Beranda blog Halaman 839

Garuda Indonesia Lanjutkan Penerbangan Umrah via Bandara SIM Aceh

0
Pesawat Garuda (ekbisntb.com/ant)

Banda Aceh (ekbisntb.com) – Direksi Garuda Indonesia menyurati Pemerintah Aceh bahwa maskapai flag carrier Indonesia itu berkomitmen melanjutkan layanan penerbangan umrah melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh.

“Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra telah menyurati Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA tertanggal 7 Oktober 2024. Dalam surat resmi itu mereka komit melanjutkan layanan penerbangan umrah dari Aceh,” kata Kabag Materi dan komunikasi Pimpinan Setda Aceh, M Gade, di Banda Aceh, Rabu.

M Gade mengatakan, dalam surat Garuda Indonesia bernomor 500.11.25.2/11716 yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh tersebut disebutkan bahwa Garuda akan melanjutkan operasional penerbangan untuk melayani jamaah umrah di Aceh.

Melalui surat itu, Garuda Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah Aceh terhadap maskapai tersebut.

Garuda berkomitmen untuk terus menyediakan layanan penerbangan langsung umrah dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Arab Saudi.

Komitmen ini sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Aceh sebelumnya, tertanggal 26 September 2024 yang mengusulkan keberlanjutan penerbangan umrah melalui Bandara SIM.

Adanya penerbangan langsung dari Garuda Indonesia Group itu dapat memenuhi kebutuhan transportasi udara serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Aceh, khususnya jamaah umrah.

Kata M Gade, Garuda Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari Pj Gubernur Aceh beserta jajaran pemerintah provinsi, yang telah memungkinkan terlaksananya layanan ini demi kemudahan jamaah umrah dari Aceh.

“Dengan keberlanjutan penerbangan ini, diharapkan akses jamaah Aceh menuju Tanah Suci semakin lancar dan terjangkau, sehingga dapat mendukung program ibadah umrah secara lebih efisien,” demikian M Gade. (ant)

Mentan Optimistis Target Swasembada Pangan Terwujud Dalam Empat Tahun

0
Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis target swasembada pangan dalam waktu empat tahun bisa tercapai pada Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kami yakin, kalau target beliau empat tahun, kami yakin, sangat yakin bahwa itu bisa dicapai. Kenapa? Dulu kita (pernah) swasembada, itu (selama) tiga tahun dan itu empat kali (panen),” ujar Amran di Jakarta, Kamis.

Amran menyampaikan komoditas beras akan menjadi fokus utama dalam menyukseskan swasembada pangan.

Setelah beras berhasil, lanjut Amran, fokus swasembada berikutnya adalah jagung.

Menurut Amran, peningkatan produksi beras dan jagung tersebut harus dilakukan satu per satu agar target swasembada pangan bisa tercapai.

“Kita satu-satu, selesaikan satu-satu. Yang paling penting adalah pangan. Pangan paling penting, paling utama beras, kalau itu tidak ada, bisa bermasalah negeri ini,” ucapnya.

Swasembada pangan menjadi salah satu misi dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa program kerja yang akan dilakukan, di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.

Ditargetkan minimal empat juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintahan mendatang harus menciptakan pertanian yang terarah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target swasembada pangan.

Menurut dia, pertanian saat ini belum terarah karena banyak petani yang masih menanam komoditas berdasarkan tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar.

Akibatnya, ketika panen tiba, harga komoditas tersebut anjlok karena pasokan berlebih.

“Petani itu seperti jalan sendiri-sendiri. Kalau ada informasi komoditas tertentu sedang bagus, semua petani langsung menanamnya. Setelah panen berbarengan, harganya hancur,” kata Khudori.

Untuk mengatasi masalah ini, ia mengatakan pemerintahan mendatang perlu melakukan perencanaan yang matang dalam kegiatan pertanian.

Khudori menyebut pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur pola tanam dan menetapkan komoditas yang perlu ditingkatkan produksinya.

