Beranda blog Halaman 897

Harga emas Antam Selasa pagi naik Rp3.000 jadi Rp1,404 juta per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, naik sebesar Rp3.000, sehingga harga emas per gram menjadi Rp1.404.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa 2 September 2024, turut naik menjadi Rp1.251.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa :

  • Harga emas 0,5 gram: Rp752.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.404.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.748.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.097.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.795.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.535.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.712.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp336.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp672.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.344.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Wapres Tekankan Tiga Langkah Strategis Kembangkan Ekosistem Syariah

0
KH. Makruf Amin. (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan tiga langkah strategis yang perlu dijalankan secara konsisten untuk memastikan ekosistem ekonomi syariah Indonesia terus berkembang, inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wapres bersamaan saat meresmikan Center for Sharia Economic Development (C-SED) dalam acara Seminar Internasional yang diinisiasi oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa.

“Pertama, tingkatkan kualitas riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah untuk melahirkan inovasi yang mendukung transformasi ekonomi nasional,” kata Wapres Ma’ruf di Jakarta, Selasa.

Sebagai organisasi yang berperan besar dalam dunia ekonomi, Wapres menekankan pentingnya INDEF dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang andal.

Ia meyakini ekonom-ekonom yang tergabung dalam INDEF memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat ekonomi dan keuangan syariah.

Sebagai langkah kedua, Wapres meminta agar kerja sama dan kolaborasi multipihak terus dilakukan agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berjalan optimal dan berkelanjutan.

Menurut Wapres, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan harmonisasi langkah dan visi yang seragam dari seluruh pemangku kepentingan. Keselarasan ini akan menjadi kunci utama tercapainya kolaborasi berkelanjutan dalam membangun ekonomi syariah yang kuat.

“Ketiga, dorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai faktor krusial agar ekonomi syariah semakin melaju,” katanya.

Wapres pun mengajak INDEF untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, baik melalui publikasi, seminar, maupun kerja sama dengan berbagai organisasi.

Tujuannya adalah meningkatkan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami dan dapat memanfaatkan produk-produk syariah secara optimal. (ant)

RI-Kanada Perkuat Kerja Sama Dorong Kembangkan Ekonomi Bersih

0
Airlangga Hartarto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam lawatannya ke Vancouver, Kanada, untuk memperkuat kerja sama Indonesia-Kanda guna mendorong pengembangan ekonomi bersih berteknologi (clean economy).

Pengembangan ekonomi bersih berteknologi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, di tengah tekanan perubahan iklim.

“Pengembangan ekonomi bersih juga berpeluang menciptakan pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) dan pertanian pintar (smart-farming),” kata Airlangga dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Menurut simulasi pemodelan WRI Indonesia, penerapan prinsip ekonomi hijau dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) rata-rata sebesar 6,3 persen selama periode 2025 hingga 2045 dan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja hijau baru pada tahun 2045.

Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai ladang pengembangan teknologi bersih (clean tech) dunia, sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk segera mengadopsinya.

Dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia diperkirakan memiliki potensi hingga 443,2 gigawatt lebih, yang bersumber dari energi surya, angin, air, dan biomassa.

Bahkan, saat ini ekosistem perusahaan rintisan (startup) clean-tech Indonesia tumbuh pesat. Ada sekitar 300 startup clean-tech telah beroperasi, sebagian telah mencapai tahap pendanaan seri A.

Startup memiliki peran penting dalam inovasi dan pengembangan teknologi bersih di negara-negara yang telah membuat kemajuan signifikan, seperti Jerman, Denmark, dan Kanada.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini di Vancouver, Kanada, Airlangga tengah memburu dan membawa pulang teknologi bersih untuk mempercepat transisi energi ke Indonesia.

Ekonomi bersih dengan basis teknologi di bidang industri ekstraktif, energi terbarukan, semikonduktor termasuk pemanfaatan dana pensiun Kanada untuk investasi infrastruktur di Indonesia.

Ia bertemu dan bertukar pandangan dengan para pelaku bisnis yang saat ini mengembangkan ekonomi dan energi bersih di Kanada, di antaranya Ballard Power, Westport Fuel Systems, ChopValue, Foresight Clean Tech Accelerator, dan SFU International dalam forum Business Roundtable.

