Home Blog Page 840

Muncul Fenomena PMI Bermasalah di Luar Negeri Curhat di Medsos, Ada Apa?

0
Pekerja Migran Indonesia (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Sejumlah kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri akhir-akhir ini kerap menyeruak ke publik. PMI bermasalah ini lebih memilih menggunakan jalur media sosial agar persoalan cepat direspon, dan ditangani.

Terbaru adalah curhat Nurul Ahdah (36), PMI asal Kabupaten Dompu yang diduga disiksa majikannya di Oman. Video curhat tentang penyiksaan dari anak majikannya viral di media soaial baru-baru ini. Video itupun langsung mendapat respon pemerintah.

Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kemlu kepada media ini, Senin 1 April 2024 menyampaikan, pada tanggal 30 Maret 2023, Kemenlu mendapatkan informasi mengenai seorang PMI yang mengalami kekerasan fisik dari majikannya. Nurul Ahdah ini diketahui bekerja di Saadah, Salalah, Oman sejak tahun 2015.

Kemenlu segera berkoordinasi dengan KBRI Muscat dan selanjutnya KBRI Muscat berkoordinasi dengan Direktur Pelindungan Kemnaker Oman yang berada di Salalah. Pada tanggal 31 Maret 2024, Tim Pelindungan WNI KBRI Muscat terbang menuju kota Salalah yang terletak 1.000 km dari Ibukota Muscat. Berkat koordinasi erat dengan Kepolisian Saadah, Salalah, NHA dapat diselamatkan. Hak-hak finansial NHA juga dapat dipenuhi.

Tim KBRI selanjutnya melakukan proses administrasi terkait kepulangan NHA termasuk pengurusan exit permit. Sebagaimana rencananya, Nurul akan dipulangkan ke Indonesia pada Awal April 2024 ini.

Mengapa mulai muncul fenomena PMI bermasalah curhat melalui Medsos akhir-akhir ini? Apakah pemerintah tidak memiliki saluran pengaduan? Atau PMI merasa Masdos adalah pilihan terakhir mengadu?

Judha menjelaskan, ada beberapa hal yang kemungkinan PMI lebih memilih mengadu melalui medos. Pertama, karena banyak PMI yang berangkat tidak sesuai prosedur sehigga tidak mendapatkan informasi mengenai Perwakilan RI saat persiapan keberangkatan. Kedua, merasa bahwa kalau mengadu via medsos akan lebih cepat ditanggapi.

Untuk alasan kedua, kata Judha, yang sebenarnya terjadi di lapangan justru akan semakin memperlambat proses penanganan oleh Perwakilan RI, karena data-data kronologis, data paspor, data majikan dan lainnya yang sangat diperlukan untuk tindak lanjut, tidak didapatkan lengkap.

“Jika melapor melalui kanal resmi, maka semua data akan tercatat lengkap dan pihak pengadu dapat memonitor langsung langkah langkah tindak lanjut di Portal Peduli WNI,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan kasus, pada tahun 2023, Kemlu dan Perwakilan RI menangani dan menyelesaikan total 50.349 kasus WNI di luar negeri. Sangat sedikit dari total kasus tsb yang viral dan tetap ditangani dan diselesaikan Kemlu dan Perwakilan RI.

Judha menegaskan, Kemlu dan Perwakilan RI memastikan bahwa negara harus hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri.

“Namun kami sangat mengimbau bahwa setiap PMI juga mengambil langkah-langkah pelindungan diri sendiri. Petama, berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang benar, dan tidak melalui calo/sponsor. Kedua, segera lakukan lapor diri ke Perwakilan RI ketika tiba di negara tujuan. Selama ini mayoritas PMI baru lapor ketika ada masalah. Ketiga, pahami aturan hukum negara setempat dan catat dengan baik kanal-kanal pengaduan yg sdh disiapkan Kemlu dan Perwakilan RI,” demikian Judha.(bul)

Beras Impor dari Vietnam Masuk NTB Secara Bertahap

0
Foto : beras dari Vietnam tengah bongkar di pelabuhan Lembar (Ekbis NTB/bul)

Beras dari Vietnam Masuk

NTB Secara Bertahap

Mataram (Ekbis NTB) – Untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam daerah, terutama untuk beras bantuan pangan dan SPHP Perum Bulog Wilayah NTB telah mengajukan ke pusat untuk mendatangkan beras dari luar. Sembari menunggu petani panen serentak.

