Beranda blog Halaman 857

Telkom Indonesia Garap Kawasan 3T Penyangga KEK Mandalika

0
Andri Herawan Sasoko (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengambil peranan besar dalam mendukung dari awal pembangunan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah hingga perhelatan MotoGP yang digelar tiga tahun terakhir. Pada MotoGP kali inipun Telkom memberikan dukungan penuh terhadap jaringan telekomunikasi untuk event balap motor tingkat dunia tersebut.

Selain itu, Telkom juga menggarap serius daerah 3T, termasuk yang di kawasan Penyangga KEK Mandalika sebagai lokasi gelaran MotoGP tersebut. Seperti kawasan 3T Penyangga KEK Mandalika yang ada di wilayah-wilayah perbatasan Mandalika, seperti Lombok Barat.

VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko ditemui di Lobar, Selasa 2 Oktober 2024 menerangkan, khusus Mandalika pihaknya ada penggelaran infrastruktur mulai dari sejak awal sirkuit dibangun. “Sejak awal sirkuit dibangun khusus kita infrastrukturnya, Telkom invest di situ,” kata Andri, Rabu 2 Oktober 2024.

Untuk layanan internet dilayani prima oleh Telkom, karena itu menyangkut nama baik bangsa dan negara. Jika terjadi internet tersendat, maka dampaknya bagi nama baik negara. Karena bagaimanapun pelayanan event semacam itu butuh layanan prima dari sisi telekomunikasi.

Lebih lanjut soal pelayanan internet di daerah wisata yang berada di wilayah 3T, pihaknya juga akan terus memenuhi itu seiring waktu. Itu untuk mendukung investasi, pihak Telkom melalui Telkomsel memenuhi layanan di 3T. Kalau pun itu belum bisa 100 persen, menurutnya perlu waktu.

Kaitan dengan layanan, tentu pihaknya juga mempertimbangkan dari sisi bisnis ketika mau berinvestasi di suatu daerah. Namun karena BUMN, maka lebih mengedepankan bagaimana menyukseskan program pemerintah. Berbeda dengan badan usaha milik swasta.

Untuk diketahui, Telkom merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Saat ini Telkom telah bertransformasi menjadi digital telco atau perusahaan telekomunikasi digital. Dengan perkembangan digital beberapa tahun ini, layanan Telkom pun terus bertransformasi. Sebab industri telkom cepat bergerak.

Sebelumnya, Telkom mengalami perubahan produk layanan agak lamban, hingga bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Namun di era digital ini, Telkom pun mengimbangi dengan transformasi melalui lima program utama.

Di antaranya, memindahkan IndiHome yang sebelumnya pengelolaannya dikelola Telkom ke Telkomsel. “Karena satu grup, tujuannya apa? Supaya masing-masing fokus,” ujar Andri. Karena melihat branchmark industri telko seluruh dunia bukan hanya di Indonesia melakukan layanan Itu. Mereka menggabungkan layanan. Telkom yang menggunakan model bisnis B to B dan B to C.

Telkom pun fokusnya ke Business to Business (B to B). Sedangkan Telkomsel, Business to Consumer (B to C).  Itu sejalan dengan program menteri BUMN Erick Thohir. Apa yang dikerjakan Telkom pada Bisnis B to B? Pihaknya mengakselerasi digitalisasi bisnis B to B. Di mana pilarnya ada tiga, yakni government, enterprise, dan UMKM. Di bidang UMKM dilakukan pelatihan-pelatihan oleh pihak Telkom untuk menyentuh dari sisi digitalisasi.

Kemudian, pihak Telkom membuka  seluas-luasnya pemanfaatan atau pengelolaan jaringan untuk bisnisnya. Sebab dalam menjalankan layanan ini, Telkom telah didukung oleh infrastruktur yang memadai mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan mancanegara.

“Selama ini kita bangun sendiri, kabel optik kita baik di laut dan darat mencapai sekitar 176 ribu kilometer, sudah sebanyak itu,”sebutnya. Karena itulah, kalau ada layanan provider, khusus Telkom di hampir seluruh daerah di Indonesia tersedia.

