Beranda blog Halaman 889

Harus Dikuatkan Edukasi dan Proteksi Data Pribadi Masyarakat

0
Moh. Akri (Suara NTB/dok)

DPRD Provinsi NTB memberi atensi terhadap keamanan data pribadi masyarakat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Anggota DPRD NTB H. Moh Akri mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengupload atau memposting KTP serta adminduk lainnya di media sosial, karena hal tersebutlah dapat memancing oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan data diri pribadi untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

“Meng-upload atau memposting foto KTP-el atau data diri penting lainnya di media sosial sebaiknya jangan dilakukan, hal tersebut sangat beresiko terjadinya penyalahgunaan identitas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Akri kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Menurutnya, ada beberapa contoh penyalahgunaan identitas diri yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti NIK pada KTP digunakan untuk pengajuan pinjaman online (pinjol) oleh orang lain.

NIK pada KTP juga bisa digunakan untuk registrasi SIM Card Handphone oleh orang lain. Elemen data KTP digunakan untuk registrasi aplikasi atau program ilegal oleh orang lain. Juga elemen data KTP digunakan untuk hal-hal iseng oleh orang lain.

“Karena itulah kami mendesak pemerintah untuk terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati menjaga privasi serta kerahasiaan NIK ataupun data diri pada KTP,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP ini mengatakan, sistem keamanan data di Indonesia masih perlu diperkuat. Sebab sejauh ini banyak kasus penyalahgunaan data diri mencuat ke permukaan. Hal tersebut jelas telah merugikan korban atau pemilik data diri tersebut.

“Kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital kepada publik di semua sektor agar kasus tersebut tidak dapat terjadi lagi,” pungkasnya.(ris)

DPMPD Dukcapil akan Sanksi Tegas Pembajak NIK

0
Panca Kusuma Waldi (Ekbis NTB/ist)

PADA zaman digital ini, sangat mudah untuk mengakses data-data penting milik orang lain. Sehingga, banyak ditemukan kasus kejahatan yang bersumber dari dunia maya. Salah satunya yang marak ditemukan adalah pembajakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang mana banyak ditemukan kasus penggunaan NIK milik orang lain untuk melakukan pinjaman online (pinjol).

Menyikapi hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi pembajak NIK sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Sesuai dengan UU 94 Nomor 24 Tahun 2013 yang melakukan manipulasi penduduk akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75 juta,” ujar Kepala Bidang Dukcapil, DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma Waldi, S.E., M.M., kepada Ekbis NTB, Jumat 6 sepetember 2024

Saat ini, belum ada pengaduan yang diterima oleh Dinas PMPD Dukcapil terkait dengan penyalahgunaan NIK. Namun, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat selalu menjaga setiap data yang sifatnya pribadi dan rawan untuk dicuri, salah satunya adalah NIK.

“Tidak ada laporan ke kami. Solusi untuk lembaga pengguna, kami sarankan menggunakan alat baca KTP (E-KTP Reader) dan bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan,” ungkapnya.

“Secara prinsip NIK sifatnya tunggal dan melekat seumur hidup. Jadi untuk masyarakat diminta agar selalu menjaga kerahasiaan data pribadi,” sambungnya.

Terkait dengan maraknya kasus Pinjol menggunakan data orang lain, Panca meminta kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengklik link atau tautan yang diterima, baik melalui SMS, Whatsapp, email, bahkan yang dikirim melalui sosial media.

“Penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian kami di daerah kabupaten/kota. Sebaiknya, jangan asal klik link atau tautan,” katanya.

Begitu juga untuk mengantisipasi adanya kasus demikian, DPMPD Dukcapil kerap melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya penjagaan dan pengawasan terhadap data-data pribadi. “Sosialisasi diberikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, melalui radio, media sosial, sampai pelayanan ke desa melalui Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-NTB,” jelasnya. (era)

Progres Ada yang Minus, Pengerjaan Proyek RSUD Tripat Lobar Didampingi Kejaksaan

0
Direktur RSUD Tripat dan jajaran turun cek pengerjaan proyek belum lama ini. (Ekbis NTB/ist)

Sejumlah fasilitas layanan sedang dibangun RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar). Di antaranya, Ruang Rawat Inap, HD (Hemodialisa) atau cuci darah, Cath Lab atau kateterisasi jantung, CT-Scane 64 slice, Mamo grafi gedung untuk layanan Cyto toxic dan Ruang Rawat Inap (Ranap).  Pengerjaan beberapa paket proyek ini pun didampingi pihak Kejaksaan.