Airlangga juga siap membuka kesempatan kerja sama ekonomi untuk jangka menengah-panjang.

Kerja sama antara Indonesia dan Kanada di sektor energi bersih dan teknologi bersih dapat mencakup beberapa inisiatif strategis yang saling menguntungkan.

Pertama, kedua negara dapat bekerja sama dalam pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan. Kanada, dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang teknologi, seperti tenaga angin, tenaga surya, dan penyimpanan energi, dapat membantu Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih melalui penerapan teknologi, riset dan pengembangan, serta pelatihan tematik.

Kedua, Indonesia dan Kanada dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek pengelolaan limbah dan daur ulang. Kanada memiliki teknologi canggih dalam pengelolaan limbah dan daur ulang yang dapat diterapkan di Indonesia, untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah industri dan rumah tangga.

Kerja sama ini dapat mencakup pembangunan fasilitas daur ulang modern, pengolahan air limbah, program edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang, dan pengembangan kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular.

Lebih lanjut, Indonesia-Kanada bekerja sama dalam proyek Research and Development (R&D) bersama. Menggabungkan sumber daya dan keahlian dari universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta, keduanya dapat menciptakan inovasi baru dalam teknologi bersih.

“Proyek R&D bersama ini, dapat mencakup pengembangan bahan bakar alternatif, teknologi pengurangan emisi, dan solusi untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri. Kerja sama ini tidak hanya akan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim,” kata Airlangga.

Kanada juga dikenal sebagai tempat desain komponen semikonduktor yang melayani berbagai perusahaan industri komputer kelas dunia.

Untuk terus mendorong pembangunan ekosistem semikonduktor Indonesia yang saat ini banyak mendapat tawaran kerja sama dari dunia, Airlangga siap berkolaborasi dengan pebisnis Kanada untuk pengembangan semikonduktor yang berkelanjutan melalui penyediaan energi terbarukan. (ant)

Fokus Investasi 2025-2029 “Green Investment” Sampai Ketahanan Pangan

0
Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan fokus investasi periode 2025-2028 ditujukan mulai dari sektor green Investment sampai ketahanan pangan dan energi.

“Kami juga akan fokus dalam mengejar investasi di sektor green Investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor,” ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa 3 September 2024.

Dia juga menambahkan, investasi prioritas juga di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan serta berkesinambungan.

Untuk menunjang target pertumbuhan perekonomian yang ditetapkan oleh presiden terpilih, Kementerian Investasi/BKPM berkoordinasi juga dengan Bappenas untuk membuat prognosa target realisasi investasi periode 2025-2029.

Dengan demikian pada tahun 2025 memang yang sudah masuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) target dari investasi adalah Rp1.905,6 triliun dan kemudian meningkat secara bertahap tiap tahunnya sehingga pada tahun 2029 diharapkan angkanya menjadi Rp2.793,3 triliun.

Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di mana untuk yang PMA sebesar Rp11.674 triliun dan untuk PMDN Rp11.855 triliun.

“Tentunya untuk mencapai target realisasi investasi periode 2025-2029 dibutuhkan beberapa hal salah satunya adalah ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Kementerian Investasi/BKPM,” kata Rosan.

Kemudian konflik Rusia – Ukraina dan di Timur Tengah yang diharapkan akan semakin membaik.

“Ini juga yang penting adalah peningkatan terus menerus pelayanan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS,” kata Rosan.

Selanjutnya adalah dibutuhkan adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah. (ant)

Luhut Yakin Pembatasan BBM Pertalite Tak akan Ganggu Daya Beli

0
Luhut Binsar Pandjaitan (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2, di Badung, Bali, Senin 2 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.

Dengan demikian, kata dia lagi, BBM pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

“Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ujar Luhut menegaskan.

Pada sisi lain, Pertamina Patra Niaga terus mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.

Hingga 2 September 2024, tercatat 4.122.358 nomor kendaraan telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code. Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat.

“Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam siaran persnya, Selasa.

Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap. Saat ini, pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan sebagian wilayah di Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.

“Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat Oktober-November 2024,” ujar Heppy. (ant)

Pembalap MotoGP akan Ikuti Parade di Mataram

0
H. Lalu Martawang. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Seluruh pembalap MotoGP dan Moto Two akan mengikuti parade di Kota Mataram pada 25 September atau sebelum dimulai balapan di Sirkuit Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah. Iring-iringan motor balap itu, akan melintasi Jalan Pejanggik dan berkumpul di Teras Udayana.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang ditemui di ruang kerjanya pada, Selasa 3 September 2024 mengakui, perwakilan dari penyelenggara yang melaksanakan beberapa event di dalam lingkup suksesnya penyelenggaraan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, datang ke Kota Mataram untuk melakukan audensi. Audensi berkaitan dengan rencana pembalap MotoGP dan Moto Two mengikuti parade di Kota Mataram.

Parade ini sesuai permintaan dari Dorna yang menginginkan seluruh pembalap MotoGP mengikuti arak-arakan hanya di Kota Mataram. “Saya mewakili Pak Wali menerima audensi dari tim berperan untuk melaksanakan beberapa event di dalam lingkup suksesnya MotoGP 2024. Mereka mempresentasikan parade pembalap MotoGP dan Moto Two di Kota Mataram,” terangnya.

Parade pembalap MotoGP akan digelar pada 25 September 2024 atau dua hari sebelum balapan dimulai. Martawang mengatakan, parade ini cukup special karena sebelumnya hanya digelar di Jakarta dan Bali. Pembalap seperti Marquez dan Magnaya serta pembalap lainnya akan melintasi Jalan Pejanggik menuju Teras Udayana di Jalan Udayana.

Kemeriahan parade ini juga akan diikuti oleh pecinta motor di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, penyelenggara akan mengkurasi jumlah pecinta motor yang boleh terlibat. “Mereka merencanakan rute di depan Lapangan Sangkareang atau jalan Pejanggik menuju Teras Udayana,” terangnya.

Pemkot Mataram kata Martawang, menyambut baik rencana parade tersebut, tetapi penyelenggara diminta bersurat ke Pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk pemberitahuan secara resmi. Kegiatan parade ini tentunya sebagai ajang sosialisasi penyelenggaraan MotoGP di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dampaknya akan membangun citra bagi Kota Mataram khususnya dan Indonesia secara umumnya. Media internasional akan menyoroti setiap rangkaian agenda balap motor dunia tersebut. “Mereka sendiri memiliki media pathner dan pasti memberikan agenda ini,” ujarnya.

Selain itu, kehadiran penonton dari dalam dan luar negeri akan memberikan dampak positif bagi Kota Mataram yang berkesahabatan sebagai kota yang berada di kekhususan dalam kontek kawasan ekonomi khusus. Keramah-tamahan dan antusiasime akan menjadi sesuatu yang positif. “Kami akan segera melaporkan ke Pak Wali agenda ini dan akan siap melaksanakan tugas sesuai perintah beliau untuk mensukseskan MotoGP di Sirkuit Mandalika,” demikian kata dia. (cem)

Kesulitan Dapat QR Code untuk Subsidi Pertalite? Perhatikan Hal Berikut

0
Ilustrasi pengisian BBM menggunakan barcode di SPBU(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Merespon konsumen Pertalite yang sudah mencoba mendaftar subsidi tepat namun tak kunjung mendapatkan QR Code, Pertamina Patra Niaga membagikan tips agar pendaftaran berlangsung cepat dan segera mendapatkan QR Code.

Area Manager Comm Rel & CSR Ahad Rahedi mengatakan kecepatan pendaftaran masing-masing kendaraan berbeda-beda.

“Ada yang pada saat mencoba langsung berhasil dapat QR Code, ada yang harus merevisi berkali-kali karna kurang cermat dalam mengupload dokumen yang harus disiapkan. Tapi kita bagikan tips agar pada saat penerapan nantinya tidak ada yang ketinggalan dan tidak bisa bertransaksi seperti biasanya,” ujar Ahad.

Dari sisi kesiapan dokumen konsumen harus menyiapkan dokumen antara lain:

  1. STNK
  2. KTP
  3. Foto Kendaraan Tampak Samping dan Depan

“Semua dokumen harus jelas bisa terlihat dan terbaca pada saat memfoto, kualitas dokumennya juga diperhatikan tidak ada yang rusak dan kabur tulisannya sehingga semua data dapat terbaca. Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi AI dan dibantu verifikasi apabila tidak dapat terbaca sempurna maka akan dikembalikan. Dan hal ini yang akan memakan waktu,” ujar Ahad.