Namun, infrastruktur itu dibangun dan dipakai sendiri padahal potensinya besar untuk menghasilkan pendapatan bagi BUMN dan negara. “Nah makanya kita buka, sharing untuk bisnis,” ujarnya.

Menurutnya, secara infrastruktur Telkom nomor satu, karena sebagai perusahaan plat merah. Selain bisnis, juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Telkom banyak sifatnya investasi ke daerah 3T. “Secara binis bagaimana?, tapi itu juga arahan dari pemerintah juga supaya Telkom ikut investasi di wilayah 3T,” sambungnya.

Untuk layanan daerah 3T itu ada beberapa cara, kalau investasi masih cukup mahal maka melalui satelit. Tahun ini untuk layanan 3T telah memunculkan satelit Merah Putih 2 dari Amerika. Itu selain untuk mengcover daerah 3T juga sebagai backbone. ‘’Jadi komitmen Telkom ke daerah 3T itu tidak perlu diragukan, kita terus menggelar itu,” tutup Andri. (her)

Ajang Putri Pariwisata Indonesia 2024, Mahasiswi Fatepa Unram Raih Gelar “Miss Coffee Tourism”

0
Josephine Artia Gracia(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Mahasiswi Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (Fatepa Unram), Josephine Artia Gracia berhasil mencetak prestasi dengan meraih gelar Miss Coffee Tourism 2024 dalam ajang bergengsi Putri Pariwisata Indonesia 2024 pada malam final yang berlangsung di The Highland Park Resort and Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin 30 September 2024.

Dalam ajang ini, Josephine bersaing dengan 29 finalis yang berasal dari 25 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk lima perwakilan dari Jakarta dan dua dari Jawa Timur. Josephine mengungkapkan rasa bangga atas capaian yang diraih.

“Saya sangat bangga mendapatkan gelar ini, terutama karena Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Ini bukan hanya tentang gelar, tetapi juga tentang membawa nama NTB ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dalam ajang ini Josephine mengusung visi kuat yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata yang aman dan inklusif, terutama bagi perempuan. “Saya ingin mempromosikan pariwisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga aman dan nyaman bagi semua orang terutama perempuan. Hal ini sangat relevan dengan tema Hari Pariwisata Sedunia 2024 yaitu Tourism and Peace,” ungkapnya.

Josephine percaya bahwa NTB memiliki potensi pariwisata yang luar biasa yang didukung oleh keindahan alam, keragaman budaya serta didorong dengan terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan.

“Dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, kita tidak hanya meningkatkan daya tarik daerah kita sebagai tujuan wisata, tetapi juga menciptakan nilai-nilai inklusif yang dapat memperkaya pengalaman wisatawan,” tambahnya.

Selama masa karantina yang berlangsung sejak tanggal 24 September 2024 tersebut, Josephine menghadapi berbagai tantangan. Termasuk rasa kurang percaya diri saat melihat kelebihan finalis lainnya.

“Ada saat-saat di mana saya merasa tidak percaya diri, tetapi saya segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk belajar. Saya melihat ajang ini bukan hanya sebagai tempat unjuk diri, tetapi juga sebagai sarana untuk mengasah keterampilan dan berbagi pengalaman dengan teman-teman finalis lainnya,” ungkapnya.

Josephine melalui kesempatan tersebut turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para mentor dan pemateri yang memberikan bimbingan selama masa karantina.

“Saya belajar banyak dari sesi-sesi yang diadakan, yang tidak hanya berkaitan dengan kecantikan dan penampilan tetapi juga tentang kepemimpinan, komunikasi dan cara mempromosikan pariwisata berkelanjutan,” jelasnya.

Dengan gelar yang diraihnya, Josephine berharap dapat berkontribusi lebih dalam memajukan pariwisata NTB. Ia ingin menggunakan platform ini untuk menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan untuk lebih aktif dalam industri pariwisata dan memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

“Saya ingin mengajak semua orang untuk berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi,” ungkap Josephine.

