Beranda blog Halaman 826

Cari Solusi Efektif Atasi Pinjol

0
Sambirang Ahmadi (ekbisntb.com/dok)

AKSES kredit masyarakat NTB terhadap pinjol (pinjaman online) cukup tinggi, lebih dari setengah triliun rupiah (Rp500 juta). Namun tingkat kredit macetnya juga sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Hal ini pun menjadi perhatian kalangan DPRD NTB.

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengungkapkan, tingginya minat masyarakat NTB pada pinjol disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu diantaranya, persyaratan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meski bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hal ini dirasa sebanding dengan kemudahan yang didapatkan.

“Masyarakat kita sering terjepit secara ekonomi, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan meminjam melalui pinjol tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul,” ujar Sambirang Ahmadi.

Apalagi akses pinjol ini sangat mudah, cukup hanya melalui aplikasi di handphone, pembiayaannya sudah ditransfer ke rekening, tanpa keluar rumah. Untuk mengatasi masalah ini, politisi PKS ini menyarankan agar perbankan konvensional dan syariah dapat lebih fleksibel dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan bunga yang lebih kompetitif, perbankan dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari pinjol ke lembaga keuangan yang lebih resmi. Proses pengajuan kredit juga perlu dipermudah agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik agar tidak mudah terjebak dalam jeratan utang.

Sambirang juga menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencari solusi atas permasalahan ini. OJK diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dengan kepentingan industri keuangan.

“OJK harus mencari formula yang tepat agar perbankan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Karena tingginya angka kredit dan kredit macet pinjol, menurutnya, tidak hanya merugikan masyarakat secara individu, namun juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang terjerat utang pinjol akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan.

“Sehingga, masalah kredit macet pinjol di NTB menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah, melalui OJK, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, perbankan perlu lebih proaktif dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif,” tandasnya. (bul)

Jerat Pinjol dan Ancaman Kemiskinan Ekstrem di NTB

0
Ilustrasi pinjaman online. (ekbisntb.com/ham)

Di era digital yang serba cepat ini, kemudahan akses terhadap layanan keuangan menjadi pisau bermata dua. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya jerat pinjaman online (pinjol). Pinjol, awalnya digadang-gadang sebagai solusi bagi kebutuhan finansial yang mendesak. Namun, kini justru menjadi perangkap bagi banyak orang. Kenapa?

BUNGA yang sangat tinggi, biaya tambahan yang tak terduga, dan penagihan yang agresif membuat banyak individu terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan. Di NTB, pembiayaan pinjol sudah lebih setengah triliun. Dan persentase kredit macetnya tertinggi di Indonesia. Fenomena ini bisa memprihatinkan jika tidak ditangani secara serius. Pemerintah dan otoritas terkait mesti mencari jalan terbaik agar tidak semakin banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjol, khususnya bunga pinjol yang terus bertambah. Jika ini terjadi, maka pinjaman masyarakat akan berat.

Rudi Sulistya (ekbisntb.com/bul)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada posisi Juli 2024, total outstanding pinjaman online masyarakat NTB sebesar Rp634 miliar.  Dengan TWP90 atau kredit macet dengan jangka waktu pengembalian 90 hari mencapai 4,92 persen.

Sementara di Pulau Jawa dengan populasi penduduk yang jauh lebih besar, TWP90-nya hanya 3,15 persen secara rata-rata pada bulan Januari hingga Juli 2024.

Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistya mengklaim, tren peningkatan pinjaman masyarakat NTB di pinjaman online menunjukkan bahwa, awareness dan pengetahuan masyarakat terhadap layanan pinjaman online yang legal (resmi) juga meningkat.

“Masyarakat sudah mulai memahami mana pinjol legal dan ilegal. Sehingga masyarakat kita cenderung memilih layanan pinjol yang legal,” ujarnya.

Meski demikian, kata Rudi, masyarakat  harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan memastikan diri punya kemampuan untuk membayar pinjol.

“Meskipun minjam secara online, harus bayar. Karena ini pinjaman, bukan hibah,” jelas Rudi pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Ditambahkannya, pinjol sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tidak konsumtif.