“Bukan hanya proyek strategis (didampingi) tapi semua, karena kami ada MoU dengan kejaksaan,” kata Direktur RSUD Tripat dr H Suriyadi, Sp.An., akhir pekan kemarin.

MoU dengan kejaksaan merupakan pertama dilakukan di Lobar, mencakup tidak saja pendampingan proyek, namun juga konsultasi atau pendampingan masalah hukum. Pihaknya bersama Kabag Hukum, Inspektorat dan Kejaksaan berkoordinasi dan konsultasi.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan atau penyimpangan. “Karena itu butuh pendampingan dari internal dengan Bagian Hukum dan Inspektorat, yang eksternal dengan kejaksaan,” ujarnya.

Hal-hal yang dikonsultasikan ke kejaksaan, terkait draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) di RSUD. Di RSUD ada tim legal drafting, tim advokasi hukum RSUD, berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bagian Hukum.

Disebutkan tahun ini pihaknya membangun gedung HD (Hemodialisa) atau cuci darah. Cath Lab atau kateterisasi jantung, dibangun ruangan dan disiapkan alat Cath Lab untuk pemasangan ring jantung, sehingga diharapkan bisa dibuka  layanan jantung tahun depan. Kemudian CT-Scan 64 slice yang disiapkan di UGD. Mamo grafi untuk layanan pemeriksaan kanker payudara tahun depan.

Selanjutnya, gedung untuk layanan Cyto toxic, yang disiapkan baru bangunan gedung untuk mempersiapkan terapi kanker. Karena pihaknya belum memiliki SDM, sehingga bertahap dilakukan dengan menyiapkan bangunan lebih dulu. Nantinya secara bertahap pemenuhannya akan dilakukan.  Untuk progres pekerjaan proyek ini berbeda-beda. “Yang jelas masih on the track dari target. “Yang masih kurang-kurang itu kita intervensi (percepatan ,”jelasnya.

Diakuinya, ada proyek yang progresnya minus. Karena ini kaitan dengan pengadaan di pusat, masih proses lelang seperti untuk CT Scan, sehingga perlu menunggu itu. “itu perlu menunggu dari pusat,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya bersama Kepala Dinas Kesehatan selaku PA (pengguna anggaran), melakukan evaluasi progres pengerjaan proyek tiap pekan dan secara berkala dilaporkan ke Kemenkes dari jadwal pelaksanaan proyek ini selesai Minggu kedua Desember. “Tapi saya tidak mau selesai akhir Desember, tapi di awal-awal Desember, di bawah Tanggal 20 Desember selesai agar ada waktu untuk evaluasi,” tutupnya. (her)

Lestarikan Lingkungan Wisata, Stakeholder Deklarasi Rinjani Zero Waste

0
Pelaku pelestarian lingkungan mendeklarasikan Rinjani Bebas Sampah. (Ekbis NTB/ist)

PARA stakeholder pariwisata dan lingkungan mendeklarasikan Rinjani Zero Waste Camp, di Senaru, Sabtu 7 september 2024 Sejumlah pihak terlibat, meliputi Dinas LHK Provinsi NTB, Dispar NTB, Balai TNGR, Trash Hero Bayan, Pemda diwakili Wabup Lombok Utara, GM Geopark Rinjani, IFG Life, eksedisi Senaru, Guide Rinjani Eco Tour, serta para guide setempat.

Ketua Pelaksana, Lalu Ramli, menyatakan Rinjani Zero Waste sebagai upaya pelestarian lingkungan Gunung Rinjani melalui pendakian bebas sampah. Pasalnya, Gunung Rinjani sebagai salah satu destinasi wisata alam terpopuler di Lombok, terus menarik perhatian pendaki dari berbagai belahan dunia. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung, kawasan ini menghadapi tantangan besar terkait sampah pengunjung yang merusak keindahan Rinjani dan mengancam kelestarian lingkungan.