Josephine Artia Gracia kini tengah melakukan persiapan untuk menjalani berbagai kegiatan promosi dan kampanye pariwisata sebagai Miss Coffee Tourism 2024. Ia percaya dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, NTB dapat menjadi destinasi wisata terkemuka yang mendunia. (ron)

Senggigi Sunset Jazz 2024, Panggung Promosi Kuliner Daerah

0
Pelibatan UMKM pada event SSJ sebelumnya. Tahun ini panitia melibatkan pelaku UMKM dari daerah lain di Indonesia. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com)  – Gelaran Event BCA Senggigi Sunset Jazz (SSJ) 2024 tinggal menghitung hari. Pada perhelatan tahun ini, pengunjung tidak hanya menikmati festival musik, melainkan juga festival kuliner yang menggandeng UMKM lokal dan berbagai daerah lain di Indonesia.

“Sekitar 43 tenant kita siapkan untuk Festival Kuliner ini tahun ini,” ucap Yuan Novi selaku Koordinator Festival Kuliner SSJ saat rapat persiapan di Aula Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) Rabu 2 Agustus 2024.

Tidak hanya menghadirkan makanan khas Lombok saja, tahun ini SSJ juga menghadirkan  sejumlah kuliner legendaris dari berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya Batagor Siomay Kingsley Bandung, Kerupuk Kemplang Ny. Ase Lampung, Pempek Pak Raden Palembang, dan lainnya. “Agar ada mutualisme, masyarakat luar yang datang bisa mencoba kuliner khas kita di Lombok, pengunjung lokal juga bisa berkesempatan mencicipi kuliner dari daerah lain,” lanjutnya.

Disebutkan Yuan, selain kuliner dari luar daerah, sekitar 25 persen dari total peserta Festival Kuliner SSJ ini merupakan UMKM dari Lobar, sisanya merupakan UMKM prioritas dari sponsor serta sejumlah UMKM dari berbagai daerah di Lombok dan hotel-hotel yang ada di Lobar.

Sam, perwakilan dari RM Sukma Rasa Labuapi yang ikut hadir dalam rapat mengaku pihaknya sangat antusias untuk ikut bergabung dalam Festival Kuliner SSJ 2024 ini. “Harapannya tentu bisa menjual sesuai target ya, kalau bisa lebih dan ini juga kesempatan bagus untuk mempromosikan kuliner produk atau masakan kami ke ranah yang lebih luas lagi,” ucapnya.

Senada dengan Sam, Gofur dari Kube Waroh Sesaot Narmada juga mengungkapkan semangatnya untuk berpartisipasi dalam Festival Kuliner SSJ tahun ini. “Ini pertama kali kita ikut, ini peluang bagus untuk ngenalin keripik dan dodol olahan asli dari Desa Sesaot,” ucapnya singkat.

Selain RM Sukma Rasa dan Kube Waroh, beberapa UMKM Lobar yang ikut meramaikan Festival Kuliner antara lain Sasak Maiq dengan hidangan Soto Sasak dan Minuman Rumput Laut, kemudian King Aren dengan produk Gula Semut dan Tuak Aren, Rumah Durian Lombok, Sate Bulayak Narmada, dan lainnya.(her)

TPST Sandubaya Mataram dilirik investor jadi tempat buat biji plastik

0
Aktivitas petugas di TPS Lawata, Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, mengatakan areal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya di kawasan Sweta dilirik investor untuk dijadikan pusat pengolahan sampah plastik menjadi biji plastik.

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Kamis, mengatakan investor tersebut berasal dari Jakarta dan tertarik memanfaatkan TPST Sandubaya sebagai pusat pembuatan biji plastik.

“Investor ini tertarik karena melihat lokasi TPST Sandubaya sangat strategis dan fasilitas hanggar sudah ada. Jadi mereka tinggal bawa mesin saja,” katanya.

Investor tersebut melirik TPST Sandubaya ketika datang ke TPST modern Sandubaya yang merupakan pengalihan pengiriman sampah dari TPST Sandubaya lama.

Dengan beroperasi TPST modern Sandubaya secara otomatis TPST Sandubaya di Sweta tidak lagi dimanfaatkan, sehingga investor tersebut ingin memanfaatkan sebagai tempat pembuatan biji plastik.