Masyarakat menurutnya perlu memahami, bahwa ada konsekuensi jika pinjaman onlinenya tidak dibarengi dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana syarat dan ketentuan yang disepakati saat melakukan pinjaman.

“Jangan dikira, karena akad dan transaksinya lewat online, kemudian tidak bayar cicilan. Risikonya, masyarakat yang bersangkutan akan diblack list dalam fintech data center. Tidak bisa minjam lagi di pinjol legal lainnya,” tambahnya.

Rudi menegaskan kembali, soal tingginya kredit macet masyarakat NTB di pinjol tertinggi secara nasional. Namun tren penyaluran kredit pinjol yang bermasalah di NTB terus menurun setiap bulannya.

OJK Provinsi NTB menggandeng seluruh stakeholder melakukan edukasi kepada masyarakat. OJK bahkan memprioritaskan edukasi masyarakat yang ada di desa-desa dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangannya.

“Pinjol resmi atau fintech lending merupakan opsi bagi masyarakat yang terkendala jarak, tidak memiliki jaminan, dan termasuk kategori non bankable, untuk mengakses pembiayaan. Dibanding pinjam ke rentenir atau pinjol ilegal, yang lebih berisiko. Tentu selain itu opsi utamanya adalah lembaga pembiayaan perbankan dan non bank lainnya.  Yang jelas, kalaupun minjam di online, harus dipahami bahwa angsuran bunga yang ditawarkan pinjol relatif lebih tinggi dari pada bunga perbankan,” tandasnya.(bul)

KAMMI NTB Datangi OJK, Mendesak Penanganan Intensif Pinjol dan Judol

0
KAMMI NTB mendatangi kantor OJK NTB di Malomba untuk mengingatkan pentingnya pencegahan dan penaganan Pinjol dan Judol lebih serius.(ekbisntb.com/bul)

Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB di Malomba, Mataram, Senin, 21 Oktober 2024.

Kedatangan KAMMI NTB ini untuk berkoordinasi dan membahas berbagai persoalan yang tengah melanda NTB, terutama terkait maraknya kasus pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol).

Menurut data OJK, per Juli 2024, total outstanding pinjaman online masyarakat NTB mencapai Rp634 miliar, dengan tingkat kredit macet (TWP90) mencapai 4,92 persen, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Kedatangan KAMMI ini ditemui Humas OJK, Muhammad Abdul Mannan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum KAMMI NTB, Khairul Muamalah, menekankan pentingnya peran OJK dalam mengatasi masalah ini.

“OJK sebagai lembaga yang otoritatif harus lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan, melalui terobosan-terobosan baru,” ujarnya.

Khairul juga mengingatkan tentang potensi risiko yang ditimbulkan jika kasus pinjol tidak terkontrol, seperti meningkatnya angka kriminalitas, bunuh diri, dan pencurian data pribadi.

“Kami berharap OJK dapat memperluas jangkauan mitra kerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan regulasi dan syarat yang memungkinkan masyarakat memilih pinjol legal,” pungkasnya.

Sementara itu, OJK akan terus bersinergi dengan stakeholder, salah satunya KAMMI untuk menangani persoalan-peroslan terkait keuangan di NTB.(bul)

Tuna dan Lobster Beku NTB Senilai Rp26 Miliar Diekspor ke Amerika dan Taiwan

0
Pelepasan ekspor komoditas kelautan dan perikanan NTB di BKIPM Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, Ir. Ishartini melepas ekspor hasil kelautan dan perikanan NTB senilai Rp26 miliar. Negara tujuannya Amerika Serikat dan Taiwan.

Pelepasan dilakukan di Kantor BPPMHKP Mataram, Sabtu, 26 Oktober 2024 bersama unsur dari Pemprov NTB. Diantaranya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST.,M.Si Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME, Kepala Dinas Perikanan NTB sekaligus Pj. Bupati Dompu, Baiq. Nelly Yuniarti, Kepala BPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan. Didampingi juga Kepala BPPMHKP Mataram, Ni Luh Anggra Lasmika, dan stakeholder lainnya.

