalurkan sebanyak 34 tangki air setiap harinya ke seluruh desa terdampak.

“Setiap hari tanpa henti kami menyalurkan air bersih dalam 3 bulan terakhir,” sebut Hamid seraya menyampaikan masa tanggap darurat perpanjangan ketiga ini akan berlaku hingga tanggal 24 September mendatang.

“Kalau perkiraan BMKG kemarau tahun ini akan sampai bulan November. Jadi kalau kondisinya benar dan masyarakat tetap kesukitan mendapatkan air bersih maka kita akan terus perpanjang siaga darurat (bencana) kekeringannya,” sambung Hamid. (bug)

Pemkot Harus Jadi Bapak Ekonomi

0
Ismul Hidayat(ekbisntb.com/fit)

KETUA Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, SIP., menyambut baik rencana kerjasama Pemkot Mataram dengan Angkasa Pura, dalam mengelola bekas Bandara Selaparang. ‘’Saya kira ini kabar yang bagus. Perlu kita lebih aktif menjemput peluang. Karena memang eks Bandara ini kita suarakan jauh sebelumnya untuk bagaimana kemudian Pemkot bisa memanfaatkan dan mendayagunakannya,’’ ujarnya kepada Ekbis NTB di sela menghadiri kegiatan Bimtek di Mataram, Selasa 3 September 2024.

Dewan, lanjut Ismul, berharap dengan pemanfaatan bekas Bandara Selaparang oleh Pemkot Mataram bagaimana kemudian peluang ekonomi betul-betul bisa digunakan dan mengembangkan potensi lokal. ‘’Jadi ketika berbicara di situ pusat ekonomi kuliner, jangan sampai kemudian produk lokal kita tertinggal,’’ katanya.

Kerjasama pemanfaatan bekas Bandara Selaparang, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, merupakan kesempatan untuk bisa merangkul potensi-potensi kuliner Kota Mataram untuk ada di satu tempat. ‘’Eks Bandara kan bisa kita bilang rest area antar kota. Dimana orang memang diajak mampir di rest area kuliner produk Kota Mataram,’’ imbuhnya.

Jangan sampai, pusat kuliner di bekas bandara Selaparang nantinya justru diwarnai oleh produk-produk yang banyak ditemukan di toko swalayan. ‘’Tapi betul-betul orang yang hadir di kota ini di samping memang kita suguhkan visualisasi yang bagus, juga rasa. Bahwa apa yang mereka makan, kulineran itu memang produk lokal. Selain makan, mereka juga bisa menjadikan itu sebagai oleh-oleh,’’ terang Ismul.

Anggota dewan tiga periode ini menegaskan bahwa peluang ini harus dimanfaatkan oleh Pemkot Mataram. Tidak sekedar menyediakan tempat, tapi justru yang memanfaatkannya kalangan pengusaha menengah. Ismul berharap Pemkot Mataram menjadi bapak ekonomi bagi warga.

Dia menyayangkan event MotoGP yang tinggal menghitung hari, justru belum dimanfaatkan oleh Pemkot Mataram. ‘’Kita masih suka berdebat dengan sesuatu yang misalnya mengadakan kemarin, ada kekurangan, kenapa kita tidak bicarakan apa nilai plus dari MotoGP. Kemudian apa yang bisa yang bisa jemput peluang,’’ jelasnya.

Terlebih kalau berbicara bekas Bandara Selaparang, sebetulnya berbicara Kelurahan Rembiga. ‘’Sudah nampak ndak produk warga Rembiga dari kuliner sate. Jangan hanya satu yang Nampak, terus sudah selesai. Padahal potensi itu banyak,’’ demikian Ismul.

Seharusnya, lapak sate Rembiga berjejeran seperti lapak sate Bulayak di Narmada. ‘’Itu kira-kira yang seharusnya menjadi pemikiran kita bersama. Eks Bandara dan Rembiga,’’ pungkasnya. (fit)

Penyebaran Monkeypox, Penonton MotoGP Tidak Lakukan Pemeriksaan Khusus

0
H. Emirald Isfihan. (ekbisntb.com/cem) 

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Kesehatan mengatensi penyebaran penyakit monkeypox. Seluruh pintu masuk terutama di bandara dan pelabuhan diawasi ketat. Wisatawan mancanegara dan domestik yang akan menonton MotoGP tidak dilakukan  pemeriksaan secara khusus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menegaskan, penyebaran penyakit monkeypox sangat diatensi apalagi adanya penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Artinya, seluruh tamu baik mancanegara dan domestik juga akan berkunjung ke Kota Mataram sebagai pusat perbelanjaan, hiburan serta pusat akomodasi.

Antisipasi penyebaran virus monkeypox dilakukan dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan melalui fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kasus tersebut. “ Jadi bukan skrining khusus tetapi memanfaatkan pelayanan melalui nakes untuk mewaspadai penyebaran penyakit monkeypox,” terang Emirald dikonfirmasi pada Selasa 3 September 2024.