Perum Bulog NTB mengusulkan sebanyak 35.000 ton beras dari luar untuk dimasukkan ke NTB. Beras dari luar ini bisa saja dari luar negeri, langsung dimasukkan ke NTB. Atau bisa juga beras dari daerah lain yang stoknya tinggi.
Sebagaimana pentunjuk pusat, Perum Bulog Wilayah NTB sudah mendapatkan persetujuan memasukkan sebanyak 11.000 ton, dari total 35.000 ton yang diusulkan. Dengan asumsi, Perum Bulog NTB membutuhkan ketahanan stok 8.500 ton setiap bulan. Untuk kebutuhan bantuan pangan 6.450 ton, dan SPHP 2000 ton. Sehingga total kebutuhan Januari hingga April 2024 sebanyak 35.000 ton.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma, dihubungi di Mataram, Senin 1 April 2024 Januari hingga akhir Maret 2024 ini, sebanyak 20.000 ton beras dari Jawa Timur sudah masuk ke NTB. Sementara itu, sebanyak 13.000 ton beras dari Vietnam juga masuk bertahap. Sudah masuk di Pelabuhan Lembar sebanyak 3.750 ton, dan tengah bongkar.

Beras yang masuk dari luar ini, langsung habis untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan dan SPHP. Sembari dilakukan serapan beras dan gabah petani lokal saat memasuki musim panen ini.

“Sisanya yang akan masuk selesai lebaran,” tambahnya.

Raden Guna Dharma menjelaskan lagi, upaya mendatangkan beras dari luar ini untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah NTB. Terutama untuk bantuan pangan (bapang) yang diberikan setiap bulan sebanyak 10 Kg kepada satu penerima selama enam bulan (Januari-Juni 2024).

Total sebanyak 643.000 penerima di NTB, atau setara dengan 6000 ton lebih dalam sebulan.

“Beras yang didatangkan dari luar ini artinya sebagai cadangan kita untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan. Karena sementara panen di NTB ini belum massif,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Raden Guna Dharma, jika panen padi di panen tahun 2024 ini berhasil dan pengadaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah, maka NTB tidak lagi meminta pasokan beras dari luar daerah maupun luar negeri. Sementara kondisi saat ini, tidak dapat dipungkiri NTB membutuhkan impor beras dari luar.

“Karena takutnya kalau panen ini gagal atau penyerapan pengadaan kita kurang, berpengaruh nanti ke stok untuk bantuan pangan kepada masyarakat nggak bisa jalan,” demikian Raden Guna Dharma.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Abdul Aziz mengatakan, beras dari luar NTB saat ini diperlukan. Karena ada kekhawatiran, bahwa stok pangan di NTB itu akan terjadi defisit, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran, maka didatangkan beras dari luar.

“kita berharap dengan masuknya beras itu untuk stabilisasi harga beras. Karens stok beras cukup tersedia,” demikian Azis.(bul)

Mengapa Masih Ditemukan Pangan Tidak Aman Dijual di Pasaran, Ini Penjelasan BPOM

0
Foto : Kepala Balai POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt dan tim, saat melakukan sidak produk pangan di pasar di Lombok Timur (Ekbis NTB/buk)

Mataram (Ekbis NTB) – Pangan tidak aman masih ditemukan beredar di pasar-pasar, berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh tim dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram pada momentum puasa ramadhan 1445H/2024 ini.


Kategori pangan tidak aman ini salah satunya, pangan yang dicampur dengan bahan-bahan pengawet yang dilarang. Karena sangat berisiko terhadap Kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.


Temuan BPOM, pada sidak di salah satu pasar di Kabupaten Lombok Timur, dilakukan sampling dan uji cepat (parameter uji Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanyl Yellow) terhadap 45 sampel pangan, antara lain, tahu, bakso, cilok, pencok, kerupuk, terasi, bubur mutiara, ikan asin, udang, kolang kaling, cendol, kikil, cincau, dan lainnya.Dengan hasil, 4 sampel positif mengandung bahan berbahaya boraks, yaitu 2 sampel kerupuk, 1 cilok dan 1 pencok.