Ekspor produk tuna beku dan lobster beku dari Unit Pengolahan Ikan PT. High Point Fisheries dan PT. Blue Ocean Lobster yang telah tersertifikasi HACCP. PT. High Point Fisheries sudah mendapat sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Grade A dengan ruang lingkup tuna beku, tuna saku, dan tuna cube. Sedangkan PT. Blue Ocean Lobster memiliki sertifikat HACCP Grade B dengan ruang lingkup lobster beku.

Berdasarkan data BPPMHKP, komoditi produk perikanan yang sudah diekspor oleh PT. High Point Fisheries dan PT. Blue Ocean Lobster selama tahun 2024 senilai Rp26 milliar dengan total volume 217 ton. PT. High Point Fisheries telah melakukan ekspor sebanyak 14 kali dengan tujuan Amerika Serikat dan PT. Blue Ocean Lobster sebanyak 8 kali dengan tujuan Macau, Shanghai, Thailand, Hongkong, dan Taiwan.

Ekspor produk tuna beku dan lobster beku asal NTB ini berasal dari bahan baku ikan tuna yang diolah rata-rata berasal dari hasil penangkapan kapal perikanan di Perairan WPP RI 713. Sementara lobster merupakan hasil budidaya dan tangkapan di Lombok Timur.

“Hal ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan manifestasi dari sinergi dan komitmen yang kuat antara pelaku usaha dan instansi terkait dalam memajukan sektor perikanan dan pangan nasional,” ujar Ishartini.

Produk tuna beku yang diekspor ini beragam, ada dalam bentuk steak, cup dan sejenisnya. Produk ini sudah sesuai standar mengekspor, baik dari kemasaan, kualitas, hingga pengolahannya.

“Mereka kumpulkan di unit pengolahan, bersihkan. Kemudian di pack sedemikian rupa, vakum, diberi label dan itu dikirim ke Taiwan. Dan perusahaan sudah ada upaya mengembangkan ke tembus Amerika dan Uni Eropa untuk target kedepannya,” terangnya.

Ishartini menambahkan, salah satu kunci untuk memperbaiki perekonomian nasional dan daerah adalah peningkatan ekspor. Bukan hanya membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja, tetapi juga untuk menghasilkan devisa negara. Potensi kita masih sangat besar. Dari sisi keragaman produk commodity, dari sisi kreatifitas dan kualitas, dari sisi volume dan tujuan negara ekspor, kuncinya proaktif dan jangan pasif.

“Hari ini merupakan momen yang sangat penting, kita berkolaborasi dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Perdagangan NTB, Balai POM dan stakeholder lainnya untuk sama-sama mengangkat pelaku usaha bisa menembus pasar global,” tuturnya.

Kegiatan ekspor ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi produk-produk perikanan Indonesia untuk menembus pasar global. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan hasil laut dunia.

“Dari NTB yang pulau kecil, sumber daya alamnya luar biasa. Komoditinya, ini merupakan andalan. Seperti lobster bisa sampai ekspor tentu memberikan kontribusi yang luar biasa di sektor perikanan,” demikian Ishartini.(bul)

Dispar Mataram Tata Pedagang Pinggir Pantai Loang Baloq

0
Cahya Samudra. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, melakukan penataan terhadap puluhan pedagang yang berada di pinggir pantai Loang Baloq, guna menjadikan kawasan pantai yang bersih dan nyaman dikunjungi wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Jumat 25 Oktober 2024, mengatakan, pedagang yang ditata khusus pedagang di pinggir pantai dengan memberikan peringatan agar pedagang setelah berjualan harus membersihkan lapak dan sampah di sekitarnya.

“Pedagang juga harus merapikan kembali meja, kursi, dan alat untuk berjualan. Tidak meninggalkan di pinggir pantai, agar tidak terkesan kumuh,” katanya.

Selama ini, dari hasil pantauan para pedagang kerap kali membiarkan peralatan berdagang mereka berada di pinggir pantai, sehingga kawasan pantai Loang Baloq terkesan kumuh.