“Merespon permasalahan ini, Geopark Rinjani Lombok berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyelenggarakan Rinjani Zero Waste Mountain Camp, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi sampah di jalur pendakian sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah sampah masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan melucuti semua sampah sebelum memulai pendakian,” ungkap Ramli.

Rinjani Zero Waste Mountain Camp kali ini mengusung tagline “Proud to be Rinjani Zero Waste Trekker”.  Kegiatan ini berorientasi menciptakan generasi pendaki yang lebih bertanggung jawab dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Gunung Rinjani.

Tujuan dan Kegiatan ini berfokus pada praktik pendakian bebas sampah di kawasan TNGR. Kampanye ini sendiri berlangsung 5 hari dari 3 hingga 7 September 2024.

Kegiatan ini mencakup kampanye “Zero Waste Trekking,”  penanaman pohon, bersih gunung, sarasehan, hingga kegiatan edukatif bagi pelajar setempat.

Kegiatan utama dalam program ini meliputi, Kampanye Zero Waste Trekking dengan implementasi semua barang bawaan harus bebas dari potensi sampah sebelum memulai pendakian. “Peserta dianjurkan membawa menu makanan siap saji untuk mengurangi aktivitas memasak dan potensi sampah,” imbuhnya.

Selain itu, peserta juga melakukan penanaman pohon yang dilakukan di Pos 2 Tengengean untuk membantu mengurangi emisi karbon, menyediakan peneduh, dan mengurangi erosi tanah di jalur pendakian; clean up jalur pendakian Sembalun hingga Torean, dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik; Sarasehan Zero Waste Trekking & Launching Buku Panduan, hingga diskusi mengenai konsep zero waste trekking.

“Kami juga mengadakan Geopark Goes to School, Edukasi dan kegiatan interaktif bagi siswa SMA 1 Sembalun tentang pentingnya pelestarian lingkungan,” tandasnya.

Sementara, pendiri Trash Hero Bayan, Sutikno, menambahkan Deklarasi Rinjani Zero Waste memuat 6 poin komitmen untuk mewujudkan pendakian Gunung Rinjani yang bebas sampah. Diantaranya, semua pihak terkait agar menerapkan prinsip pendakian bebas sampah (zero waste trekking) dalam setiap aktivitas pendakian gunung Rinjani. Oleh karena itu, Deklarasi ini mendorong diselenggarakannya pelatihan intensif guna mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen pendakian yang bebas sampah.

Kedua, mendukung penerapan regulasi yang tegas untuk memastikan semua pendaki mematuhi prinsip pendakian bebas sampah. Ketiga, menyebarluaskan dan mengkampanyekan Gerakan Pendakian bebas sampah (zero waste trekking) melalui media massa dan berbagai saluran komunikasi publik. Keempat, mendukung Konsep Zero Waste yang sejati dengan menegaskan bahwa “Zero Waste” bukan berarti menghilangkan sampah dengan cara dibakar yang dapat merusak lingkungan. “Sebaliknya, kami berkomitmen untuk mencegah timbulnya sampah sejak awal dengan perencanaan perjalanan yang matang dan peduli lingkungan,” ungkap Sutikno.

Poin kelima deklarasi adalah mendorong peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan terlibat secara aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Terakhir, melibatkan dunia usaha dalam pengembangan manajemen logistik pendakian yang bebas sampah, dengan memanfaatkan potensi lokal dan pelibatan pengusaha lokal. “Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat lingkar Rinjani melalui penyediaan logistik pendakian bebas sampah yang mendukung berkembangnya ekonomi lokal secara berkelanjutan,” tandas Sutikno. (ari)

RSUD Tripat Kembangkan Layanan Hospital Tourism di Daerah Wisata

0
Direktur RSUD Tripat H. Suriyadi bersama Kepala Dikes Lobar Arief Suryawirawan mengecek lokasi pengembangan layanan hospital tourism di Senggigi. (Ekbis NTB/ist)

RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar) konsern mengembangkan rumah sakit dengan konsep Hospital Tourism. Salah satunya dengan membuka layanan pengembangan Hospital Tourism di kawasan wisata. Di samping, sebelumnya rumah sakit membuka Poliklinik Umrah Haji dan Travel Medicine. Pihak RSUD juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya perusahaan travel dan PT Pelindo serta pihak lainnya.