Ahad melanjutkan jika masyarakat merasa kesulitan, Pertamina menyediakan layanan konsultasi di seluruh SPBU dan beberapa booth yang dibuka baik kerjasama dengan Pemda maupun mandiri.

“Bagi yang kesulitan silakan mendatangi SPBU terdekat maupun booth subsidi tepat yang tersedia di area publik,” lanjutnya.

Saat ini total kendaraan se Nusa Tenggara Barat yang telah mendapatkan QR Code mencapai 27.499 kendaraan.

“Animo pendaftar sebenarnya jauh lebih banyak dari itu, namun masyarakat harus teliti dalam mengupload dokumen, ketepatan dan kecermatan menjadi kunci,” pungkas Ahad.

Pengalaman Pendaftar Subsidi Tepat Ditemui di SPBU Dasan Cermen, Saleh (30) konsumen Pertalite yang telah mendapatkan QR Code menuturkan pengalaman mendaftarkan kendaraannya.

“Untuk pendaftaran program Subsidi Tepat Pertalite ini mungkin terlihat ribet di awal, tapi asal semua dokumen siap, proses pendaftaran mudah lalu tinggal upload semua dokumen isi data diri. Tapi di sisi lain tentunya program ini menguntungkan karena akan sangat tepat sasarannya bagi pengguna yang berhak, salah satu nya saya dengan profesi driver ojol,” ujarnya.

Zagan (25), salah seorang pemilik rental kendaraan mengaku dimudahkan karna ada fitur khusus untuk mendaftarkan kendaraan dalam jumlah banyak. “Dengan adanya program ini jadi mempermudah usaha saya, saya asal nyoba aja ternyata bisa mendaftarkan beberapa kendaraan atas nama satu pemilik,” ujar Zagan.

Masyarakat dihimbau segera mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id dengan layanan konsultasi dapat melalui saluran : Call Center Pertamina 135. Video call: Aplikasi MyPertamina. Chatbot NADIA: Aplikasi MyPertamina & WhatsApp (08111350135).(bul)

OJK NTB Ingatkan Masyarakat Untuk Ekstra Hati-hati Memberikan Nomor KTP

0
Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengingatkan kepada masyarakat agar tetap ekstra hati-hati untuk tidak memberikan secara mudah foto KTP, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pihak lain, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo di Mataram, Selasa , 3 September 2024 menyampaikan kembali, sebagaimana disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, masyarakat diminta untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya,” ujar Rudi.

Ia mengakui bahwa kasus penyalahgunaan data untuk pembukaan rekening atau pinjaman daring (pinjol) ilegal yang merugikan konsumen masih marak terjadi.

Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

POJK tersebut melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan data konsumen kepada pihak lain atau menggunakan data pribadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanan PUJK. Menurut, aturan ini secara tegas mengatur bagaimana PUJK harus bertindak beserta berbagai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan tim perlindungan konsumen, seringkali data konsumen digunakan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersial. Beberapa kasus telah ditelusuri oleh OJK dan disampaikan kepada pihak kepolisian karena terdapat unsur pidana di dalamnya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam membagikan informasi data diri pribadi,” tandasnya.(bul)

Pj. Gubernur NTB Tekankan Pentingnya Jamsostek

0
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB di di ruang kerja pendopo gubernur pada Senin, 2 September 2024. Dalam kesempatan ini, ditekankan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB di di ruang kerja pendopo gubernur pada Senin, 2 September 2024. Dalam kesempatan ini, ditekankan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Audiensi itu juga membahas tentang Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award), sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, perusahaan, dan pelaku usaha yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pj Gubernur Dr. Hassanudin menyambut baik kabar bahagia dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, sekaligus orang nomor satu di NTB ini menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS ketenagakerjaan kedepan terus menghadirkan inovasi dan ide-ide kreatif untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak hanya di Kota dan kabupaten namun semua bisa terlindungi.
“Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pekerja di NTB,” ujar Dr. Hassanudin.Ia juga menegaskan bahwa Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kriteria Paritrana Award dan menjadikan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

“Paritrana Award bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga refleksi dari komitmen kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja di NTB,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB Boby Foriawan, S.E., M.M, memaparkan tujuan dan pentingnya Paritrana Award sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi pekerja, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka juga menjelaskan kriteria penilaian dan proses seleksi yang transparan dalam penghargaan tersebut.