Pada kegiatan yang sama sebelumnya di di Kota Mataram, sebanyak 82 sampel jajan takjil (pempek, cilok, bakso, gula kapas, kerupuk, terasi, siomay, kurma, es campur, cantik manis, tahu, dan lainnya) telah dilakukan uji cepat terhadap Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanil Yellow. Dengan hasil, 79 sampel Memenuhi Syarat dan 3 sampel kerupuk Tidak Memenuhi Syarat mengandung Boraks.


Sebagaimana diketahui, Boraks atau bleng adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi. Sinonimnya natrium biborat, natrium piroborat, natrium tetraborat. Dalam dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa.


Lantas mengapa masih ada yang menggunakan zat kimia ini menjadi campuran panganan? Kepala Balai POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt menjelaskan, masih ditemukannya bahan berbahaya dalam pangan ini tentunya perlu menjadi kewaspadaan dan perhatian bersama. Hal ini salah satunya dipengaruhi masih tingginya demand / permintaan sehingga supply akan tetap ada.


“Untuk temuan yang masih cukup banyak ditemukan adalah kerupuk nasi / puli / tempe yang mengadung Boraks. Meskipun saat ini sudah cukup banyak produsen kerupuk yang tak mengunakan bleng / pijer (mengandung boraks),” ujarnya.


Selain itu, dampak yang tidak dirasakan secra langsung oleh konsumen yang mengkonsumsi menyebabkan konsumen tetap membeli dan mengkonsumsinya. Padahal dalam jangka panjang menurut Yosef, bisa berdampak pada gangguan kesehatan fungsi hati, ginjal dan mengakibatkan kanker.


Menurutnya, ada alternatif bahan tambahan pangan yang diizinkan yaitu, Sodium Tri Poly Phospat (STPP), dan dpt dibeli toko kue atau bahan makanan.


Lanjut Yosef, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting Keamanan Pangan serta mengeradikasi penyalahgunaan bahan berbahaya, Badan POM juga telah menginisiasi 3 Program Keamanan Pangan berbasis komunitas, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Intevensi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.


Program ini selain melakukan pmberdaayan Kader keamanan Pangan Desa, Pasar dan Sekolah, juga kami berikan alat rapid test utk mampu menguji secara mandiri pangan yg terindikasi mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanil Yellow.


“Hanya sj kami belum mampu mengintervensi seluruh Desa, Pasar dan Sekolah yang di NTB, masih kecil jumlahnya. Harapan kami, Pemda dapat mereplikasi progran Keamanan Pangan ini dalam upaya memperbesar impact / dampaknya,” ujarnya.


Jumlah desa, pasar dan sekolah yang diintevensi masih relatif sedikit. Hingga 2024 ini, baru 208 desa dari 1.137 desa/kelurahan di NTB ( 18,29%). Baru 1.513 sekolah, dari 7.107 sekolah di NTB (21,29%), dan baru 22 pasar dari 211 pasar di NTB (10.43%).


“Hal ini keterbatasan anggaran yang tersedia di BPOM, harapannya bisa disinergikan dengan anggaran-anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Desa atau DAK lainnya untuk perluasan cakupan intervensi,” tambahnya.


Dalam mengawal keamanan pangan BPOM, kata Yosef, tidak bisa bekerja sendiri (single player) perlu kolaborasi yang melibatkan Pemprov/ Kabupaten / Kota, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media.


“Masalah keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai suatu bangsa. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi harus dibangun sejak awal hingga nanti dikonsumsi oleh masyarakat (from farm to table, dari hulu sampai ke hilir),” demikian Yosef.(bul)

Nurul Ahdah akan Tiba di Indonesia pada 2 April 2024

0
Foto Nurul Ahdah didampingi 2 orang staf KBRI (Ekbis NTB/ula)

Dompu (EkbisNTB.com) – Nurul Ahdah (36), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Dompu yang diduga disiksa majikannya di Kesultanan Oman akan kembali ke Indonesia. Ia akan bertolak dari bandara Salalah Oman pada Senin 1 April 2024 sore dan tiba di Bandara Soekarno Hatta Indonesia pada Selasa 2 April 2024 siang menggunakan maskapai penerbangan Oman.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Miftahul Su’adah, ST kepada ekbisntb.com, Senin 1 April 2024 pagi mengungkapkan, saat ini Nurul Ahdah sedang dalam pengawalan dan pendampingan KBRI Kesultanan Oman.

“Pemerintah Kabupaten Dompu menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kemenlu, KBRI Kesultanan Oman, BP2MI NTB, serta semua pihak yang telah membantu,” tulis Miftahul Su’adah di IG-nya dengan menyertakan foto Nurul Ahdah yang didampingi staf KBRI Kesultanan Oman.