Beberapa direktur rumah sakit di Kota Mataram diakui Emirald, telah berkoordinasi untuk menekan penyebaran kasus tersebut. Salah satunya melalui diagnosis tenaga kesehatan saat memeriksa pasien.  Pasien ingin mendapatkan perawatan pasti mengeluhkan penyakit yang diderita. Oleh karena itu, pemeriksaan secara khusus tidak diberlakukan bagi pembalap, official maupun penonton MotoGP. “Peran nakes inilah yang kita optimalkan,” ujarnya.

Secara dampak penyebaran penyakit monkeypox ini dikhawatirkan pada kehidupan. Jangan sampai kata dia, penyebaran berlebihan menyebabkan kebijakan pemerintah pusat melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dan lain-lain.

Dari awal pemerintah melakukan kewaspadaan terhadap kasus ini. Paling tidak ditekankan melakukan penanganan secara cepat tidak menimbulkan penyebaran lebih luas lagi. Penderita harus diisolasi secara mandiri tidak seperti penyebaran virus Covid-19. “Cukup isolasi mandiri saja untuk mengantisipasi penularan virus ini,” demikian kata dia. (cem).

Selama Agustus, Dinas Sosial NTB Distribusikan 315 Ribu Liter Air Bersih ke Masyarakat

0
Dr. H Aksanul Khalik (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB tetap konsisten mendistribusikan air bersih ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan air di musim kemarau ini. Selama bulan Agustus 2024 saja, Dinsos NTB mendistribusikan sebanyak 315 ribu liter, lebih banyak dari volume distribusi bulan Juli yang sebesar 220 ribu liter air bersih.

Kepala Dinsos NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH mengatakan, selama Agustus kemarin, air didistribusikan ke sejumlah wilayah di NTB. Misalnya ke Desa Giri Sasak dan Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 45 ribu liter. Kemudian ke Desa Jeropuri, Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah dengan jumlah 45 ribu liter.

Air bersih juga didistribusikan ke Desa Wakan Kecamatan Jerowaru dengan jumlah 45 ribu liter, kemudian ke Desa Medana dan Gumantar Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah 45 ribu liter. Selanjutnya air didistribusikan ke Desa Selaparang Kecamatan Suela Lombok Timur sebanyak 45 ribu liter.

“Distribusi air bersih juga dilakukan ke Desa Bilalando Kecamatan Praya Timur Lombok tengah dan Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur dengan jumlah masing-masing 45 ribu liter air bersih,” ujar Dr.H.Ahsanul Khalik atau Dr. Aka kepada Ekbis NTB, Selasa 3 September 2024 kemarin.

Dari 315 ribu liter air bersih yang sudah didistribusikan tersebut, masyarakat penerima manfaat sebanyak 7.563 jiwa atau 2.770 KK yang tersebar di 13 dusun, sembilan desa, enam kecamatan dan empat kabupaten di Pulau Lombok yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Barat.

Doktor Aka mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan kegiatan distribusi air bersih dengan tujuan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Distribusi dilakukan ke wilayah yang terdampak bencana kekeringan di tahun 2024 ini.

Ia menilai, distribusi air bersih merupakan kegiatan penting yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Kita lebih dapat menghargai pentingnya akses terhadap air bersih dan turut serta dalam upaya untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Mulai Bulan September dan seterusnya kata Dr. Aka, Dinsos NTB tak hanya melakukan distribusi air bersih berdasarkan permintaan warga, namun tim dinas sudah membuat jadwal pendistribusian ke wilayah-wilayah yang terdampak musim kemarau secara bergiliran.

Ia mengaku tetap optimis bisa memenuhi permintaan masyarakat karena distribusi air bersih ini bukan hanya tugas dari Dinsos saja. Namun ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB serta lembaga lain seperti PMI, LAZ Dasi NTB serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pendistribusian air bersih ini.

“Dan yang rutin itu nanti dari Kepolisian, jadi Insya Allah tetap bisa terpenuhi. Perkiraan kita, permintaan yang tinggi itu mulai September, Oktober, dan November. Namun nanti permintaan masyarakat itu akan sampai pada awal Februari 2025. Meskipun musim hujan sudah turun, tetap dilakukan distribusi, karena meski hujan turun belum tentu sudah ada air,” katanya.

Ia menambahkan, armada pengangkut air bersih yang dimiliki Dinsos NTB sebanyak empat unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5000 liter. Seluruh mobil ini ada di gudang Dinsos NTB. Sebenarnya ada satu mobil tangki lagi yang dimiliki oleh Dinsos NTB, namun ditempatkan di Dinsos Kabupaten Dompu untuk bisa membantu pelayanan di kabupaten tersebut, karena Dinsos Dompu tidak memiliki mobil tangki.(ris)

Puncak Kemarau, 500 Ribu Warga NTB Terdampak Kekeringan

0
H. Achmadi (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB memperkirakan 500 ribu lebih warga di NTB yang terdampak kekeringan di 9 kabupaten/kota di NTB.  Kecuali Kota Mataram, sebagian besar wilayah di NTB, khususnya di kawasan selatan dan selama ini menjadi langganan kekeringan membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah untuk mendistribusikan air bersih.