Selain itu, petani perlu memiliki akses tentang permintaan pasar sehingga mereka dapat menentukan komoditas apa yang harus ditanam dan berapa jumlahnya. (ant)

Meski Cuaca Ekstrem, 12 Komoditas Pangan Strategis di NTB Surplus

0
Muhammad Suadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – 12 komoditas pangan strategis di Provinsi NTB neracanya masih surplus, meskipun NTB juga dilanda cuaca ekstrem.

Beras tersedia 80.213 ton, tahan hingga 5,91 minggu. Jagung tersedia 49.498 ton , tahan hingga 2,15 minggu. Daging sapi tersedia 1.800 ton, tahan hingga 4,69 minggu. Daging ayam tersedia 3.552 ton, tahan hingga 4,78 minggu.

Telur ayam juga tersedia 3.722 ton, tahan hingga 4,82 minggu. Minyak goreng tersedia 4.294 ton, tahan hingga 3,59 minggu. Gula pasir tersedia 3.741 ton, tahan hingga 4,93 minggu. Cabe rawit tersedia 6.414 ton, tahan hingga 21,3 minggu.

Demikian juga cabe besar tersedia 1.572 ton, tahan hingga 10,21 minggu. Bawang merah tersedia 3.143 ton, tahan hingga 7,76 minggu. Bawang putih tersedia 1.264 ton, tahan hingga 5,04 minggu. Sementara kedelai tersedia 2.091 ton, tahan hingga 2,40 minggu.

Plh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Muhammad Suadi di ruang kerjanya, Kamis, 17 Oktober 2024 mengatakan, data cadangan pangan ini diambil dari data kabupaten/kota yang diakumulasi.

Menurutnya, masih surplusnya ketersediaan pangan strategis ini lebih dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan daerah yang semakin membaik. Sebelum-sebelumnya, ketika produksi, hasil produksi banyak dijual ke luar. Sehingga pada saat-saat tertentu, stok cadangan pangan menjadi kurang dan memicu kenaikan harga.

“Kalau tahun ini, TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) melakukan manajamen pengelolaan stoknya cukup bagus. dihitung dulu, berapa kebutuhan dalam daerah, kemudian berapa surplusnya, sekiranya bisa dikeluarkan (ke luar daerah) surplus itu, dikeluarkan. Kalau dirasa masih belum boleh dikeluarkan, ndak bisa. Sehingga cadangan pangan kita terkelola dengan baik dan masih surplus sampai sekarang, walaupun cuacanya ekstrem,” jelas Suadi.

Surplusnya cadangan stok pangan strategis ini juga, kata Suadi, turut mempengaruhi stabilnya harga, bahkan cenderung turun yang ditunjukkan dengan deflasi NTB. Pengendalian harga pangan strategis ini, lanjut Suadi, didukung oleh kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pemprov NTB bekerjasama dengan stakeholder terkait. Diantaranya, Perum Bulog, Bank Indonesia, RNI, PPI, kelompok tani, OPD terkait lingkup Pemprov NTB. Termasuk ritel modern.

Komoditi yang dijual pada setiap GPM diantaranya, beras, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam, daging sapi, ikan, daging olahan, ikan olahan, aneka buah, sayur, serta aneka pangan lokal.

Kegiatan GPM dilakukan di pusat-pusat keramaian, di kabupaten/kota. Harga komoditas pangan diberikan dibawah harga pasar. Sehingga, setiap kali pelaksanaan GPM, selalu diserbu masyarakat. GPM tahun 2024 ini dilaksanakan selama 29 kali. Didukung APBD sebanyak 15 kali, dan APBN 14 kali.

“Sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak 20 kali GPM. Tinggal 9 kali, dilaksanakan hingga akhir tahun,” demikian Suadi.(bul)

Disperin NTB Akan Kembangkan Tenun Halal

0
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME saat meninjau industry tenun rumahan di Pulau Maringkik(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Desa Maringkik, Kecamatan Jerowaru adalah sebuah pulau kecil di Lombok Timur, kini semakin dikenal berkat inovasi terbaru dalam industri tenun lokal, yaitu “Tenun Halal” yang pertama di Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, ME, beserta timnya mengunjungi IKM Bunga Maringkik pada Senin, 16 Oktober 2024 untuk melihat langsung perkembangan industry tenun rumahan di Maringkik.