Aca Su’ad, sapaan akrab Miftahul Su’adah juga mengungkap jadwal kepulangan Nurul Ahdah. Wanita kelahiran Dompu pada 29 Desember 1988 ini akan tiba di bandara Soekarno Hatta Indonesia pada Selasa siang menggunakan maskapai penerbangan Oman. “Alhamdulillah semua sudah tertangani. Semoga kepulangan Nurul Ahdah tidak ada kendala,” katanya. (ula)

Jalan Lingkar Gili Air Putus, Caleg Terpilih Soroti Minimnya Atensi Pemerintah

0
JALAN PUTUS - Jalan Gili Air Putus akibat abrasi, hingga kini belum tertangani. (Ekbis NTB/ist)

MANTAN Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, terpilih sebagai Anggota Legislatif pada Pemilu 2024 lalu. Saat berada di kursi legislatif mendatang, Taufik berjanji akan mengawal kebijakan Pemda terkait dukungannya pada penguatan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satu yang ia soroti adalah minimnya atensi terhadap jalan lingkar Gili Air yang putus.

“Terpilihnya saya adalah bentuk aspirasi masyarakat, bahwa harus ada politisi yang betul-betul mengawal kebijakan terutama anggaran terhadap dukungan infrastruktur kawasan pariwisata,” tegas Taufik, Minggu 31 Maret 2024.

Untuk mencapai niatnya itu, Taufik pun akan memilih untuk berada di Komisi yang membidangi Pariwisata yaitu Komisi II di DPRD KLU.

Sepanjang pemerintahan Lombok Utara yang berjalan di 3 periode bupati, Taufik belum melihat ada keseriusan dalam mengintervensi Gili. Padahal, 3 Gili dengan banyaknya investasi telah menyumbang sedikitnya 60 persen PAD dari sektor Pajak Daerah.

Diakui atau tidak, sambung dia, pariwisata menyumbang PDRB kedua terbesar setelah Sektor Pertanian. Betapa tidak di 3 Gili, ratusan hotel berdiri dengan kontribusi penyediaan lapangan kerja, mobilitas transportasi yang menghidupi ribuan warga, serta lalu lintas komoditas barang kebutuhan sehari-hari. Hanya saja, besarnya potensi itu belum mampu dikelola agar tercipta integrasi dan simbiosis mutualisme antara property perhotelan dengan masyarakat sebagai petani, peternak, nelayan dan sebagainya.

“Harus ada sinergi antara legislatif, eksekutif dan pelaku wisata. Setidaknya, tiga pihak ini harus duduk bersama dalam membahas apa kebutuhan pariwisata jangka pendek, menengah dan panjang,” terangnya.

Ia mencontohkan, hadirnya KPK pada beberapa manajemen perhotelan beberapa waktu lalu, menjadi referensi terdapat missing link antara para pihak.

“KPK sangat kita butuhkan untuk mendisiplinkan tata kelola hak dan kewajiban. Tetapi, ketika pariwisata menyumbang PAD, jangan sampai tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung kenyamanan dan keamanan kepada pelaku khususnya wisatawan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik juga menyoroti masih lemahnya dukungan anggaran dalam penguatan lingkungan, tata ruang dan infrastruktur publik. Di Gili Air, kata dia, sejak abrasi 2021 lalu, tidak terlihat ada sentuhan anggaran untuk menata kembali jalan lingkar Gili Air yang putus. Begitu pula, anggaran untuk mencegah potendi kerusakan dari abrasi karena ombak pasang.

“Bicara jalan mantap saja, dari 5,5 km jalan keliling Gili, hanya beberapa kilo saja yang kondisinya mantap. Belum lagi kita bandingkan dengan kondisi jalan di Trawangan dan Meno.  Di Gili Air bagian selatan, jalan sudah 2 tahun putus. Survei pejabat baik Kementerian dan pejabat Pemda sudah beberapa kali turun, tapi sampai tahun ini kemarin belum ada upaya mitigasi untuk mencegah meluasnya kerusakan,” tandas Taufik. (ari)

Efektif, Kolaborasi Program TMMD  Bangun Infrastruktur

0
TUTUP - TNI dan Pemda menutup kegiatan TNI dengan mengunjungi lokasi kegiatan. (Ekbis NTB/ist)

KOLABORASI program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan APBD ternyata dinilai lebih efektif dalam membangun infrastruktur di daerah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), menyarankan agar Pemda lebih intens melibatkan TNI dalam proses pembangunan di daerah pada masa yang akan datang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, S.KH., Minggu 31 Maret 2024. Ia menegaskan, pelibatan TMMD sangat penting tidak hanya dalam menjaga NKRI dari aspek keamanan sosial. Tetapi dari aspek keamanan dan kenyamanan pembangunan infrastruktur, pelibatannya terbukti lebih efektif.