Apalagi meja, kursi, dan alat-alat lain pedagang ditutup dengan kain, terpal, atau vinil seadanya yang menambah kesan kumuh dan mengganggu pemandangan di kawasan tersebut.

Para pedagang di pinggir pantai Loang Baloq biasanya mulai menggelar dagangan pada waktu sore karena biasanya warga menuju pantai untuk menikmati sunset.

“Kalau setiap hari, jumlah pedagang sekitar 10 orang, tapi pada hari Sabtu-Minggu, pedagang yang membuka lapak di pinggir pantai bisa mencapai 35 lebih,” katanya.

Terkait dengan itu juga, pihaknya telah meminta komitmen dan kesepakatan dari semua pedagang untuk membuka lapak pada batas pantai yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu pengunjung lain.

Selain itu, pedagang diwajibkan menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disiapkan.

“Untuk memastikan pedagang tidak melanggar kesepakatan, kami sudah menyiapkan satgas untuk melakukan pengawasan,” katanya.

Pantai Loang Baloq merupakan tujuan rekreasi terpadu karena pada satu titik pengunjung dapat menikmati tiga wisata yakni wisata alam pantai Loang Baloq, wisata buatan Taman Loang Baloq yang berbagai wahana bermain, dan wisata religi Makam Keramat Loang Baloq.

Data Dispar Kota Mataram mencatat, jumlah kunjungan di Taman Loang Baloq setiap hari menapai 300-500 pengunjung, sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai 1.000-1.500 pengunjung.

Sedangkan untuk pedagang lainnya, sejauh ini sudah tertata pada lapak-lapak yang sudah di siapkan di dalam Taman Loang Baloq. (ant)

Perluasan Areal Tanam Padi di Lotim Lampaui Target

0
Lotim merupakan sentra penghasil padi di NTB. Areal penanaman juga semakin luas. Bahkan, di desa wisata, saat panen padi juga dijual pada wisatawan mancanegara. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Perluasan Areal Tanam Padi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melampaui target. Dimana sampai saat ini tambahan areal tanam mencapai 2.178 hektare (ha). Jauh di atas target 1.737 ha.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertanian Lotim, Sahri menjawab media di Selong, Jumat 25 Oktober 2024. Dia menjelaskan, perluasan areal tanam ini merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk mewujudoan ketahanan pangan nasional.

Sahri menyebut, Kabupaten  Lotim memiliki capaian tertinggi dibandingkan kabupaten lain se NTB. Distan Lotim sejak dihadirkannya program ini terus berupaya memberikan pemahaman kepada petani agar menanam padi tidak hanya sekali, khususnya pada daerah yang irigasi teknis.

Terhadap lahan-lahan yang potensial untuk dilakukan penanaman, namun terkendala air diberikan bantuan mesin pompa air. Air diambilkan dari sumber mata air yang bisa mengairi sawah petani.

Perluasan areal tanam ini dikedepankan peningkatan intensitas tanam. Petani yang sebelumnya menanam padi sekali dipersilakan menanam kembali hingga bisa tiga kali dalam satu tahun.

Dari puluhan ribu areal tanam padi di Lotim, sudah banyak petani yang meningkatkan intensitas tanaman pangannya. Meskipun di tengah kondisi kemarau, pada wilayah yang masih memiliki sumber air teknis bisa tetap melakukan penanaman.

Menurut Sahri, musim tanam tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2023. Hujan pada tahun lalu turun pada pertengahan November, sementara tahun 2024 ini diprediksi lebih awal.

Petani di Kabupaten Lotim dinilai sangat kreatif dan inovatif. Petani sudah bisa membaca kondisi iklim. Sehingga tidak sembarangan melakukan aktivitas cocok tanam. “Petani sudah cerdas,” sanjungnya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PWap) Distan Lotim,  Darajata menyebutkan guna meningkatkan intensitas tanam ini pihaknya sudah  memberikan bantuan pompa kepada puluhan kelompok tani.