“Pertama kami melaporkan, Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) dan alhamdulillah tidak hanya Provinsi, dari sisi perusahaanpun ada, dari Bank NTB Syariah, dan dari kabupaten loteng artinya 3 ini yang akan kita bawa ke Nasional pada saat acara penyerahan besok, NTB mendapat juara tingkat Nasional dan nanti akan diserahkan langsung oleh pak Wapres,” ujar Boby.

Boby juga menegaskan, kedepan BPJS di NTB dengan Disnakertrans NTB akan terus berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang lebih merata dan menyeluruh agar kedepan masyarakat NTB sejahtera baik dari sisi penghidupan hingga saminan sosialnya.

“Kedepan, kami dengan Kadisnakertrrans NTB akan terus berkoordinasi terkait memberikan perlindungan jaminan sosial lebih merata dan menyeluruh. Intinya kami ingin masyarakat NTB sejahtera dan meningkat dari sisi penghidupan maupun jaminan sosialnya.” urainya.

Dalam audiensi tersebut, Pj Gubernur juga mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB atas upayanya dalam mengedukasi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia berharap kerja sama yang baik antara Pemprov NTB dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menjangkau lebih banyak pekerja di sektor informal.(bul)

Antisipasi dengan Pasar Murah

0
H. Baiq mirdiati(ekbisntb.com/ist)

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mendorong dilakukannya operasi pasar untuk membendung kenaikan harga kebutuhan pokok. Seperti diketahui, kebutuhan  daging sapi saat perayaan maulid akan meningkat drastis. Hal ini berdampak melonjaknya harga di pasar tradisional. Kenaikan harga perlu diantisipasi agar tidak memicu inflasi.

Kebutuhan daging sapi pada momen tertentu seperti maulid dan hari raya akan meningkat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kenaikan harga, sehingga perlu diambil langkah antisipasi. Langkah antisipasi seperti mendatangkan daging beku untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Namun demikian, Distan juga perlu mempertimbangkan ekosistem peternakan di Provinsi NTB. Pengajuan memasukkan daging beku ke Kota Mataram, tidak sepenuhnya disetujui. Misalnya pengusaha meminta mendatangkan 50 ton maka disetujui setengahnya atau lebih. Rekomendasi yang ditandatangani rata-rata 20 ton untuk satu perusahaan. Kebutuhan ini habis dalam waktu sebulan.

Daging impor memiliki pasar berbeda seperti hotel, restoran, usaha katering, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengantisipasi apabila terlalu banyak memberikan izin untuk masuk ke daerah bisa saja dijual ke pasar tradisional. Selama ini, daging sapi lokal diprioritaskan untuk dijual ke pasar.

Harga daging sapi dikhawatirkan akan mengalami lonjakan saat bulan maulid. Kebutuhan masyarakat sangat tinggi untuk disajikan saat syukuran. Harga daging sapi Rp125 ribu per kilogram, kemungkinan akan meningkat menjadi Rp140 ribu per kilogram saat memasuki maulid.

‘’Sebentar lagi menjelang Maulid Nabi SAW, yang biasanya  daging maupun ayam, sudah mulai naik sesuai dengan kebutuhan  masyarakat,’’ kata Mirdiati. Oleh karena itu, lanjut dia, untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi maulid, sebaiknya Pemerintah bisa mengadakan pasar murah.

‘’Pasar murah ini bisa dilakukan sesering mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan daging dan lain sebagainya,’’ kata politisi Partai Gerindra ini. Sebab, menjelang maulid semua harga meningkat dratis. Operasi Pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya mereka tidak panik dalam memenuhi kebutuhan menjelang maulid.

‘’Seperti itu yang tidak kita harapkan. Terkadang harga semaunya dinaikkan. Apalagi barang-barang dibilang kosong. Hanya untuk memperkaya diri sendiri,’’ pungkas anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. (fit)