“Apa yang kita lihat dari pelaksanaan TMMD selama 1 bulan dari Januari sampai 19 Februari 2024 lalu, membuktikan bahwa TNI sangat andal dalam membangun infrastruktur. Bahkan, polanya terintegrasi dengan padat karya, warga dijadwalkan secara bergiliran dan diberikan kompensasi. Ini yang sangat menarik,” ungkap Hakamah.

Menurut dia, nama besar TNI masih sangat dihormati oleh masyarakat. Sehingga, pelibatannya menjadi penting manakala pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu singkat dengan kualitas sangat baik.

Berkaca pada ruas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan Desa Rempek Darussalam dan Desa Genggelang, Hakamah, melihat kualitasnya infrastrukturnya tidak diragukan. Bahkan, dalam pengerjaan jalan dan jembatan yang di dalamnya terdapat pembebasan lahan, dapat dilakukan oleh TNI tanpa riak ataupun protes dari warga pemilik lahan. Bagi dia, jika tanpa TNI, sangat memungkinkan pelebaran jalan akan memakan tambahan APBD.

“Kalau tanpa TNI, atau katakan oleh kontraktor, mungkin warga akan meminta kompensasi. Tetapi karena warga sangat menghargai TNI, warga merelakan lahannya. Ini juga bagian dari apresiasi kepada TNI,” tegasnya.

Oleh karenanya, Caleg petahana yang terpilih kembali pada periode 2024-2029 ini, meminta kepada Pemda atau pun TNI untuk berkolaborasi kembali pada infrastruktur lain di KLU. Sebab dengan hadirnya TNI di tengah masyarakat, mereka tidak hanya memberi andil dalam keamanan sosial, tetapi juga kualitas pembangunan di daerah.

“Bandingkan kalau dikerjakan oleh kontraktor, belum apa-apanya sudah berbicara keuntungan. Kalau TNI ‘kan tidak bicara untung,” cetusnya. “Apalagi daerah kita ini masih butuh percepatan pembangunan pascagempa, saya rasa, jika nanti ada dana untuk rehab rekon RTG, TNI sangat tepat dimintai keterlibatannya,” tandas Hakamah.

Sebagaimana diketahui, Lombok Utara terpilih sebagai lokasi TMMD Ke-119 di KLU. TMMD kali kemarin, dipusatkan di 2 desa di Kecamatan Gangga, yaitu Desa Genggelang dan Desa Rempek Darussalam. Dari kegiatan yang dilakukan, Pemda menyediakan anggaran sedangkan eksekutornya adalan TNI, berupa pembangunan jembatan, pelebaran jalan sekitar 1 km, pembangunan plat duiker dan talud, serta sejumlah unit RTLH milik warga. (ari)

Pelindo Dukung Konektivitas Nasional

0
PELAYANAN - Pelayanan di Pelabuhan Pelindo Lembar yang bertekad mendukung konektivitas nasional. (Ekbis NTB/ist)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), atau Pelindo, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran logistik dan konektivitas nasional. Di Lombok, NTB, Pelindo mengoptimalkan operasi Pelabuhan Lembar, yang fokus pada segmen bisnis sebagai operator terminal nonpetikemas, mencakup layanan curah cair, curah kering, general cargo, dan penumpang.

Sejak dioperasikan oleh subholding perusahaan, yakni PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) pada 1 Agustus 2023, Pelabuhan Lembar terus menunjukkan kinerja positif. Arus peti kemas hingga Februari 2024 mencapai 5.083 box, meningkat 31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, arus kapal mencapai 3,04 juta Gross Tonnage (GT), meningkat 23% secara tahunan (year on year), dan arus barang berupa kendaraan juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 37,2 ribu unit atau tumbuh 19% sejak Februari 2023.