Dalam kesempatan ini, Nuryanti menyampaikan apresiasinya kepada pengrajin lokal, khususnya IKM Bunga Maringkik yang dipimpin oleh Ibu Na’imah bersama 80 anggota kelompok. Yang telah berjasa dalam menjaga tradisi tenun sekaligus memajukan ekonomi kreatif desa ini.

“Kami akan terus mendukung melalui pelatihan dan akses pasar agar produk mereka semakin dikenal, bahkan hingga ke tingkat internasional,” ujarnya.

Nuryanti juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih konkret kepada para pengrajin, terutama dalam menghadapi tantangan seperti akses bahan baku dan inovasi desain. Pulau Maringkik diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan industri kreatif yang berbasis kearifan lokal.

Tahap awal, Pemprov NTB sudah melakukan atudi banding ke Dekranasda Palembang, dengan songket khas perwarna alam, penggunaan benangnya dan ukuran tenun lebih lebar menjadi tahap awal untuk di Amati Tiru dan Modifikasi (ATM) oleh 5 penenun NTB yang ikut studi banding.

Menurutnya, NTB perlu memiliki brand tersendiri untuk menaikan daya saingnya seperti tenun daerah lain yang memiliki branding sudah bagus antara lain tenun Palembang dengan perwarna alam.

“Alhamdulillah, kami ketemu dengan produsen benang halal dan produsen benang viasa dengan kwalitas yang bagus. Maka Dinas Perinduatrian memfasilitasi bisnis maching antara IKM tenun NTB dengan industri besar pabrik benang di Bandung dan pabrik benang halal di Jogya. Sehingga dalam waktu dekat sebagai kegiatan road to Gernas BBI Ite Begawe fest NTB di bulan Desember tanggal 6- 8 , Dekranasda NTB bersama Dinas Perindustrian NTb akan launcing seri pertama tenun halal NTB,” ungkapnya.

Tenun halal merujuk pada proses pembuatan kain tenun yang memenuhi standar kehalalan, mulai dari benang yang digunakan, pewarna alami, hingga kondisi produksi yang steril dan bebas dari bahan non-halal.

Tenun halal itu karena bahan baku benangnya tersertifikasi halal sebagai jaminan kwalitas mutu yang tidak luntur, berbulu dan tebal.

“Kwalitas yang luntur serta tebal menjadikan tenun NTB yang bagus tapi daya saingnya masih kurang untuk menjadi trend fahion kedepannya. Sehingga perlu ada inovasi mulai dari standarisasi benang dengan ukuran yg lbih kecil, 60 atau 80 baik itu dari katun utk bahan baju dan utk sarung benangnya jenis Rayon. Ini edukasi yang akan terus dilakukan kepada penenun-penenun kita se NTB secara bertahap,” tambahnya.

Secara rinci, tenun halal adalah kain tenun yang telah melalui proses produksi yang memenuhi syarat-syarat kehalalan menurut ketentuan agama Islam. Ini berarti, seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penenunan, dipastikan bebas dari unsur-unsur yang najis atau haram.

Agar sebuah tenun bisa disebut halal, maka harus memenuhi beberapa kriteria dan melalui proses sertifikasi yang ketat. Berikut adalah mekanisme umumnya
Dari Pemilihan Bahan baku, umumnya adalah serat alami seperti kapas atau serat tumbuhan lainnya. Serat sintetis juga bisa digunakan asalkan dipastikan bebas dari unsur-unsur hewan.

Bahan baku harus dipastikan bebas dari najis seperti darah, kotoran hewan, atau zat-zat lain yang dianggap najis dalam agama Islam. Bahan baku harus memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa bahan tersebut halal dan aman digunakan.