“Kenapa kita buka layanan Umrah ,Haji dan Travel Medicine, karena di mana-mana mengembangkan hospital tourism,” kata Direktur RSUD Tripat dr. H. Suriyadi, Sp.An, Sabtu 7 september 2024

Di Indonesia, Hospital Tourism tengah dikembangkan Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kemenkes, kemudian diturunkan menjadi Health Tourism. Bicara hospital tourism, sangat potensial, karena Lombok menjadi The Best Halal Tourism In The World atau wisata halal terbaik di dunia.

Dari wisata halal ini, ada diturunkan lagi Lombok sebagai tempat bulan madu terbaik di dunia. Namun itu belum disentuh dari sisi kesehatannya, sehingga pihaknya pun mengambil bagian di pelayanan kesehatan atau health tourism diturunkan lagi ke medical halal tourism untuk menggabungkan antara health tourism dan halal tourism. “Rumah sakit ambil bagian di mana? Di medical halal tourism,” terangnya.

Salah satu kegiatan halal tourism itu dibuka Poliklinik Umrah Haji dan Travel Medicine. Ini potensinya besar untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit, karena hingga bulan Juni, warga yang umrah sebanyak 9.278 orang. “Itu pasar. Artinya kami akan mengembangkan tidak melulu pasien BPJS, jadi ada pasien umum, itu kita Kembangkan juga biar balance,”imbuhnya.

Kaitan dengan hospital tourism ini, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan asuransi nasional maupun internasional ke depan. Ke depan, pihaknya juga membuka layanan persalinan syar’i. Pelayanan akan dilayani semuanya oleh dokter maupun nakes perempuan.

Untuk mendukung pengembangan hospital tourism ini, lanjut dia, pihaknya juga membuat layanan satelit atau pengembangan hospital tourism, di utara dan selatan. “Kita membuat satelit, utara dan selatan. Di utara kami buat satelit di Senggigi,” ujarnya.

Di Senggigi ada bangunan di depan hotel yang berlokasi di Senggigi yang akan dijadikan pengembangan layanan hospital tourism. Dan pihaknya juga akan membuka layanan satelit di Sekotong. Selain itu, pihaknya juga kerja sama dengan pihak Pelindo untuk layanan kesehatan tamu kapal pesiar dengan menyiapkan pelayanan Poliklinik Travel Medicine dan Layanan Geriatri. “Kami jemput bola, Kita turun pelayanan ke Gilimas, tinggal telepon kami turun,” ujarnya. (her)

TPID Sumut Tertarik dengan Konsep Pengendalian Inflasi NTB

0
TPID Sumatera Utara berkunjung ke NTB untuk belajar sukses mengendalikan inflasi pada 28 - 29 Agustus 2024 (Ekbis NTB/ist)

KEBERHASILAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat meraih tiga penghargaan nasional pada bulan Juni lalu mengundang perhatian dari berbagai daerah, termasuk TPID Sumatera Utara (Sumut).

Pada tanggal 28 – 29 Agustus 2024, TPID Sumatera Utara berkunjung ke NTB untuk belajar sukses mengendalikan inflasi. Sebanyak 31 Peserta TPID Sumatera Utara yang di terdiri dari Wahyu Yuwana (Deputi kepala Perwakilan BI Sumut), Mukrobin (Asisten Direktur), Muqorobin (Kepala Perwakilan BI Siantar), H. Khorium Rijal, ST., M.AP (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang), Ir. Nasrullah (Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Tebing Tinggi), dan Elhidayat Berutu (Asisten II Administrasi Pembangunan dan Umum Kabupaten Pakpak Bharat).

Mereka  juga melaksanakan site visit ke UMKM Mawar Tenun, salah satu UMKM Binaan Bank Indonesia, Klaster Champion Orong Balak Kabupaten Lombok Timur yang disambut langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Juani Taofik, M.AP.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Provinsi NTB dalam mengaga laju inflasi daerah.

Dijelaskan bahwa KPwBI NTB bersama TPID melakukan inisiasi integrasi ekosistem pengendalian inflasi dengan melibatkan klaster pangan binaan yang telah menerapkan budidaya pertanian organik & digital farming dalam hal ini Klaster Padi Sapurata dan bekerja sama dengan offtaker swasta di NTB (Koperasi Mutiara Amanah).