Petani  yang mendapat bantuan pompa air diwajibkan menanam padi. Selain program pompanisasi, petani juga mendapatkan bantuan program irigasi perpompaan.  Ada 11 paket bantuan disalurkan langsung ke kelompok petani melalui rekening langsung.

Prioritas mendapatkan bantuan pompa ini adalah pada lahan pertanian yang memiliki air irigasi yang cukup. Kelompok petani yang mendapatkan bantuan ini juga harus membuat surat pernyataan untuk menanam padi.(rus)

Harga Cabai Diprediksi Terus Melambung

0
Petani di Lotim sedang panen cabai. Harga cabai diprediksi akan terus melambung. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga cabai diperkirakan akan terus melambung dalam 2-3 bulan mendatang. Hal ini diduga akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh musim kemarau.

Demikian dikemukakan H Badarudin, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lombok Timur, Jumat 25 Oktober 2024.

Tanaman hortikultura saat ini sangat terbatas. Meski wilayah yang memiliki irigasi tetap aman, secara umum, produksi cabai mengalami penurunan drastis.

Sebelumnya, petani menanam secara serempak, namun sekarang banyak yang beralih ke komoditas lain, yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Dinas Pertanian mendorong petani untuk menanam bersama agar pasokan tetap stabil.

Saat ini, harga cabai kecil naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram, sementara cabai keriting dan cabai merah besar dijual antara Rp 12.000 hingga Rp 15.000 per kilogram. (rus)

Pengendalian Harga, Disdag akan Gelar Pasar Rakyat

0
Seorang pegawai Pemkot Mataram membeli kebutuhan pokok di pasar tani yang gelar setiap Jumat pekan oleh Dinas Pertanian Kota Mataram. Dinas Perdagangan akan menggelar pasar rakyat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok.(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram akan menggelar pasar rakyat untuk pengendalian harga. Harga ayam belum stabil sehingga perlu menjadi perhatian.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menjelaskan, sejumlah barang pokok cendrung mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Seperti, harga daging ayam boiler terus naik serta komoditi lain sebagainya.

Pihaknya perlu mengantisipasi sejak dini dengan menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. “Kita akan mulai di tanggal 12 November,” kata Nida dikonfirmasi kemarin.

Harga daging ayam kisaran Rp36 ribu dari harga normal Rp28 ribu-Rp30 ribu perkilogram. Kemudian, tomat juga mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya Rp3 ribu perkilogram menjadi Rp10 ribu perkilogram. Demikian pula, cabai serta komoditi lainnya.

Menurut Nida, stabilisasi harga ini harus dijaga agar tidak mempengaruhi terhadap inflasi serta kepanikan di tengah masyarakat. “Daging ayam ini harus dicari benang merahnya kenapa setiap hari terus naik harganya,” pungkasnya.

Dalam rangka stabilisasi harga akan melibatkan distributor di Kota Mataram. Selain itu kata Nida, pihaknya telah turun mengecek pemicu kenaikan harga ayam boiler. Faktanya tidak ada kenaikan terhadap pakan serta stok aman. Kendati demikian, pihaknya tidak berani menyimpulkan apakah terjadi permanen harga di tingkat pedagang atau distributor.

Seorang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Aulia mengeluhkan mulai melonjaknya harga kebutuhan pokok diantaranya cabai rawit, tomat, ayam serta beras.

Harga tomat sebelumnya Rp3 ribu-Rp4 ribu, kini mulai naik menjadi Rp10 ribu perkilogram. Selain itu, daging ayam boiler dari harga Rp32 ribu menjadi Rp37 ribu.

Kondisi ini selalu terjadi setiap tahun, sehingga perlu pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengendalikan harga. “Sekarang sudah naik apa-apa (kebutuhan pokok,red). Biasa kalau mau tahun baru,” keluhnya.