Proses Produksi, semua peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus bersih dan bebas dari kontaminasi najis. Bahan tambahan seperti pewarna, bahan pelunak, atau bahan kimia lainnya harus memiliki sertifikat halal. Proses penenunan harus dilakukan dengan cara yang bersih dan higienis, menghindari kontak dengan bahan-bahan najis.

Produk tenun halal harus melalui proses sertifikasi oleh lembaga yang kompeten dan diakui, seperti LPPOM MUI di Indonesia. Setelah dinyatakan halal, produk tenun akan diberi label halal sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat kehalalan.

Mengapa Tenun Halal Penting? Sertifikasi halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi syarat syariah. Proses produksi yang ketat memastikan kualitas produk tenun halal lebih terjamin.

Memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena memiliki nilai tambah berupa sertifikasi halal. Dapat menjadi peluang baru bagi pengembangan industri tekstil nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar muslim dunia.

“Tenun halal adalah sebuah inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan produk tekstil yang memenuhi syarat kehalalan. Dengan adanya tenun halal, konsumen muslim dapat memilih produk tekstil yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan keyakinan agamanya,” demikian Nuryanti.(bul)

Bakal Ditetapkan Jadi LSD, 12.397 Hektar Lahan Pertanian di Lobar Tak Boleh Dibangun

0
Kadis PU Lobar HL Winengan dan Pj Sekda H Fauzan Husniadi (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetap luas lahan yang masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebanyak 12.397 hektare. Tahapan luas LSD sudah masuk tahap akhir tinggal ditandatangani SK oleh PJ. Bupati Lombok Barat.

Pj Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi menyebut bahwa penyusunan LSD di Lombok Barat sudah masuk tahap akhir di mana luas lahan yang ditetapkan sebanyak 12.396 hektare.”Luas lahan LSD sudah ditetapkan luasnya 12,397 hektare,”katanya. Saat ini tinggal tahapan penyelarasan akhir, dimana kemarin sudah disepakati luasnya menjadi LSD, dilahan yang sudah masuk LSD ini tidak boleh ada bangunan dan ini sudah dikomunikasikan dengan Pemprov NTB.

“Tinggal saat ini penandatanganan SK oleh Pj Bupati selanjutnya, kita serahkan ke Provinsi,”ujarnya. Lantas bagaimana engan izin pembangunan sudah ada namun lahanyang masuk dalam LSD? Sekda menyatakan lahan tersebut harus dikembalikan, pemda sudah mengecek itu mana permohonan izin yang lahan masuk LSD agar dikembalikan,” Kalau ada yang masuk LSD ya sudah dikembalikan lahannya, termasuk lahan yang sudah ada HGB itu harus dikeluarkan, jika masuk  LSD, “tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Lobar H. L. Winengan menyatakan, tahapan penyusunan LSD hampir selesai, Rabu kemarin sudah dilakukan rapat penyelaras terkait LSD Lombok Barat, kata Winengan keberadaan LSD ini harus segera ditetapkan agar ada yang menjadi landasan daerah dalam membangun. ” Lahan LP2B ini harus segera ditetapkan, agar kita tidak dapat pitnah terus,  sehingga jika sudah ada maka ada payung hukum kita menyusun RTRW,”katanya.

Setelah ada LSD ini, itu yang akan menjadi dasar penyusunan dari perubahan Perda RTRW, jika sudah ditetapkan perda RTRW Lombok Barat, maka ketika ada pelanggaran, dari LP2B setelah  ditandatangani Pj Bupati akan ditindak tegas.” Pokoknya kalau ada pelanggaran setelah LP2B ditandatangani Bupati, saya sikat,”tegasnya Winengan

Ditargetkan SK LSD atau LP2B ini bisa ditandatangani oleh Bupati pada pekan ini, ditargetkan hari jum’at, setelah ditandatangani, nantinya akan dilaksanakan uji publik, untuk penetapan review RTRW Lombok Barat.”Saya targetnya SK LP2B ditandatangani oleh Bupati hari jum’at,” ujarnya. (her)

Gerakan Pangan Murah Kembali Digelar di Sumbawa

0
Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemkab Sumbawa di taman Mangga, Kecamatan Sumbawa.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, kembali menggelar gerakan pangan murah (GPM)  di kecamatan Sumbawa tepatnya di Taman Mangga, untuk menekan inflasi yang kiranya akan terjadi.