Offtaker dapat melakukan penyerapan komoditas gabah dan/atau beras baik dari klaster secara langsung, maupun dari mitra penggilingan (RMU).

“BI NTB juga secara aktif dan konsisten memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan berbagai program inovasi. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan sehingga dapat mewujudkan inflasi Provinsi NTB yang terkendali pada rentang sasaran 2,5 persn+1 persen” ujar Berry Arifsyah Harahap.

Peningkatan produktivitas masih menjadi kunci terjaganya ketersediaan pasokan di tengah tantangan kondisi cuaca, alih fungsi lahan, dan tingginya permintaan dari luar daerah. Sebagai langkah strategis, telah dilakukan penguatan produksi cabai melalui Pondok Pesantren Thohir Yasin, inovasi bawang merah pada Klaster Binaan Pamali di Bima, serta penggunaan bibit padi varietas unggul gamagora 7 pada Kelompok Tani Remaja Tani.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti turut memaparkan peran pemerintah Provinsi dengan dikeluarkannya aturan terkait pengaturan Gabah Keluar dari Provinsi NTB, dilanjutkan dengan paparan oleh TPID Kabupaten Lombok Barat perihal succsess story dalam melalukan kolaborasi SITEBEL, Ten Ten Tani dan E Kaki.

Paparan penutup oleh TPID Kota Mataram yang menceritakan succsess story program Amalkan KUkuhkan Hasil Asri Teratur Indah dan NYAman (AKU HATINYA) PKK Plus dan rencana optimalisasi Warung Pantasi Mentaraman dalam menjaga kestabilan harga.

Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2024 inflasi NTB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5±1 persen. Tren penurunan harga minyak global pasca puncak tertingginya di tahun 2022 mendorong penurunan tekanan pada kelompok Administered Price (AP). Kondisi cuaca yang lebih stabil, penambahan alokasi pupuk subsidi, dan beroperasinya bendungan baru mendukung produksi tanaman pangan dan terkendalinya kelompok Volatile Food (VF).(bul)

Polres Lobar dan Astra Motor NTB Bersinergi Edukasi “Safety Riding” di SMPN 1 Lembar

0
Polres Lobar dan Astra Motor NTB bersinergi dalam mengedukasi “Safety Riding” di SMPN 1 Lembar (Ekbis NTB/ist)

POLRES Lombok Barat (Lobar) bersama Astra Motor NTB mengadakan kegiatan edukasi Safety Riding di SMPN 1 Lembar pada Kamis 5 september 2024 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa-siswi tentang pentingnya keselamatan berkendara dan etika berlalu lintas.

Pada kesempatan ini, Kanit Kamsel Polres Lombok Barat, Aipda Lalu Farady Rahadian, memberikan materi tentang etika berlalu lintas, dengan penekanan pada tata cara yang benar saat berada di jalan raya. Lalu Faradi menyampaikan pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak dini agar dapat mencegah kecelakaan di jalan.

“Sebagai generasi muda, siswa-siswi harus memahami pentingnya etika berkendara untuk keselamatan bersama,” ujarnya.

Sementara Satria Wiman Jaya, Safety Riding Instruktur dari Astra Motor NTB, turut memberikan materi yang berfokus pada persiapan aman berkendara bagi para siswa yang diantar orang tua atau kerabat tanpa harus membawa motor sendiri ke sekolah. Dalam materinya, Satria menekankan pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar nasional Indonesia (SNI), jaket, sarung tangan, celana panjang  dan sepatu saat berkendara, bahkan ketika hanya sebagai penumpang.