“Dalam mata rantai layanan kepelabuhanan Pelindo, Pelabuhan Lembar terus menunjukkan kinerja positif. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa, tidak terkecuali di Pelabuhan Lembar,” kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Lembar, awal pekan kemarin.

Pada  kesempatan itu turut hadir Komisaris Utama Pelindo Agus Suhartono, Direktur Utama SPMT Ari Henryanto, dan Direktur Operasi SPMT Arif Rusman Yulianto.

Arif menegaskan, Pelindo terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, karena hal ini merupakan investasi penting dalam memastikan keberlanjutan perusahaan. Pelabuhan Lembar juga mengelola Terminal Penumpang Gilimas yang berjarak sekitar 7 km dari Pelabuhan Lembar. Arus penumpang yang melalui Terminal Gilimas dan Lembar tercatat mengalami kenaikan. Pada Februari 2024, arus penumpang tercatat 67,2 ribu orang atau naik 82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terminal Gilimas juga melayani sandar kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara. Hingga minggu ketiga Maret 2024, tercatat 12 kapal pesiar telah singgah di Terminal Gilimas yang membawa 38,4 ribu orang penumpang. Dalam kunjungan ini, Arif menyampaikan bahwa Terminal Gilimas memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung industri roro dan tourism yang berbasis  keindahan alam.

“Kami siap memberikan layanan terbaik bagi kapal pesiar yang singgah di Terminal Gilimas. Kapal cruise yang membawa ribuan wisatawan tersebut berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata, yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” jelas Arif.

Sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama, Pelindo Group melalui Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) melaksanakan program Pelindo Berbagi Ramadhan 2024, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.Pelindo Group menyalurkan bantuan santunan kepada 8 ribuan anak yatim, 75 ribu paket sembako gratis, 46 ribu paket takjil gratis, serta membagikan 1.000 Al Qur’an. Bantuan Pelindo Berbagi Ramadhan 2024 tersebut disalurkan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan masyarakat sekitar yang berada di wilayah kerjanya.

“Pencapaian kinerja Perusahaan yang baik juga harus membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan program Pelindo Berbagi Ramadhan 2024 ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Arif.(her)

Punya Sejarah Panjang, Cidomo Butuh Subsidi untuk Jaga Eksistensi 

0

KEBERADAAN cidomo atau dokar di Lombok memiliki sejarah yang panjang. Eksistensi cidomo dimulai sejak zaman kerajaan atau pra kemerdekaan dan masih bertahan sampai sekarang. Bedanya, jika dulu cidomo menjadi angkutan yang paling diandalkan, kini semakin tersisih oleh transportasi mesin yang kian menjamur.

Lombok Heritage and science Society (LHSS), sebuah komunitas peduli Sejarah Lombok memiliki pandangan bahwa cidomo harus tetap dilestarikan keberadaannya di tengah gempuran moda transportasi modern. Selain karena alasan sejarah karena menjadi warisan orang tua dulu, alat angkutan tradisional ini juga memiliki potensi untuk pengembangan wisata di Lombok.

Pendiri LHSS Zulhakim mengatakan, keberadaan cidomo sudah menjadi angkutan khusus, karena sudah kalah bersaing dengan angkutan mesin dengan beragam jenisnya. Cidomo sesungguhnya tak bisa beroperasi dengan skala keekonomian, karena penumpangnya yang sudah sangat terbatas, sehingga perlu intervensi berupa pemberian subsidi dan sejenisnya.

“Kalau mau melihat cidomo ini tetap ada, maka harus ada intervensi pemerintah. Misalnya melihat model pelaksanaan subsidi kendaraan mikrolet, mikrotrans di Jakarta. Kalau dibiarkan seperti sekarang, cidomo seperti hidup segan mati tak mau,” tuturnya kepada Ekbis NTB, akhir pekan kemarin.

Ia menilai, jika ada subsidi untuk cidomo, para kusir akan lebih mudah untuk diatur, karena ada pendapatan dari Pemda selain dari hasil operasional hariannya. Pembatasan zona operasional atau trayek juga relatif lebih mudah diurus jika ada perhatian pemerintah.

Keberadaan mereka juga akan lebih bagus, baik dari segi tampilan cidomo maupun kusir itu sendiri. Cidomo sebenarnya memiliki magnet, karena selain karena fungsinya sebagai alat transportasi, dia juga memiliki nilai lebih karena ada unsur nostalgia lantaran pernah menjadi andalan di masanya.