“Saat ini memang untuk GPM sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi saat ini sedang dalam musim kemarau sehingga pasokan pangan sangat dibutuhkan, ” kata Kadis DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni dalam laporannya, Rabu 16 Oktober 2024.

GPM serentak ini, lanjut Irin, dilaksanakan dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke XXXXIV yang dipusatkan di Taman Mangga. Kegaiatan GPM bertemakan “Right Foods For Abetter Life and Abetter Future” arti hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita akan kewajiban memenuhi hak atas makanannya yang beragam, bergizi seimbang sekaligus, menekan laju inflasi daerah dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, ” ucapnya.

Irin melanjutkan, kegiatan ini sebagai bentuk ikhtiar Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam, dan sembako lainnya. Tentu barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kios masyarakat.

“Alhamdulillah untuk kondisi pangan kita tidak menghawatirkan, tetapi membutuhkan sedikit sentuhan pemerintah untuk menekan harga bahan pokok yang terjadi di pasaran makanya kita gelar GPM ini, ” tambahnya.

Dia pun meyakinkan, GPM ini setiap tahun dilakukan agar Indeks Harga Konsumsi (IHK) bisa turun. Karena pada prinsipnya untuk menekan laju inflasi ditentukan oleh perilaku konsumen jika harga tinggi maka daya beli masyarakat akan rendah.

“Kami tetap berusaha agar IHK kita terkendali dan turun salah satunya adanya opsi pembelian pangan dengan harga yang lebih murah untuk membantu masyarakat,” timpalnya.

Sementara itu Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy menyampaikan Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Kabupaten Sumbawa.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat salah satunya untuk menekan inflasi daerah, ” ucapnya.

Selain itu, GPM ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. “Melalui program ini, kami berharap beban pengeluaran masyarakat dapat berkurang, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari,”  tukasnya. (ils)

Pastikan Petani Mudah Akses Pupuk Subsidi

0
H. Haerul Warisin (ekbisntb.com/rus)

SEKTOR pertanian menjadi salah satu fokus perhatian dari salah satu Calon Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin. Hal yang mendasar dalam mengatasi masalah pertanian ini adalah persoalan pupuk yang kerap dikeluhkan para petani. Pupuk bersubsidi saat ini begitu susah diperoleh petani dan kerap dianggap langka dan mahal.

Meski demikian, H. Iron, sapaan akrab Calon Bupati Lotim 2024-2029 ini siap memberikan kemudahan dan kepastian petani mengakses pupuk subsidi. Menurutnya, ketika nantinya terpilih menjadi bupati, sektor pertanian ini menjadi salah satu fokus utama yang jadi perhatiannya. Apalagi  sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran kondisi ekonomi di daerah. Karenanya, para petani yang menjadi tonggak utama kemajuan pertanian harus memperhatikan sarana produksinya, terutama masalah ketersediaan pupuk bersubsidi.

Diakui, saat ini ia merupakan distributor pupuk. Menjadi distributor tidak bisa menambah kuota pupuk bersubsidi. Akan tetapi, beda nantinya ketika sebagai pemegang kekuasaan di daerah diyakini akan bisa melobi pusat agar bisa menambah jatah pupuk untuk petani di Lotim.

Dalam pendistribusian pupuk subsidi sebagai pupuk dalam pengawasan, H. Iron mengatakan akan mulai dari perbaikan data petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), karena menggunakan sistem secara elektronik atau e-RDKK.

Tidak sedikit warga Lotim tidak dapat kuota pupuk subsidi, karena alasan pemilik lahan yang tidak berdomisili di Lotim. Padahal sudah jelas ada penggarap dari lahan tersebut yang bisa diberikan pupuk.  “Ada yang pemiliknya di Mataram, lahannya digarap orang lain tapi tidak dapat pupuk,” ungkapnya.