“Yang perlu kita sadari adalah penumpang dan pengendara memiliki risiko yang sama saat terjadi kecelakaan. Jadi yuk gunakan perlengkapan berkendara yang baik” ujar Satria di akhir

Kepala Sekolah SMPN 1 Lembar, Darsiah, S.Pd., M.Pd., mengucapkan terima kasih kepada Polres Lombok Barat dan Astra Motor NTB atas edukasi yang sangat bermanfaat bagi para siswa.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang keselamatan berkendara, sehingga mereka dapat lebih peduli dan bijaksana di jalan raya,” ujar Darsiah.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa-siswi SMPN 1 Lembar yang terlihat sangat aktif dalam sesi tanya jawab. Diharapkan edukasi ini dapat memberikan dampak positif bagi keselamatan lalu lintas di masa depan.(bul)

Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Gelar Khitanan Massal

0
Kegiatan khitanan massal yang di Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok pada Minggu 8 september 2024 kemarin.(Ekbis NTB/ris)

HARIAN Suara NTB dan Radio Global FM Lombok kembali menggelar acara sunatan atau khitanan massal pada Minggu 8 september 2024 kemarin. Kegiatan yang digelar di Kantor Suara NTB Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara Mataram tersebut berlangsung dengan lancar.

Ketua Panitia Kegiatan Zainudin Syafari mengatakan, khitanan massal ini digelar di momentum perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal 1446 hijriah. Ini bagian dari kegiatan sosial untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kantor.

 “Ini kegiatan yang rutin kami lakukan setiap tahun saat memasuki bulan maulid. Ini bagian dari bakti sosial kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kantor,” ujar Zainudin Syafari.

Menurutnya, khitan massal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan, agar anak-anak tersebut dapat mempraktikkan ajaran agama dengan lebih baik.

“Ini ajaran agama yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan sampai generasi sekarang,” tambahnya.

Ia mengatakan, jumlah anak yang dikhitan pada kegiatan kali ini sebanyak 14 orang anak yang berasal dari tiga lingkungan bertetangga yaitu Karang Kemong, Karang Jangkong, dan Gubug Panaraga, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Selain mendapatkan pelayanan khitan secara gratis, para peserta juga menerima paket bingkisan berisi obat-obatan, vitamin dan dana sosial. Keluarga dan masyarakat yang hadir tampak antusias dan bersyukur atas terselenggaranya program ini, yang sangat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

 “Selain khitanan massal, kami tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang lainnya untuk menjaga kebersamaan. Kami ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat,” ujarnya.(ris)

APPI : Hati-hati, KTP Dipinjam untuk Pembelian Kendaraan

0
Iwan Hermawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyalahgunaan KTP orang lain juga menyasar ke pembiayaan kendaraan. Kasus pembelian kendaraan yang dibiayai oleh finance secara kuantitatif terus mengalami peningkatan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Iwan Hermawan mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir berkembang modus jual beli Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memuluskan kredit kendaraan yang dibiayai oleh finance. Praktik ini tidak saja mengakibatkan kerugian bagi finance, termasuk kerugian bagi pemilik KTP.

“Ada pihak yang terindikasi membeli/meminjam KTP orang lain, harganya variatif, dari harga Rp2,5 juta, sampai Rp3,5 juta. KTP yang dibeli ini yang digunakan ke finance untuk pembelian kendaraan,” terangnya.

Menurutnya, hampir semua anggota APPI menemukan kasus yang sama, dimana para debitur yang memperoleh pembiayaan kendaraan ternyata menggunakan KTP orang lain.

“Sekarang semakin banyak orang/oknum/organisasi yang menyuruh orang ambil kredit kendaraan bermotor dengan DP (uang muka) + fee pemilik KTP ditanggung oleh mereka. Fee peminjaman KTP berkisar 2,5 juta sampai dengan 3,5jt bisa dikatakan diatas UMR/K.Dari tahun 2021 sampai pertengahan 2024 angka terlapor dan tersangka terus meningkat dari tahun ke tahun(Data Polda NTB),” tambahnya.

Iwan mengatakan, masih banyak masyarakat belum tahu, jika KTPnya dipinjam oleh orang lain untuk ambil kredit atau yang kebanyakan masyarakat tahu hanya atas nama saja, ternyata hal itu bisa dikenakan tindak pidana. Sesuai pasal 35 undang-undang jaminan fidusia dengan sanki maksimal 4 tahun tahanan atau denda Rp100 juta.

”jadi banyak resiko-resiko yang kita hadapi. Kalau di Lombok ini kan dikenal dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), nah ada juga sekarang di APPI itu tindak pidana perdagangan KTP,” kata Iwan sembari berseloroh.