“Apa yang diinginkan investor tersebut, sudah kami sampaikan ke pimpinan dan akan dilakukan kajian terhadap dampak positif serta manfaat yang didapat Kota Mataram,” katanya.

Setelah aktivitas pengolahan sampah di TPST Sandubaya dialihkan ke TPST modern Sandubaya, katanya, TPST Sandubaya resmi ditutup namun tetap berstatus TPST cadangan, TPST alternatif atau lokasi transit sampah.

Artinya, katanya, ketika terjadi peningkatan volume sampah saat ada kegiatan-kegiatan besar tertentu, sampah bisa disimpan di TPST Sandubaya lama sebelum di bawa ke TPST modern Sandubaya atau tempat pembuangan akhir (TPA).

“Selain itu, TPST Sandubaya dimanfaatkan sebagai penampungan sementara ketika ada kebijakan penutupan TPA Kebon Kongok akibat sesuatu dan lain hal,” katanya.

Namun demikian, ujarnya, apabila TPST Kebon Talo Ampenan selesai terbangun pada 2025, kemungkinan masalah-masalah sampah tersebut bisa terakomodasi di TPST Kebon Talo.

“TPST Kebon Talo didesain untuk dapat menampung 120 ton sampah. Jadi tawaran investor itu mungkin bisa diakomodasi,” katanya.

Dengan demikian dari aktivitas investor di TPST Sandubaya, Pemerintah Kota Mataram bisa mendapatkan retribusi sewa lahan dan pembagian keuntungan lainnya.

“Selama proses perizinan dari pemerintah pusat dan daerah sudah klop, kami rasa pembukaan pabrik biji plastik di kawasan tersebut bisa terealisasi dan tidak akan mengganggu aktivitas sekitar,” katanya.

Selain itu, ujarnya, sampah plastik di Kota Mataram bisa langsung diserap oleh investor untuk diolah menjadi biji plastik.

Data DLH Kota Mataram mencatat volume sampah di enam kecamatan di Kota Mataram mencapai 240 ton per hari, dengan komposisi 60 persen sampah organik, 30 persen sampah plastik, dan sisanya berupa limbah kayu, diaper, kaca, dan lainnya.

Tapi, khusus di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya volume sampah plastik lebih besar dari sampah organik yakni dari 46 ton volume per hari, 18 ton sampah tersebut merupakan sampah organik dan sisanya 28 ton sampah plastik atau sekitar 61 persen.

“Kondisi itu, terjadi karena dua kecamatan tersebut merupakan pusat jasa dan perdagangan sehingga produksi sampah plastik lebih tinggi,” katanya. (ant)

Tarif Listrik Triwulan IV 2024 Tidak Naik

0
Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik triwulan IV Tahun 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tetap.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, parameter ekonomi makro Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan realisasi pada bulan Mei s.d. Juli tahun 2024 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap,” ungkap Jisman pada Senin, 30 September 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung keputusan Pemerintah dalam mempertahankan tarif listrik untuk menjaga keekonomian masyarakat. PLN pun berkomitmen tetap menjaga mutu pelayanan dengan menghadirkan energi listrik yang andal.

“PLN siap mendukung pemenuhan pasokan listrik untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Listrik kini tidak hanya sebagai alat penerangan namun memegang peran vital dalam kehidupan masyarakat,” kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan, selain memenuhi pasokan listrik, PLN di saat bersamaan terus berupaya menjaga efisiensi operasional dan biaya untuk mendukung kelancaran proses bisnis. Di sisi lain PLN juga secara aktif terus meningkatkan penjualan tenaga listrik dan menghadirkan beragam promo dan insentif yang menarik bagi masyarakat.