“Dengan adanya subsidi, pemerintah juga diuntungkan karena akan lebih mudah mengatur cidomo ini. Dia bisa membatasi jalur trayek misalnya, bisa memperbaiki cidomonya dan lain sebagainya,” katanya.

Zulhakim mengatakan, cidomo bisa seperti andong di Yogyakarta yang sudah difungsikan untuk melayani wisatawan yang ingin berkeliling kota. Mereka menggunakan pakaian adat, tampilan andong sangat menarik dan memiliki kesan istimewa. Ekonomi para kusir dari hasil menarik penumpang pun akan lebih bagus. Namun demikian, syaratnya yaitu pemerintah harus memberikan intervensi berupa subsidi atau pembiayaan lain agar keberadaan mereka lebih baik daripada saat ini.

“Sekali lagi, ini harus ada intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi. Ini juga untuk menjamin cidomo ini jadi angkutan pariwisata. Sebab jika hanya melakukan imbauan, tentu susah. Tanpa perhatian pemerintah, susah bagi para kusir untuk meningkatkan diri, misalnya joknya bagus, kusir juga wangi dan lainnya” katanya. (ris)

Jadi Transportasi Sosiokultural, MAS Minta Cidomo Dilestarikan

0
H. Lalu Sajim Sastrawan (Ekbis NTB/dok)

CIDOMO, dikenal sebagai cikar atau delman adalah alat transportasi tradisional khas di Pulau Lombok. Mulai diperkenalkan sejak zaman Belanda, cidomo kini makin terpinggirkan. Di tengah pesatnya perkembangan alat transportasi berbahan baku fosil dan listrik.

Nama cidomo sendiri merupakan akronim dari cikar, dokar, dan mobil (montor dalam bahasa Sasak), yang merujuk pada bentuknya serta fungsinya. Cikar karena fungsinya sebagai transportasi darat. Dokar karena ditarik oleh kuda. Adapun mobil karena ban yang digunakan adalah ban mobil.

Cidomo menurut Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, SH., M.H., dari Majelis Adat Sasak (MAS) adalah transportasi konvensional sosiokultural. Keberadaan cidomo ini erat kaitannya dengan peradaban masyarakat Lombok, khususnya.

Atas dasar ini, pemerintah perlu mengintervensi untuk menjaga kearifan lokal ini tetap dapat dipertahankan hingga cucu anak nanti. Cidomo, lanjut Lalu Sajim, tidak boleh dibiarkan beradu dengan transportasi kekinian berbasis mesin.

“Yang mesin-mesin ini kan membebani pemerintah. Subsidi, emisi. Dan tidak bisa diadu cidomo dengan transportasi mesin,” katanya.

Menurut Lalu Sajim, cidomo harus diberikan ruang khusus. Misalnya, dijadikan alat transportasi penghubung dari destinasi wisata yang satu ke destinasi wisata lain yang jaraknya relatif tidak jauh atau menjadi kendaraan khusus di desa-desa, apalagi desa tersebut adalah desa pariwisata.

“Harus diatur trayeknya seperti mengatur trayek alat transportasi lainnya. Jangan semuanya diberikan ruang kepada kendaraan mesin. Karena mesin ini juga membunuh ruang ekonomi masyarakat konvensional. Kalau yang jauh-jauh, boleh menggunakan kendaraan mesin,” ujarnya.

Karena itu, cidomo diharapkan tetap dilestarikan. Yang bisa melakukannya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah.  “Cidomo ini harus dibranding lagi supata tetap bisa dipertahankan,” harapnya.

Makna sosio-kultural. Cidomo menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Lombok. Simbol keberlanjutan dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan budaya. Sebagai alat transportasi tradisional yang digerakkan oleh kuda, cidomo juga menerapkan prinsip “green transportation” yang ramah lingkungan.

Jadi, cidomo bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosio-kultural yang kaya dan berdampak pada masyarakat setempat.(bul)

Ketika Cidomo Bertahan di Tengah Gempuran Transportasi Modern

0
STAND BY - Kusir cidomo stand by di Pasar Kebon Roek Ampenan. Mereka menunggu penumpang yang sebagian besar adalah pedagang atau ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar. (Ekbis NTB/glo)

Cidomo sebagai alat transportasi tradisional di Lombok hingga saat ini oleh sejumlah orang masih dipertahankan. Cidomo tidak seperti dulu, banyak penumpang dan pesanan. Sekarang? Kusir cidomo yang ada harus bertahan di tengah semakin   banyaknya pengguna  sepeda motor dan transportasi modern (online). Cukup menggerakkan jari di smartphone di dalam kamar, transportasi online yang dibutuhkan sudah ada di depan rumah.