Hal ini juga menjadi fokus perhatian dari Pemprov NTB melalui BPBD mendistribusikan bantuan air bersih pada warga yang membutuhkan. “Ada 9 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan, kecuali Kota Mataram. Dan kita juga sudah bergerak sesuai dengan jadwal, kemarin di Lombok Barat. September ini lanjut distribusi air ke Lombok Tengah, Lombok Timur sampai Bima dan Dompu,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Ir. H. Achmadi, SP-1 saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa 3 September 2024.

Diakuinya, permintaan distribusi air bersih tetap ada. Apalagi, NTB sedang berada di puncak kemarau dan berdampak pada 500 ribu warga yang selama ini menjadi langganan kekeringan.

“Mereka ini yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena mereka tidak memiliki sumber air tanah atau jaringan air bersih dan harus didatangkan dari luar. Misalnya di kawasan pesisir, Gili, pulau-pulau kecil harus mendatangkan air bersih menggunakan kapal,” terangnya.

BPBD Provinsi, ujarnya, menyiapkan 1.000 tangki atau anggaran sebesar Rp 350 juta dalam menghadapi kekeringan ini. Achmadi juga mengingatkan pada puncak kemarau ini, suhu udara juga meningkat dan berpotensi menyebabkan kebakaran.

“Lihat saja suhu, kalau siang hari sangat panas sekali, sehingga potensi kebakarannya tinggi, sehingga harus waspada betul terhadap pemicu kebakaran, seperti kebakaran lahan, perumahan ataupun di mana pun kita berada. Artinya sedang rawannya, karena udara kering. Yang paling rawan adalah karhutla, karena cepat dan luas,” ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, pihaknya menetapkan status tanggap darurat, karena sedang di puncak kemarau. Status tanggap darurat sampai turun hujan secara reguler.  Walau dalam beberapa hari terakhir ada hujan turun, status tanggap darurat masih berlaku. “Mungkin sampai Januari 2025, jika hujan sudah turun merata,” tambahnya. (ham)

Penurunan Target Retribusi Parkir Harus Dipertanggungjawabkan

0
Misban Ratmaji(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Kalangan DPRD Kota Mataram mendorong Dishub (Dinas Perhubungan) untuk memaksimalkan potensi parkir di daerah ini. Dorongan ini menyusul menurunnya target retribusi parkir pada tahun 2025 mendatang. Dewan berharap, penurunan target retribusi parkir ini tidak terlalu signifikan.

‘’Jadi di APBD perubahan kita kan memang ada penurunan karena tarif yang di awal 2025 yang diajukan di akhir tahun 2023 terlalu tinggi. Seolah-olah pada tahun 2024 tarif parkir yang baru diberlakukan. Padahal belum kita setuju. Sehingga dengan demikian, sangat rasional kalau itu dasarnya,’’ ungkap anggota DPRD Kota mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Ekbis NTB di sela menghadiri kegiatan Bimtek di Mataram, Selasa 3 September 2024.

Yang menjadi catatan penting dewan, lanjut dia, bagaimana agar penurunan retribusi parkir tidak terlalu signifikan. ‘’Jadi bisa disiasati dengan mencari sumber-sumber parkir yang lain,’’ cetus Misban. Oleh karena itu, Dishub Kota Mataram didorong untuk mengefektifkan dan memaksimalkan penarikan retribusi dari petugas parkir.

Hal yang juga perlu dilakukan, kata Misban, adalah bagaimana Pemkot Mataram mencegah terjadinya kebocoran. ‘’Jangan sampai ada petugas parkir liar,’’ tegasnya. Seperti diketahui, penyesuaian target retribusi parkir dari Rp18,75 miliar menjadi sekitar Rp12 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Kendati demikian, hingga saat ini target retribusi parkir di Kota Mataram, tidak pernah tercapai. ‘’Artinya, jangan sampai dengan turunnya target retribusi parkir ini menjadi Rp12 miliar, target tidak nyampe juga. Sudah naikkan sendiri, nurunkan sendiri, tidak nyampe,’’ katanya. Untuk itu, kata Misban, Dishub harus benar-benar memaksimalkan penarikan retribusi parkir dan juga menghindari kebocoran agar pencapaian di akhir tahun 2024 jangan sampai di bawah target yang mereka diajukan.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menyatakan bahwa sejatinya potensi retribusi parkir di Kota Mataram, terus bertambah. ‘’Yang penting gini, apapun potensinya, targetnya tercapai dulu. Jadi patokan kita target dulu,’’ pungkasnya.

Mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini menekankan bahwa sebesar apapun potensinya kalau tidak mencapai target, tentu akan sia-sia. Misban menegaskan, eksekutif harus bertanggungjawab atas target yang sudah ditentukan. ‘’Dinaikkan sendiri, diturunkan sendiri, jangan sampai tidak mencapai target,’’ tandasnya. (fit)