“PLN berkomitmen mendukung penyediaan energi listrik yang andal dan terjangkau untuk menjaga tingkat inflasi dan daya saing industri. Di sisi lain PLN juga akan terus meningkatkan upaya efisiensi dan mengerek penjualan listrik,” pungkas Darmawan.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di Triwulan IV 2024 (Oktober-Desember) dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment. (bul)

DPMPTSP Mataram Terbitkan Dua PBG Hotel Berbintang

0
H. Amiruddin(ekbisntb.com/ant)

Lombok  (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah menerbitkan dua persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk pembangunan hotel berbintang di kota itu.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram H. Amiruddin di Mataram, Kamis 3 Oktober 2024, mengatakan, dua PBG hotel yang diterbitkan itu adalah pembangunan Hotel Ibis di areal Lombok Epicentrum Mall, dan satu hotel berbintang yang akan dibangun PT Nindia Karya.

“Investasi untuk dua hotel tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar,” katanya.

Hal tersebut disampaikan menyikapi kebutuhan kamar hotel di Kota Mataram, yang saat ini dinilai masih kurang ketika digelar kegiatan skala internasional seperti MotoGP dan lainnya.

Data Asosiasi Hotel Mataram (AHM) menyebutkan jumlah kamar hotel yang tersedia di Kota Mataram mencapai sekitar 4.000 kamar, yang dinilai masih kurang. Dari jumlah itu sebanyak 2.800 kamar ada di hotel berbintang dan sisanya non bintang.

Menurut Amiruddin, dua hotel yang PBG sudah keluar itu memang belum bisa memenuhi kamar yang dibutuhkan, tetapi minimal bisa menambah fasilitas kebutuhan kamar hotel pada tahun-tahun mendatang.

“Jika dua hotel ini bisa segera dibangun, maka bisa menambah sekitar 500 kamar,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, dari dua hotel yang PBG sudah diterbitkan itu, baru Hotel Ibis yang memberikan konfirmasi sedangkan hotel yang akan dibangun PT Nindia Karya di Jalan Majapahit dengan bentuk fisik direncanakan 12 lantai, hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut.

“Kami sudah berkali-kali menghubungi pihak Nindia Karya, namun tidak ada jawaban. Bisa kami katakan ‘lost contact’,” kata.

Terkait dengan itu, saat ini pihaknya fokus ke rencana Epicentrum Mall yang akan membangun hotel 12 lantai, dan Prime Plaza Hotel dan Resorts yang berada di terusan Jalan Bung Hatta Monjok yang saat ini sedang proses pembangunan.

“Pembangunan Prime Plaza Hotel itu juga bisa menambah kebutuhan kamar karena mereka juga sedang membangun hotel 12 lantai dengan nilai investasi Rp450 miliar,” katanya.

Lebih jauh Amiruddin mengatakan, dalam menarik minat investor berinvestasi di Kota Mataram, pihaknya telah memberikan berbagai kemudahan layanan.

“Kami juga aktif melakukan promosi, ikut pameran dan lainnya. Pembenahan infrastruktur dan penataan kota yang sudah dilakukan juga menjadi bagian upaya menarik investor berinvestasi di Mataram,” katanya. (ant)

Realisasi Pajak Reklame Masih Seret

0
Papan reklame di perempatan Karang Jangkong menjadi titik bagus untuk pemasangan reklame di Kota Mataram. Sebab, lokasinya sangat strategis sehingga mudah dibaca oleh masyarakat. Akan tetapi, kepatuhan pengusaha reklame membayar pajak menjadi persoalan sehingga capaian masih seret.(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan di Kota Mataram, terutama pajak reklame. Realisasi hingga akhir triwulan ketiga masih seret.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada Kamis 3 Oktober 2024 menerangkan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak mencapai target di triwulan ketiga. Kecuali, pajak reklame capaiannya masih seret atau di bawah target, sehingga membutuhkan kerja keras. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan dari pengusaha walaupun telah dikirimkan ketetapan pajak. “Sudah kita kirimkan tetapi belum mau membayar,” terangnya.

Dirincikan, capaian pajak hotel dari target Rp29 miliar telah mencapai 81,65 persen atau Rp23,6 miliar. Pajak restoran dari target Rp40 miliar telah terealisasi 81,16 persen atau Rp32,4 miliar lebih. Pajak hiburan dari target Rp6 miliar, terealisasi Rp5,1 miliar atau 85,86 persen. Pajak parkir dari target Rp2 miliar terealisasi Rp1,7 miliar atau 86,34 persen.