Jumlah jatah yang diberikan masing-masing petani juga saat ini dianggap kurang tepat. Hal ini karena persoalan eRDKK tersebut yang belum beres.

Selanjutnya, berdasarkan aturan saat ini hanya 9 komoditi yang boleh diberikan pupuk bersubsidi.  Yakni, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Tebu rakyat, kopi dan kakau ini diketahui bukan merupakan komoditas lokal Lotim. Lotim memiliki nanas dan tembakau.

Aturan ini katanya bisa diusulkan perubahannya ke kementerian pertanian dengan pertimbangan berikan komoditi lokal. Petani di Lotim ini memiliki komoditas unggulan yang bisa dikembangkan. Komoditi andalan inilah sejatinya yang bisa diberikan pupuk subsidi tersebut. (rus)

Anggaran Rp9 Miliar Dialihkan – Batal, Pembebasan Lahan Eks BI di Ampenan

0
Cahya Samudra (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana Pemerintah Kota Mataram membebaskan lahan eks Gedung Kantor Bank Indonesia (BI) di Pelabuhan Ampenan, batal. Alokasi anggaran senilai Rp9 miliar untuk pembelian lahan akan dialihkan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra menjelaskan, penyebab realisasi keuangan dan fisik rendah pada triwulan ketiga anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 adalah pembebasan lahan bekas Gedung BI di Pelabuhan Ampenan, batal. Serapan keuangan ini berpengaruh karena alokasi anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp9 miliar. “Karena terkendala teknis sehingga belum bisa dieksekusi,” terang Cahya.

Permasalahan teknis dimaksud bukan semata-mata karena ketidak cocokan harga, melainkan kepemilikan lahan itu masih atas nama  warga negara asing. Sementara, penetapan harga sudah dihitung oleh tim appraisal.

Kejaksaan sebutnya, merekomendasikan agar pembebasan bekas gedung BI di Pelabuhan Ampenan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, ditunda agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. “Tentu sangat beresiko kalau dipaksakan untuk dibebaskan,” ujarnya.

Kaitannya dengan penggunaan anggaran Rp9 miliar diserahkan sepenuhnya ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram. Kewenangan sepenuhnya ke TAPD untuk mengalihkan atau ditetapkan pada daftar penggunaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata. “Kalau permasalahan itu langsung ditanyakan ke TAPD saja,” jawabnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menambahkan, rendahnya realisasi fisik dan keuangan di Dinas Pariwisata Kota Mataram, disebabkan rencana pembeli lahan bekas Kantor Bank Indonesia di Pantai Ampenan batal.

Anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dieksekusi sesuai perencanaan sebelumnya. “Ada rencana pembebasan lahan BI itu tidak terealisasi,” tambahnya.

Rencananya anggaran Rp9 miliar kata Alwan, akan dialihkan untuk keperluan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, sehingga tidak menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di tahun 2024. “Kita alihkan ke rumah sakit,” demikian kata dia. (cem)

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

0
Sri Sulistiawati. (ekbisntb.com/cem)

PENGEMBANGAN ekonomi masyarakat di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, patut ditiru. Pasalnya, pengurus masjid secara sukarela menyerahkan pengelolaan lahan kepada warga dengan konsep bagi hasil atau sewa.

Lurah Dasan Cermen, Dr. Sri Sulistiowati menjelaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak lama dikembangkan di wilayahnya. Pengurus masjid menyerahkan pengelolaan lahan ke warga setempat dengan sistem bagi hasil atau sewa lahan. Konsep ini berjalan dengan baik dan sangat membantu perekonomian warga setempat. “Jadi masjid yang punya lahan kemudian disewakan ke warga untuk dikelola,” terang Sulis.

Lahan itu dimanfaatkan untuk budidaya bebek, lele, ikan nila, ternak dan lahan pertanian lainnya. Peluang ini juga lirik oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kelurahan Dasan Cermen untuk menjadikan sebagai ekowisata. Anak usia dini akan diajarkan menanam padi hingga memberi makan ternak. “Kita masih menunggu suplai air dulu,” pungkasnya.