MELEWATI jalur-jalur yang banyak operasional cidomo, seperti pada pagi hari hingga siang Pasar Kebon Roek, Ampenan, Pasar Sindu Cakranegara dan tempat lainnya cukup menjengkelkan. Apalagi kita dihadapkan dengan keterbatasan waktu menyelesaikan pekerjaan atau menghadiri acara, kendaraan yang kita tumpangi tidak bergerak, karena banyaknya cidomo parkir di pinggir jalan. Bahkan, hingga parkir di sebagian badan  jalan.

Jika kita melihat sebagian besar kusir cidomo membawa penumpang tidak penuh. Hanya sebagian kecil dari cidomo tersebut yang penuh dengan penumpang. Masyarakat sekarang ini membutuhkan transportasi yang cepat dan efisien, sehingga bisa cepat sampai tujuan. Penggunaan cidomo sebagai alat transportasi, jika di wilayah itu tidak ada angkutan lain dan jaraknya tidak terlalu jauh.

Tidak heran, banyak cidomo yang hanya membawa 2 atau tiga penumpang dengan barang belanjaannya. Malahan ada satu cidomo yang hanya membawa 1 penumpang, tapi penuh dengan barang belanjaan  di pasar, seperti sayur atau makanan ringan lainnya. Penumpang cukup hanya membayar Rp20 ribu atau lebih tergantung jarak rumah dan pasar.

Tidak hanya itu, cidomo juga sering dijadikan sebagai alat angkut bahan bangunan, seperti semen, kalsiboard, triplek, seng hingga kayu. Jika banyak jenis material yang diangkut, maka biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sebaliknya, jika hanya mengangkut 2 atau 3 jenis material seperti semen 2 sak, lemari plastik dan beberapa kayu ukuran 4 meter, cukup hanya membayar Rp20 ribu hingga Rp25.000 (tergantung penawaran) untuk 4-6 kilometer.

Zul, salah satu kusir cidomo di Kebon Roek, menuturkan, jika masyarakat mulai jarang menggunakan cidomo sebagai pilihan transportasi. “Memang udah agak kurang (pengguna cidomo), kan banyak yang punya motor sendiri masalahnya. Bukan karena ojek online, itu kan karena sudah punya sendiri saja kendaraan kan. Belum lahir saja udah dibeliin kendaraan,” ujarnya, Sabtu 30 Maret 2024.

Zul mengaku perasaannya biasa saja, walaupun pengguna cidomo semakin kurang, ia mengerti hal itu disebabkan masyarakat sekarang lebih banyak bepergian menggunakan transportasi pribadi atau jenis transportasi yang lain.

Berbeda dengan Zul, Fery mengaku pengguna cidomo masih banyak walaupun memang telah dikalahkan oleh berbagai macam ojek online atau kendaraan pribadi. “Masih (banyak pengguna, red),”  klaimnya.

Sebagai kusir cidomo selama 20 tahun, Fery mengharapkan kepada pemerintah agar memberikan perhatian pada kusir cidomo. Setidaknya, mereka diberikan alternatif pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan pendidikan.

Fery mengaku ingin beralih profesi, namun tidak ada pekerjaan yang bisa ia lanjutkan selain menjadi kusir cidomo “Mau cari kerjaan yang lain, tapi belum ada ini,” ungkapnya.

Arif menambahkan, dirinya memiliki keinginan dan perasaan yang sama. Ketika pekerjaan sebagai kusir cidomo semakin sulit, namun mereka tidak memiliki pilihan profesi lain yang bisa dilakukan. “Sama kaya dia (Fery) juga,” ujar Arif sambil duduk di atas cidomonya.

Sebagai kusir cidomo mereka mengharapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan bagi para kusir cidomo, agar jumlah pengangguran di daerah ini tidak bertambah. Jika eksistensi cidomo semakin hari semakin terancam punah, maka pemerintah harus bisa mengatasi angka pengangguran, sebagai dampak eksistensi cidomo yang makin terkikis, karena kemajuan zaman sekarang ini.  (glo)