Selanjutnya, pajak air bawah tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp1,85 miliar lebih atau 92,5 persen. Pajak bumi dan bangunan dari target Rp30 miliar, terealisasi 88,7 persen atau Rp26,6 persen. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dari target Rp27 miliar, terealisasi 102 persen atau Rp27,5 miliar lebih. Pajak penerangan jalan umum dari target Rp44 miliar, terealisasi 84,4 persen atau Rp37,1 persen. Sedangkan, pajak reklame dari target Rp5 miliar, terealisasi 67,8 persen atau Rp3,3 miliar. “Teman-teman akan rajin turun menagih,” ujarnya.

Amrin mengatakan, kepatuhan dari wajib pajak menjadi persoalan walaupun di satu sisi penetapan pajak reklame sebenarnya tidak menjadi kendala. Pihaknya sebelumnya telah melakukan penetapan terhadap objek pajak reklame.

Kondisi seperti ini akan menjadi pertimbangan bagi BKD untuk melakukan penagihan kepada pengusaha reklame di Kota Mataram. “Kita akan lebih keras lagi untuk menagih,” pungkasnya.

Di satu sisi, reklame bodong alias tidak berizin banyak ditemukan. Ia mengeluhkan tidak ada penindakan berupa pemotongan terhadap reklame ilegal di Kota Mataram, padahal berdampak terhadap potensi pendapatan asli daerah. “Seharusnya dipotong supaya tidak membuat kita pusing lagi,” tegasnya.

Ia mengimbau seluruh wajib pajak di Kota Mataram meningkatkan kepatuhannya membayar pajak tepat waktu sehingga tidak berimplikasi terhadap pengenaan sanksi denda maupun sanksi berupa penempelan objek pajak. (cem)

Tunggu Pedagang Direlokasi

0
Cahya Samudra. (ekbisntb.com/cem)

PEDAGANG kali lima (PKL) di jalan bebas hambatan (by pass) Mataram – Bandara Internasional Lombok, di Kelurahan Jempong Baru, masih semrawut. Penertiban menunggu pedagang direlokasi.

Pelaksana tugas (Plt) Camat Sekarbela, Dr. Cahya Samudra ditemui pada Kamis 3 Oktober 2024 menjelaskan, aktivitas pedagang kaki lima di jalan by pass Mataram – BIL secara aturan tidak diperbolehkan tetapi pemerintah memiliki toleransi kepada pedagang untuk berjualan mulai siang sampai malam hari. Demikian pula, pengelolaan sampah dikoordinir langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Selain itu, lokasi berjualan juga dibatasi tidak boleh sampai bundaran. “Jadi satu kelompok itu terdiri dari 10 pedagang untuk dikoordinir sampahnya,” kata dia.

Jumlah pedagang diakui mengalami penambahan serta menimbulkan kesemrawutan. Lokasi berjualan pedagang berada di pintu masuk sehingga dikhawatirkan mengganggu wajah kota. Penertiban pedagang tegasnya, tidak bisa dilakukan serta-merta oleh pemerintah sehingga perlu menunggu direlokasi ke tempat yang representatif.

Rencananya lahan di dekat Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram menjadi lokasi relokasi pedagang. “Kita tunggu direlokasi dulu,” timpalnya.

Pemerintah memahami aktivitas PKL berkaitan dengan kesejahteraan, nafkah, dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat.

Di satu sisi, pemerintah dilema dengan ramainya pedagang yang berjualan. Lokasi itu merupakan jalur bebas hambatan sehingga berpotensi membahayakan pengendara lainnya. “Iya, memang di sana jalur cepat dan berbahaya bagi pengendara,” pungkasnya.

Bukan hanya pedagang menggunakan lapak, melainkan pedagang menggunakan kendaraan roda empat dan roda tiga berjualan di seputaran bundaran sampai tembolaq tersebut. Kondisi ini memancing pengendara lainnya sehingga terjadi penumpukan kendaraan di ruas jalan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan pengendara tersebut. “Iya, di mana ada pedagang, pasti akan memancing pembeli di sana,” ujarnya.