Saat musim kemarau seperti ini kata dia, debit air menjadi kendala. Permasalahan ini akan dikomunikasikan dengan pekasih (petugas pengatur air,red) agar mengatur air masuk ke Dasan Cermen. Sulis mengatakan, kelurahan sangat mendukung program pemberdayaan yang dijalankan oleh masyarakat,karena memiliki dampak terhadap perekonomian.

Mantan Lurah Mataram Barat menambahkan, potensi di Dasan Cermen sangat beraneka ragam, karena lokasinya berada dipinggir kota sehingga warga tidak mengetahui potensi disana. “Padahal kulinernya sangat enak kalah ayam taliwang,” klaimnya.

Oleh karena itu, ia selalu menyajikan paket begibung dengan beraneka ragam makanan khas warga Dasan Cermen setiap kunjungan kerja dari dalam maupun luar daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan promosi kepada pengunjung serta produk olahan atau kuliner warga Dasan Cermen dapat dikenal secara luas. (cem)

Harga Cabai dan Tomat Mulai Naik

0
Seorang pedagang di Pasar Mandalika sedang melayani pembeli pada, Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Harga komoditi seperti bawang merah, cabai dan tomat mengalami kenaikan. Lonjakan harga ini dipicu akibat faktor cuaca. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah komoditi barang pokok seperti cabai rawit dan tomat mulai naik. Faktor cuaca dinilai menjadi pemicu sehingga produksi hasil pertanian menurun.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengakui, harga kebutuhan pokok terutama cabai rawit dan tomat mulai naik. Cabai rawit sebelumnya Rp20 ribu perkilogram menjadi Rp30 ribu perkilogram. Sedangkan, tomat dari harga Rp3 ribu perkilogram menjadi Rp10 ribu perkilogram. Demikian pula, bawah merah dari harga Rp20 ribu perkilogram menjadi Rp25ribu-Rp28 ribu perkilogram. “Sekarang harga cabai sama tomat mulai naik. Kalau tomat sebelumnya Rp3 ribu menjadi Rp10 ribu perkilogram,” jelasnya.

Kenaikan harga komoditi ini dinilai masih normal. Nida memperkirakan pemicu kenaikan harga disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi pihaknya akan melihat pergerakan pasokan komoditi yang masuk ke Kota Mataram, apakah mencukupi atau sebaliknya.

Menurutnya, harga tomat dan cabai rawit relatif masih terjangkau dibandingkan beberapa bulan sebelumnya mencapai Rp80 ribu perkilogram. “Kalau terlalu turun harga barang pokok juga tidak bagus dengan kondisi perekonomian,” pungkasnya.

Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga di sejumlah pasar tradisonal,apakah kondisinya sama seperti Pasar Mandalika atau justru terjadi perbedaan harga. Akan tetapi, pihaknya tetap mengantisipasi jika sewaktu-waktu harga komoditi mengalami lonjakan drastis. Salah satunya berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya, untuk menggelar pasar rakyat.

Hikmah, pengunjung di Pasar Mandalika mengeluhkan kenaikan harga tomat yang signifikan. Sebelumnya, ia membeli tomat Rp3ribu-Rp5ribu perkilogram, tetapi mulai naik menjadi Rp10rib-Rp12ribu perkilogram. Meskipun tidak mengalami lonjakan signifikan dari bulan sebelumnya, tetapi tetap mempengaruhi daya beli. “Belum beberapa hari sudah naik harga,” keluhnya.

Justru, ia mengkhawatirkan kenaikan harga cabai dan tomat akan berpengaruh terhadap komoditi lainnya. Saat ini sebutnya, beras mengalami kenaikan signifikan sehingga perlu Langkah konkrit dari pemerintah untuk mengendalikan harga. “Beras saja sudah Rp16ribu sekilo. Paling harus ada solusi untuk menekan kenaikan harga ini,” pungkasnya. (cem)