Ia berharap pasar rakyat tidak hanya difokuskan di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa wilayah di Kota Mataram, sehingga terjadi pemerataan serta warga bisa menikmati program pemerintah. “Jangan di satu tempat saja supaya kita juga bisa belanja di pasar rakyat,” demikian kata dia. (cem)

Mulai 30 Oktober 2024, Tarif Pendakian dan Non Pendakian Rinjani Naik

0
Pendakian Rinjani melaui jalur Sembalun (ekbisntb.com/IG btn_gn_rinjani)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menginformasikan terkait dengan penyesuaian tarif wisata pendakian maupun wisata non-pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani mulai 30 Oktober 2024.

Kepala Balai TNGR Yarman mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi menyesuaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024. Regulasi yang baru ini menggantikan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyesuaian tersebut berdampak pada semua tarif wisata pendakian maupun wisata non-pendakian di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang juga akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.

“PP 36 merupakan perubahan PP No.12 tahun 2014, regulasi secara nasional, jadi dengan adanya adanya perubahan kenaikan tarif maka diharapkan bisa meningkatkan PNBP. Penyesuaian ini mulai berlaku sejak 30 hari PP No.36 Tahun 2024 diundangkan yaitu mulai berlaku  30 Oktober 2024,” ujar Yarman saat dihubungi Ekbis NTB, Jumat 25 Oktober 2024.

Adapun rincian tarif memasuki kawasan destinasi TNGR dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama Taman Nasional kelas 2 yang meliputi pendakian melalui jalur Sembalun, Senaru dan Torean untuk wisatawan mancanegara tarifnya disesuaikan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per orang per hari. Wisatawan nusantara dari sebelumnya Rp5000, naik menjadi Rp20 ribu per orang per hari. Sedangkan rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara dari Rp3000 menjadi Rp10 ribu per orang per hari.

Selanjutnya Taman Nasional kelas 3 yang meliputi pendakian jalur Timbanuh, Tetebatu, Aik Berik serta 21 destinasi non pendakian untuk wisatawan nusantara dari sebelumnya Rp5000 menjadi Rp10 ribu per orang per hari, rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara dari Rp3000 menjadi Rp5000 per orang per hari. Sedangkan wisatawan mancanegara tarifnya tidak dinaikkan yaitu Rp150 ribu per orang per hari.

Sementara itu tiket masuk hari libur, cuti bersama atau hari raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 juga mengalami kenaikan. Misalnya untuk wisatawan nusantara dari sebelumnya Rp7500 per orang per hari terjadi kenaikan sebesar 150 persen dari tarif normal. Rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara sebelumnya Rp4500 per orang per hari terjadi kenaikan sebesar 150 persen dari tarif normal.(ris)

DKP: 38.203 KPM di Mataram Terima Bantuan Beras CPP Oktober

0
Stok bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di salah satu kelurahan di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, menyebutkan sebanyak 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk jatah Oktober 2024.

“CPP mulai didistribusikan minggu lalu dan pada Senin 21 Oktober 2024, cakupan mencapai 99 persen. Tapi hari ini sudah 100 persen,” kata Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Faesal Abdussamad di Mataram, Jumat.

Dikatakan, sebanyak 38.203 KPM bantuan beras CPP mengambil haknya melalui kelurahan masing-masing dengan kuota masing-masing sebanyak 10 kilogram sehingga total beras CPP yang dikirim untuk KPM Kota Mataram sebanyak 382,3 ton.

Setelah penerimaan beras CPP bulan Oktober ini, lanjutnya, KPM dijadwalkan kembali menerima bantuan pada Desember 2024 yang sekaligus merupakan jatah terakhir yang diberikan pemerintah untuk tahun 2024.

“Sedangkan untuk tahun 2025, kami menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” katanya.

Lebih jauh Faesal mengatakan, dalam pendistribusian beras CPP di Kota Mataram selama ini hampir tidak pernah ada keluhan dari KPM karena kualitas beras yang diterima bagus, layak konsumsi serta volume tepat.

Bahkan, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog.

Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan yakni 10 kilogram per bungkus.

“Melalui upaya itu, Alhamdulillah sejauh ini kami belum di komplain KPM terkait kualitas beras,” katanya.

Faesal berharap beras CPP yang diterima KPM dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. (ant)