Iwan menegaskan, ulah oknum ini dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pemilik KTP terhadap resiko yang diakibatkan jika kredit tersebut macet. Apalagi dengan harga yang cukup menggiurkan, masyarakat mudah percaya untuk menjadikan KTPnya sebagai jaminan pembiayaan. Padahal, sebagian besar debitur yang menggunakan cara tersebut ujungnya akan masuk dalam daftar Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet.

“Satu bulan awal setoran kredit kendaraan, biasanya lancar. Nah setelah setoran memasuki bulan kedua, mulai bermasalah. Disinilah pemilik KTP baru mengetahui, dan berdalih kendaraannya sudah pindah tangahlah, dan sebagainya,” terangnya.

Jika dikalkulasikan sekitar 1 sampai 3 persen dari total penjualan setiap finance menemukan kasus yang sama setiap bulannya. Jumlah ini semakin bertambah seiring dengan tingginya permintaan masyarakat akan pembiayaan kepemilikan kendaraan sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi daerah.

”resikonya kan jelas, kalau nanti macet si korban ini akan masuk dalam daftar merah System Layanan Informasi Konsumen (SLIK) di OJK. Nah, bagi pelaku ini pidana sesuai dengan undang-undang fidusia pasal 35 dan 36 dengan hukuman yang sudah jelas disebutkan disitu,” tegas Iwan.

Sementara itu untuk meminimalisir kasus ini terjadi, APPI melakukan kerjasama dengan kepolisian daerah NTB untuk mengungkap motif dari para pelaku. Selian itu kepolisian juga berhasil menangkap pelaku melalui kerjasama dengan korban. Bahkan, selama 2023, APPI bersama Kepolisian melakukan proses hukum kepada 16 pelaku di pulau lombok.

”kita kasian kepada korban yang dimanfaatkan ketidaktahuannya oleh oknum-oknum ini. Ya untuk mengantisipasi ini kami sudah sampaikan ke OJK, dan kami akan perbanyak sosialisasi, menggandeng muspika, pemerintah daerah dan banyak pihak agar jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tutup Iwan.(bul)

MGPA Yakin Sirkuit Mandalika Lolos Homologasi FIM

0
Persiapan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menggelar MotoGP (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Persiapan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menggelar MotoGP di Pertamina Mandalika Internatioal Cicuit mencakup dua aspek utama, yaitu persiapan balapan (Race) dan non-balapan (Non-Race).

Persiapan non-balapan mencakup elemen-elemen seperti parkir, infrastruktur, lokasi acara pendukung, serta hubungan dengan penyewa tenant. Sementara itu, persiapan balapan mencakup segala aspek terkait lintasan, seperti pengecatan, kebersihan, kelistrikan, videotron, tribun, dan elemen lainnya.

“Persiapan balapan adalah yang paling krusial. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal, bahkan mengancam kelangsungan balapan meskipun elemen lain sudah siap,” kata Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria Seperti halnya, pembersihan lintasan, tidak boleh ada kotoran yang dapat mengakibatkan aspal menjadi lincin atau hal lain yang dapat membahayakan pembalap. Begitu pula dengan area kerbs (pinggir lintasan) yang harus dicat dengan warna tertentu dengan jelas agar pembalap bisa melihatnya saat memacu kendaraannya di lintasan.

Selain itu, sistem penerangan, kamera CCTV, dan semua peralatan harus berfungsi dengan sempurna. Semua ini akan diuji saat proses homologasi oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), di mana Sirkuit Mandalika harus memperoleh Grade A agar dapat menjadi tuan rumah MotoGP.

“Meski ini tantangan besar, kami yakin Sirkuit Mandalika akan lolos homologasi FIM. Oleh karena itu, saya selalu memantau langsung setiap detail persiapan, mulai dari sumber daya manusia, alat, bahan, hingga aspek teknis pengerjaan. Marshal yang sudah biasa bekerja di Mandalika Circuit sangat mampu mengerjakan berbagai hal, malah ada beberapa oekerjaan yang tadinya dikerjakan pihak asing malah sekarang 100% dikerjakan Marshal yang semuanya asli NTB. Kami sangat senang dan bangga bahwa mereka mampu mengambil alih berbagai pekerjaan ini,” pungkas Priandhi.(bul)