Penertiban ini membutuhkan proses sehingga perlu secara bertahap untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada pedagang agar tetap menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi tersebut. (cem)

KPK Ingatkan Pemda Terkait TKA Terlibat Tambang Ilegal di Sekotong

0
Salah satu lokasi tambang emas dan alat pengolahan batu emas (gelondongan) di wilayah Sekotong. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di wilayah NTB terkait adanya kasus dugaan tenaga kerja asing (TKA) terlibat dalam kegiatan tambang emas ilegal di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

‘’Jangan sampai di balik lemahnya penegakan hukum di lingkungan tambang yang katanya ada TKA, ada gratifikasi, ada suap, ada korupsi. Kami tetap melakukan pengawasan soal itu,” kata Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria di Mataram, Kamis 3 Oktober 2024.

Perihal persoalan tambang emas ilegal yang kini telah berjalan di tahap penyidikan Satreskrim Polres Lombok Barat, Dian menegaskan bahwa KPK mendukung penyelesaian dari penanganan tersebut. “Terkait penanganan di Kepolisian, kami tunggu hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Dian memastikan bahwa pihaknya juga mendukung penanganan kasus tersebut untuk mengungkap kebenaran dari adanya keterlibatan TKA dalam kegiatan tambang emas ilegal di wilayah Sekotong.

KPK mengambil langkah sendiri dengan meminta keterangan kepada pihak Disnakertrans NTB, Kanwil Kemenkumham NTB, serta Kemenaker RI. ‘’Dari hasil koordinasi, kabarnya masih ada tarik menarik, siapa yang harus mengawasi soal itu (WNA terlibat tambang emas ilegal). Visa-nya bagaimana? Apakah visa investor, kemudian sudah kah urus soal RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing?” ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Dian memastikan menunggu kabar lebih lanjut dari Kanwil Kemenkumham NTB maupun Disnakertrans NTB.

‘’Kan ada Tim Pora (pengawasan orang asing) di sini. Nanti kami lihat seperti apa, kita tunggu saja hasilnya,” kata Dian.

Namun, terlepas dari adanya dugaan tambang emas ilegal yang mempekerjakan TKA, Dian melihat pemerintah daerah seharusnya dalam persoalan WNA yang bekerja di NTB bisa menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari pemasukan daerah.

“Jadi, apapun pelanggaran sektoralnya, yang jelas keberadaan TKA itu harus ada retribusinya, jangan sampai lalai dalam hal ini,” ujarnya.

Aktivitas penambangan di titik lokasi tambang emas ilegal yang diduga dikelola WNA asal China tersebut telah ditutup sementara. Penutupan itu dampak dari aksi pembakaran kamp dan sarana tambang yang diduga milik WNA pada medio Agustus 2024.

Lokasinya berada di Bukit Lendak Bare dan bukit Lenong, Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dari peristiwa itu, Polres Lombok Barat melakukan penyidikan terkait keberadaan TKA yang mengelola tambang emas ilegal. Selain menyegel lokasi tambang, kepolisian turut menyita sejumlah alat berat yang ada di lokasi.

Dalam proses penyidikan, kepolisian masih terkendala menelusuri keberadaan WNA yang diduga sebagai TKA dari aktivitas tambang emas ilegal tersebut bekerja sama dengan pihak Imigrasi Mataram. (ant)

Harga Emas Antam Kamis Naik Rp5.000 jadi Rp1,469 Juta per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi 3 Oktober 2024 naik Rp5.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.469.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis, menjadi Rp1.307.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp784.500
  • Harga emas 1 gram: Rp1.469.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.878.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.292.000
  • Harga emas 5 gram: Rp7.120.000
  • Harga emas 10 gram: Rp14.185.000
  • Harga emas 25 gram: Rp35.337.000
  • Harga emas 50 gram: Rp70.595.000
  • Harga emas 100 gram: Rp141.112.000
  • Harga emas 250 gram: Rp352.515.000
  • Harga emas 500 gram: Rp704.820.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.409.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)